Secara keseluruhan, sebanyak 19.200 ton beras disiapkan untuk 640.002 Penerima Bantuan Pangan (PBP) yang tersebar di Kabupaten Bojonegoro, Tuban, dan Lamongan.

Besarnya volume bantuan membuat pengawasan distribusi menjadi bagian penting dari pelaksanaan program. Bukan hanya memastikan beras sampai kepada penerima, tetapi juga memastikan jumlah dan kualitasnya sesuai dengan ketentuan.

Pemantauan langsung dilakukan BULOG bersama anggota Komisi IV DPR RI Eko Wahyudi. Penyaluran dipantau di Desa Jatiklabang, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, serta Desa Banjarsari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro.

Kehadiran pihak legislatif dalam proses pemantauan tersebut menjadi bagian dari fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program pangan pemerintah. Pemeriksaan di lapangan sekaligus menjadi ruang untuk melihat bagaimana mekanisme distribusi berjalan dari tingkat daerah hingga desa.

Eko Wahyudi menyampaikan bahwa pemantauan dilakukan untuk memastikan bantuan pangan dapat diterima masyarakat sesuai ketentuan. Dalam pelaksanaannya, distribusi melibatkan pemerintah daerah hingga pemerintah desa.

Kolaborasi tersebut menjadi penting karena titik terakhir penyaluran berada di tengah masyarakat. Pemerintah desa memiliki peran dalam membantu memastikan penerima memperoleh bantuan sesuai data dan mekanisme yang telah ditentukan.

Berdasarkan petunjuk teknis yang diterima BULOG, setiap Penerima Bantuan Pangan memperoleh beras sebanyak 10 kilogram untuk setiap bulan alokasi.

Karena bantuan untuk Juli, Agustus, dan September disalurkan secara bersamaan, setiap penerima mendapatkan total 30 kilogram beras.

Jumlah tersebut membuat proses distribusi membutuhkan pencatatan yang terukur. BULOG membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk menyerahkan bantuan secara langsung kepada Penerima Bantuan Pangan.

Pengawasan juga memanfaatkan aplikasi terintegrasi. Dalam proses penyerahan, petugas diwajibkan mengambil foto penerima bersama bantuan beras sebanyak 30 kilogram sebagai bagian dari dokumentasi penyaluran.

Mekanisme tersebut menjadi salah satu cara untuk memperkuat pencatatan distribusi. Dengan dokumentasi, proses penyerahan dapat memiliki jejak administrasi yang lebih jelas sekaligus membantu pengawasan terhadap jumlah bantuan yang diterima.

Namun, persoalan distribusi bantuan pangan tidak berhenti pada jumlah beras yang diterima. Kualitas beras juga menjadi bagian yang diperhatikan BULOG sebelum bantuan dikirim kepada masyarakat.

BULOG menyatakan bahwa pemeriksaan kualitas, pengemasan, serta pemrosesan ulang beras telah dilakukan sebelum beras disalurkan kepada Penerima Bantuan Pangan.

Langkah pengawasan kualitas tersebut menjadi penting karena beras merupakan bahan pangan yang langsung dikonsumsi masyarakat. Karena itu, kualitas komoditas yang diterima penerima bantuan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan program.

BULOG juga menyediakan mekanisme pengaduan apabila penerima menemukan beras dengan kualitas yang dianggap tidak sesuai. Masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui layanan pengaduan BULOG, Satgas Bantuan Pangan BULOG di desa, maupun aparat pemerintah desa.

Mekanisme pengaduan tersebut menjadi penting untuk memastikan pengawasan tidak hanya berlangsung sebelum bantuan disalurkan. Masyarakat penerima juga memiliki ruang untuk melaporkan apabila terdapat persoalan setelah bantuan diterima.

Belakangan, BULOG Cabang Bojonegoro juga menyatakan telah menindaklanjuti keluhan masyarakat mengenai kualitas beras bantuan pangan di wilayah Tuban. Beras yang dikeluhkan warga diperiksa dan kemudian diganti dengan beras yang dinilai sesuai ketentuan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa pengawasan kualitas membutuhkan dua sisi. Pemeriksaan internal sebelum distribusi perlu berjalan, sementara laporan masyarakat menjadi kontrol ketika bantuan telah sampai di tangan penerima.

Bagi pemerintah desa, mekanisme tersebut juga menjadi bagian penting dalam memastikan bantuan benar-benar memberikan manfaat. Desa bukan hanya menjadi lokasi pembagian, tetapi juga salah satu titik penghubung antara penerima bantuan dengan penyelenggara program.

Program bantuan pangan sendiri memiliki tujuan membantu memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga penerima. Karena itu, keberhasilan program tidak hanya dapat dilihat dari berapa banyak beras yang telah didistribusikan, tetapi juga dari ketepatan penerima, ketepatan jumlah, serta kualitas bantuan.

Di tengah skala distribusi yang mencapai ratusan ribu penerima, koordinasi antarinstansi menjadi kebutuhan utama. BULOG, pemerintah daerah, pemerintah desa, serta unsur pengawasan perlu memastikan setiap tahapan berjalan sesuai mekanisme.

Pemantauan di Bojonegoro dan Tuban menjadi salah satu gambaran bagaimana proses tersebut dilakukan di lapangan. Pengawalan di tingkat desa diharapkan dapat mempersempit potensi persoalan sekaligus mempercepat penanganan apabila ditemukan kendala.

Pada akhirnya, bantuan pangan bukan sekadar soal beras yang berpindah dari gudang ke masyarakat. Ada rangkaian proses pendataan, pengemasan, pemeriksaan kualitas, distribusi, dokumentasi, hingga mekanisme pengaduan yang menentukan apakah bantuan benar-benar sampai dan bermanfaat bagi penerima.

Dengan pengawasan berlapis tersebut, penyaluran Banpang Tahap II di wilayah kerja BULOG Cabang Bojonegoro diharapkan berjalan tertib, tepat jumlah, tepat sasaran, dan tetap memperhatikan kualitas beras yang diterima masyarakat.(*red)

Di wilayah kerja Perum BULOG Kantor Cabang Bojonegoro, penyaluran bantuan pangan terus dikebut agar seluruh keluarga penerima manfaat dapat segera merasakan dampaknya. Hingga 6 Juni 2026, realisasi penyaluran bantuan telah mencapai hampir 60 persen dari target yang ditetapkan pemerintah.

Pemimpin Cabang Perum BULOG KC Bojonegoro, Umar Said, menjelaskan bahwa bantuan pangan yang disalurkan tidak hanya berfungsi sebagai jaring pengaman sosial, tetapi juga menjadi instrumen pengendali harga karena mampu menambah pasokan beras yang diterima masyarakat secara langsung.

“Hingga awal Juni 2026, stok beras yang dikelola BULOG Bojonegoro mencapai sekitar 65 ribu ton. Jumlah ini sangat memadai untuk memenuhi kebutuhan program bantuan pangan, SPHP, serta berbagai intervensi pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga beras,” ujarnya.

Berdasarkan data BULOG, hampir 20 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di wilayah Bojonegoro, Lamongan, dan Tuban telah menerima bantuan beras. Pemerintah menargetkan seluruh proses distribusi dapat diselesaikan hingga akhir Juni 2026.

Selain bantuan pangan, pemerintah juga mengandalkan beras SPHP untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen. Beras tersebut terus disalurkan melalui pasar tradisional, kios pangan, Gerakan Pangan Murah (GPM), serta jaringan pengecer yang bekerja sama dengan pemerintah daerah.

Keberadaan beras SPHP dinilai penting karena memberikan alternatif bagi masyarakat untuk memperoleh beras dengan harga yang lebih terjangkau dibanding harga pasar yang berpotensi mengalami kenaikan.

“Beras SPHP merupakan instrumen strategis pemerintah untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh beras dengan harga yang terjangkau. Oleh karena itu, penyalurannya terus kami percepat dan perluas agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata,” kata Umar.

Pemerintah meyakini kombinasi antara bantuan pangan dan distribusi SPHP mampu menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan masyarakat. Ketika daya beli masyarakat tetap terjaga, stabilitas ekonomi rumah tangga maupun kondisi pasar dapat dipertahankan.

Dengan dukungan stok beras yang mencapai sekitar 65 ribu ton, BULOG memastikan seluruh cadangan beras pemerintah dalam kondisi aman dan siap digunakan sewaktu-waktu untuk mendukung kebijakan stabilisasi pangan nasional.

Masyarakat pun diminta tidak khawatir terhadap ketersediaan beras karena pemerintah terus memastikan kebutuhan pangan pokok tetap terpenuhi di seluruh daerah.(red)

Dari target serapan sebesar 10.030 ton, BULOG Bojonegoro mampu merealisasikan penyerapan sebanyak 10.063 ton atau mencapai 100,33 persen.

Pemimpin Perum BULOG Kantor Cabang Bojonegoro, Umar Said, menyampaikan bahwa keberhasilan tersebut tidak lepas dari sinergi berbagai pihak di wilayah kerja, mulai dari pemerintah daerah, aparat kepolisian, kelompok tani, hingga mitra penggilingan jagung.

Menurutnya, proses penyerapan dilakukan di tiga daerah yang menjadi wilayah kerja BULOG Bojonegoro, yakni Kabupaten Bojonegoro, Lamongan, dan Tuban.

“Penyerapan Jagung Pipil Kering dilakukan di tiga wilayah kerja Perum BULOG Kantor Cabang Bojonegoro, yakni Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Lamongan, dan Kabupaten Tuban,” ujar Umar Said.

Program serapan jagung ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas harga hasil panen di tingkat petani agar tidak jatuh saat musim panen raya. Selain itu, langkah tersebut juga diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional melalui penyediaan cadangan pangan pemerintah.

Dalam pelaksanaannya, BULOG menetapkan harga pembelian sebesar Rp6.400 per kilogram untuk jagung kemasan 50 kilogram dengan kadar air maksimal 14 persen. Sedangkan jagung curah dengan kadar air antara 18 hingga 20 persen dibeli dengan harga Rp5.500 per kilogram.

Umar Said menilai capaian serapan yang melampaui target tersebut diharapkan mampu memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan petani jagung, khususnya di wilayah Bojonegoro, Lamongan, dan Tuban yang selama ini menjadi sentra produksi jagung di Jawa Timur.

Selain menjaga harga tetap stabil, program ini juga menjadi instrumen pemerintah dalam memastikan hasil panen petani terserap pasar dengan baik sehingga rantai distribusi pangan nasional tetap terjaga.(Mu)