Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Subbagian Tata Usaha Kemenag Bojonegoro, H. Moh. Sholihul Hadi, menjelaskan bahwa alokasi anggaran yang tersedia saat ini hanya mampu memenuhi pembayaran tunjangan profesi guru PPPK PAI hingga periode Maret 2026.

Menurutnya, kendala tersebut hanya terjadi pada guru PPPK unsur Pendidikan Agama Islam, sedangkan pembayaran tunjangan profesi bagi guru madrasah tetap berjalan sesuai ketentuan.

Untuk mengatasi kekurangan anggaran, Kemenag Bojonegoro bersama Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur telah mengusulkan penambahan dana kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Usulan tersebut saat ini masih dalam proses pembahasan di tingkat pemerintah pusat.

“Kami berharap pada bulan Juli sudah ada kepastian mengenai persetujuan tambahan anggaran. Jika telah disetujui, proses pencairan tunjangan akan segera kami laksanakan,” ujar Sholihul Hadi.

Ia mengungkapkan kebutuhan tambahan anggaran yang diajukan mencapai sekitar Rp27 miliar. Namun, berdasarkan informasi yang diterima, alokasi dana yang tersedia masih belum memenuhi seluruh kebutuhan sehingga masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat.

Lebih lanjut, Sholihul menjelaskan kekurangan anggaran dipengaruhi oleh bertambahnya jumlah guru PPPK PAI yang dinyatakan lulus pada tahun 2026. Sementara proses penyusunan anggaran dilakukan pada tahun sebelumnya sehingga tambahan kebutuhan tersebut belum terakomodasi dalam perencanaan.

Meski demikian, Kemenag Bojonegoro menegaskan tidak pernah menahan pencairan tunjangan profesi guru PPPK PAI. Pihaknya hanya menunggu tambahan anggaran agar pembayaran dapat dilakukan sesuai ketentuan.

Kemenag berharap proses pembahasan di tingkat pusat segera rampung sehingga hak para guru PPPK PAI dapat segera disalurkan dan tidak mengganggu kesejahteraan maupun semangat mereka dalam menjalankan tugas sebagai tenaga pendidik.(red)