1.430 ASN Baru Resmi Mengabdi di Bojonegoro, Bupati Ingatkan Status ASN Bukan Sekadar Gelar

banner 468x60

Halobojonegoro.id, BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan kepada 1.430 Aparatur Sipil Negara (ASN) baru, Selasa (30/9/2025). Penyerahan SK yang berlangsung di Alun-alun Bojonegoro ini mencakup 2 CPNS lulusan IPDN, 2 optimalisasi CPNS 2024, 1.378 PPPK tahap II, serta 48 tenaga non-ASN yang diselesaikan statusnya. Prosesi tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Bojonegoro Setyo Wahono dan disaksikan perwakilan BKN Regional II Surabaya.

Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa status ASN bukan sekadar gelar, melainkan awal dari pengabdian panjang. Ia menekankan pentingnya disiplin, kinerja, dan integritas sebagai tolok ukur utama. “SK ini bukan akhir perjuangan, melainkan awal pengabdian. Jika kinerja tidak baik, kontrak bisa saja dihentikan,” tegasnya. Pesan itu sekaligus menjadi pengingat agar para ASN bekerja lebih profesional dan berkontribusi nyata bagi pembangunan daerah.

banner 336x280

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Bojonegoro, Hari Kristianto, menambahkan bahwa formasi ASN tahun 2024 mencapai 4.001. Dari jumlah itu, tahap I sudah terisi 2.494 formasi, sedangkan tahap II terisi 1.378 formasi. Adapun 129 formasi tidak terisi akibat tidak ada pelamar, pengunduran diri, hingga berkas yang tidak sesuai. Dengan penyerahan SK ini, status kepegawaian ASN baru dinyatakan sah dan mereka bisa segera bertugas di unit kerja masing-masing.

Sementara itu, Plt. Kepala BKN Regional II Surabaya, Basuki Ari Wicaksono, mengapresiasi langkah Pemkab Bojonegoro yang menyerahkan SK tepat waktu. Ia mengingatkan bahwa perubahan status menjadi ASN harus dibarengi peningkatan etos kerja. “Jangan sampai setelah menjadi ASN semangat justru menurun. Kontrak tetap bergantung pada kinerja, kebutuhan instansi, dan kemampuan anggaran,” ujarnya. Ia menegaskan, pengangkatan ASN, khususnya PPPK, merupakan bagian dari penyelesaian masalah tenaga honorer, sekaligus penguatan layanan publik di sektor pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan.(red)

banner 336x280

Komentar