Konser yang berlangsung Jumat malam, 18 September 2026, tersebut mendapat perhatian khusus dari Polres Bojonegoro. Sebanyak 300 personel gabungan dari Polri, TNI, dan instansi terkait diterjunkan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman dan tertib.

Pengamanan tidak hanya ditempatkan di sekitar panggung. Personel disebar di sejumlah titik strategis, mulai dari pintu masuk, area penonton, jalur evakuasi, hingga kawasan sekitar lokasi yang berkaitan dengan pengaturan arus lalu lintas.

Pola tersebut dilakukan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan selama konser berlangsung. Kerumunan dalam jumlah besar membutuhkan pengaturan agar pergerakan penonton tetap terkendali dan akses keluar-masuk lokasi tidak terganggu.

Di tengah pengamanan tersebut, Kapolres Bojonegoro AKBP Yenni Diarty turun langsung memantau situasi di lokasi. Kapolres tidak hanya melakukan pengecekan terhadap personel, tetapi juga berinteraksi dengan masyarakat yang datang menikmati pertunjukan.

AKBP Yenni bahkan menyempatkan diri menyapa para penonton yang berada di area depan panggung. Ia bersalaman dan menyampaikan pesan-pesan keamanan secara langsung kepada masyarakat.

Pendekatan tersebut menjadi bagian dari pola pengamanan yang tidak semata-mata menempatkan polisi sebagai penjaga dari kejauhan. Kehadiran aparat di tengah masyarakat sekaligus membuka ruang komunikasi selama kegiatan berlangsung.

Kapolres mengingatkan penonton agar tetap menjaga ketertiban selama konser. Masyarakat juga diminta memperhatikan barang bawaan masing-masing dan mematuhi arahan petugas apabila terjadi situasi yang membutuhkan pengaturan.

Keselamatan menjadi salah satu perhatian dalam kegiatan yang melibatkan massa dalam jumlah besar. Penonton diharapkan tidak mengabaikan jalur yang telah ditentukan maupun instruksi petugas di lokasi.

Bagi kepolisian, keberhasilan pengamanan kegiatan masyarakat tidak hanya diukur dari tidak adanya gangguan keamanan. Kenyamanan penonton dan kelancaran seluruh rangkaian acara juga menjadi bagian dari pelayanan yang harus diberikan.

Kapolres Bojonegoro AKBP Yenni Diarty mengatakan konser berlangsung aman, tertib, dan lancar hingga kegiatan berakhir. Tidak terdapat gangguan kamtibmas yang menonjol selama acara berlangsung.

Menurut Yenni, situasi tersebut tidak terlepas dari sinergi antara aparat keamanan, panitia penyelenggara, dan masyarakat. Penonton yang mengikuti aturan menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kondisi tetap kondusif.

Apresiasi juga disampaikan kepada masyarakat Bojonegoro yang ikut menjaga keamanan selama konser. Kepolisian menilai partisipasi penonton merupakan bagian penting dari keberhasilan pengamanan.

Di sisi lain, pengamanan konser juga memperlihatkan pentingnya persiapan sebelum kegiatan dimulai. Penempatan personel di pintu masuk, area penonton, jalur evakuasi, dan lalu lintas menunjukkan bahwa potensi gangguan dipetakan sebelum acara berlangsung.

Kesiapan tersebut sejalan dengan apel kesiapsiagaan yang dilakukan Polres Bojonegoro sehari sebelumnya. Dalam kegiatan itu, personel dan sejumlah sarana pendukung seperti peralatan Dalmas, persenjataan, alat komunikasi, serta kendaraan dinas diperiksa untuk memastikan kesiapan operasional.

Artinya, pengamanan konser bukan pekerjaan yang dimulai ketika penonton sudah memenuhi lokasi. Ada rangkaian persiapan personel, pemetaan titik pengamanan, pengecekan sarana, hingga koordinasi lintas instansi yang dilakukan sebelumnya.

Hal lain yang menjadi perhatian adalah komunikasi dengan masyarakat. Imbauan secara langsung kepada penonton menjadi salah satu cara untuk membangun kesadaran bahwa keamanan sebuah kegiatan tidak sepenuhnya berada di tangan petugas.

Penonton memiliki tanggung jawab untuk menjaga barang pribadi, mengikuti aturan, tidak melakukan tindakan yang mengganggu orang lain, serta segera mengikuti arahan petugas ketika diperlukan.

Sementara panitia memiliki tanggung jawab memastikan penyelenggaraan kegiatan berjalan sesuai ketentuan dan mendukung petugas ketika terjadi situasi yang membutuhkan penanganan.

Kolaborasi ketiga unsur tersebut—aparat, penyelenggara, dan masyarakat—menjadi bagian penting dalam menjaga kegiatan berskala besar tetap aman.

Konser NDX di GOR Dabonsia akhirnya berakhir tanpa gangguan kamtibmas yang menonjol. Penonton dapat menikmati pertunjukan hingga selesai dalam situasi yang dilaporkan aman, tertib, dan kondusif.

Bagi Polres Bojonegoro, pengamanan tersebut menjadi bagian dari upaya menghadirkan rasa aman dalam berbagai aktivitas masyarakat. Pendekatan humanis yang dilakukan Kapolres di tengah kerumunan juga menunjukkan bahwa pengamanan tidak selalu harus berjarak dengan warga.

Ketika aparat hadir, berkomunikasi, sekaligus memastikan aspek keselamatan berjalan, keamanan menjadi bagian dari pengalaman masyarakat dalam menikmati sebuah kegiatan.

Konser NDX pun bukan sekadar agenda hiburan. Di balik ramainya panggung dan penonton, terdapat kerja pengamanan yang membutuhkan kesiapan personel, koordinasi lintas instansi, kepatuhan panitia, serta kesadaran masyarakat untuk bersama-sama menjaga ketertiban.(red)

Kepala SMP MBS Al Amin Bojonegoro, Ust. Miftachul Afif Abduh, M.Pd., menegaskan bahwa presentasi religi kali ini merupakan yang keempat kalinya digelar. Menurutnya, ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan bukti nyata bahwa para santri mampu melahirkan gagasan inovatif dan karya ilmiah yang relevan dengan perkembangan zaman.
“Hari ini kita menyaksikan presentasi program riset dan teknologi santri SMP MBS Al Amin Bojonegoro. Ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan bukti nyata bahwa para santri mampu melahirkan gagasan inovatif dan karya ilmiah yang relevan dengan perkembangan zaman,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa program ini menjadi sarana untuk menumbuhkan budaya berpikir kritis, meneliti dengan teliti, serta menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab.
“Semangat riset ini tidak boleh berhenti hanya pada presentasi hari ini, tetapi harus menjadi budaya belajar yang terus hidup di lingkungan sekolah dan pondok. Mari kita dukung bersama langkah para santri kita agar terus berprestasi dan memberi manfaat bagi masyarakat,” harapnya.

Yang membedakan pembelajaran di SMP MBS Al Amin Bojonegoro adalah pendekatan riset yang terstruktur. Sejak duduk di kelas 7, santri tidak hanya diajarkan teori di dalam kelas, tetapi langsung dilatih untuk mengamati masalah, mencari solusi, dan menuangkannya dalam sebuah karya nyata. Kemampuan ini terus diasah hingga kelas 9, sehingga tercipta pola pikir kritis dan ilmiah yang menjadi bekal berharga di jenjang pendidikan selanjutnya.
Setiap proyek yang dipamerkan dalam seminar ini merupakan hasil bimbingan intensif dari guru-guru yang kompeten serta pendampingan langsung dari Dewan Pakar MBS Al Amin Bojonegoro. Artinya, santri tidak dibiarkan berjalan sendiri. Mereka mendapat arahan metodologis, masukan konstruktif, dan bimbingan teknis hingga karya mereka layak dipresentasikan di hadapan publik.

Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh jajaran guru SMP MBS Al Amin Bojonegoro, Badan Pengurus Pesantren (BPP), Dewan Pakar, dan Komite Sekolah. Kehadiran mereka bukan sekadar formalitas, melainkan wujud komitmen bersama dalam membangun ekosistem pembelajaran yang mendukung tumbuhnya generasi inovatif.
Bagi para orang tua yang menginginkan putra-putrinya tumbuh menjadi pribadi yang tidak hanya kuat dalam ilmu agama, tetapi juga unggul dalam sains dan teknologi, SMP MBS Al Amin Bojonegoro menawarkan jawabannya. Melalui program riset yang terstruktur, pendampingan guru yang kompeten, serta dukungan dewan pakar, sekolah ini membuktikan bahwa kualitas pembelajaran bukan sekadar janji, melainkan aksi nyata yang bisa disaksikan langsung hasilnya.

Seminar Young Technopreneur Showcase ini menjadi jendela bagi masyarakat luas untuk melihat bagaimana santri MBS Al Amin Bojonegoro ditempa menjadi pribadi yang kreatif, kritis, dan siap berkontribusi di era inovasi. Sebuah bukti bahwa pendidikan berkualitas berbasis religi dan teknologi bukanlah mimpi, melainkan kenyataan yang terus dirawat di Bojonegoro. (s.to/red)

Kebutuhan tersebut menjadi salah satu perhatian Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Bojonegoro dalam membuka peluang kolaborasi dengan Universitas Brawijaya (UB).

Peluang kerja sama tersebut mengemuka dalam kegiatan International Community Development Thematic Sustainable Development Goals (SDGs) yang berlangsung di Creative Room lantai 6 Gedung Pemkab Bojonegoro, Jumat (18/9/2026).

Pertemuan tersebut menjadi ruang bertemunya potensi akademik perguruan tinggi dengan kebutuhan pengembangan UMKM di daerah. Dekranasda melihat keterlibatan perguruan tinggi dapat memberikan perspektif baru bagi pelaku usaha untuk mengembangkan produknya.

Ketua Dekranasda Kabupaten Bojonegoro Cantika Wahono menyambut baik kegiatan yang digelar UB tersebut. Menurutnya, sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah dapat menjadi salah satu jalan untuk meningkatkan kapasitas pelaku UMKM.

Selama ini, sejumlah perajin Bojonegoro telah memiliki pengalaman memasarkan produknya hingga ke luar negeri. Kondisi tersebut menjadi modal untuk memperluas jaringan pemasaran sekaligus meningkatkan kualitas produk agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

Cantika menyebut peluang kolaborasi juga diharapkan tidak berhenti pada satu negara. Kerja sama dengan Timor-Leste, misalnya, dapat dikembangkan ke negara lain seperti Malaysia, Brunei, Thailand, maupun pasar internasional lainnya.

Namun, perluasan pasar membutuhkan kesiapan produk. UMKM harus mampu memahami bahwa konsumen tidak hanya melihat barang dari sisi fungsi, tetapi juga mempertimbangkan desain, kemasan, identitas merek, cerita produk, serta cara produk tersebut dipasarkan.

Karena itu, sejumlah aspek menjadi perhatian dalam pengembangan UMKM Bojonegoro. Mulai dari desain produk, kualitas, kemasan, branding, pemasaran digital, fotografi produk, storytelling, hingga kemampuan membaca tren pasar.

Perubahan perilaku konsumen membuat pemasaran digital semakin penting bagi pelaku usaha. Produk yang sebelumnya hanya dikenal di lingkungan sekitar kini memiliki peluang diperkenalkan kepada konsumen dari daerah lain bahkan luar negeri melalui kanal digital.

Namun, kehadiran di ruang digital juga menuntut kemampuan baru. Foto produk harus mampu menarik perhatian, informasi produk perlu disampaikan secara jelas, sementara identitas merek harus konsisten agar mudah dikenali konsumen.

Dalam konteks tersebut, perguruan tinggi dapat berperan sebagai mitra pengembangan pengetahuan. Pendekatan akademik dapat dipertemukan dengan pengalaman pelaku UMKM yang memahami langsung kondisi pasar dan karakter produk lokal.

Cantika mengatakan pihaknya terbuka untuk menyerap berbagai pengetahuan yang dapat mendukung pengembangan UMKM. Menurutnya, pelaku usaha memang perlu terus belajar dan meningkatkan kapasitas agar tidak tertinggal oleh perubahan pasar.

Kolaborasi dengan UB juga melanjutkan upaya Dekranasda membangun jejaring dengan perguruan tinggi. Sebelumnya, Dekranasda Bojonegoro telah bekerja sama dengan Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta dalam pengembangan filosofi batik Bojonegoro.

Kerja sama tersebut diarahkan agar motif batik tidak sekadar memiliki nilai estetika, tetapi juga berkaitan dengan identitas lokal Kabupaten Bojonegoro.

Pengembangan produk juga tidak berhenti pada kain batik. Produk turunannya telah dikembangkan dalam berbagai bentuk, seperti sepatu, tas, aksesori, dekorasi, hingga suvenir.

Pengembangan produk turunan tersebut membuka ruang kreativitas bagi pelaku UMKM. Produk lokal dapat dikembangkan sesuai kebutuhan pasar tanpa harus kehilangan identitas yang menjadi ciri khas daerah.

Sementara itu, Ketua Pengabdian Masyarakat International Community Development Thematic SDGs UB, Setyo Tri Wahyudi, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen perguruan tinggi untuk memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

UB berharap kegiatan tersebut tidak berhenti pada kunjungan atau diskusi. Kolaborasi diharapkan dapat menghasilkan kerja sama nyata yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

Pendekatan berbasis kebutuhan masyarakat menjadi salah satu poin penting. Artinya, program pengembangan UMKM perlu disusun berdasarkan persoalan yang benar-benar dihadapi pelaku usaha, bukan hanya berdasarkan program yang bersifat umum.

Dari sisi UMKM, kebutuhan tersebut bisa berbeda antara satu sektor dengan sektor lainnya. Perajin batik memiliki persoalan yang berbeda dengan produsen makanan, kerajinan, gerabah, atau produk kreatif lainnya.

Karena itu, pengembangan kapasitas perlu dilakukan secara spesifik. Pelaku usaha membutuhkan pendampingan yang dapat menjawab persoalan produksi, pemasaran, desain, pengelolaan merek, hingga akses pasar sesuai karakter produknya.

Kolaborasi antara Dekranasda dan UB membuka kemungkinan pendekatan tersebut dilakukan secara lebih terstruktur. Pemerintah daerah memiliki jaringan pelaku usaha, sementara perguruan tinggi memiliki sumber daya pengetahuan dan pengalaman pengabdian masyarakat.

Jika kedua potensi tersebut dapat dipertemukan secara berkelanjutan, pengembangan UMKM tidak hanya berhenti pada pelatihan. Ada peluang untuk membangun pendampingan, inovasi produk, penguatan manajemen, hingga pembukaan jejaring pasar.

Bagi Bojonegoro, langkah tersebut menjadi penting karena UMKM merupakan bagian dari ekosistem ekonomi daerah. Semakin kuat kapasitas pelaku usaha, semakin besar pula peluang produk lokal memiliki posisi yang lebih baik di tengah persaingan pasar.

Pada akhirnya, tantangan UMKM bukan sekadar bagaimana menghasilkan produk. Tantangan berikutnya adalah bagaimana produk tersebut memiliki identitas, mampu menarik konsumen, dipasarkan dengan strategi yang tepat, serta dapat berkembang mengikuti perubahan kebutuhan pasar.

Kolaborasi Dekranasda Bojonegoro dan Universitas Brawijaya kini membuka ruang menuju tujuan tersebut. Dari produk lokal, target berikutnya bukan hanya dikenal di daerah sendiri, tetapi memiliki kemampuan untuk bersaing di pasar nasional hingga internasional.(*red)

Audiensi antara perwakilan suporter dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berlangsung Jumat (18/9/2026). Pertemuan tersebut dihadiri Bupati Bojonegoro Setyo Wahono, Wakil Bupati Nurul Azizah, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, serta Kepala Satpol PP.

Bagi para suporter, dukungan terhadap Persibo tidak cukup hanya muncul ketika pertandingan berlangsung. Mereka mendorong adanya sinergi yang lebih luas dengan berbagai pihak agar keberadaan klub dan gairah sepak bola di Bojonegoro tetap terjaga.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah dukungan finansial. Suporter menyampaikan bahwa Persibo merupakan klub profesional sehingga pendanaan klub tidak lagi bersumber dari APBD. Karena itu, mereka mendorong terbukanya peluang kerja sama dengan pihak swasta maupun BUMD.

Pemerintah daerah menyatakan terbuka untuk membantu menjembatani Persibo dengan pihak yang memiliki potensi menjadi sponsor. Namun, proses tersebut membutuhkan komunikasi resmi dari manajemen klub.

Pemkab menekankan pentingnya proposal dan pengajuan resmi agar setiap bentuk dukungan dapat dibahas melalui mekanisme pemerintahan yang berlaku.

Posisi tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa dukungan terhadap klub profesional memiliki batas kewenangan yang perlu diperhatikan. Pemerintah daerah dapat membuka ruang komunikasi dan menjembatani pihak-pihak yang berpotensi mendukung, tetapi pelaksanaannya tetap harus mengikuti tata kelola dan aturan yang berlaku.

Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menyatakan pemerintah daerah pada prinsipnya siap mendukung perkembangan Persibo sepanjang tata kelolanya baik dan sesuai ketentuan.

Dengan pola tersebut, ruang kolaborasi tetap terbuka. Persibo memiliki kesempatan membangun jejaring dukungan yang lebih luas, sementara pemerintah dapat menjalankan perannya sesuai kewenangan.

Suporter juga mengusulkan agar videotron yang berada di sejumlah kecamatan dapat dimanfaatkan untuk membantu mempromosikan informasi mengenai Persibo.

Pemkab menjelaskan bahwa videotron tersebut merupakan fasilitas pemerintah sehingga penggunaannya membutuhkan permohonan resmi dari pihak yang memiliki legalitas, seperti manajemen klub atau organisasi suporter yang memenuhi ketentuan.

Usulan lain berkaitan dengan merchandise. Suporter mendorong adanya upaya untuk meningkatkan pembelian jersey resmi Persibo sebagai salah satu sumber dukungan ekonomi bagi klub.

Bahkan muncul usulan agar pemerintah menerbitkan surat edaran yang mewajibkan ASN membeli jersey Persibo. Namun, pemerintah menjelaskan bahwa kewajiban tersebut tidak dapat diberlakukan karena pembelian merchandise merupakan ranah bisnis.

Meski demikian, masyarakat tetap dapat didorong untuk membeli merchandise resmi klub. Dukungan melalui pembelian produk resmi dapat menjadi salah satu bentuk partisipasi masyarakat tanpa mengubahnya menjadi kewajiban bagi aparatur pemerintah.

Persoalan fasilitas Stadion Letjen H. Soedirman juga masuk dalam pembahasan. Suporter berharap stadion tersebut terus mendapat perhatian agar dapat menunjang aktivitas Persibo sekaligus perkembangan sepak bola di Bojonegoro.

Bupati menjelaskan bahwa Pemkab sebelumnya telah mengupayakan pengajuan pembangunan stadion kepada pemerintah pusat. Namun, pembangunan stadion secara keseluruhan membutuhkan anggaran besar sehingga pemerintah daerah akan melihat opsi yang memungkinkan dilakukan secara bertahap.

Untuk kondisi saat ini, perbaikan dan pemenuhan fasilitas stadion menjadi salah satu opsi yang akan diperhatikan sesuai kemampuan pemerintah daerah.

Pembahasan stadion tersebut menunjukkan bahwa dukungan terhadap Persibo tidak hanya menyangkut kebutuhan klub. Infrastruktur olahraga juga menjadi bagian dari ekosistem sepak bola yang membutuhkan perencanaan dan pembiayaan tersendiri.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga memiliki sejumlah kebutuhan pelayanan publik yang harus diperhatikan. Karena itu, dukungan terhadap sektor olahraga perlu ditempatkan dalam kerangka prioritas anggaran dan kewenangan pemerintah.

Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah mengatakan pemerintah memahami besarnya perhatian masyarakat terhadap Persibo. Ia membuka ruang bagi suporter untuk terus menyampaikan aspirasi dan masukan kepada pemerintah.

Namun, komunikasi tersebut diharapkan tidak berhenti pada audiensi. Suporter juga berkomitmen mendorong manajemen Persibo agar membuka komunikasi dengan Pemkab dan menempuh prosedur administrasi yang diperlukan.

Langkah tersebut menjadi bagian penting karena banyak bentuk dukungan yang dibicarakan membutuhkan pihak yang secara resmi mewakili klub untuk mengajukan kebutuhan dan menjalin komunikasi dengan calon mitra.

Dengan demikian, audiensi kali ini menghasilkan ruang komunikasi yang lebih terbuka antara suporter dan pemerintah. Sementara tindak lanjutnya membutuhkan keterlibatan manajemen Persibo agar aspirasi tersebut dapat diterjemahkan menjadi kerja sama yang konkret.

Menjelang kompetisi Liga Nusantara pada Oktober mendatang, tantangan Persibo bukan hanya mempersiapkan tim di lapangan. Klub juga membutuhkan ekosistem pendukung yang melibatkan manajemen, suporter, pemerintah, masyarakat, sponsor, dan berbagai pihak lain.

Bagi suporter, dukungan dapat diwujudkan melalui kehadiran di stadion, pembelian merchandise resmi, serta membangun citra positif klub. Bagi pemerintah, dukungan dapat dilakukan dalam ruang kewenangan yang tersedia.

Sementara bagi manajemen, komunikasi profesional dan administrasi yang jelas menjadi salah satu kunci untuk membuka peluang kerja sama dengan berbagai pihak.

Audiensi Pemkab dan suporter akhirnya menjadi titik temu berbagai kepentingan tersebut. Ruang dialog sudah terbuka, sementara langkah berikutnya akan sangat bergantung pada bagaimana masing-masing pihak meneruskan komunikasi dan menjalankan perannya.

Menjelang kompetisi dimulai, dukungan terhadap Persibo kini tidak hanya berbicara tentang seberapa ramai tribun. Lebih jauh, ada pekerjaan membangun ekosistem klub yang profesional, transparan, dan mampu menghubungkan energi suporter dengan dukungan berbagai pihak secara berkelanjutan.(*red)

Hal tersebut menjadi perhatian Polres Bojonegoro melalui apel kesiapsiagaan personel dan sarana prasarana (sarpras) di halaman Mapolres Bojonegoro, Jumat (18/9/2026).

Apel dipimpin langsung Kapolres Bojonegoro AKBP Yenni Diarty. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari agenda berkala untuk mengetahui kesiapan anggota sekaligus memastikan berbagai perlengkapan operasional berada dalam kondisi yang dapat digunakan.

Usai apel, Kapolres bersama para pejabat utama (PJU) Polres Bojonegoro melakukan pemeriksaan langsung terhadap personel.

Pemeriksaan tidak hanya menyangkut kehadiran anggota. Sikap tampang, kelengkapan pribadi, serta kesiapan peralatan yang dibawa personel turut diperiksa.

Langkah tersebut penting karena personel merupakan unsur pertama yang bergerak ketika kepolisian harus memberikan respons terhadap sebuah situasi. Kesiapan individu menjadi bagian awal dari kemampuan organisasi dalam menjalankan tugas di lapangan.

Selain anggota, perhatian juga diarahkan pada sarana prasarana. Sejumlah perlengkapan operasional diperiksa untuk memastikan kondisinya tetap layak dan siap mendukung pelaksanaan tugas.

Peralatan Dalmas menjadi salah satu perlengkapan yang diperiksa. Perlengkapan tersebut berkaitan dengan kebutuhan kepolisian dalam menghadapi situasi yang membutuhkan pengendalian massa.

Pemeriksaan juga mencakup persenjataan, alat komunikasi, serta kendaraan bermotor dinas. Seluruh komponen tersebut memiliki fungsi berbeda, tetapi saling berkaitan ketika personel harus bergerak cepat menghadapi situasi di lapangan.

Alat komunikasi, misalnya, menjadi bagian penting dalam koordinasi. Dalam kondisi tertentu, kecepatan menerima informasi dan menyampaikan instruksi dapat menentukan bagaimana personel merespons sebuah kejadian.

Begitu pula kendaraan dinas. Mobilitas personel sangat bergantung pada kesiapan kendaraan, terutama ketika diperlukan pergeseran anggota menuju lokasi yang membutuhkan penanganan.

Kapolres Bojonegoro AKBP Yenni Diarty mengatakan apel kesiapsiagaan dan pemeriksaan sarpras merupakan kegiatan berkala untuk mengetahui sejauh mana kesiapan personel serta kelengkapan pendukung tugas kepolisian.

Menurutnya, kegiatan tersebut bukan sekadar seremoni. Pemeriksaan menjadi momentum untuk memastikan seluruh unsur internal memiliki kesiapan yang sama sekaligus memperkuat soliditas organisasi.

Kesiapan tersebut diperlukan karena bentuk gangguan kamtibmas dapat berbeda-beda. Kepolisian perlu memiliki kemampuan untuk menyesuaikan respons berdasarkan situasi yang dihadapi tanpa mengabaikan prosedur yang berlaku.

Karena itu, pengecekan sebelum terjadi gangguan menjadi bagian dari langkah pencegahan. Peralatan yang tidak layak atau kelengkapan personel yang tidak sesuai dapat diketahui lebih awal sehingga memiliki kesempatan untuk diperbaiki.

Dari sisi organisasi, pemeriksaan berkala juga dapat menjadi evaluasi terhadap kesiapan operasional. Sarpras yang digunakan dalam tugas sehari-hari membutuhkan perawatan dan pengecekan agar tidak baru diketahui bermasalah ketika sedang dibutuhkan.

Kapolres juga mengajak masyarakat ikut menjaga kamtibmas. Warga diminta segera melaporkan apabila mengetahui adanya potensi gangguan keamanan di lingkungan masing-masing.

Ajakan tersebut menunjukkan bahwa kesiapsiagaan keamanan tidak hanya bertumpu pada kepolisian. Informasi dari masyarakat menjadi bagian penting dalam membantu aparat mengetahui persoalan sejak dini.

Masyarakat juga memiliki posisi strategis karena berada langsung di lingkungan tempat berbagai aktivitas berlangsung. Ketika potensi gangguan diketahui lebih awal dan dilaporkan melalui jalur yang tepat, petugas dapat melakukan langkah sesuai kewenangannya.

Bagi Polres Bojonegoro, kesiapan personel dan sarpras menjadi satu kesatuan. Personel yang siap membutuhkan peralatan yang siap, sementara sarpras yang lengkap juga harus didukung anggota yang memahami penggunaannya.

Apel kesiapsiagaan pada akhirnya bukan hanya kegiatan untuk melihat apakah anggota hadir dan kendaraan tersedia. Lebih jauh, kegiatan tersebut menjadi pemeriksaan awal terhadap kemampuan operasional kepolisian sebelum menghadapi berbagai kemungkinan di lapangan.

Dengan kesiapan yang diperiksa secara berkala, Polres Bojonegoro berupaya memastikan respons terhadap gangguan kamtibmas dapat dilakukan secara terukur. Sementara masyarakat tetap memiliki peran penting melalui kewaspadaan dan pelaporan terhadap potensi gangguan di lingkungannya.

Kombinasi antara kesiapan internal kepolisian dan partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga kondisi Bojonegoro tetap aman, tertib, dan kondusif.(*red)

Kebutuhan tersebut menjadi salah satu latar belakang Pemerintah Kabupaten Bojonegoro meluncurkan inovasi Bersama Tegakkan Perlindungan Perempuan dan Anak Melalui Forum Kolaboratif dan Lapor Kepenak atau BERTAPPA.

Program tersebut diluncurkan di Ruang Angling Dharma, Gedung Pemkab Bojonegoro, Kamis (17/9/2026). Peluncurannya dirangkai dengan Bimbingan Teknis Penguatan Pengarusutamaan Gender (PUG).

BERTAPPA diinisiasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Bojonegoro. Forum ini dirancang untuk memperkuat keterhubungan berbagai unsur yang memiliki peran dalam perlindungan perempuan dan anak.

Jajaran perangkat daerah, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Aparat Penegak Hukum (APH), kelompok kerja PUG, serta elemen masyarakat menjadi bagian dari ekosistem kolaborasi tersebut.

Keterlibatan banyak unsur menjadi penting karena persoalan perempuan dan anak dapat membutuhkan penanganan dari lebih dari satu sektor. Sebuah laporan, misalnya, tidak selalu berhenti pada proses administrasi, tetapi dapat berkaitan dengan aspek sosial, kesehatan, pendampingan, maupun proses hukum.

Melalui BERTAPPA, Pemkab Bojonegoro ingin memperkuat koordinasi agar persoalan tidak terhambat oleh sekat kewenangan maupun lemahnya komunikasi antarinstansi.

Kepala DP3AKB Kabupaten Bojonegoro Ahmad Hernowo Wahyutomo mengatakan inovasi tersebut juga menyediakan mekanisme Lapor Kepenak yang diharapkan lebih mudah, cepat, dan terintegrasi dalam mendukung perlindungan perempuan dan anak.

Artinya, keberadaan sistem pelaporan menjadi salah satu bagian penting dalam inovasi tersebut. Masyarakat membutuhkan jalur yang jelas ketika menghadapi atau mengetahui persoalan yang menyangkut perempuan dan anak.

Namun, kemudahan melapor harus berjalan beriringan dengan kemampuan merespons. Laporan yang masuk membutuhkan koordinasi dan tindak lanjut agar tidak berhenti sebagai data atau catatan administratif.

Di sinilah forum kolaboratif BERTAPPA memiliki peran strategis. Setiap unsur diharapkan dapat menjalankan fungsi masing-masing sekaligus berkoordinasi ketika sebuah persoalan membutuhkan penanganan lintas sektor.

Peluncuran BERTAPPA juga dilakukan bersamaan dengan penguatan Pengarusutamaan Gender. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menyoroti masih adanya kesenjangan gender di daerah.

Data yang disampaikan Pemkab menunjukkan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Bojonegoro pada 2025 berada di angka 0,352, meningkat dibandingkan 0,225 pada tahun sebelumnya. Angka tersebut menjadi salah satu indikator yang digunakan pemerintah untuk melihat masih adanya pekerjaan yang perlu dilakukan dalam aspek kesetaraan gender.

Setyo Wahono menekankan agar PUG tidak berhenti pada pemenuhan dokumen administrasi. Perspektif gender diharapkan terintegrasi dalam tujuh siklus pembangunan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pelaporan.

Pendekatan tersebut membuat perlindungan perempuan dan anak tidak semestinya hanya dipandang sebagai urusan ketika kasus sudah terjadi. Pencegahan dan pengambilan kebijakan sejak tahap perencanaan juga menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih aman dan inklusif.

Bupati juga menekankan pentingnya pembangunan yang memperhatikan kelompok rentan. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh masyarakat.

Dalam konteks tersebut, BERTAPPA menjadi salah satu instrumen yang diharapkan mampu menerjemahkan komitmen tersebut ke dalam mekanisme pelayanan dan penanganan yang lebih konkret.

Selain pemerintah daerah, aparat penegak hukum juga memiliki posisi penting. DP3AKB berharap perspektif keadilan gender dapat diterapkan dalam proses hukum maupun pelaksanaan tugas di lapangan.

Sementara bagi perangkat daerah, tantangannya adalah memastikan perspektif gender masuk ke dalam perencanaan dan penganggaran. Dengan demikian, perlindungan tidak hanya muncul sebagai respons ketika persoalan telah terjadi, tetapi menjadi bagian dari desain pembangunan daerah.

BERTAPPA juga menjadi bagian dari persiapan Pemkab Bojonegoro menghadapi Verifikasi Lapangan Penganugerahan Parahita Ekapraya (PPE) 2026. Namun, Pemkab menegaskan bahwa proses tersebut diharapkan menjadi momentum untuk menunjukkan dampak nyata integrasi gender, bukan sekadar mengejar penghargaan.

Tantangan berikutnya adalah memastikan inovasi tersebut benar-benar berjalan setelah seremoni peluncuran. Keberhasilan BERTAPPA nantinya akan sangat bergantung pada bagaimana laporan masyarakat diterima, diverifikasi, dikoordinasikan, dan ditindaklanjuti.

Sebab, bagi masyarakat yang membutuhkan perlindungan, yang paling penting bukan hanya mengetahui adanya sebuah program. Mereka membutuhkan akses yang mudah, respons yang cepat, pendampingan yang tepat, serta kepastian bahwa laporan mereka mendapatkan tindak lanjut.

Dengan mempertemukan pemerintah daerah, APIP, APH, perangkat daerah, dan masyarakat dalam satu kerangka kolaborasi, BERTAPPA diarahkan untuk menjawab kebutuhan tersebut.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan program perlindungan perempuan dan anak bukan hanya terlihat dari banyaknya kegiatan atau dokumen yang dihasilkan. Ukuran yang lebih nyata adalah apakah masyarakat yang membutuhkan bantuan dapat menemukan jalur pertolongan dan memperoleh respons yang tepat.

BERTAPPA kini menjadi salah satu upaya Pemkab Bojonegoro untuk membangun jalur tersebut. Tantangan selanjutnya adalah memastikan forum kolaboratif dan mekanisme Lapor Kepenak benar-benar hadir sebagai layanan yang mudah diakses dan bekerja ketika masyarakat membutuhkannya.(*red)

Kondisi tersebut menjadi perhatian Polres Bojonegoro. Pada Kamis (17/9/2026), jajaran kepolisian menyalurkan bantuan air bersih sebanyak 30.000 liter kepada masyarakat yang terdampak kekeringan.

Bantuan tersebut didistribusikan menggunakan enam unit truk tangki. Kapolres Bojonegoro AKBP Yenni Diarty turun langsung dalam kegiatan penyaluran air kepada warga.

Sejumlah wilayah menjadi sasaran distribusi, di antaranya Desa Hargomulyo, Kecamatan Kedewan, serta beberapa titik di Kecamatan Kasiman yang mengalami berkurangnya ketersediaan air bersih.

Kedatangan truk tangki menjadi momen yang dinantikan warga. Sejumlah masyarakat telah menyiapkan jeriken dan berbagai wadah penampung untuk mengambil air yang dibutuhkan bagi keperluan rumah tangga.

Antusiasme tersebut sekaligus menggambarkan bahwa persoalan air bersih bukan sekadar persoalan tambahan bagi masyarakat terdampak kekeringan. Air merupakan kebutuhan dasar yang harus tersedia untuk aktivitas sehari-hari.

Kapolres Bojonegoro AKBP Yenni Diarty mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat yang terdampak kekeringan.

Menurutnya, air bersih sangat dibutuhkan warga yang berada di wilayah terdampak. Karena itu, kepolisian berupaya hadir secara langsung ketika masyarakat menghadapi kesulitan memperoleh pasokan air.

“Alhamdulillah sambutannya luar biasa karena memang air bersih sangat diperlukan oleh masyarakat yang terdampak kekeringan,” ujar Yenni saat berada di lokasi penyaluran.

Bagi warga, kedatangan pasokan air memberikan ruang bernapas di tengah kondisi sumber air yang terus berkurang. Air yang didistribusikan dapat digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat selama kondisi kekeringan berlangsung.

Namun, penyaluran air bersih juga menunjukkan bahwa persoalan kekeringan membutuhkan respons yang tidak hanya bersifat sesaat. Ketika kemarau berlangsung panjang, kebutuhan warga dapat terus muncul dari hari ke hari.

Karena itu, distribusi air menjadi bagian dari langkah tanggap terhadap kondisi yang terjadi di lapangan. Sementara kebutuhan jangka panjang tetap berkaitan dengan ketersediaan sumber air dan sistem penyediaan air yang mampu bertahan ketika musim kemarau datang.

Sebelumnya, pemerintah daerah telah memetakan sejumlah wilayah yang memiliki potensi terdampak kekeringan. Data yang diberitakan pada Mei 2026 menyebut terdapat 73 desa di 20 kecamatan yang masuk dalam peta rawan kekeringan.

Artinya, persoalan air bersih di Bojonegoro memiliki cakupan yang lebih luas dibanding satu atau dua lokasi. Kondisi masing-masing wilayah tentu berbeda, tetapi kebutuhan terhadap pasokan air dapat meningkat ketika sumber-sumber air mulai mengalami penurunan debit.

Pada kondisi seperti itu, koordinasi antara pemerintah daerah, BPBD, pemerintah desa, dan berbagai unsur yang memiliki kemampuan mendistribusikan air menjadi penting. Pemetaan wilayah terdampak juga dibutuhkan agar bantuan dapat diarahkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Polres Bojonegoro sendiri menempatkan kegiatan tersebut sebagai bagian dari kehadiran Polri di tengah masyarakat. Kepolisian tidak hanya menjalankan fungsi keamanan dan ketertiban, tetapi juga ikut merespons persoalan kemanusiaan yang muncul di wilayah tugasnya.

Bantuan 30.000 liter air yang dikirim kali ini menjadi salah satu bentuk respons tersebut. Enam truk tangki bergerak menuju lokasi yang mengalami kesulitan air untuk membantu memenuhi kebutuhan warga.

Bagi masyarakat yang terdampak, setiap pasokan air memiliki arti penting. Terlebih ketika sumber air yang selama ini digunakan mulai berkurang sehingga warga harus mencari alternatif untuk mendapatkan air bersih.

Kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa kekeringan bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga menyentuh langsung kehidupan sehari-hari masyarakat. Ketika air sulit diperoleh, aktivitas rumah tangga ikut terdampak.

Karena itu, penanganan krisis air membutuhkan kesinambungan. Distribusi bantuan dapat menjadi solusi ketika kebutuhan mendesak muncul, sementara pemetaan sumber air, kesiapan sarana distribusi, dan perencanaan menghadapi musim kemarau menjadi bagian penting untuk menghadapi kondisi serupa.

Polres Bojonegoro memastikan kegiatan sosial tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat yang membutuhkan. Bantuan diharapkan dapat membantu meringankan beban warga selama kekeringan masih berlangsung.

Di sisi lain, kondisi di lapangan dapat menjadi bahan evaluasi bersama mengenai kesiapan menghadapi musim kemarau. Semakin cepat wilayah yang mengalami kekurangan air teridentifikasi, semakin cepat pula pasokan dapat diarahkan kepada masyarakat.

Penyaluran 30.000 liter air oleh Polres Bojonegoro akhirnya bukan hanya tentang jumlah air yang didistribusikan. Di balik enam truk tangki tersebut terdapat kebutuhan mendasar warga untuk mendapatkan akses air bersih ketika sumber air di sekitar mereka mulai terbatas.

Selama kemarau belum berakhir, kebutuhan itu berpotensi tetap ada. Karena itu, respons cepat sekaligus koordinasi berkelanjutan menjadi bagian penting agar warga terdampak kekeringan tidak harus menghadapi krisis air seorang diri.(*red)

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 21.00 WIB itu melibatkan personel gabungan dari Satpol PP, TNI, Polri, Subdenpom, dan Diskominfo. Petugas menyasar beberapa rumah kos yang menjadi bagian dari pemantauan serta lokasi yang sebelumnya mendapat perhatian dari masyarakat.

Operasi tersebut menyasar empat lokasi, yakni Jalan Dr Sutomo Gang Solohilir, Desa Sukorejo Gang Irigasi, Jalan Basuki Rahmat Gang Muzan Mojokampung, serta Jalan Brigjen Sutoyo, Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro.

Dari hasil pemeriksaan di lapangan, petugas menemukan empat pasangan yang tidak dapat menunjukkan ikatan pernikahan. Mereka kemudian dibawa ke Kantor Satpol PP Kabupaten Bojonegoro untuk menjalani pendataan dan pembinaan.

Kasatpol PP Kabupaten Bojonegoro Laela Noer Aeny mengatakan, kegiatan tersebut bukan semata-mata berorientasi pada penindakan. Operasi dilakukan sebagai langkah pencegahan terhadap gangguan ketenteraman dan ketertiban umum sekaligus menindaklanjuti informasi yang disampaikan masyarakat.

Dengan demikian, keberadaan rumah kos menjadi salah satu perhatian dalam menjaga kondisi lingkungan. Pengawasan dilakukan untuk memastikan tempat tinggal sementara tersebut tidak berkembang menjadi lokasi yang memicu persoalan sosial maupun gangguan ketertiban.

Empat pasangan yang terjaring kemudian diminta membuat surat pernyataan. Mereka juga diwajibkan melakukan absensi selama lima hari di kantor Satpol PP sebagai bagian dari proses pembinaan.

Dalam mekanisme tersebut, KTP para pelanggar juga ditahan sementara oleh petugas. Langkah itu disebut menjadi bagian dari mekanisme pembinaan yang diterapkan setelah dilakukan pendataan.

Pendekatan pembinaan tersebut menunjukkan bahwa hasil operasi tidak langsung diarahkan pada proses hukum pidana. Petugas memberikan tindak lanjut administratif terhadap mereka yang ditemukan tidak dapat menunjukkan ikatan pernikahan saat dilakukan pemeriksaan.

Di sisi lain, operasi tersebut juga berkaitan dengan upaya pencegahan penyebaran HIV/AIDS. Pemantauan terhadap rumah kos menjadi salah satu langkah preventif yang dilakukan pemerintah daerah dalam menjaga kesehatan dan ketertiban masyarakat.

Operasi gabungan ini melibatkan kekuatan personel dari sejumlah unsur. Satpol PP Kabupaten Bojonegoro menerjunkan 21 personel, ditambah tiga personel Satpol Kecamatan Bojonegoro, dua personel TNI, dua personel Polri, dua personel Subdenpom, serta satu personel Diskominfo.

Keterlibatan lintas instansi tersebut menunjukkan bahwa pengawasan ketertiban lingkungan tidak hanya menjadi tanggung jawab satu lembaga. Koordinasi diperlukan terutama ketika operasi dilakukan berdasarkan informasi atau aduan masyarakat di sejumlah lokasi.

Bagi warga, mekanisme pengaduan menjadi bagian penting dalam pengawasan tersebut. Informasi dari masyarakat dapat menjadi bahan bagi petugas untuk menentukan lokasi yang perlu dipantau, terutama ketika terdapat dugaan aktivitas yang berpotensi mengganggu ketenteraman lingkungan.

Namun, setiap pemeriksaan tetap perlu dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Pendataan dan pembinaan menjadi bagian dari proses untuk memastikan setiap temuan ditangani secara administratif dan proporsional.

Pemantauan rumah kos juga memiliki dimensi yang lebih luas. Selain persoalan pasangan tanpa ikatan pernikahan, pengawasan lingkungan kos dapat berkaitan dengan kepatuhan administrasi penghuni, keamanan lingkungan, serta potensi gangguan ketertiban lainnya.

Karena itu, pemilik dan pengelola rumah kos juga memiliki peran dalam menjaga lingkungan tempat usahanya. Komunikasi dengan perangkat lingkungan maupun pemerintah setempat dapat membantu mencegah munculnya persoalan sebelum berkembang menjadi gangguan yang lebih besar.

Operasi yang berlangsung hingga sekitar pukul 23.30 WIB tersebut dilaporkan berjalan aman, tertib, dan kondusif. Petugas kemudian mengakhiri kegiatan setelah seluruh rangkaian pemeriksaan dan pendataan selesai dilakukan.

Ke depan, pemantauan terhadap rumah kos dan lokasi yang menjadi perhatian masyarakat berpotensi terus dilakukan. Satpol PP menempatkan kegiatan tersebut sebagai bagian dari upaya preventif untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Bojonegoro.

Operasi pekat akhirnya tidak hanya menjadi soal empat pasangan yang diamankan. Lebih jauh, kegiatan tersebut memperlihatkan bagaimana aduan masyarakat menjadi salah satu pintu masuk pemerintah dalam melakukan pengawasan lingkungan, sekaligus menguji sejauh mana pembinaan dan pencegahan dapat berjalan sebelum persoalan ketertiban berkembang menjadi masalah yang lebih besar. (red)

Secara keseluruhan, sebanyak 19.200 ton beras disiapkan untuk 640.002 Penerima Bantuan Pangan (PBP) yang tersebar di Kabupaten Bojonegoro, Tuban, dan Lamongan.

Besarnya volume bantuan membuat pengawasan distribusi menjadi bagian penting dari pelaksanaan program. Bukan hanya memastikan beras sampai kepada penerima, tetapi juga memastikan jumlah dan kualitasnya sesuai dengan ketentuan.

Pemantauan langsung dilakukan BULOG bersama anggota Komisi IV DPR RI Eko Wahyudi. Penyaluran dipantau di Desa Jatiklabang, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, serta Desa Banjarsari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro.

Kehadiran pihak legislatif dalam proses pemantauan tersebut menjadi bagian dari fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program pangan pemerintah. Pemeriksaan di lapangan sekaligus menjadi ruang untuk melihat bagaimana mekanisme distribusi berjalan dari tingkat daerah hingga desa.

Eko Wahyudi menyampaikan bahwa pemantauan dilakukan untuk memastikan bantuan pangan dapat diterima masyarakat sesuai ketentuan. Dalam pelaksanaannya, distribusi melibatkan pemerintah daerah hingga pemerintah desa.

Kolaborasi tersebut menjadi penting karena titik terakhir penyaluran berada di tengah masyarakat. Pemerintah desa memiliki peran dalam membantu memastikan penerima memperoleh bantuan sesuai data dan mekanisme yang telah ditentukan.

Berdasarkan petunjuk teknis yang diterima BULOG, setiap Penerima Bantuan Pangan memperoleh beras sebanyak 10 kilogram untuk setiap bulan alokasi.

Karena bantuan untuk Juli, Agustus, dan September disalurkan secara bersamaan, setiap penerima mendapatkan total 30 kilogram beras.

Jumlah tersebut membuat proses distribusi membutuhkan pencatatan yang terukur. BULOG membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk menyerahkan bantuan secara langsung kepada Penerima Bantuan Pangan.

Pengawasan juga memanfaatkan aplikasi terintegrasi. Dalam proses penyerahan, petugas diwajibkan mengambil foto penerima bersama bantuan beras sebanyak 30 kilogram sebagai bagian dari dokumentasi penyaluran.

Mekanisme tersebut menjadi salah satu cara untuk memperkuat pencatatan distribusi. Dengan dokumentasi, proses penyerahan dapat memiliki jejak administrasi yang lebih jelas sekaligus membantu pengawasan terhadap jumlah bantuan yang diterima.

Namun, persoalan distribusi bantuan pangan tidak berhenti pada jumlah beras yang diterima. Kualitas beras juga menjadi bagian yang diperhatikan BULOG sebelum bantuan dikirim kepada masyarakat.

BULOG menyatakan bahwa pemeriksaan kualitas, pengemasan, serta pemrosesan ulang beras telah dilakukan sebelum beras disalurkan kepada Penerima Bantuan Pangan.

Langkah pengawasan kualitas tersebut menjadi penting karena beras merupakan bahan pangan yang langsung dikonsumsi masyarakat. Karena itu, kualitas komoditas yang diterima penerima bantuan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan program.

BULOG juga menyediakan mekanisme pengaduan apabila penerima menemukan beras dengan kualitas yang dianggap tidak sesuai. Masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui layanan pengaduan BULOG, Satgas Bantuan Pangan BULOG di desa, maupun aparat pemerintah desa.

Mekanisme pengaduan tersebut menjadi penting untuk memastikan pengawasan tidak hanya berlangsung sebelum bantuan disalurkan. Masyarakat penerima juga memiliki ruang untuk melaporkan apabila terdapat persoalan setelah bantuan diterima.

Belakangan, BULOG Cabang Bojonegoro juga menyatakan telah menindaklanjuti keluhan masyarakat mengenai kualitas beras bantuan pangan di wilayah Tuban. Beras yang dikeluhkan warga diperiksa dan kemudian diganti dengan beras yang dinilai sesuai ketentuan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa pengawasan kualitas membutuhkan dua sisi. Pemeriksaan internal sebelum distribusi perlu berjalan, sementara laporan masyarakat menjadi kontrol ketika bantuan telah sampai di tangan penerima.

Bagi pemerintah desa, mekanisme tersebut juga menjadi bagian penting dalam memastikan bantuan benar-benar memberikan manfaat. Desa bukan hanya menjadi lokasi pembagian, tetapi juga salah satu titik penghubung antara penerima bantuan dengan penyelenggara program.

Program bantuan pangan sendiri memiliki tujuan membantu memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga penerima. Karena itu, keberhasilan program tidak hanya dapat dilihat dari berapa banyak beras yang telah didistribusikan, tetapi juga dari ketepatan penerima, ketepatan jumlah, serta kualitas bantuan.

Di tengah skala distribusi yang mencapai ratusan ribu penerima, koordinasi antarinstansi menjadi kebutuhan utama. BULOG, pemerintah daerah, pemerintah desa, serta unsur pengawasan perlu memastikan setiap tahapan berjalan sesuai mekanisme.

Pemantauan di Bojonegoro dan Tuban menjadi salah satu gambaran bagaimana proses tersebut dilakukan di lapangan. Pengawalan di tingkat desa diharapkan dapat mempersempit potensi persoalan sekaligus mempercepat penanganan apabila ditemukan kendala.

Pada akhirnya, bantuan pangan bukan sekadar soal beras yang berpindah dari gudang ke masyarakat. Ada rangkaian proses pendataan, pengemasan, pemeriksaan kualitas, distribusi, dokumentasi, hingga mekanisme pengaduan yang menentukan apakah bantuan benar-benar sampai dan bermanfaat bagi penerima.

Dengan pengawasan berlapis tersebut, penyaluran Banpang Tahap II di wilayah kerja BULOG Cabang Bojonegoro diharapkan berjalan tertib, tepat jumlah, tepat sasaran, dan tetap memperhatikan kualitas beras yang diterima masyarakat.(*red)

Rapat kerja berlangsung di Ruang Komisi A DPRD Bojonegoro pada Rabu, 16 September 2026. Sejumlah pihak dilibatkan dalam pembahasan, mulai dari perangkat daerah hingga pemerintah desa dan pihak keluarga yang berkaitan dengan persoalan tanah tersebut.

Pertemuan itu tidak hanya membicarakan kondisi fisik lahan, tetapi juga menyentuh aspek administrasi, legalitas, serta riwayat pemanfaatan tanah. Penelusuran tersebut dinilai penting karena status suatu lahan harus memiliki dasar dokumen yang jelas sebelum menentukan langkah lebih lanjut.

Komisi A dalam rapat tersebut mendorong agar persoalan tidak diselesaikan hanya berdasarkan informasi yang berkembang di masyarakat. Setiap klaim maupun keterangan mengenai kepemilikan tanah perlu dicocokkan dengan dokumen pertanahan dan riwayat administrasinya.

Sejumlah pihak yang hadir antara lain perwakilan BPKAD, Dinas Pendidikan, Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Camat Ngasem, ATR/BPN Bojonegoro, Pemerintah Desa Setren, serta pihak keluarga.

Keterlibatan banyak instansi tersebut menunjukkan bahwa persoalan tanah SDN Setren III memiliki aspek yang perlu dilihat dari berbagai sisi. Selain menyangkut administrasi aset, terdapat pula aspek pertanahan dan kepentingan pelayanan publik.

Persoalan tersebut sebenarnya bukan kali pertama dibahas DPRD Bojonegoro. Pada Januari 2026, Komisi A juga telah membahas pengaduan masyarakat terkait sengketa tanah SDN Setren III dan mendorong penelusuran dokumen kepemilikan, riwayat penggunaan lahan, serta kemungkinan penyelesaian melalui mediasi.

Dengan adanya pembahasan lanjutan pada September ini, DPRD kembali menempatkan kepastian status tanah sebagai salah satu hal yang perlu segera diperjelas. Penyelesaian tidak cukup berhenti pada rapat, tetapi membutuhkan tindak lanjut dari masing-masing pihak sesuai kewenangannya.

Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah riwayat penggunaan lahan. Dokumen lama, administrasi desa, maupun dokumen pertanahan perlu diperiksa secara menyeluruh untuk mengetahui dasar pemanfaatan tanah sebagai fasilitas pendidikan.

Di sisi lain, keberadaan fasilitas pendidikan juga menjadi pertimbangan penting. Pemerintah perlu memastikan proses penyelesaian persoalan tanah tidak menimbulkan gangguan terhadap pelayanan pendidikan masyarakat.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, Zamroni, dalam pembahasan sebelumnya menjelaskan bahwa berdasarkan pengecekan fisik pada 12 Juli 2026, SDN Setren III sudah tidak digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Pelayanan pendidikan telah dialihkan ke SDN Setren I.

Kondisi tersebut membuat penelusuran status aset menjadi semakin penting. Ketika lahan tidak lagi digunakan untuk aktivitas belajar mengajar, pemerintah tetap membutuhkan kepastian mengenai status dan pengelolaan aset tersebut agar tidak menimbulkan persoalan administrasi di kemudian hari.

Kepala Desa Setren juga menyampaikan bahwa penyelesaian persoalan tersebut akan terlebih dahulu ditempuh melalui musyawarah di tingkat desa. Langkah tersebut menjadi salah satu jalur komunikasi untuk mempertemukan pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap status tanah.

Namun, musyawarah tetap perlu ditopang oleh dokumen yang dapat diverifikasi. Dengan demikian, pembahasan tidak berhenti pada perbedaan keterangan, tetapi dapat diarahkan pada fakta administrasi dan dasar hukum yang dimiliki masing-masing pihak.

Komisi A DPRD Bojonegoro mendorong koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, ATR/BPN, perangkat daerah terkait, dan pihak keluarga. Masing-masing pihak diharapkan menjalankan kewenangannya untuk membantu menemukan titik terang persoalan tersebut.

Prinsip kehati-hatian menjadi penting dalam proses penyelesaian. Sebab, keputusan mengenai status tanah tidak hanya berdampak pada pihak yang bersengketa, tetapi juga berkaitan dengan pengelolaan aset pemerintah dan kepentingan masyarakat.

DPRD juga menekankan bahwa setiap langkah harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan dasar tersebut, keputusan yang nantinya diambil memiliki pijakan administrasi dan hukum yang lebih jelas.

Bagi masyarakat, kepastian menjadi hal yang paling dibutuhkan dari proses tersebut. Apakah lahan tersebut merupakan aset pemerintah, aset desa, atau terdapat hak pihak lain, semuanya perlu dibuktikan melalui penelusuran dokumen dan riwayat tanah secara menyeluruh.

Rapat Komisi A kali ini pada akhirnya menjadi bagian dari proses panjang untuk mencari kejelasan status tanah SDN Setren III. DPRD menyatakan akan menjalankan fungsi pengawasan dan mendorong pihak terkait melakukan koordinasi agar persoalan tersebut dapat memperoleh penyelesaian sesuai aturan.

Dengan dokumen yang jelas, musyawarah yang terbuka, serta keterlibatan seluruh pihak terkait, persoalan status tanah diharapkan tidak terus berlarut. Kepastian hukum atas lahan juga menjadi bagian penting dalam menjaga tertib administrasi aset sekaligus menghindari munculnya persoalan baru pada masa mendatang.(red)