Bupati Bojonegoro Setyo Wahono secara terbuka menyatakan keraguannya terhadap validitas data kemiskinan yang selama ini dijadikan dasar kebijakan. Menurutnya, persoalan utama pengentasan kemiskinan bukan semata pada program, melainkan pada ketepatan pendataan di lapangan.

“Saya tidak percaya dengan angka kemiskinan segitu. Permasalahannya ada di data, cara pendataan selama ini tidak tepat,” tegas Bupati Wahono dalam acara Sapa Bupati di Pendapa Malowopati, Senin (19/1).

Ia mengungkapkan, dalam praktiknya masih banyak warga desa yang masuk kategori pra sejahtera namun justru tidak tercatat sebagai masyarakat miskin. Sebaliknya, terdapat pula warga yang sudah tergolong sejahtera, tetapi masih masuk dalam data penerima bantuan sosial.

Kondisi tersebut dinilai menjadi ironi, mengingat berbagai program pengentasan kemiskinan telah berjalan selama bertahun-tahun, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial yang bertujuan membentuk keluarga mandiri. Namun, hasilnya belum menunjukkan penurunan signifikan.

Sebagai langkah evaluasi, Pemkab Bojonegoro berencana melakukan pemasangan stiker keluarga miskin sebagai metode pengecekan langsung terhadap keabsahan data di tingkat desa. Bupati menegaskan bahwa kemiskinan tidak selalu bersifat riil, tetapi juga dapat terbentuk oleh pola pikir.

“Kemiskinan itu ada yang nyata, ada juga yang terbentuk karena pola pikir. Tugas pemerintah adalah membantu masyarakat pra sejahtera agar benar-benar mandiri,” ujarnya.

Upaya tersebut akan diperkuat melalui sejumlah program pemberdayaan, seperti Program Gayatri dan beasiswa pendidikan, yang diarahkan untuk memutus rantai kemiskinan secara berkelanjutan.

Bupati Wahono juga menekankan peran krusial kepala desa dalam pendataan masyarakat miskin. Ia meminta agar proses pendataan dilakukan secara objektif dan profesional, tanpa dipengaruhi faktor kedekatan personal.

“Pendataan harus benar dan valid, bukan berdasarkan suka atau tidak suka,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Bojonegoro Agus Susetyo Hardiyanto menyampaikan bahwa pada tahun 2026 pihaknya akan melakukan percepatan pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Bojonegoro.

Namun, hingga kini jumlah desa yang aktif mengajukan pemutakhiran data masih tergolong minim. Hal ini menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi pemerintah daerah agar kebijakan pengentasan kemiskinan benar-benar berbasis data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. (Mu)