Hadir memberikan arahan, Slamet Widodo mengajak nelayan dan pelaku UMKM turut menjaga keselamatan serta keamanan wilayah pesisir. Ia menekankan pentingnya mematuhi zona keselamatan FSO Gagak Rimang dan saling mengingatkan untuk tidak mendekati area tersebut.

“Keselamatan di laut adalah tanggung jawab kita bersama,” ujar Slamet.

Sementara itu, Arifin dari PIB Bojonegoro menyampaikan materi mengenai zona keselamatan FSO Gagak Rimang serta ketentuan yang perlu dipahami masyarakat dalam beraktivitas di wilayah perairan. Ia menjelaskan bahwa pesan “Ojo Parek-parek FSO Gagak Rimang” merupakan bagian dari upaya menjaga keselamatan nelayan sekaligus mendukung keamanan operasional FSO.

“Jangan dekati FSO demi keselamatan bersama,” kata Arifin.

Para peserta yang terdiri atas nelayan dan pelaku UMKM Kelurahan Karangsari mengikuti sosialisasi dan dialog secara aktif. Keterlibatan masyarakat diharapkan dapat memperluas penyebaran pesan keselamatan kepada keluarga dan lingkungan sekitar.

Melalui kegiatan ini, EMCL dan PIB Bojonegoro berharap kesadaran masyarakat terhadap keselamatan dan keamanan di wilayah perairan terus meningkat, sehingga aktivitas melaut dapat berlangsung aman sekaligus mendukung keamanan operasional FSO Gagak Rimang.(red)

Lamongan, 7 Agustus 2026 – ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) bekerja sama dengan Pusat Inkubasi Bisnis (PIB) Bojonegoro menyelenggarakan Pelatihan Pengembangan Manajemen UMKM di Cafe Aola, Lamongan, Jumat (7/8). Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas manajemen pelaku UMKM agar semakin mandiri, berkembang, dan berdaya saing.

Mewakili EMCL, Feni K. Indiharti menyampaikan bahwa pelatihan ini merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam mendukung pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kapasitas pelaku UMKM. Ia juga mengajak seluruh peserta untuk berpartisipasi aktif serta mengingatkan pentingnya menjaga keselamatan di wilayah perairan dengan tidak mendekati area FSO Gagak Rimang.

“Kami berharap pelatihan ini mampu meningkatkan kapasitas pelaku UMKM sekaligus memperkuat kesadaran bersama dalam menjaga keamanan di sekitar FSO Gagak Rimang demi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Feni.

Sementara itu, perwakilan RN Paciran, Muhlisin Amar, mengapresiasi kolaborasi EMCL, PIB Bojonegoro, dan seluruh pemangku kepentingan yang selama ini terus mendukung pemberdayaan masyarakat. Menurutnya, sinergi yang baik menjadi modal penting dalam menjaga keamanan laut sekaligus mendukung kelancaran operasional industri hulu migas.

“Program seperti ini merupakan investasi bagi masa depan masyarakat. Usaha yang dikelola dengan manajemen yang baik tentu akan memberikan hasil yang lebih optimal dibandingkan usaha yang tidak terorganisasi, sehingga kolaborasi dan semangat bekerja dengan sungguh-sungguh harus terus kita jaga bersama,” ujar Muhlisin Amar.

Melalui kegiatan ini, EMCL dan PIB Bojonegoro berharap kapasitas pelaku UMKM di Kabupaten Lamongan semakin meningkat sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, sekaligus memperkuat budaya keselamatan dan sinergi seluruh pemangku kepentingan.(*red)

Untuk meningkatkan kualitas sekaligus memperkaya variasi produk, sebanyak 18 anggota PRIMA mengikuti Pelatihan Merajut Amigurumi dari Kantong Plastik Bekas yang digelar di Desa Pungpungan, Kecamatan Kalitidu, pada 14–16 Juli 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong inovasi ekonomi sirkular berbasis pemberdayaan perempuan.

Pelatihan yang difasilitasi Yayasan Sri Sasanti Indonesia (YSSI) itu merupakan bagian dari Program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan dan Penyandang Disabilitas yang diinisiasi ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) bersama SKK Migas. Program tersebut tidak hanya berorientasi pada peningkatan keterampilan, tetapi juga membuka akses pasar sehingga hasil karya peserta memiliki nilai jual yang berkelanjutan.

Penjual produk rajut daur ulang asal Yogyakarta, Natalia Wibowo, mengaku puas terhadap kualitas hasil produksi kelompok PRIMA. Menurutnya, selain memiliki kemampuan teknis yang baik, para perajut juga menunjukkan etos kerja tinggi serta manajemen kelompok yang tertata.

“Hasilnya cukup memuaskan. Mereka terorganisasi dengan sangat baik, memiliki semangat belajar tinggi, dan tidak mudah menyerah ketika hasil produksinya belum sesuai standar. Kerja sama seperti ini sangat menyenangkan,” ujar Natalia.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro Mahmudi, Kepala Bidang Bina Usaha Perdagangan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Yuri Nur Rahmawati, Camat Kalitidu Djuana Poerwiyanto, serta perwakilan EMCL Marshya C. Ariej.

Dalam kesempatan itu, Mahmudi menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus mendukung peningkatan kapasitas kelompok perajin, khususnya pada aspek produksi. Ia mempersilakan kelompok mengajukan pelatihan teknis sesuai kebutuhan agar kualitas produk semakin meningkat, sementara penguatan pemasaran akan difasilitasi melalui dinas terkait.

Sementara itu, Marshya C. Ariej menjelaskan bahwa kelompok PRIMA dibangun sebagai ekosistem usaha yang fleksibel. Para anggota tidak hanya berperan sebagai tenaga produksi yang menerima upah dari pembeli tetap (offtaker), tetapi juga berkembang menjadi pelaku UMKM yang mampu memasarkan produk secara mandiri.

Menurutnya, keberadaan jaringan pembeli menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program pemberdayaan tersebut. Dengan adanya kepastian pasar, inovasi pemanfaatan limbah plastik dapat berjalan beriringan dengan peningkatan pendapatan masyarakat di sekitar wilayah operasi migas.

Manfaat ekonomi dari program tersebut telah dirasakan langsung oleh para anggotanya. Salah satunya Siti Maimunah, perajut asal Desa Sudu, yang mengaku kini memiliki penghasilan tambahan setelah bergabung dengan kelompok PRIMA.

“Sebelum bergabung saya tidak memiliki penghasilan sendiri. Setelah merajut, saya bisa membantu kebutuhan keluarga. Bahkan saya berhasil membeli dua ekor kambing dari hasil menyisihkan uang merajut plastik,” ungkapnya.

Hingga pertengahan 2026, kelompok PRIMA tercatat telah memproduksi sedikitnya 770 produk rajut berbahan kantong plastik bekas. Ketua PRIMA Kabupaten Bojonegoro, Wainem, optimistis pelatihan tersebut akan semakin memperluas peluang pasar karena permintaan produk berbahan daur ulang terus berkembang dengan model yang semakin beragam.

“Permintaan produk sangat bervariasi. Kami harus terus belajar model-model baru agar mampu memenuhi kebutuhan pasar. Pelatihan ini membuat kami semakin percaya diri menerima pesanan dalam jumlah lebih besar,” pungkas perempuan yang akrab disapa Mak Nem.(red)

Melalui kunjungan lapangan dan Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Sabtu (6/6/2026), tim PPNS yang dipimpin Ir. Ari Lendartono bersama dosen dan mahasiswa lintas jurusan melakukan pemetaan terhadap sejumlah potensi unggulan yang dimiliki Ledok Kulon.

Beberapa sektor yang menjadi perhatian antara lain sentra produksi arang bakar, industri Tahu Ledok yang telah dikenal luas, hingga Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang dinilai memiliki peluang pengembangan melalui sentuhan teknologi dan riset terapan.

Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bojonegoro sekaligus Ketua Dekranasda Kabupaten Bojonegoro, Cantika Wahono, menyambut positif keterlibatan dunia akademik dalam mendukung perkembangan UMKM daerah.

Menurutnya, kehadiran perguruan tinggi menjadi langkah strategis untuk menjembatani berbagai persoalan yang selama ini dihadapi pelaku usaha, mulai dari penguatan kualitas produk hingga perluasan pasar.

“Kehadiran perguruan tinggi di tengah masyarakat merupakan bentuk perhatian nyata terhadap perkembangan UMKM. Ini menjadi kesempatan berharga bagi pelaku usaha untuk menyampaikan berbagai tantangan yang mereka hadapi sehingga dapat ditemukan solusi bersama,” ujar Cantika.

Ia menjelaskan, tantangan UMKM saat ini tidak hanya terkait permodalan, tetapi juga menyangkut kemasan produk, branding, pemasaran digital, legalitas usaha, hingga standarisasi produk agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, akademisi, dan pelaku usaha dinilai menjadi kunci untuk mendorong UMKM naik kelas dan lebih adaptif terhadap perkembangan pasar.

Cantika mencontohkan Tahu Ledok yang selama puluhan tahun menjadi identitas kuliner Bojonegoro. Produk tersebut kini tidak hanya dipasarkan di wilayah lokal, tetapi juga telah menjangkau sejumlah daerah seperti Tuban, Blora, dan Gresik.

Menurutnya, dengan dukungan inovasi produk, penguatan merek, serta strategi pemasaran yang lebih modern, produk-produk unggulan Ledok Kulon memiliki peluang besar untuk menembus pasar yang lebih luas.

Sementara itu, Ari Lendartono menjelaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya PPNS membangun kolaborasi yang berkelanjutan dengan pemerintah daerah dan masyarakat.

“Kami ingin melihat secara langsung peluang kolaborasi yang dapat diwujudkan bersama UMKM di Ledok Kulon. Hasil diskusi dan pemetaan kebutuhan ini nantinya diharapkan menjadi dasar penyusunan program riset maupun pengabdian masyarakat yang memberikan manfaat langsung bagi warga,” jelasnya.

Melalui pemetaan kebutuhan yang dilakukan, PPNS berharap dapat merancang program yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi mampu memberikan dampak nyata bagi pengembangan usaha masyarakat.

Kolaborasi tersebut diharapkan menjadi langkah awal dalam membangun ekosistem UMKM yang lebih kuat, inovatif, dan berdaya saing sehingga mampu menjadi salah satu motor penggerak perekonomian daerah di Kabupaten Bojonegoro.(*red)

Momentum selesainya pembangunan tersebut ditandai dengan kegiatan bazar murah yang digelar oleh jajaran Kodim 0813 Bojonegoro melalui Koramil Balen. Kegiatan pasar rakyat itu dipusatkan di halaman gedung KDKMP Desa Lengkong dan langsung menarik perhatian warga yang datang untuk membeli kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

Sejak pagi, area bazar dipadati masyarakat yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga selama bulan puasa. Antusiasme warga menunjukkan bahwa kegiatan ini tidak hanya menjadi perayaan selesainya pembangunan fasilitas desa, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi ekonomi rumah tangga.

Danramil Balen, M. Ridhon, menjelaskan bahwa penyelenggaraan bazar murah merupakan bentuk kepedulian TNI terhadap kesejahteraan masyarakat di wilayah binaannya. Ia menegaskan bahwa keberadaan Koperasi Desa Merah Putih tidak hanya dimaknai sebagai bangunan fisik, melainkan sebagai pusat aktivitas ekonomi yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan warga.

Menurutnya, koperasi desa memiliki peran strategis dalam menggerakkan perekonomian lokal, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah di desa. Dengan fasilitas yang telah tersedia, KDKMP diharapkan menjadi tempat distribusi produk lokal, pusat perdagangan skala desa, sekaligus ruang pengembangan usaha masyarakat.

Selain memberikan akses terhadap bahan pokok murah, bazar juga menjadi sarana memperkuat hubungan antara aparat teritorial dan masyarakat. Kehadiran TNI di tengah kegiatan ekonomi desa dipandang sebagai wujud nyata dukungan terhadap pembangunan berbasis kerakyatan.

Warga yang datang ke bazar mengaku terbantu dengan harga komoditas yang lebih ringan dibandingkan harga pasar. Di tengah kebutuhan rumah tangga yang meningkat selama Ramadan, kegiatan semacam ini dinilai sangat membantu menjaga stabilitas pengeluaran keluarga.

Selesainya pembangunan KDKMP Desa Lengkong juga membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi desa. Fasilitas koperasi tersebut diharapkan dapat menjadi pusat kegiatan usaha bersama, termasuk pemasaran produk UMKM, distribusi bahan pokok, hingga pengembangan layanan ekonomi berbasis komunitas.

Dengan infrastruktur yang kini siap digunakan sepenuhnya, pemerintah desa dan masyarakat berharap KDKMP mampu menjadi motor penggerak ekonomi lokal. Ke depan, keberadaan koperasi ini diharapkan memperkuat kemandirian ekonomi warga sekaligus meningkatkan daya saing pelaku usaha kecil di tingkat desa. (*red)

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memanfaatkan momentum Ramadan sebagai ruang temu antara pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan konsumen. Lonjakan permintaan jelang Idulfitri dinilai sebagai peluang strategis untuk memperkuat daya saing produk lokal sekaligus menjaga perputaran ekonomi tetap stabil.

Dalam sambutannya, Bupati Wahono menegaskan bahwa Ramadan mengajarkan nilai kesabaran dan kepedulian sosial yang selaras dengan semangat pemberdayaan ekonomi rakyat. Menurutnya, bazar ini menjadi wujud konkret kehadiran pemerintah daerah dalam memberikan ruang promosi dan akses pasar yang lebih luas bagi UMKM.

“Bazar ini diharapkan mampu membantu masyarakat memenuhi kebutuhan Ramadan sekaligus menggerakkan roda perekonomian daerah,” ujarnya sebelum prosesi peresmian.

Pembukaan ditandai dengan pemotongan rangkaian bunga sebagai simbol dimulainya aktivitas perdagangan. Dengan ucapan basmalah, Bupati menyatakan gelaran UMKM Bahagia 1447 H resmi dimulai.

Puluhan stan UMKM tertata sepanjang Jalan P. Mas Tumapel hingga kawasan Pasar Kota Bojonegoro. Beragam produk ditawarkan, mulai dari kuliner berbuka puasa, fesyen muslim, hingga kebutuhan rumah tangga. Penataan area yang terorganisir memberi kesempatan bagi pelaku usaha untuk meningkatkan visibilitas produk sekaligus memperluas jejaring pelanggan.

Bazar ini akan berlangsung selama satu bulan penuh, 20 Februari hingga 20 Maret 2026, setiap hari pukul 14.00–22.00 WIB. Pemerintah berharap, geliat transaksi yang tercipta selama Ramadan mampu memberi dampak berkelanjutan terhadap pertumbuhan UMKM, sekaligus memperkuat fondasi ekonomi lokal Bojonegoro.(Mu)

Bazar dibuka setiap hari pukul 14.00 hingga 22.00 WIB, menyajikan beragam kuliner berbuka puasa serta produk unggulan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal. Agenda ini juga menjadi bagian dari refleksi satu tahun kepemimpinan Bupati Setyo Wahono dan Wakil Bupati Nurul Azizah.

Kepala Bidang Promosi, Ekspor, dan Kerjasama Disdagkop UM Bojonegoro, Mahesa Ghalendra, menjelaskan bahwa puluhan tenda telah disiapkan melalui kolaborasi dengan Bank Jatim. Setiap tenda dirancang untuk menampung dua hingga tiga pelaku usaha, sehingga lebih banyak UMKM dapat terlibat.

Menurut Mahesa, bazar ini bukan sekadar agenda musiman, melainkan strategi memperluas akses pasar bagi pelaku usaha lokal. “Kami ingin menghadirkan ruang yang nyaman bagi masyarakat untuk mencari takjil sekaligus memberi peluang peningkatan omzet bagi UMKM,” ujarnya, Kamis (19/02).

Pelaksanaan bazar turut melibatkan berbagai elemen, mulai dari komunitas Wirausaha Muda Bojonegoro, asosiasi UMKM, hingga organisasi perempuan seperti PKK, GOW, dan DWP. Sinergi lintas komunitas ini diharapkan memperkuat jejaring usaha sekaligus memperluas partisipasi masyarakat dalam mendukung produk lokal.

Penataan kawasan juga menjadi perhatian panitia. Pedagang yang sebelumnya beraktivitas di sekitar Alun-Alun Bojonegoro diarahkan menempati area tenda di Jalan Pasar agar lebih tertib dan terorganisir. Langkah tersebut diharapkan menciptakan suasana belanja yang nyaman bagi pengunjung.

Aneka hidangan khas Ramadan, minuman segar, jajanan tradisional, hingga kerajinan daerah diproyeksikan meramaikan stan-stan yang tersedia. Pemerintah daerah mengajak masyarakat untuk berbelanja produk lokal sebagai bentuk dukungan nyata terhadap UMKM Bojonegoro.

Melalui gelaran ini, Pemkab optimistis perputaran ekonomi di tingkat bawah akan meningkat signifikan sepanjang Ramadan. Selain memperkuat pemasaran, bazar ini juga diharapkan menjadi ruang interaksi sosial yang hangat dan produktif bagi warga Bojonegoro.(Mu)

Peresmian KDKMP tersebut dilakukan langsung oleh Wakil Menteri Koperasi Republik Indonesia, Hj. Farida Farichah, M.Si., yang didampingi Dandim 0813 Bojonegoro, Letkol Inf Dedy Dwi Wijayanto, ST. Kehadiran jajaran pemerintah pusat dan daerah ini menunjukkan bahwa penguatan koperasi desa menjadi agenda strategis nasional yang selaras dengan pembangunan daerah.

Dalam sambutannya, Wamenkop RI Hj. Farida Farichah menyampaikan bahwa KDKMP Desa Ngraseh merupakan koperasi desa pertama yang ia resmikan secara langsung. Ia mengaku bangga dan optimistis koperasi tersebut dapat berkembang pesat, mengingat lokasi yang strategis serta potensi desa yang kuat di sektor pertanian.

“Koperasi desa merupakan instrumen penting untuk memperkuat kemandirian ekonomi rakyat. Melalui koperasi, rantai distribusi dapat dipersingkat, biaya dapat ditekan, dan masyarakat desa memiliki ruang kolaborasi usaha berbasis potensi lokal,” ujar Farida Farichah.

Menurutnya, keberadaan KDKMP di Desa Ngraseh sejalan dengan arah kebijakan nasional dan harapan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menempatkan koperasi sebagai pilar utama ekonomi kerakyatan. Ia berharap koperasi ini mampu memberi dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Bojonegoro.

Sementara itu, Dandim 0813 Bojonegoro Letkol Inf Dedy Dwi Wijayanto, ST., menegaskan bahwa program KDKMP merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah dalam membangun ekonomi desa secara berkelanjutan. Ia menyebutkan, hingga saat ini terdapat 368 titik KDKMP yang telah dikerjakan, dengan 15 gedung di antaranya telah mencapai progres 100 persen dan siap diresmikan secara bertahap.

“Program KDKMP ini diharapkan dapat memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan koperasi yang dikelola secara profesional dan terintegrasi, desa akan semakin mandiri,” ungkapnya.

Dari sisi pemerintah desa, Kepala Desa Ngraseh, Maftukhin, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah. Ia mengaku termotivasi karena KDKMP Desa Ngraseh dijadikan contoh bagi desa-desa lain di Kabupaten Bojonegoro.

Maftukhin menjelaskan, KDKMP di Desa Ngraseh akan difokuskan pada pembiayaan dan fasilitas penunjang sektor pertanian, mengingat mayoritas masyarakat desa berprofesi sebagai petani. Dengan dukungan koperasi, para petani diharapkan lebih mudah mengakses kebutuhan produksi serta memperkuat posisi tawar mereka.

“Potensi utama Desa Ngraseh adalah pertanian. Karena itu, koperasi ini akan kami arahkan untuk mendukung kebutuhan petani, mulai dari sarana produksi hingga penguatan usaha,” jelasnya.

Peresmian KDKMP Desa Ngraseh ini menjadi tonggak penting dalam pengembangan koperasi desa di Kabupaten Bojonegoro. Lebih dari sekadar gedung, koperasi ini diharapkan menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat yang mandiri, berdaulat, dan berkelanjutan, sekaligus model percontohan bagi desa-desa lain dalam membangun ekonomi kerakyatan.

Acara peresmian tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah, Ketua DPRD Bojonegoro Abdulloh Umar, jajaran Forkopimcam, kepala desa dan perangkat desa, pengurus KDKMP, serta masyarakat sekitar yang antusias menyambut hadirnya koperasi desa sebagai harapan baru penguatan ekonomi lokal.(Mu)

Melalui program SAPA Ngasem (Wisata Ahad Pagi), Pemerintah Kecamatan Ngasem di bawah kepemimpinan Camat Iwan Sopian memindahkan sebagian fungsi kantor kecamatan ke tengah keramaian warga. Bukan sekadar pasar rakyat, SAPA Ngasem menjadi ruang perjumpaan antara pemerintah dan masyarakat, tempat layanan administrasi, ekonomi, seni, dan edukasi bertemu dalam satu kegiatan.

Program ini berangkat dari keluhan sederhana para pelaku UMKM yang kesulitan memasarkan produk. Alih-alih langsung membangun sistem rumit, pemerintah kecamatan memulai dari langkah paling dasar: membantu promosi lewat media sosial. Respons warga yang positif kemudian melahirkan gagasan menghadirkan ruang publik bulanan yang menampung UMKM sekaligus aktivitas warga.

Keputusan waktu pelaksanaan pun tidak diambil sepihak. Pemerintah kecamatan terlebih dahulu berkomunikasi dengan para kepala desa dan tokoh masyarakat. Minggu Wage yang sudah lama digunakan untuk kegiatan keagamaan tidak diganggu. Sebagai gantinya, dipilih Minggu Legi, sebuah kompromi sosial yang menunjukkan bahwa inovasi tidak boleh memutus tradisi.

Setiap SAPA Ngasem digelar, sekitar 30 hingga 50 pelaku UMKM dari berbagai desa berjualan dalam satu lokasi. Ratusan warga datang, bukan hanya untuk berbelanja, tetapi juga berinteraksi. Sekolah-sekolah dilibatkan, siswa menampilkan seni tari dan pertunjukan budaya, sementara kegiatan senam bersama menjadi pembuka yang menyatukan semua kalangan.

Yang membedakan SAPA Ngasem dari pasar rakyat pada umumnya adalah dibukanya layanan pemerintahan langsung di lokasi kegiatan. Warga bisa mengurus administrasi kependudukan, surat-menyurat, hingga layanan KTP elektronik tanpa harus datang ke kantor kecamatan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, perpustakaan keliling, hingga pemerintah desa terlibat dalam satu ekosistem pelayanan.

“Pemerintah harus hadir di tempat warga berkumpul, bukan menunggu warga datang ke kantor,” ujar Iwan Sopian.

Untuk menjaga kualitas layanan, Kecamatan Ngasem menerapkan sistem penilaian berbasis barcode. Setiap warga bisa menilai langsung keramahan petugas, kecepatan, dan kemudahan layanan. Hasilnya, Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Ngasem mencapai 97,46 dengan predikat Sangat Baik, sebuah angka yang jarang dicapai unit pelayanan di tingkat kecamatan.

Inovasi lain yang tak kalah menarik adalah pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan sampah. Melalui skema bank sampah, warga menyetorkan sampah rumah tangga yang kemudian dikonversi menjadi nilai pembayaran pajak. Sampah organik diolah menjadi media budidaya maggot, sementara sampah plastik dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif lewat mesin pirolisis.

Program ini diperkuat oleh inovasi Si Imut My Darling, sistem pengelolaan sampah berbasis partisipasi warga yang justru tidak menggunakan aplikasi digital. Pilihan ini bukan tanpa alasan.

“Kalau dipaksakan pakai aplikasi, justru bisa boros anggaran dan tidak semua warga siap,” kata Iwan.

Pendekatan sederhana ini mengantarkan Ngasem meraih Harapan II Inovasi Daerah, sekaligus membuktikan bahwa efektivitas tidak selalu berbanding lurus dengan kecanggihan teknologi.

Di sektor pertanian, Kecamatan Ngasem mulai menyiapkan regenerasi lewat program Petani Milenial. Lahan percontohan di belakang kantor kecamatan dijadikan ruang belajar pertanian modern bagi anak muda. Lokasi ini sengaja ditempatkan di pusat pemerintahan sebagai simbol bahwa pertanian bukan sektor pinggiran, melainkan masa depan daerah.

Di tengah berbagai terobosan itu, nilai budaya tetap dijaga. Iwan Sopian secara rutin memimpin prosesi Pengambilan Api Abadi di Khayangan Api, Sendangharjo, dalam peringatan Hari Jadi Bojonegoro—sebuah penegasan bahwa inovasi dan tradisi tidak harus saling meniadakan.

Apa yang terjadi di Ngasem menunjukkan bahwa reformasi birokrasi tidak selalu lahir dari sistem mahal, aplikasi canggih, atau proyek besar. Terkadang, inovasi justru tumbuh dari keberanian mendengar warga, menghormati kearifan lokal, dan membawa negara hadir di tempat yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.(Mu)