Forum yang berlangsung pada Jumat (5/6/2026) tersebut menjadi ruang dialog antara para pelaku pendidikan dengan pemangku kebijakan guna membahas tantangan sekaligus merumuskan solusi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Bojonegoro.

Ketua PIMDA PGMM Kabupaten Bojonegoro, Galih R.A., S.Pd., Gr., menegaskan bahwa guru madrasah dan sekolah swasta memiliki kontribusi yang tidak kalah besar dalam mencerdaskan generasi bangsa. Namun di sisi lain, mereka masih menghadapi berbagai keterbatasan yang berkaitan dengan kesejahteraan, perlindungan profesi, hingga kesempatan pengembangan karier.

Menurutnya, perjuangan yang selama ini dilakukan bukan semata-mata menuntut peningkatan penghasilan, melainkan memperjuangkan keadilan dalam kebijakan pendidikan agar seluruh guru mendapatkan perlakuan yang setara tanpa memandang status lembaga tempat mereka mengajar.

“Guru swasta dan madrasah tidak meminta keistimewaan. Yang kami harapkan adalah adanya keadilan, penghargaan, perlindungan, dan kesempatan yang sama bagi seluruh tenaga pendidik yang mengabdikan dirinya untuk mencerdaskan anak bangsa,” ujar Galih.

Galih menjelaskan, aspirasi yang disampaikan dalam forum tersebut merupakan bagian dari perjuangan panjang yang sebelumnya telah disuarakan melalui berbagai gerakan nasional, di antaranya Gerakan Guru Bersatu (GERUS) dan Silaturahmi Akbar Guru Indonesia (SIAGA).

Dalam pemaparannya, PGMM mengungkap sejumlah persoalan yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah bagi dunia pendidikan. Salah satunya adalah belum meratanya kesejahteraan guru non-ASN yang dinilai masih jauh dari harapan. Selain itu, proses penyelesaian inpassing bagi guru swasta juga belum sepenuhnya tuntas sehingga berdampak pada hak-hak yang seharusnya diterima para pendidik.

Tidak hanya itu, akses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) juga dinilai masih menyisakan berbagai kendala. PGMM berharap kebijakan rekrutmen ke depan dapat lebih mempertimbangkan masa pengabdian guru yang telah bertahun-tahun mengajar di sekolah swasta maupun madrasah.

Persoalan lainnya adalah minimnya perlindungan hukum terhadap guru saat menjalankan tugas pendidikan, kesenjangan sarana dan prasarana antara lembaga negeri dan swasta, serta tingginya beban administrasi yang dinilai mengurangi fokus guru dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas.

Sebagai bentuk kontribusi dalam mencari solusi, PGMM menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada para pemangku kebijakan. Di antaranya peningkatan insentif bagi guru swasta, percepatan penyelesaian inpassing, perluasan akses PPPK yang lebih berkeadilan, penguatan perlindungan profesi guru, hingga peningkatan dukungan pemerintah terhadap madrasah dan sekolah swasta.

PGMM juga memberikan apresiasi kepada Fraksi PKB DPRD Kabupaten Bojonegoro yang telah membuka ruang komunikasi dan dialog bersama para pelaku pendidikan. Organisasi tersebut berharap seluruh masukan yang telah disampaikan tidak berhenti sebatas diskusi, melainkan dapat diwujudkan dalam bentuk kebijakan konkret yang berdampak langsung bagi para guru.

Galih menilai bahwa kualitas pendidikan sangat bergantung pada kualitas tenaga pendidik yang berada di dalamnya. Oleh karena itu, peningkatan kesejahteraan dan perlindungan terhadap guru harus menjadi perhatian bersama demi menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik.

“Investasi terbesar sebuah bangsa adalah pendidikan. Dan pendidikan yang berkualitas tidak akan pernah terlepas dari peran guru yang sejahtera, terlindungi, dan dihargai martabatnya,” tegasnya.

Sebagai tindak lanjut dari forum tersebut, PGMM Kabupaten Bojonegoro berencana menyusun dokumen rekomendasi yang akan disampaikan kepada DPRD Bojonegoro, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Kementerian Agama, serta berbagai pihak terkait. Dokumen tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih inklusif, adil, dan berpihak kepada seluruh tenaga pendidik, baik di sekolah negeri maupun swasta.(red)

Muscab yang rencananya digelar di Kantor DPC PPP Bojonegoro, Jalan Panglima Polim, mulai memunculkan dinamika internal. Sejumlah kader telah melakukan komunikasi politik untuk membangun dukungan, sementara dua nama kader senior mulai santer diperbincangkan sebagai kandidat kuat Ketua DPC PPP Bojonegoro.

Keduanya adalah Ainu Anggara dan Drs. Sumari, yang sama-sama merupakan anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro dari Fraksi PPP.

Ainu Anggara disebut memiliki modal dukungan cukup kuat, terutama dari basis kader di wilayah barat Bojonegoro. Politisi yang dikenal aktif di parlemen daerah itu dinilai memiliki kedekatan dengan kader akar rumput serta cukup intens mengawal berbagai aspirasi masyarakat.

Di internal partai, sebagian kader muda mulai mendorong Ainu untuk tampil sebagai figur pembaruan kepemimpinan PPP, terlebih menjelang persiapan politik menuju Pemilu 2029.

Di sisi lain, nama Drs. Sumari juga mulai menguat dalam percakapan internal partai. Sebagai politisi senior, Sumari dinilai memiliki jaringan kader tradisional yang cukup solid, khususnya di wilayah Sumberrejo, Balen, Kapas, hingga Sukosewu.

Selama menjabat di legislatif, Sumari dikenal aktif menyerap aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses, termasuk mendorong pembangunan infrastruktur desa, fasilitas pendidikan, dan tempat ibadah.

Munculnya dua figur tersebut memperlihatkan bahwa Muscab PPP Bojonegoro berpotensi menghadirkan kontestasi yang kompetitif. Selain menjadi arena perebutan kepemimpinan, forum ini juga dipandang sebagai ajang mengukur kekuatan basis dukungan antarfigur di tubuh partai.

Meski begitu, Ketua DPC PPP Bojonegoro saat ini, H. Sunaryo Abuma’in, menegaskan bahwa seluruh kader memiliki peluang yang sama untuk maju dalam pemilihan ketua.

“Semua kader partai mempunyai hak yang sama. Siapa pun bisa mencalonkan diri sebagai Ketua DPC PPP Bojonegoro,” ujarnya singkat saat dikonfirmasi, Senin (11/5/2026).

Pernyataan itu dipandang sebagai sinyal bahwa proses Muscab akan berlangsung terbuka dan demokratis. Namun di balik dinamika yang mulai menghangat, sebagian kader berharap forum tersebut tidak berhenti pada persaingan figur semata, melainkan menjadi titik awal konsolidasi partai untuk memperkuat elektabilitas PPP di Bojonegoro.

Dengan waktu pelaksanaan yang masih menyisakan beberapa pekan, konstelasi politik internal PPP diperkirakan masih sangat dinamis. Bukan tidak mungkin, nama-nama lain bakal muncul dan ikut meramaikan perebutan kursi Ketua DPC PPP Bojonegoro.(Mu)