Kebutuhan tersebut menjadi salah satu perhatian Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Bojonegoro dalam membuka peluang kolaborasi dengan Universitas Brawijaya (UB).

Peluang kerja sama tersebut mengemuka dalam kegiatan International Community Development Thematic Sustainable Development Goals (SDGs) yang berlangsung di Creative Room lantai 6 Gedung Pemkab Bojonegoro, Jumat (18/9/2026).

Pertemuan tersebut menjadi ruang bertemunya potensi akademik perguruan tinggi dengan kebutuhan pengembangan UMKM di daerah. Dekranasda melihat keterlibatan perguruan tinggi dapat memberikan perspektif baru bagi pelaku usaha untuk mengembangkan produknya.

Ketua Dekranasda Kabupaten Bojonegoro Cantika Wahono menyambut baik kegiatan yang digelar UB tersebut. Menurutnya, sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah dapat menjadi salah satu jalan untuk meningkatkan kapasitas pelaku UMKM.

Selama ini, sejumlah perajin Bojonegoro telah memiliki pengalaman memasarkan produknya hingga ke luar negeri. Kondisi tersebut menjadi modal untuk memperluas jaringan pemasaran sekaligus meningkatkan kualitas produk agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

Cantika menyebut peluang kolaborasi juga diharapkan tidak berhenti pada satu negara. Kerja sama dengan Timor-Leste, misalnya, dapat dikembangkan ke negara lain seperti Malaysia, Brunei, Thailand, maupun pasar internasional lainnya.

Namun, perluasan pasar membutuhkan kesiapan produk. UMKM harus mampu memahami bahwa konsumen tidak hanya melihat barang dari sisi fungsi, tetapi juga mempertimbangkan desain, kemasan, identitas merek, cerita produk, serta cara produk tersebut dipasarkan.

Karena itu, sejumlah aspek menjadi perhatian dalam pengembangan UMKM Bojonegoro. Mulai dari desain produk, kualitas, kemasan, branding, pemasaran digital, fotografi produk, storytelling, hingga kemampuan membaca tren pasar.

Perubahan perilaku konsumen membuat pemasaran digital semakin penting bagi pelaku usaha. Produk yang sebelumnya hanya dikenal di lingkungan sekitar kini memiliki peluang diperkenalkan kepada konsumen dari daerah lain bahkan luar negeri melalui kanal digital.

Namun, kehadiran di ruang digital juga menuntut kemampuan baru. Foto produk harus mampu menarik perhatian, informasi produk perlu disampaikan secara jelas, sementara identitas merek harus konsisten agar mudah dikenali konsumen.

Dalam konteks tersebut, perguruan tinggi dapat berperan sebagai mitra pengembangan pengetahuan. Pendekatan akademik dapat dipertemukan dengan pengalaman pelaku UMKM yang memahami langsung kondisi pasar dan karakter produk lokal.

Cantika mengatakan pihaknya terbuka untuk menyerap berbagai pengetahuan yang dapat mendukung pengembangan UMKM. Menurutnya, pelaku usaha memang perlu terus belajar dan meningkatkan kapasitas agar tidak tertinggal oleh perubahan pasar.

Kolaborasi dengan UB juga melanjutkan upaya Dekranasda membangun jejaring dengan perguruan tinggi. Sebelumnya, Dekranasda Bojonegoro telah bekerja sama dengan Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta dalam pengembangan filosofi batik Bojonegoro.

Kerja sama tersebut diarahkan agar motif batik tidak sekadar memiliki nilai estetika, tetapi juga berkaitan dengan identitas lokal Kabupaten Bojonegoro.

Pengembangan produk juga tidak berhenti pada kain batik. Produk turunannya telah dikembangkan dalam berbagai bentuk, seperti sepatu, tas, aksesori, dekorasi, hingga suvenir.

Pengembangan produk turunan tersebut membuka ruang kreativitas bagi pelaku UMKM. Produk lokal dapat dikembangkan sesuai kebutuhan pasar tanpa harus kehilangan identitas yang menjadi ciri khas daerah.

Sementara itu, Ketua Pengabdian Masyarakat International Community Development Thematic SDGs UB, Setyo Tri Wahyudi, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen perguruan tinggi untuk memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

UB berharap kegiatan tersebut tidak berhenti pada kunjungan atau diskusi. Kolaborasi diharapkan dapat menghasilkan kerja sama nyata yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

Pendekatan berbasis kebutuhan masyarakat menjadi salah satu poin penting. Artinya, program pengembangan UMKM perlu disusun berdasarkan persoalan yang benar-benar dihadapi pelaku usaha, bukan hanya berdasarkan program yang bersifat umum.

Dari sisi UMKM, kebutuhan tersebut bisa berbeda antara satu sektor dengan sektor lainnya. Perajin batik memiliki persoalan yang berbeda dengan produsen makanan, kerajinan, gerabah, atau produk kreatif lainnya.

Karena itu, pengembangan kapasitas perlu dilakukan secara spesifik. Pelaku usaha membutuhkan pendampingan yang dapat menjawab persoalan produksi, pemasaran, desain, pengelolaan merek, hingga akses pasar sesuai karakter produknya.

Kolaborasi antara Dekranasda dan UB membuka kemungkinan pendekatan tersebut dilakukan secara lebih terstruktur. Pemerintah daerah memiliki jaringan pelaku usaha, sementara perguruan tinggi memiliki sumber daya pengetahuan dan pengalaman pengabdian masyarakat.

Jika kedua potensi tersebut dapat dipertemukan secara berkelanjutan, pengembangan UMKM tidak hanya berhenti pada pelatihan. Ada peluang untuk membangun pendampingan, inovasi produk, penguatan manajemen, hingga pembukaan jejaring pasar.

Bagi Bojonegoro, langkah tersebut menjadi penting karena UMKM merupakan bagian dari ekosistem ekonomi daerah. Semakin kuat kapasitas pelaku usaha, semakin besar pula peluang produk lokal memiliki posisi yang lebih baik di tengah persaingan pasar.

Pada akhirnya, tantangan UMKM bukan sekadar bagaimana menghasilkan produk. Tantangan berikutnya adalah bagaimana produk tersebut memiliki identitas, mampu menarik konsumen, dipasarkan dengan strategi yang tepat, serta dapat berkembang mengikuti perubahan kebutuhan pasar.

Kolaborasi Dekranasda Bojonegoro dan Universitas Brawijaya kini membuka ruang menuju tujuan tersebut. Dari produk lokal, target berikutnya bukan hanya dikenal di daerah sendiri, tetapi memiliki kemampuan untuk bersaing di pasar nasional hingga internasional.(*red)

Kebutuhan tersebut menjadi salah satu latar belakang Pemerintah Kabupaten Bojonegoro meluncurkan inovasi Bersama Tegakkan Perlindungan Perempuan dan Anak Melalui Forum Kolaboratif dan Lapor Kepenak atau BERTAPPA.

Program tersebut diluncurkan di Ruang Angling Dharma, Gedung Pemkab Bojonegoro, Kamis (17/9/2026). Peluncurannya dirangkai dengan Bimbingan Teknis Penguatan Pengarusutamaan Gender (PUG).

BERTAPPA diinisiasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Bojonegoro. Forum ini dirancang untuk memperkuat keterhubungan berbagai unsur yang memiliki peran dalam perlindungan perempuan dan anak.

Jajaran perangkat daerah, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Aparat Penegak Hukum (APH), kelompok kerja PUG, serta elemen masyarakat menjadi bagian dari ekosistem kolaborasi tersebut.

Keterlibatan banyak unsur menjadi penting karena persoalan perempuan dan anak dapat membutuhkan penanganan dari lebih dari satu sektor. Sebuah laporan, misalnya, tidak selalu berhenti pada proses administrasi, tetapi dapat berkaitan dengan aspek sosial, kesehatan, pendampingan, maupun proses hukum.

Melalui BERTAPPA, Pemkab Bojonegoro ingin memperkuat koordinasi agar persoalan tidak terhambat oleh sekat kewenangan maupun lemahnya komunikasi antarinstansi.

Kepala DP3AKB Kabupaten Bojonegoro Ahmad Hernowo Wahyutomo mengatakan inovasi tersebut juga menyediakan mekanisme Lapor Kepenak yang diharapkan lebih mudah, cepat, dan terintegrasi dalam mendukung perlindungan perempuan dan anak.

Artinya, keberadaan sistem pelaporan menjadi salah satu bagian penting dalam inovasi tersebut. Masyarakat membutuhkan jalur yang jelas ketika menghadapi atau mengetahui persoalan yang menyangkut perempuan dan anak.

Namun, kemudahan melapor harus berjalan beriringan dengan kemampuan merespons. Laporan yang masuk membutuhkan koordinasi dan tindak lanjut agar tidak berhenti sebagai data atau catatan administratif.

Di sinilah forum kolaboratif BERTAPPA memiliki peran strategis. Setiap unsur diharapkan dapat menjalankan fungsi masing-masing sekaligus berkoordinasi ketika sebuah persoalan membutuhkan penanganan lintas sektor.

Peluncuran BERTAPPA juga dilakukan bersamaan dengan penguatan Pengarusutamaan Gender. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menyoroti masih adanya kesenjangan gender di daerah.

Data yang disampaikan Pemkab menunjukkan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Bojonegoro pada 2025 berada di angka 0,352, meningkat dibandingkan 0,225 pada tahun sebelumnya. Angka tersebut menjadi salah satu indikator yang digunakan pemerintah untuk melihat masih adanya pekerjaan yang perlu dilakukan dalam aspek kesetaraan gender.

Setyo Wahono menekankan agar PUG tidak berhenti pada pemenuhan dokumen administrasi. Perspektif gender diharapkan terintegrasi dalam tujuh siklus pembangunan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pelaporan.

Pendekatan tersebut membuat perlindungan perempuan dan anak tidak semestinya hanya dipandang sebagai urusan ketika kasus sudah terjadi. Pencegahan dan pengambilan kebijakan sejak tahap perencanaan juga menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih aman dan inklusif.

Bupati juga menekankan pentingnya pembangunan yang memperhatikan kelompok rentan. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh masyarakat.

Dalam konteks tersebut, BERTAPPA menjadi salah satu instrumen yang diharapkan mampu menerjemahkan komitmen tersebut ke dalam mekanisme pelayanan dan penanganan yang lebih konkret.

Selain pemerintah daerah, aparat penegak hukum juga memiliki posisi penting. DP3AKB berharap perspektif keadilan gender dapat diterapkan dalam proses hukum maupun pelaksanaan tugas di lapangan.

Sementara bagi perangkat daerah, tantangannya adalah memastikan perspektif gender masuk ke dalam perencanaan dan penganggaran. Dengan demikian, perlindungan tidak hanya muncul sebagai respons ketika persoalan telah terjadi, tetapi menjadi bagian dari desain pembangunan daerah.

BERTAPPA juga menjadi bagian dari persiapan Pemkab Bojonegoro menghadapi Verifikasi Lapangan Penganugerahan Parahita Ekapraya (PPE) 2026. Namun, Pemkab menegaskan bahwa proses tersebut diharapkan menjadi momentum untuk menunjukkan dampak nyata integrasi gender, bukan sekadar mengejar penghargaan.

Tantangan berikutnya adalah memastikan inovasi tersebut benar-benar berjalan setelah seremoni peluncuran. Keberhasilan BERTAPPA nantinya akan sangat bergantung pada bagaimana laporan masyarakat diterima, diverifikasi, dikoordinasikan, dan ditindaklanjuti.

Sebab, bagi masyarakat yang membutuhkan perlindungan, yang paling penting bukan hanya mengetahui adanya sebuah program. Mereka membutuhkan akses yang mudah, respons yang cepat, pendampingan yang tepat, serta kepastian bahwa laporan mereka mendapatkan tindak lanjut.

Dengan mempertemukan pemerintah daerah, APIP, APH, perangkat daerah, dan masyarakat dalam satu kerangka kolaborasi, BERTAPPA diarahkan untuk menjawab kebutuhan tersebut.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan program perlindungan perempuan dan anak bukan hanya terlihat dari banyaknya kegiatan atau dokumen yang dihasilkan. Ukuran yang lebih nyata adalah apakah masyarakat yang membutuhkan bantuan dapat menemukan jalur pertolongan dan memperoleh respons yang tepat.

BERTAPPA kini menjadi salah satu upaya Pemkab Bojonegoro untuk membangun jalur tersebut. Tantangan selanjutnya adalah memastikan forum kolaboratif dan mekanisme Lapor Kepenak benar-benar hadir sebagai layanan yang mudah diakses dan bekerja ketika masyarakat membutuhkannya.(*red)

Nama, logo, dan identitas produk bukan sekadar pelengkap kemasan. Ketiganya dapat menjadi aset yang melekat pada sebuah usaha ketika produk mulai dikenal konsumen.

Persoalan legalitas merek inilah yang coba dijawab Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker). Pemkab memberikan fasilitasi pendaftaran merek secara gratis bagi pelaku IKM yang memenuhi persyaratan.

Program tersebut membuka kesempatan bagi pelaku usaha lokal untuk memperkuat posisi produknya sejak sisi legalitas. Dengan demikian, ketika usaha berkembang, identitas yang telah dibangun memiliki dasar perlindungan yang lebih jelas.

Kepala Disperinaker Kabupaten Bojonegoro Mahmudi mengatakan fasilitasi tersebut diberikan tanpa dipungut biaya. Program itu ditujukan untuk membantu pelaku IKM memperkuat identitas sekaligus legalitas merek produknya.

Bagi usaha kecil yang sedang tumbuh, biaya dan pengetahuan mengenai proses legalitas terkadang menjadi tantangan tersendiri. Kehadiran fasilitas pemerintah dapat menjadi salah satu jalan untuk mengurangi hambatan tersebut.

Namun, kesempatan tersebut tidak diberikan tanpa persyaratan. Pelaku usaha harus merupakan warga Bojonegoro yang dibuktikan dengan KTP, memiliki usaha yang berdomisili di Bojonegoro, serta telah mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB).

Usaha yang diajukan juga harus telah berjalan lebih dari satu tahun. Pemohon tidak boleh sebelumnya memperoleh fasilitas serupa pada 2024–2025 dan setiap orang hanya dapat mengajukan satu merek dalam satu kelas merek.

Pelaku IKM juga diminta menyiapkan 10 alternatif nama merek, logo, alamat email, serta nomor telepon aktif. Dokumen yang diperlukan antara lain KTP Bojonegoro, NIB, NPWP, dan materi yang dipersyaratkan.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa program ini tidak hanya berorientasi pada pemberian fasilitas. Pelaku usaha juga didorong untuk mulai memikirkan identitas bisnisnya secara lebih serius.

Sebab, merek akan semakin penting ketika sebuah produk mulai masuk ke pasar yang lebih luas. Konsumen tidak hanya membeli barang, tetapi juga mengenali nama dan identitas yang membedakan sebuah produk dengan produk lainnya.

Di titik tersebut, legalitas merek dapat menjadi bagian dari kesiapan bisnis. Produk lokal yang sebelumnya hanya dikenal di lingkungan sekitar memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi produk dengan jangkauan pasar yang lebih luas.

Pemkab Bojonegoro juga tidak berhenti pada fasilitasi merek. Disperinaker menyediakan layanan konsultasi NIB dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) industri, serta layanan desain kemasan produk IKM.

Layanan tersebut memperlihatkan bahwa penguatan IKM membutuhkan beberapa aspek yang saling berkaitan. Legalitas usaha, identitas merek, kemasan, hingga kemampuan memperkenalkan produk merupakan bagian dari proses yang harus berjalan bersama.

Produk yang bagus tanpa identitas yang kuat akan menghadapi tantangan ketika harus bersaing dengan produk lain. Sebaliknya, merek yang telah dikenal konsumen dapat menjadi modal untuk membangun kepercayaan dan memperluas jaringan pemasaran.

Potensi tersebut sebenarnya sudah terlihat dari perkembangan berbagai produk lokal Bojonegoro. Sejumlah pelaku usaha memanfaatkan kegiatan promosi dan festival daerah untuk memperkenalkan produk kepada masyarakat yang lebih luas. Aktivitas semacam ini dapat menjadi ruang bagi produk lokal untuk membangun basis konsumen.

Karena itu, fasilitasi merek dapat dipandang sebagai salah satu bagian dari ekosistem pengembangan IKM. Pemerintah memberikan dukungan dari sisi legalitas, sementara pelaku usaha tetap memiliki pekerjaan besar untuk menjaga kualitas, konsistensi produksi, inovasi, dan pemasaran.

Tantangan berikutnya adalah bagaimana merek yang telah didaftarkan benar-benar menjadi bagian dari strategi bisnis. Legalitas akan lebih bermakna ketika diikuti dengan peningkatan kualitas produk dan kemampuan membaca kebutuhan konsumen.

Bagi IKM Bojonegoro, kesempatan tersebut dapat menjadi momentum untuk mulai melihat produk lokal bukan hanya sebagai usaha rumahan atau bisnis skala kecil, tetapi sebagai aset yang memiliki peluang untuk berkembang.

Sebab, naik kelasnya sebuah IKM tidak hanya ditandai dengan meningkatnya jumlah produksi. Ada pula proses membangun identitas, legalitas, kualitas, kemasan, dan pasar yang harus dilakukan secara bertahap.

Dengan semakin banyak produk lokal yang memiliki identitas dan legalitas jelas, wajah IKM Bojonegoro berpeluang menjadi semakin kuat. Dari usaha yang tumbuh di tingkat lokal, bukan tidak mungkin lahir merek yang mampu menjangkau konsumen di luar daerah.

Pada akhirnya, fasilitasi merek gratis bukan sekadar soal menghilangkan biaya pendaftaran. Lebih jauh, program tersebut memberi ruang bagi pelaku IKM untuk mulai membangun fondasi bisnis yang lebih tertata dan mempersiapkan produknya menghadapi persaingan pasar yang semakin luas.(red)

Semangat tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan BEJO Career Day 2026 yang digelar Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinperinaker). Kegiatan ini diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap informasi sekaligus peluang kerja.

BEJO Career Day hadir sebagai ruang pertemuan antara pencari kerja dan dunia usaha. Masyarakat tidak hanya mendapatkan informasi mengenai posisi yang tersedia, tetapi juga memiliki kesempatan mengenal lebih dekat kebutuhan dan kualifikasi yang dicari perusahaan.

Bagi Bojonegoro, kegiatan semacam ini memiliki arti penting di tengah kebutuhan masyarakat terhadap lapangan pekerjaan yang semakin beragam. Perubahan kebutuhan industri membuat pencari kerja juga dituntut memiliki kemampuan yang sesuai dengan posisi yang tersedia.

Karena itu, keberadaan forum yang mempertemukan perusahaan dan calon tenaga kerja secara langsung dapat menjadi salah satu instrumen untuk mengurangi kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan dunia kerja.

BEJO Career Day 2026 juga menunjukkan bahwa agenda ketenagakerjaan tidak semata-mata berbicara mengenai jumlah lowongan. Lebih jauh, diperlukan ekosistem yang mampu mempertemukan tenaga kerja potensial dengan perusahaan yang membutuhkan sumber daya manusia.

Bagi para pencari kerja, momentum ini dapat dimanfaatkan untuk memahami perkembangan kebutuhan industri, mempersiapkan dokumen lamaran, sekaligus meningkatkan kesiapan menghadapi proses rekrutmen.

Sementara bagi perusahaan, kegiatan tersebut membuka kesempatan untuk menemukan kandidat dari masyarakat lokal yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinperinaker terus mendorong perluasan akses kerja bagi masyarakat. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menghadirkan kesempatan yang lebih terbuka bagi warga untuk memasuki dunia kerja.

Keberadaan BEJO Career Day sekaligus menjadi pengingat bahwa persoalan ketenagakerjaan membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Pemerintah berperan membuka akses dan memfasilitasi, dunia usaha menyediakan kesempatan kerja, sedangkan masyarakat perlu mempersiapkan kompetensi agar mampu bersaing.

Dengan pola tersebut, bursa kerja tidak berhenti sebagai agenda seremonial. Lebih dari itu, kegiatan dapat menjadi titik temu yang menghasilkan peluang nyata bagi masyarakat.

BEJO Career Day 2026 diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pencari kerja di Bojonegoro sekaligus memperkuat hubungan antara pemerintah, dunia usaha dan tenaga kerja lokal.

Pada akhirnya, semakin mudah masyarakat memperoleh informasi dan akses terhadap dunia kerja, semakin besar pula peluang tenaga kerja lokal untuk mengambil bagian dalam pertumbuhan ekonomi daerah.(red)

Proses reakreditasi RSUD Padangan memasuki tahapan penilaian lapangan pada Rabu (26/8/2026), setelah sebelumnya penilaian dilakukan secara daring sejak Senin (24/8/2026).

Reakreditasi menjadi momentum penting bagi rumah sakit tersebut untuk mengukur kembali kualitas tata kelola, pelayanan medis, sumber daya manusia hingga implementasi standar pelayanan kesehatan di seluruh unit.

Direktur RSUD Padangan, dr. Ratih Wulandari, menjelaskan bahwa akreditasi terakhir dilaksanakan pada 2022. Sesuai ketentuan yang berlaku, proses penjaminan mutu eksternal melalui lembaga independen dilakukan secara berkala setiap empat tahun.

Tahapan yang tengah berlangsung tidak hanya berupa pemeriksaan dokumen. Tim surveyor juga melakukan telusur langsung untuk melihat bagaimana standar pelayanan diterapkan dalam aktivitas sehari-hari di rumah sakit.

“Penilaian lapangan ini memberikan gambaran objektif mengenai tata kelola dan pelayanan kami. Hasil serta masukan dari tim surveyor sangat berharga untuk mendongkrak profesionalisme seluruh tim medis RSUD Padangan,” jelas dr. Ratih.

Bukan Sekadar Urusan Administrasi

Bupati Bojonegoro Setyo Wahono, yang hadir dalam kegiatan tersebut, menegaskan bahwa proses akreditasi tidak boleh dipandang hanya sebagai kewajiban administratif.

Menurutnya, akreditasi harus menjadi instrumen evaluasi untuk mengukur kualitas pelayanan sekaligus menemukan berbagai aspek yang masih perlu diperbaiki.

“Akreditasi ini adalah alat evaluasi agar RSUD Padangan tetap terjaga kualitasnya. Kami memiliki mimpi besar untuk mengembangkan fasilitas ini menjadi pusat rumah sakit modern yang diandalkan masyarakat,” tegas Bupati.

Pernyataan tersebut sekaligus menandai arah pengembangan RSUD Padangan ke depan. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro ingin rumah sakit tidak hanya memenuhi standar pelayanan, tetapi terus berkembang menjadi fasilitas kesehatan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Potensi Strategis Kawasan Perbatasan

Bupati juga menyoroti posisi geografis RSUD Padangan yang berada di kawasan perbatasan. Lokasi tersebut dinilai memiliki nilai strategis karena dapat menjangkau masyarakat dari wilayah sekitar, termasuk kawasan lintas kabupaten.

Potensi tersebut membuat pengembangan RSUD Padangan dipandang bukan hanya penting bagi pelayanan kesehatan warga Bojonegoro, tetapi juga dapat memberikan dampak lebih luas bagi mobilitas dan aktivitas ekonomi kawasan.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro pun menyiapkan pengembangan secara bertahap melalui penyusunan master plan.

Sejumlah aspek menjadi perhatian, mulai dari peningkatan kompetensi sumber daya manusia kesehatan, pengembangan infrastruktur dan fasilitas medis hingga penciptaan lingkungan rumah sakit yang lebih nyaman dan asri.

Kesejahteraan Tenaga Medis Jadi Perhatian

Selain pembangunan fisik, Setyo Wahono menekankan pentingnya memperhatikan dokter dan tenaga kesehatan sebagai ujung tombak pelayanan.

Menurutnya, kualitas rumah sakit tidak hanya ditentukan oleh kemegahan bangunan maupun kecanggihan peralatan medis. Lingkungan kerja dan kenyamanan tenaga kesehatan juga menjadi faktor penting dalam menentukan kualitas pelayanan kepada pasien.

“Rumah sakit yang hebat tidak cuma ditentukan oleh gedung yang megah, tapi juga kualitas dan kenyamanan para karyawannya. Jika lingkungan kerjanya ramah dan mendukung, pelayanan kepada pasien pasti akan jauh lebih maksimal,” pungkasnya.

Melalui proses reakreditasi ini, RSUD Padangan diharapkan dapat memperoleh evaluasi objektif serta masukan konstruktif untuk memperkuat sistem pelayanan yang telah berjalan.

Bagi Pemkab Bojonegoro, reakreditasi menjadi lebih dari sekadar proses mempertahankan standar. Momentum ini menjadi pijakan untuk menyiapkan transformasi RSUD Padangan sebagai pusat layanan kesehatan modern, berkualitas dan mampu menjadi andalan masyarakat di kawasan perbatasan Bojonegoro.(red)

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 19.30 WIB tersebut menjadi ruang perjumpaan masyarakat dan tokoh lintas agama. Sejumlah ulama, tokoh masyarakat serta perwakilan agama yang tergabung dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bojonegoro turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Beberapa tokoh yang hadir di antaranya KH Robawi Afni, Pengasuh Pondok Pesantren Bening Samudro; Alamaul Huda, Pengasuh Pondok Pesantren Al-Rosyid; Joko Waluyo sebagai tokoh agama Kristen; I Ketut Sulaste sebagai tokoh agama Hindu; serta Hokiang San atau Santoso yang mewakili tokoh agama Konghucu.

Bagi para peserta, doa bersama tersebut bukan sekadar kegiatan keagamaan. Momentum itu juga menjadi bentuk ikhtiar bersama untuk menjaga suasana kehidupan masyarakat agar tetap damai di tengah keberagaman.

Ketua FKUB Kabupaten Bojonegoro, Hanafi, mengatakan doa bersama digelar dengan harapan para pemimpin bangsa senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan dan kemampuan untuk menjalankan amanah yang diberikan kepada mereka.

“Sehingga seluruh program-program yang baik bagi masyarakat dapat berjalan dan dapat dirasakan oleh masyarakat. Tujuannya agar negara kita aman, pemimpin kita sehat,” ujar Hanafi.

Menurut Hanafi, doa yang dipanjatkan tidak hanya diarahkan kepada pemerintah dan pemimpin di tingkat nasional. Harapan serupa juga ditujukan bagi Kabupaten Bojonegoro agar seluruh proses pembangunan di daerah dapat berlangsung secara baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ia berharap berbagai program yang dirancang pemerintah dapat berjalan dengan lancar sehingga mampu mendorong terwujudnya Bojonegoro yang lebih sejahtera, makmur dan membanggakan.

Merawat Persatuan dari Ruang Keberagaman

Kehadiran tokoh dari sejumlah agama dalam kegiatan tersebut memperlihatkan bahwa doa untuk bangsa dapat menjadi ruang bersama tanpa dibatasi perbedaan keyakinan.

Kerukunan dinilai menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas kehidupan masyarakat. Perbedaan agama dan latar belakang tidak seharusnya menjadi penghalang untuk bersama-sama menjaga kedamaian serta memberikan dukungan moral bagi bangsa dan para pemimpinnya.

Pengasuh Pondok Pesantren Bening Samudro, KH Robawi Afni, mengatakan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan tersebut merupakan bagian dari pengabdian kepada bangsa melalui doa.

“Kami hadir sebagai bentuk pengabdian kami sebagai masyarakat yang ikut mendoakan para pemimpin saat ini yaitu Presiden Prabowo serta bangsa Indonesia selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin,” harapnya.

Menurutnya, doa menjadi salah satu bentuk ikhtiar masyarakat dalam memohon perlindungan dan kebaikan bagi Indonesia. Harapan tersebut mencakup keamanan negara, kesehatan para pemimpin serta keberlangsungan kehidupan masyarakat yang damai.

Kegiatan doa bersama kemudian menjadi simbol bahwa menjaga Indonesia tidak hanya dilakukan melalui kebijakan maupun tindakan formal, tetapi juga melalui kepedulian masyarakat untuk menjaga persatuan dan mendoakan kebaikan bersama.

Di Bojonegoro, pesan tersebut diharapkan terus tumbuh melalui komunikasi dan kolaborasi lintas agama. Dengan kerukunan yang terjaga, masyarakat dapat bersama-sama mengawal pembangunan sekaligus menciptakan lingkungan sosial yang aman dan harmonis.

Doa pun ditutup dengan harapan agar para pemimpin diberikan kekuatan dalam menjalankan amanah, berbagai program pembangunan dapat dirasakan masyarakat, serta Indonesia senantiasa berada dalam keadaan aman, damai dan tetap kokoh sebagai NKRI.(red)

Dari total ASN yang dilantik, sebanyak 155 orang mendapat amanah sebagai kepala sekolah, sedangkan 349 orang menduduki Jabatan Fungsional Tertentu. Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Bupati Bojonegoro Setyo Wahono.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah, Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro Edi Susanto, jajaran asisten, serta staf ahli bupati.

Kepala Sekolah Dituntut Jadi Teladan

Dalam arahannya, Bupati Setyo Wahono menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh ASN yang mendapatkan amanah jabatan maupun penugasan baru.

Ia mengatakan, Pemkab Bojonegoro berupaya mempertimbangkan faktor domisili dalam penempatan ASN yang berpindah tugas agar jarak tempat kerja tidak terlalu jauh dari rumah.

“Dari yang berpindah tempat penugasan diusahakan agar tidak jauh-jauh dari rumah. Maka kami berpesan kepada kepala sekolah karena tugas kepala sekolah bukanlah beban yang ringan,” ujar Setyo Wahono.

Menurutnya, kualitas pendidikan memiliki peran strategis dalam menentukan masa depan bangsa. Guru juga memiliki posisi penting karena menjadi sosok yang berperan layaknya orang tua kedua bagi peserta didik.

Karena itu, kepala sekolah dituntut mampu menjadi teladan sekaligus pengayom bagi guru maupun siswa di lingkungan sekolah.

“Harus siap jadi contoh, itu yang paling berat. Harus mampu menjadi fasilitator, memenuhi sarana prasarana untuk siswa,” tegasnya.

Kepala Sekolah Harus Mampu Jadi Evaluator

Setyo Wahono juga menekankan sejumlah tanggung jawab yang harus dijalankan kepala sekolah. Selain memberikan semangat kepada guru dan siswa, kepala sekolah harus mampu memantau dan mengevaluasi perkembangan peserta didik.

Menurutnya, kepala sekolah harus memastikan proses pendidikan berjalan secara optimal sekaligus mampu menjadi contoh dalam perilaku maupun komunikasi.

“Harus mampu mengukur perkembangan para siswa. Artinya kepala sekolah mampu menjadi evaluator. Selain itu juga harus memberi teladan perilaku dan ucapan,” katanya.

Ia menambahkan, kepala sekolah memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung perkembangan siswa. Kepemimpinan sekolah tidak hanya berkaitan dengan administrasi, tetapi juga bagaimana membangun budaya belajar yang baik.

Dorong Pendidik Adaptif terhadap Teknologi

Pemkab Bojonegoro, lanjut Setyo Wahono, berkomitmen memberikan dukungan melalui penyediaan fasilitas maupun peningkatan kesejahteraan. Namun, dukungan tersebut perlu diimbangi dengan kesiapan para pendidik dan tenaga kependidikan dalam menghadapi perkembangan zaman.

Kepala sekolah dan guru didorong untuk terus mengikuti perkembangan teknologi, termasuk memanfaatkan perangkat digital dalam proses pendidikan.

Menurutnya, perkembangan teknologi yang semakin pesat menuntut lembaga pendidikan untuk beradaptasi. Sekolah memiliki posisi strategis dalam menyiapkan generasi muda agar mampu menghadapi perubahan tersebut.

“Selamat berjuang untuk generasi kita,” imbuhnya.

504 ASN Resmi Mengemban Amanah Baru

Pelantikan berlangsung khidmat dengan diawali pengambilan sumpah/janji jabatan. Prosesi kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan.

Pelantikan 504 ASN tersebut menjadi bagian dari penataan dan penguatan sumber daya aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Melalui amanah baru tersebut, Pemkab Bojonegoro berharap seluruh pejabat yang dilantik mampu menjalankan tugas secara profesional, berintegritas, dan menjadi teladan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Khusus bagi para kepala sekolah, amanah tersebut diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperkuat kepemimpinan satuan pendidikan, meningkatkan kualitas pembelajaran, serta mempersiapkan generasi Bojonegoro yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman.(red)

Pembukaan Forkab berlangsung di GOR DABONSIA, Ngumpak Dalem, Selasa (18/8/2026). Bupati Setyo Wahono berada dalam satu tim bersama jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD) laki-laki, sementara Wakil Bupati Nurul Azizah membentuk tim bersama kepala OPD perempuan.

Keduanya beradu kekompakan dengan menggunakan terompah panjang. Permainan sederhana tersebut justru menghadirkan suasana penuh gelak tawa sekaligus menunjukkan bahwa koordinasi menjadi kunci untuk mencapai garis akhir.

Sorak dan tepuk tangan terdengar dari tamu undangan serta peserta Forkab yang menyaksikan pertandingan. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Bojonegoro, Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro Ahmad Suprianto, serta sejumlah tamu undangan turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Bakiak dipilih bukan sekadar untuk memeriahkan pembukaan. Permainan tradisional ini membutuhkan komunikasi, keseimbangan dan kesamaan langkah. Satu peserta saja kehilangan ritme, seluruh tim dapat ikut tersendat.

Pesan tersebut sejalan dengan semangat Forkab yang mengedepankan olahraga sebagai sarana membangun kebugaran sekaligus mempererat hubungan antarelemen masyarakat.

Olahraga untuk Sehat dan Bahagia

Setelah permainan bakiak, rangkaian pembukaan dilanjutkan dengan sambutan Bupati Bojonegoro sekaligus pembukaan resmi Forkab 2026.

Setyo Wahono mengatakan kegiatan tersebut kembali digelar sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ia mengingatkan peserta agar tidak menjadikan kemenangan sebagai satu-satunya tujuan.

“Tujuan utama kegiatan ini tidak lain adalah untuk membangun kebugaran dan kesehatan, tanpa melupakan rasa bahagia,” ujar Setyo Wahono.

Menurutnya, olahraga seharusnya menjadi aktivitas yang menyenangkan sekaligus mampu mempertemukan berbagai kalangan dalam suasana yang lebih cair.

Karena itu, peserta diminta menikmati seluruh rangkaian kegiatan dengan tetap menjaga sportivitas, kerukunan dan persaudaraan.

Sejumlah permainan tradisional seperti dagongan, hadang atau gobak sodor, egrang dan terompah panjang juga memiliki nilai yang lebih luas. Di balik permainan tersebut terdapat pelajaran mengenai kerja sama, komunikasi dan kemampuan menyatukan langkah untuk mencapai tujuan bersama.

“Kesehatan dan kebahagiaan adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan,” katanya.

28 Agustus Jadi Penutup Rangkaian

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Bojonegoro Arif Nanang Sugiarto menuturkan Forkab 2026 tidak hanya diarahkan menjadi kompetisi olahraga. Kegiatan tersebut juga menjadi ruang untuk memperkuat persatuan sekaligus menjaga keberadaan olahraga dan permainan tradisional.

“Prinsip kita sederhana: tidak harus menang, yang terpenting adalah semua peserta bisa bersuka cita dan bergembira,” ujar Arif.

Forkab 2026 berlangsung mulai 18 hingga 28 Agustus 2026. Selain olahraga nasional dan cabang olahraga prestasi, panitia juga menghadirkan panahan tradisional dan skateboard yang ditempatkan di kawasan stadion.

Tingginya partisipasi menunjukkan antusiasme masyarakat dan aparatur terhadap kegiatan tersebut. Dari kategori OPD dan kecamatan, tercatat 65 tim kategori utama, 58 tim kategori rumah tangga, 40 tim kategori umum, serta 34 tim kategori khusus.

Sementara tingkat SMA/SMK diikuti 15 tim kategori utama, 13 tim kategori rumah tangga dan 5 tim kategori promosi. Pada jenjang SMP terdapat 12 tim, sedangkan kategori promosi lainnya diikuti 32 tim dari OPD/umum dan 5 tim dari SMA/SMK.

Panitia memastikan pendaftaran susulan di lokasi tidak lagi dibuka setelah hari pertama pelaksanaan.

Forkab Bojonegoro 2026 pada akhirnya tidak hanya menawarkan persaingan untuk memperebutkan gelar juara. Lebih dari itu, ajang ini menjadi ruang untuk mengajak masyarakat bergerak, menjaga kesehatan, menikmati kegembiraan dan membangun kebersamaan.

Dari langkah kaki yang harus serempak dalam bakiak, Forkab mengingatkan bahwa kebersamaan pun membutuhkan hal yang sama: komunikasi, koordinasi dan kemauan untuk berjalan bersama.(red)

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi lapangan sekaligus menindaklanjuti dugaan aktivitas Galian C yang disebut masih berkaitan dengan persoalan perizinan dan kesesuaian tata ruang.

Dalam pemeriksaan tersebut, Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah menegaskan bahwa pemerintah masih menemukan sejumlah persoalan di lokasi. Pemkab pun memastikan proses penertiban akan dilakukan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

Menurut Nurul, adanya klaim mengenai gugatan atau proses hukum dari pihak pengelola tidak secara otomatis membuat pemerintah menghentikan langkah pengawasan dan penertiban.

“Walaupun yang bersangkutan menyampaikan ada gugatan sebagai upaya memperpanjang operasional dengan alasan sengketa, penertiban tetap berjalan,” tegas Nurul.

Untuk mencegah adanya aktivitas lanjutan setelah sidak, pemerintah meminta Satpol PP di tingkat kecamatan melakukan pemantauan secara berkala.

“Satpol PP Kecamatan kita minta untuk memantau dan mengawal lokasi ini guna memastikan tidak ada lagi aktivitas operasional,” ujarnya.

Dua Ekskavator Didata Polisi

Sidak juga melibatkan jajaran Satreskrim Polres Bojonegoro. Kanit II Satreskrim Polres Bojonegoro, Ipda Zainan Na’im, menyampaikan bahwa petugas melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kawasan tersebut.

Petugas menyisir area dari sisi timur hingga barat. Dalam pemeriksaan, ditemukan dua unit ekskavator berada di lokasi. Namun, kedua alat berat tersebut tidak sedang dioperasikan karena tidak ditemukan operator saat petugas melakukan pengecekan.

“Ditemukan ada dua unit ekskavator di lokasi yang tidak ada operatornya,” kata Zainan.

Polisi selanjutnya mencatat dan mendokumentasikan nomor seri kedua alat berat tersebut. Langkah itu dilakukan untuk membantu proses pendataan sekaligus penelusuran mengenai kepemilikan unit ekskavator.

“Saat ini kami telah mendokumentasikan serial number pada unit ekskavator tersebut untuk mendata kepemilikannya,” tambahnya.

Pemkab Petakan Aktivitas Penggalian

Sementara itu, Kasatpol PP Kabupaten Bojonegoro Laela Noer Aeny mengatakan pengawasan terhadap aktivitas penggalian tidak hanya dilakukan di Kentong. Pemerintah daerah juga tengah melakukan pemetaan terhadap sejumlah lokasi lain yang berpotensi menimbulkan persoalan.

Menurut Laela, pemerintah tidak ingin hanya mengandalkan laporan masyarakat. Camat dan petugas ketenteraman dan ketertiban (Trantib) di setiap kecamatan diminta aktif melakukan pemantauan wilayah.

“Kami terus mengidentifikasi dan menugaskan Camat serta Trantib Kecamatan untuk segera melaporkan jika ada aktivitas Galian C yang meresahkan, merusak infrastruktur desa, atau mendapat penolakan warga,” tegasnya.

Sejumlah lokasi, lanjut Laela, telah mendapatkan penanganan. Di wilayah Drokilo, misalnya, aktivitas penggalian telah dihentikan setelah pihak pengelola menunjukkan sikap kooperatif.

Namun, penanganan berbeda terjadi di wilayah Katur. Aktivitas di kawasan tersebut berada di atas tanah yang disebut sebagai aset Solo Valley sehingga pemerintah daerah harus berkoordinasi dengan instansi yang memiliki kewenangan atas aset tersebut.

“Di wilayah Katur yang berdiri di tanah aset Solo Valley, kami sudah berkoordinasi dengan PU SDA untuk ditindaklanjuti ke BBWS,” terang Laela.

Laela menambahkan, Camat Gayam sebelumnya telah melakukan pengecekan dan menyampaikan hasilnya kepada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air. Pemetaan tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk mengetahui lokasi-lokasi penggalian yang perlu mendapatkan perhatian.

“Kemarin Bu Camat Gayam sudah melaporkan ke PU SDA, karena kami memberikan tugas kepada semua Trantib untuk melakukan mapping,” ungkapnya.

Pengelola Beri Bantahan

Di tengah langkah penertiban pemerintah, pihak pengelola lahan menyampaikan pandangan berbeda mengenai kegiatan di Dusun Kentong. Pengelola membantah jika aktivitas tersebut dikategorikan sebagai tambang Galian C.

Menurutnya, pekerjaan yang dilakukan merupakan penataan dan pengolahan lahan untuk mencetak sawah, bukan kegiatan pertambangan sebagaimana yang dipersoalkan.

“Kalau mau menghentikan, harus ada suratnya. Sebabnya apa, pasalnya berapa, melanggar apa?” ujarnya.

Pengelola juga mempertanyakan dasar penghentian aktivitas serta meminta adanya kejelasan mengenai legalitas dan dasar hukum tindakan tersebut. Ia turut merujuk pada Pasal 177 Undang-Undang Cipta Kerja sebagai ketentuan yang menurutnya perlu diperhatikan.

“Sampai hari ini kami tidak menerima surat tersebut. Mestinya kalau mereka menganggap itu benar dan sesuai prosedur hukum, harus jelas legalitas dan legal standing-nya,” tegasnya.

Pengelola menilai kegiatan penataan lahan tersebut justru sejalan dengan upaya pemerintah meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan. Lahan yang sebelumnya dianggap kurang produktif, menurutnya, ditata agar dapat dimanfaatkan menjadi area persawahan.

“Kami mendukung program pemerintah. Lahan yang tidur menjadi produktif dan sudah menjadi sawah yang dinikmati warga untuk ketahanan pangan,” katanya.

Ia pun menegaskan bahwa tolok ukur pekerjaan tersebut seharusnya dapat dilihat dari hasil akhirnya. Jika lahan yang ditata benar-benar berubah menjadi sawah dan mampu menghasilkan tanaman, maka kegiatan tersebut dinilai telah mencapai tujuan yang diharapkan.

“Kalau kami bekerja tidak jadi sawah dan tidak bisa menghasilkan tanaman yang baik, berarti kami salah melakukan pekerjaan itu,” pungkasnya.

Persoalan di Kentong kini berada pada persimpangan antara penertiban pemerintah, kepastian tata ruang dan perizinan, serta klaim pengelola mengenai fungsi lahan untuk pertanian. Pemantauan lanjutan di lapangan menjadi penting untuk memastikan aktivitas yang berlangsung sesuai dengan ketentuan hukum dan peruntukan lahannya.(red)

Ajang balap motor yang telah menjadi agenda tahunan itu kembali menyedot perhatian pebalap dan pecinta otomotif dari berbagai daerah di Jawa Timur. Selain menjadi arena kompetisi, kegiatan tersebut juga dimanfaatkan sebagai wadah pembinaan atlet balap sekaligus hiburan bagi masyarakat.

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dinpora) Kabupaten Bojonegoro, Arif Nanang, mengatakan pelaksanaan Road Race 2026 memiliki makna tersendiri karena digelar menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Menurutnya, olahraga otomotif tidak hanya menguji kemampuan dan kecepatan para pebalap, tetapi juga membentuk karakter yang disiplin, bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi nilai sportivitas.

“Kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta yang akan berlomba. Kami berpesan agar selalu mengutamakan keselamatan selama bertanding serta menjaga sportivitas. Semoga melalui kegiatan seperti ini akan lahir atlet-atlet balap yang mampu mengharumkan nama Bojonegoro maupun Jawa Timur di tingkat yang lebih tinggi,” ujar Arif Nanang saat membuka kegiatan.

Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro akan terus memberikan dukungan terhadap berbagai kegiatan olahraga yang mampu menjadi ruang pembinaan prestasi bagi generasi muda. Kompetisi yang digelar secara berkelanjutan diharapkan mampu melahirkan bibit-bibit pebalap potensial yang dapat bersaing hingga level nasional.

Arif juga menyampaikan apresiasi kepada Ikatan Motor Bojonegoro (IMB) selaku penyelenggara, panitia, aparat keamanan, tenaga medis, sponsor, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi sehingga Road Race 2026 dapat berlangsung aman, tertib, dan lancar.

Selain pembinaan olahraga, Pemkab Bojonegoro juga melihat penyelenggaraan event tersebut memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat. Ribuan penonton yang memadati area sirkuit turut meningkatkan aktivitas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang membuka lapak di sekitar lokasi perlombaan.

“Harapan pemerintah, kegiatan ini tidak hanya melahirkan atlet-atlet berprestasi, tetapi juga mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat. UMKM di sekitar lokasi dapat merasakan manfaat dari meningkatnya jumlah pengunjung, sehingga olahraga benar-benar memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

Ia berharap kolaborasi antara pemerintah daerah, komunitas otomotif, dan masyarakat dapat terus diperkuat sehingga Road Race Bojonegoro semakin berkembang menjadi salah satu agenda balap bergengsi di Jawa Timur.

Pada Road Race 2026, panitia mempertandingkan berbagai kelas yang diikuti pebalap dari beragam usia dan kategori. Mulai dari kelas motor bebek 4 tak 130 cc dan 150 cc kategori standar maupun tune up, bebek 2 tak 116 cc dan 125 cc kategori standar serta tune up, hingga kelas Mini GP yang diperuntukkan bagi pebalap usia 8 hingga 10 tahun.

Keberadaan kelas Mini GP menjadi perhatian tersendiri karena menjadi wadah pembinaan pembalap usia dini. Dengan sistem pembinaan yang berjenjang dan kompetisi yang sehat, diharapkan akan lahir generasi baru pebalap asal Bojonegoro yang mampu bersaing pada berbagai kejuaraan tingkat regional maupun nasional.(Mu)