Kondisi itulah yang kembali menjadi perhatian dalam audiensi lanjutan Gabungan Komisi A dan D DPRD Kabupaten Bojonegoro bersama pihak-pihak terkait persoalan ganti rugi tanah warga Desa Ngelo, Kecamatan Margomulyo.

Audiensi digelar di Kantor DPRD Bojonegoro pada Rabu (16/9/2026). Forum tersebut merupakan tindak lanjut atas aspirasi masyarakat yang sebelumnya disampaikan terkait penyelesaian ganti rugi tanah.

Dalam pertemuan tersebut, DPRD tidak hanya membahas persoalan secara umum. Sejumlah aspek yang berkaitan dengan data dan administrasi pertanahan turut dicermati untuk mendapatkan gambaran lebih menyeluruh mengenai posisi persoalan dan tahapan penyelesaian yang telah berjalan.

Langkah tersebut menjadi penting karena persoalan tanah memiliki dimensi administrasi dan hukum yang harus ditangani secara hati-hati. Data kepemilikan, status tanah, dokumen pendukung, hingga mekanisme ganti rugi perlu memiliki dasar yang jelas sebelum keputusan penyelesaian diambil.

Bagi warga Desa Ngelo, persoalan tersebut tentu tidak sebatas urusan dokumen. Tanah dapat berkaitan langsung dengan tempat tinggal, sumber penghidupan, maupun aset yang diwariskan secara turun-temurun.

Karena itu, proses penyelesaian membutuhkan komunikasi yang terbuka antara masyarakat, pemerintah daerah, DPRD, serta pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan persoalan tersebut.

DPRD melalui Gabungan Komisi A dan D menjalankan fungsi pengawasan dengan meminta perkembangan dan informasi mengenai proses yang telah dilakukan. Berbagai informasi dari audiensi tersebut kemudian menjadi bahan untuk menentukan tindak lanjut sesuai kewenangan lembaga legislatif.

Posisi DPRD dalam persoalan semacam ini menjadi penting karena masyarakat membutuhkan ruang untuk menyampaikan aspirasi sekaligus memperoleh penjelasan mengenai proses yang sedang berjalan.

Namun, forum audiensi bukanlah akhir dari persoalan. Justru setelah pertemuan berlangsung, tantangan berikutnya adalah memastikan setiap informasi yang telah dibahas diterjemahkan menjadi langkah administratif maupun koordinasi yang jelas.

Sekretariat DPRD Bojonegoro mencatat bahwa audiensi tersebut diarahkan untuk mencari langkah penyelesaian yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat yang terdampak.

Artinya, penyelesaian tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan desakan salah satu pihak. Setiap keputusan harus memiliki dasar data dan aturan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Di sinilah proses verifikasi menjadi bagian penting. Ketika terdapat persoalan mengenai tanah dan ganti rugi, ketepatan data menjadi dasar untuk menghindari munculnya persoalan baru di kemudian hari.

Warga juga membutuhkan kepastian mengenai siapa yang bertanggung jawab pada setiap tahapan. Pemerintah daerah dan pihak terkait perlu memiliki pembagian peran yang jelas sehingga proses tidak berhenti pada perpindahan dokumen dari satu meja ke meja lainnya.

Keberadaan DPRD dalam proses pengawasan dapat menjadi salah satu jalur untuk memastikan perkembangan persoalan tetap mendapat perhatian. Namun, penyelesaian konkret tetap membutuhkan tindak lanjut dari instansi dan pihak yang memiliki kewenangan administratif maupun teknis.

Persoalan ganti rugi tanah juga memperlihatkan bahwa administrasi pertanahan memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Ketika proses administrasi belum menemukan titik terang, masyarakat dapat berada dalam situasi menunggu yang berkepanjangan.

Karena itu, transparansi menjadi bagian penting dalam penyelesaian. Warga setidaknya perlu memperoleh informasi mengenai tahapan yang sudah dilakukan, dokumen apa yang masih diperlukan, serta proses apa yang akan ditempuh berikutnya.

Dengan informasi yang jelas, masyarakat dapat mengetahui perkembangan persoalan tanpa harus bergantung pada kabar yang tidak pasti.

DPRD Bojonegoro menyatakan akan mencermati hasil pembahasan dan perkembangan tindak lanjut persoalan ganti rugi tanah warga Desa Ngelo. Hal tersebut menjadi bagian dari komitmen lembaga untuk mengawal aspirasi masyarakat sesuai kewenangan yang dimiliki.

Bagi warga Ngelo, harapan utamanya tentu bukan sekadar kembali mendengar bahwa persoalan mereka sedang dibahas. Yang lebih dibutuhkan adalah adanya perkembangan nyata dari setiap pembahasan tersebut.

Sebab, semakin lama persoalan tanah tanpa kepastian penyelesaian, semakin panjang pula masa tunggu masyarakat. Di sisi lain, pemerintah juga membutuhkan kepastian data agar keputusan yang diambil tidak menimbulkan persoalan hukum maupun administrasi baru.

Karena itu, audiensi lanjutan ini dapat menjadi titik penting untuk memperjelas langkah berikutnya. Setelah data dan administrasi dibahas, pekerjaan berikutnya adalah memastikan hasil pembahasan memiliki tindak lanjut yang terukur.

Pada akhirnya, penyelesaian ganti rugi tanah bukan hanya mengenai pembayaran kompensasi. Di dalamnya terdapat kebutuhan untuk menghadirkan kepastian hukum, kejelasan administrasi, keterbukaan proses, serta penghormatan terhadap hak masyarakat.

Warga Desa Ngelo kini menanti bagaimana hasil pembahasan tersebut bergerak ke tahap berikutnya. Harapannya, persoalan yang sudah berulang kali dibawa ke meja pembahasan dapat perlahan menemukan jalan penyelesaian yang jelas, sesuai aturan, dan memberikan kepastian bagi seluruh pihak.(red)

Pesan tersebut tergambar dalam kegiatan Pemberdayaan Komponen Masyarakat melalui Penguatan Karakter Kebangsaan Tahun Anggaran 2026 yang digelar Kodim 0813 Bojonegoro, Selasa (15/9/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Gedung Ahmad Yani Makodim 0813 Bojonegoro itu mempertemukan berbagai unsur masyarakat, tokoh agama, serta aparatur birokrasi. Mereka mengikuti kegiatan dengan mengusung tema “Membangun Sinergitas Komponen Masyarakat dalam Mendukung Kebijakan Pemerintah demi Terwujudnya Ketahanan Nasional.”

Ada hal menarik dalam kegiatan tersebut. Penguatan karakter kebangsaan tidak hanya disampaikan melalui pemaparan materi di dalam ruangan, tetapi juga diterjemahkan melalui sejumlah permainan edukatif dan simulasi kerja sama.

Para peserta kemudian diajak menuju lapangan tenis Makodim untuk mengikuti berbagai permainan yang membutuhkan konsentrasi dan kekompakan.

Salah satunya adalah permainan memindahkan hula hoop rotan secara berantai tanpa memutus pegangan tangan. Permainan sederhana tersebut mengharuskan setiap peserta berkomunikasi dan menyesuaikan gerakan dengan anggota kelompok lainnya.

Permainan lain dilakukan dengan menjaga keseimbangan bola di atas jaring tali. Peserta harus mengatur gerakan secara bersama-sama agar bola tetap berada di atas jaring.

Dari permainan tersebut, pesan yang ingin dibangun menjadi lebih konkret. Sebuah kelompok tidak akan mudah menyelesaikan tantangan apabila masing-masing orang hanya bergerak berdasarkan kepentingannya sendiri.

Sebaliknya, komunikasi, koordinasi, dan kesediaan menyesuaikan diri menjadi faktor penting agar tujuan bersama dapat dicapai.

Pendekatan seperti itu relevan dengan kehidupan masyarakat yang terdiri atas berbagai latar belakang. Perbedaan profesi, usia, pandangan, maupun peran sosial tidak harus menjadi penghalang ketika ada tujuan bersama yang ingin dicapai.

Kasdim 0813 Bojonegoro Mayor Inf Marwoko Suwandono membuka kegiatan tersebut. Sementara dalam sambutan tertulis Dandim 0813 Bojonegoro Letkol Inf Dedy Dwi Wijayanto, ditekankan bahwa cita-cita menuju Indonesia Emas 2045 membutuhkan keterlibatan berbagai komponen bangsa.

Menurut Dandim, visi Indonesia sebagai negara maju, sejahtera, adil, berdaulat, dan berdaya saing global tidak dapat diwujudkan hanya oleh pemerintah atau satu institusi. Kolaborasi seluruh elemen masyarakat menjadi bagian penting dalam proses tersebut.

Dalam kerangka Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN), TNI AD juga mendorong tumbuhnya kecintaan terhadap tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta pengamalan nilai-nilai Pancasila.

Namun, tantangan membangun karakter masyarakat saat ini tidak hanya datang dari persoalan konvensional. Perubahan sosial dan perkembangan ruang digital membuat kemampuan masyarakat dalam menyaring informasi serta menjaga hubungan sosial juga semakin penting.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada 2026 menekankan bahwa penguatan karakter membutuhkan orkestrasi lintas sektor. Penguatan karakter diarahkan menjadi gerakan bersama yang melibatkan keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, lingkungan ibadah hingga ruang digital.

Dalam konteks tersebut, kegiatan di Kodim Bojonegoro dapat dilihat sebagai salah satu ruang mempertemukan berbagai unsur masyarakat dalam suasana kebersamaan.

Pertemuan lintas elemen menjadi penting karena ketahanan sosial tidak hanya dibangun melalui institusi formal. Hubungan antarmasyarakat, komunikasi, dan kepercayaan juga menjadi modal ketika daerah menghadapi berbagai persoalan bersama.

Permainan kelompok yang dilakukan dalam kegiatan tersebut pada akhirnya bukan sekadar aktivitas untuk mencairkan suasana. Di dalamnya terdapat latihan sederhana mengenai bagaimana seseorang harus berkoordinasi dengan orang lain untuk mencapai target yang sama.

Nilai tersebut juga berkaitan erat dengan semangat gotong royong. Ketika satu orang mengalami kesulitan, anggota kelompok lain harus ikut membantu agar seluruh kelompok dapat menyelesaikan tantangan.

Pola kerja sama semacam itu menjadi relevan dalam kehidupan masyarakat. Pembangunan daerah, penanganan persoalan sosial, hingga menjaga ketahanan lingkungan membutuhkan keterlibatan banyak pihak dengan peran yang berbeda.

Karena itu, penguatan karakter kebangsaan tidak berhenti pada kemampuan menghafal nilai-nilai kebangsaan. Tantangan berikutnya adalah bagaimana nilai tersebut hadir dalam perilaku sehari-hari, termasuk ketika masyarakat harus bekerja bersama dengan orang yang memiliki latar belakang berbeda.

Kodim 0813 Bojonegoro berharap kegiatan tersebut semakin mempererat hubungan dan kerja sama antara TNI AD dengan seluruh komponen masyarakat di wilayah Bojonegoro.

Dari kegiatan tersebut terlihat bahwa karakter kebangsaan pada akhirnya berkaitan dengan kemampuan membangun ruang bersama. Ketika perbedaan dapat dikelola melalui komunikasi dan kerja sama, masyarakat memiliki modal sosial yang lebih kuat untuk menghadapi berbagai tantangan.

Menuju Indonesia Emas 2045, pembangunan manusia tidak hanya berbicara mengenai kemampuan ekonomi maupun penguasaan teknologi. Karakter, tanggung jawab sosial, dan kemampuan bekerja sama juga menjadi bagian penting dari kualitas masyarakat.

Dari Bojonegoro, pesan tersebut diterjemahkan melalui kegiatan sederhana: duduk bersama, berkomunikasi, dan menyelesaikan tantangan secara berkelompok. Sebuah gambaran bahwa semangat kebangsaan tidak hanya perlu dibicarakan, tetapi juga perlu dilatih dalam kehidupan bersama.(*red)

Rehabilitasi Embung Rowoglandang dilakukan sebagai upaya mengoptimalkan kembali keberadaan infrastruktur penampungan air yang memiliki peran penting bagi masyarakat di wilayah tersebut.

Embung tidak hanya berfungsi sebagai tempat penampungan air, tetapi juga menjadi bagian dari infrastruktur yang dapat mendukung ketersediaan air, terutama ketika masyarakat menghadapi kondisi musim kemarau.

Pelaksanaan proyek rehabilitasi ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas dan fungsi embung sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara lebih optimal.

Keberadaan embung menjadi semakin penting di tengah kebutuhan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. Infrastruktur penampungan air dapat menjadi salah satu solusi dalam menjaga ketersediaan air sekaligus mengurangi dampak kekeringan yang kerap terjadi di sejumlah wilayah Bojonegoro.

Dengan dimulainya pekerjaan rehabilitasi, masyarakat berharap proyek tersebut dapat dikerjakan secara maksimal dengan memperhatikan kualitas konstruksi dan ketepatan waktu pelaksanaan.

Pemerintah juga diharapkan memastikan proses pembangunan berjalan sesuai perencanaan sehingga hasil rehabilitasi dapat memberikan manfaat jangka panjang.

Rehabilitasi Embung Rowoglandang di Desa Gading menjadi bagian dari upaya memperkuat infrastruktur pengelolaan air di wilayah Kecamatan Tambakrejo. Optimalisasi fungsi embung diharapkan mampu mendukung kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan sumber daya air di wilayah tersebut.

Ke depan, keberadaan Embung Rowoglandang diharapkan tidak hanya menjadi infrastruktur penampungan air, tetapi juga mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Desa Gading dan wilayah sekitarnya.(red)

Perhatian tersebut bukan tanpa alasan. Dalam kurun waktu satu pekan, sedikitnya dua kecelakaan lalu lintas terjadi di jalur nasional wilayah Baureno. Kedua insiden sama-sama melibatkan sepeda motor dengan kendaraan truk dan mengakibatkan dua pengendara sepeda motor meninggal dunia.

Rangkaian kecelakaan tersebut menjadi alarm bagi kepolisian untuk kembali mengingatkan masyarakat mengenai pentingnya disiplin berlalu lintas. Polsek Baureno pun turun langsung memberikan edukasi kepada pengguna jalan, khususnya mereka yang setiap hari melintasi jalur nasional tersebut.

Kapolsek Baureno, AKP M Sholeh, meminta pengendara tidak meremehkan kondisi jalan dan arus lalu lintas. Menurutnya, keberadaan kendaraan besar membuat pengendara sepeda motor harus lebih berhati-hati, terutama ketika hendak melakukan manuver.

“Untuk pengendara roda dua, mohon gunakan aturan berlalu lintas, patuhi ketertiban dan rambu-rambu. Gunakan perkiraan yang baik ketika mau mendahului kendaraan lain agar terhindar dari kecelakaan lalu lintas,” ujar AKP M Sholeh, Senin (24/8/2026).

Truk Diminta Tidak Mengejar Kecepatan

Imbauan keselamatan tidak hanya ditujukan kepada pengendara sepeda motor. Polisi juga memberikan perhatian kepada pengemudi truk dan kendaraan berukuran besar yang memiliki karakteristik berbeda dibanding kendaraan kecil.

Pengemudi kendaraan berat diminta mengendalikan kecepatan, menjaga jarak serta memperhatikan keberadaan kendaraan lain di sekitarnya.

“Terutama kepada para pengemudi truk agar mengurangi laju kendaraan dan tidak kebut-kebutan saat berada di jalan raya. Keselamatan harus menjadi prioritas,” tegasnya.

Menurut kepolisian, pengendara sepeda motor juga perlu memastikan kendaraan yang digunakan benar-benar layak jalan. Kelengkapan seperti helm standar, spion dan perangkat keselamatan lainnya tidak boleh dianggap sebagai formalitas.

Kewaspadaan juga diperlukan ketika pengendara melewati persimpangan, kawasan permukiman maupun titik-titik yang ramai aktivitas masyarakat. Pengendara diminta mengurangi kecepatan dan tidak mengambil keputusan secara terburu-buru.

“Kita imbau kepada masyarakat agar benar-benar sayang terhadap nyawanya dan tidak melanggar aturan dalam berkendara. Waspada dan hati-hati agar kita selamat sampai tujuan,” tambah AKP M Sholeh.

Jangan Memaksakan Diri Mendahului

Salah satu manuver yang mendapat perhatian kepolisian adalah ketika pengendara hendak mendahului kendaraan lain. Pengendara diminta memastikan jarak, kondisi arus dari arah berlawanan dan ruang untuk kembali ke jalur sebelum mengambil keputusan.

Polsek Baureno juga mengingatkan pengguna jalan agar menjaga jarak aman dengan kendaraan di depan, terutama ketika berada di belakang truk. Jarak yang terlalu dekat dapat mempersempit pandangan sekaligus mengurangi waktu reaksi ketika kendaraan di depan melakukan pengereman atau perubahan arah.

Selain itu, penggunaan telepon seluler saat berkendara juga harus dihindari karena dapat mengurangi konsentrasi dan respons pengemudi terhadap kondisi jalan.

Sejumlah pesan keselamatan yang kembali ditekankan kepada masyarakat meliputi penggunaan helm standar yang terpasang dengan benar, memastikan kendaraan layak jalan, mematuhi rambu dan marka jalan, tidak memaksakan diri saat mendahului serta menjaga jarak aman.

Pengendara juga diminta tidak menggunakan telepon seluler ketika kendaraan sedang berjalan dan menurunkan kecepatan ketika melintasi persimpangan, permukiman atau lokasi dengan aktivitas warga yang tinggi.

Sementara bagi pengemudi kendaraan besar, polisi meminta agar tidak mengutamakan kecepatan demi mengejar waktu perjalanan. Pengemudi harus memastikan kondisi benar-benar aman sebelum berpindah jalur, berbelok maupun melakukan manuver lainnya.

Keselamatan Bukan Sekadar Imbauan

Polsek Baureno menyatakan edukasi dan imbauan akan terus dilakukan sebagai bagian dari upaya mencegah kecelakaan lalu lintas. Langkah tersebut menjadi semakin penting setelah dua kecelakaan dalam sepekan menimbulkan korban jiwa.

Jalur nasional Bojonegoro–Ngawi dan Bojonegoro–Babat merupakan jalur dengan mobilitas kendaraan yang tinggi. Interaksi antara sepeda motor, mobil pribadi, kendaraan barang dan truk membuat setiap pengguna jalan dituntut memiliki kesadaran keselamatan yang sama.

Kepolisian berharap pengguna jalan tidak menjadikan imbauan keselamatan sekadar informasi, tetapi benar-benar menerapkannya selama berkendara.

“Satu detik lengah bisa berakibat fatal. Lebih baik terlambat sampai tujuan daripada kehilangan nyawa di perjalanan,” pesan serius AKP M Sholeh.

Pesan tersebut menjadi pengingat bahwa perjalanan yang aman bukan ditentukan oleh seberapa cepat seseorang tiba di tujuan, melainkan bagaimana seluruh pengguna jalan dapat sampai dengan selamat.(Mu)

Bukan sekadar persoalan harga daging di tingkat konsumen, terganggunya pasokan sapi dinilai berpotensi menciptakan efek berantai. Jagal menjadi pihak pertama yang terdampak, kemudian pedagang daging hingga pelaku usaha kuliner seperti penjual bakso, sate dan warung makan yang membutuhkan pasokan daging secara rutin.

Situasi tersebut mencuat setelah Paguyuban Jagal Sapi Bojonegoro menghentikan aktivitas penjualan sejak 20 Agustus 2026. Langkah itu dilakukan lantaran para jagal mengalami kesulitan mendapatkan sapi yang siap dipotong.

Mandataris Ketua Umum PC PMII Bojonegoro, Anggun Sofia Ardila, mengapresiasi koordinasi yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro bersama sejumlah pihak untuk merespons persoalan tersebut. Namun, menurutnya, koordinasi perlu segera diikuti langkah yang lebih konkret di lapangan.

“Kami mengapresiasi respons Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Tetapi masyarakat membutuhkan solusi nyata, terutama untuk memastikan ketersediaan sapi siap potong dan menjaga rantai pasok daging agar tidak semakin terganggu,” ujar Anggun, Jumat (21/8/2026).

Bagi PMII, persoalan tersebut tidak cukup dilihat sebagai masalah antara pemerintah dan pelaku usaha. Ada mata rantai ekonomi masyarakat yang harus diperhitungkan apabila pasokan terus tersendat.

Anggun menegaskan, situasi tersebut seharusnya tidak menjadi momentum untuk mencari pihak yang patut disalahkan. Pemerintah, peternak, jagal, pedagang, pemasok hingga pelaku UMKM justru perlu duduk bersama untuk memetakan akar persoalan dan menentukan langkah penyelesaian.

“Kami tidak berdiri untuk menyalahkan pemerintah. Kami berdiri bersama rakyat. Jangan sampai kelangkaan sapi hari ini berkembang menjadi berhentinya usaha dan menurunnya pendapatan masyarakat. Jangan tunggu efek dominonya meluas baru kita bertindak,” tegasnya.

PC PMII Bojonegoro selanjutnya mendorong Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro melakukan pemetaan menyeluruh terhadap kondisi pasokan sapi siap potong.

Pemetaan tersebut dinilai perlu mencakup sejumlah aspek, mulai dari jumlah sapi lokal yang tersedia, kebutuhan konsumsi daging masyarakat, distribusi atau pengiriman sapi ke luar daerah, hingga hambatan yang muncul dalam jalur distribusi sapi dari peternak menuju jagal.

Langkah tersebut penting agar pemerintah tidak hanya mengandalkan informasi harga daging di pasar sebagai indikator. Menurut PMII, persoalan utama juga perlu ditelusuri dari hulu, terutama mengenai ketersediaan sapi yang memenuhi kebutuhan pemotongan.

Selain penanganan jangka pendek, PMII mendorong pemerintah daerah menyiapkan strategi jangka panjang. Penguatan populasi ternak lokal dan pembenahan tata niaga sapi dinilai menjadi bagian penting agar persoalan serupa tidak berulang.

PMII Bojonegoro juga menyatakan kesiapan untuk mengawal persoalan tersebut melalui ruang dialog bersama pemerintah daerah, peternak, jagal, pedagang, pemasok sapi dan pelaku UMKM.

Dengan pendekatan tersebut, kebijakan yang dihasilkan diharapkan tidak berhenti pada upaya menormalkan pasokan daging dalam waktu singkat. Lebih jauh, pemerintah diharapkan mampu membangun sistem pasokan sapi yang lebih stabil sehingga keberlangsungan usaha masyarakat tidak mudah terganggu ketika terjadi persoalan di tingkat hulu.

Bagi pelaku usaha kecil, kepastian pasokan bukan hanya berkaitan dengan harga jual daging, tetapi juga menentukan apakah aktivitas produksi mereka dapat terus berjalan. Karena itu, penyelesaian persoalan sapi siap potong kini menjadi penting sebelum gangguan pasokan berubah menjadi tekanan yang lebih luas terhadap perekonomian masyarakat Bojonegoro.(red)

Remisi tersebut diberikan bertepatan dengan peringatan Kemerdekaan RI pada Senin, 17 Agustus 2026. Penyerahan secara simbolis dilakukan sekitar pukul 08.30 WIB kepada perwakilan warga binaan oleh Bupati Bojonegoro Setyo Wahono, didampingi Kepala Lapas Kelas IIA Bojonegoro Hari Winarca.

Prosesi tersebut turut dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bojonegoro serta petugas Lapas. Kehadiran unsur pimpinan daerah sekaligus menunjukkan dukungan terhadap pelaksanaan pembinaan dan pemenuhan hak warga binaan.

Ratusan Warga Binaan Dapat Pengurangan Masa Pidana

Berdasarkan rekapitulasi Remisi Umum 2026, dari 301 penerima, 295 orang mendapatkan Remisi Umum I (RU-I). Sementara enam orang memperoleh Remisi Umum II (RU-II).

Besaran pengurangan masa pidana yang diterima berbeda-beda, mulai dari satu hingga enam bulan, menyesuaikan ketentuan serta masa pidana masing-masing warga binaan.

Untuk penerima RU-I, rinciannya yakni 42 orang menerima remisi satu bulan, 80 orang dua bulan, 118 orang tiga bulan, 38 orang empat bulan, 16 orang lima bulan, dan satu orang memperoleh remisi enam bulan.

Sedangkan enam penerima RU-II terdiri atas satu orang dengan remisi satu bulan, satu orang dua bulan, dua orang tiga bulan, dan dua orang empat bulan.

Bukan Sekadar Potongan Masa Hukuman

Kalapas Bojonegoro Hari Winarca mengatakan remisi merupakan bentuk penghargaan negara kepada warga binaan yang menunjukkan perkembangan positif selama menjalani pembinaan.

Menurutnya, remisi tidak semata-mata berkaitan dengan berkurangnya masa pidana, tetapi juga menjadi bentuk apresiasi atas kedisiplinan dan kesungguhan warga binaan dalam mengikuti program yang diberikan Lapas.

“Remisi bukan sekadar pengurangan masa pidana, tetapi juga bentuk apresiasi atas perilaku baik, kedisiplinan, serta kesungguhan warga binaan dalam mengikuti seluruh program pembinaan,” ujar Hari Winarca.

Ia berharap pemberian remisi dapat menjadi dorongan bagi warga binaan untuk terus melakukan perubahan dan mempersiapkan diri sebelum kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat.

Momentum kemerdekaan, lanjutnya, juga memiliki makna tersendiri bagi warga binaan. Di balik tembok Lapas, semangat kemerdekaan diharapkan tetap menjadi energi untuk membangun kembali harapan dan memperbaiki masa depan.

“Harapan kami, warga binaan yang memperoleh remisi dapat menjadikan kesempatan ini sebagai motivasi untuk semakin aktif mengikuti pembinaan. Ketika nantinya kembali ke masyarakat, mereka dapat membawa perubahan positif dan tidak mengulangi kesalahan yang sama,” tambahnya.

Pemberian Remisi Umum 2026 menjadi bagian dari pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang menempatkan pembinaan sebagai proses utama dalam mempersiapkan warga binaan kembali ke lingkungan sosial.

Lapas Kelas IIA Bojonegoro pun berkomitmen melanjutkan proses pembinaan secara optimal sekaligus memastikan hak-hak warga binaan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagi ratusan penerima remisi, kemerdekaan tahun ini bukan hanya menjadi peringatan sejarah bangsa, tetapi juga momentum untuk memulai perubahan, memperbaiki diri, dan menatap kehidupan baru setelah masa pembinaan berakhir.(red)

Di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Bojonegoro, sebanyak 3.006 anggota TPK kini mendapatkan dukungan pulsa sebesar Rp50.000 per bulan. Nominal tersebut berkurang 50 persen dibandingkan 2025 yang mencapai Rp100.000 per anggota setiap bulan.

Penyesuaian tersebut membuat total anggaran dukungan komunikasi yang sebelumnya berada di kisaran Rp3 miliar per tahun, kini menjadi sekitar Rp1,5 miliar.

Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan, dan Kesejahteraan Keluarga (KBKS) DP3AKB Bojonegoro, dr. Fitri Munira Pitaloka, M.Kes., menjelaskan bahwa pembiayaan komunikasi TPK bersumber dari Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) pemerintah pusat.

Menurut Fitri, besaran dukungan tahun ini tidak ditetapkan semata-mata berdasarkan kebijakan daerah, tetapi telah menyesuaikan petunjuk teknis (juknis) penggunaan anggaran sekaligus kebijakan efisiensi yang berlaku.

“Sesuai dengan juknis tahun ini, kami memberikan pulsa Rp50.000 setiap bulan untuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) sejumlah 3.006 orang karena ada efisiensi,” ujar Fitri, Jumat (14/8/2026).

Meski dukungan komunikasi menyusut, pemerintah daerah berharap kondisi tersebut tidak mengurangi efektivitas kerja TPK di lapangan. Justru, peran pendamping keluarga dinilai tetap penting karena mereka menjadi salah satu ujung tombak dalam mengawal berbagai program pembangunan keluarga.

Salah satu fokus utama TPK adalah membantu pemerintah dalam upaya menekan angka stunting melalui pendampingan terhadap keluarga dan kelompok sasaran yang membutuhkan perhatian.

Selain persoalan stunting, TPK juga diarahkan untuk mendukung pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG), khususnya bagi kelompok sasaran B3 yang meliputi ibu hamil, ibu menyusui, serta balita non-PAUD.

Fitri menyebut komitmen Bojonegoro dalam pelaksanaan program tersebut sebelumnya turut mendapat apresiasi melalui penghargaan. Karena itu, keberadaan TPK dinilai tetap strategis meskipun dukungan biaya komunikasi harus disesuaikan dengan kondisi anggaran.

“Diharapkan TPK dapat meningkatkan perannya dalam menyukseskan program prioritas pemerintah, salah satunya dalam rangka penurunan angka stunting,” pungkasnya.

Dengan demikian, efisiensi anggaran tidak hanya menjadi persoalan pengurangan nominal belanja, tetapi juga menjadi tantangan bagi pemerintah untuk memastikan layanan pendampingan keluarga tetap berjalan efektif. Di tengah keterbatasan dukungan operasional, ribuan TPK diharapkan tetap mampu menjaga intensitas komunikasi dan pendampingan masyarakat yang menjadi sasaran program pemerintah.(*red)

Pesan tersebut disampaikan Bupati Bojonegoro Setyo Wahono dalam kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana, Senin (10/8/2026). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah membangun masyarakat yang lebih mandiri dan tangguh menghadapi berbagai potensi bencana.

Dalam kegiatan tersebut, masyarakat mendapatkan pembekalan mengenai Pengurangan Risiko Bencana (PRB). Materi mencakup pengenalan potensi bencana di lingkungan sekitar, mitigasi, kesiapsiagaan, hingga langkah yang perlu dilakukan sebelum, saat, dan setelah bencana terjadi.

Warga Tak Boleh Hanya Menunggu Bantuan

Bupati Setyo Wahono menekankan bahwa penanganan bencana tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah maupun petugas penanggulangan bencana.

Masyarakat memiliki posisi penting karena berada paling dekat dengan lokasi ketika bencana terjadi. Pengetahuan dasar untuk mengenali potensi bahaya dan menentukan tindakan yang tepat dinilai dapat membantu mengurangi risiko serta mempercepat respons pada kondisi darurat.

Menurutnya, kesiapsiagaan harus dibangun menjadi kebiasaan. Pengetahuan masyarakat perlu diikuti koordinasi yang baik agar setiap warga mengetahui apa yang harus dilakukan ketika menghadapi situasi darurat.

Dengan pola tersebut, masyarakat diharapkan tidak hanya menunggu bantuan datang, tetapi mampu mengambil langkah awal untuk menyelamatkan diri, membantu lingkungan sekitar, serta mencegah risiko berkembang menjadi bencana yang lebih besar.

Musim Kemarau, Warga Diminta Waspadai Kebakaran

Salah satu risiko yang menjadi perhatian adalah potensi kebakaran selama musim kemarau. Kondisi lingkungan yang kering membuat material di sekitar permukiman maupun lahan lebih mudah terbakar.

Masyarakat diingatkan untuk tidak melakukan pembakaran secara sembarangan, terutama di lokasi yang memiliki banyak material mudah terbakar.

Apabila pembakaran memang diperlukan, prosesnya harus dilakukan dengan pengawasan dan memperhatikan kondisi lingkungan sekitar. Api juga harus dipastikan benar-benar padam setelah kegiatan selesai.

Langkah sederhana tersebut dinilai penting untuk mencegah api merembet dan memicu kebakaran yang lebih luas.

Bupati juga mengajak masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Jika menemukan kondisi yang berpotensi memicu kebakaran, warga diminta segera melakukan langkah pencegahan dan melaporkannya kepada pihak terkait.

Desa Tangguh Dimulai dari Warga yang Siap

Peningkatan kapasitas masyarakat tidak berhenti pada pemahaman mengenai kebakaran. Pemerintah daerah juga mendorong terbentuknya desa tangguh yang mampu menghadapi berbagai karakteristik bencana di wilayah masing-masing.

Masyarakat perlu mengetahui jalur evakuasi, titik aman, serta mekanisme koordinasi ketika keadaan darurat terjadi. Pengetahuan tersebut akan menjadi bekal penting agar warga tidak mengalami kepanikan dan dapat mengambil keputusan secara lebih cepat.

Kesiapsiagaan juga membutuhkan pembagian peran yang jelas antara pemerintah desa, BPBD, relawan, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Koordinasi lintas unsur tersebut diperlukan agar setiap pihak memahami tugas masing-masing ketika bencana terjadi. Dengan demikian, proses penanganan dapat berlangsung lebih cepat, terarah dan efektif.

Membangun Budaya Sadar Bencana

Pemkab Bojonegoro menilai membangun masyarakat tangguh tidak cukup hanya melalui sosialisasi. Pengetahuan yang diberikan harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui kebiasaan waspada, kepedulian terhadap lingkungan dan kesiapan menghadapi kondisi darurat.

Upaya tersebut diarahkan untuk membangun budaya sadar bencana di tengah masyarakat. Warga diharapkan mampu mengenali risiko yang ada di lingkungannya sekaligus mengambil langkah pencegahan sebelum risiko tersebut berkembang.

Kesiapsiagaan pada akhirnya bukan hanya berbicara mengenai tindakan ketika bencana terjadi. Lebih jauh, kesiapsiagaan merupakan upaya bersama untuk mengenali ancaman, mengurangi risiko dan memperkecil dampak sejak sebelum bencana datang.

Dengan masyarakat yang semakin sadar, mandiri dan tangguh, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berharap daerah tersebut memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menghadapi berbagai potensi bencana secara cepat dan responsif.(red)

Kunjungan tersebut menjadi ruang pertemuan antara jajaran kepolisian dengan organisasi kemasyarakatan untuk membangun komunikasi sekaligus memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

Dalam agenda tersebut, AKBP Yenni Diarty didampingi Wakapolres Bojonegoro dan sejumlah pejabat utama (PJU) Polres Bojonegoro. Rombongan diterima Rais Syuriah PCNU Bojonegoro KH Ahmad Maimun Syafi’i, Katib KH Hilmi Al Jumadi, jajaran Syuriah, Ketua PCNU Bojonegoro dr. KH Kholid Ubed, pengurus harian, ketua lembaga serta Badan Otonom (Banom) NU.

PCNU Tegaskan Dukungan

Ketua PCNU Bojonegoro dr. KH Kholid Ubed menyambut baik kunjungan Kapolres beserta jajaran. Menurutnya, hubungan antara PCNU dan Polres Bojonegoro selama ini telah terjalin dengan baik melalui berbagai bentuk komunikasi dan kerja sama.

“Kami siap mendukung program-program Polres Bojonegoro, terlebih program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Semoga kerja sama yang sudah terjalin dengan baik ini dapat terus ditingkatkan,” ujar dr. KH Kholid Ubed.

Dukungan tersebut dinilai penting karena keberhasilan menjaga situasi daerah tidak hanya bergantung pada aparat keamanan. Peran organisasi masyarakat dan tokoh agama juga menjadi bagian penting dalam membangun suasana yang aman, damai dan kondusif.

Kapolres Minta Doa dan Dukungan

Sementara itu, AKBP Yenni Diarty menyampaikan apresiasi atas sambutan yang diberikan jajaran PCNU Bojonegoro. Ia menilai silaturahmi menjadi salah satu cara untuk memperkuat komunikasi dengan berbagai kelompok masyarakat.

“Kami mohon doa, agar lancar dan diberikan kekuatan dalam menjalankan amanah sebagai Kapolres Bojonegoro,” kata AKBP Yenni Diarty.

Kapolres berharap hubungan antara Polres Bojonegoro dengan PCNU, lembaga serta Banom NU dapat terus terjaga. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menjadi kekuatan bersama dalam menjaga Kamtibmas sekaligus menciptakan suasana sosial yang sejuk dan teduh.

Menurutnya, komunikasi yang intensif dengan tokoh agama dan organisasi kemasyarakatan juga dapat menjadi ruang untuk menyerap berbagai aspirasi serta persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.

Kenalkan Layanan Polisi Berbasis Digital

Selain membangun silaturahmi, dalam kesempatan tersebut Kapolres Bojonegoro juga menyampaikan sejumlah program Polri kepada jajaran PCNU. Salah satu yang disosialisasikan adalah layanan kepolisian berbasis digital.

Kapolres mengenalkan Call Center 110 sebagai salah satu kanal yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mendapatkan bantuan kepolisian maupun menyampaikan informasi mengenai gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pemanfaatan layanan tersebut diharapkan dapat mempercepat komunikasi antara masyarakat dan kepolisian ketika terjadi persoalan yang membutuhkan respons aparat.

Melalui agenda “Kulo Nuwun”, Polres Bojonegoro tidak hanya membangun hubungan kelembagaan dengan PCNU, tetapi juga membuka ruang kolaborasi yang lebih luas bersama tokoh agama dan masyarakat.

Sinergi tersebut diharapkan dapat menjadi modal sosial dalam menjaga Bojonegoro tetap aman dan kondusif, sekaligus memperkuat kehadiran kepolisian yang dekat dengan masyarakat(red)

Hingga kini, jumlah desa yang akan mengikuti Pilkades serentak belum dapat dipastikan. Pemerintah daerah masih menunggu proses perubahan Peraturan Daerah (Perda) sebelum melakukan pendataan terhadap desa-desa yang akan masuk dalam agenda pemilihan.

Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bojonegoro, Abdul Aziz, mengatakan perubahan Perda tersebut masih dalam proses pembahasan.

“Perdanya masih proses mas, kalau sudah nanti baru didata,” ujar Abdul Aziz.

Menurutnya, kepastian regulasi menjadi tahapan penting sebelum pemerintah melakukan pendataan. Setelah perubahan Perda selesai, DPMD baru dapat memetakan desa yang memenuhi ketentuan untuk mengikuti Pilkades serentak.

Dengan kondisi tersebut, informasi mengenai jumlah desa yang akan mengikuti Pilkades 2027 untuk saat ini masih bersifat sementara. Pemerintah belum dapat menyampaikan angka pasti lantaran proses pendataan belum dimulai.

Jadwal Pilkades Belum Diputuskan

Tak hanya jumlah desa peserta, waktu pelaksanaan Pilkades serentak juga belum ditetapkan. DPMD Bojonegoro masih menunggu rampungnya perubahan Perda sebelum menyusun tahapan dan jadwal pemilihan.

“Kalau jadwal sudah pasti nunggu Perda dulu,” kata Abdul Aziz.

Artinya, rencana pelaksanaan Pilkades serentak mulai 2027 belum secara otomatis disertai kepastian mengenai tanggal maupun tahapan pemilihan. Pemerintah daerah terlebih dahulu harus memastikan payung hukum yang digunakan telah selesai diubah dan ditetapkan.

Menunggu Kepastian Regulasi

Pelaksanaan Pilkades serentak menjadi salah satu agenda pemerintahan desa yang membutuhkan persiapan matang, mulai dari penentuan desa peserta, tahapan pemilihan hingga penjadwalan.

Untuk saat ini, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro masih menempatkan perubahan Perda sebagai tahapan awal sebelum masuk pada proses teknis. Setelah regulasi tersebut rampung, DPMD akan melakukan pendataan dan menyusun agenda pelaksanaan.

Dengan demikian, meski Pilkades serentak Bojonegoro telah direncanakan mulai 2027, dua hal penting—jumlah desa peserta dan jadwal pelaksanaan—masih belum ditetapkan. Kepastian keduanya akan menunggu selesainya perubahan Perda yang menjadi dasar penyelenggaraan Pilkades.(Mu)