Halobojonegoro.id, BOJONEGORO – Upaya mewujudkan desa mandiri, partisipatif, dan akuntabel di Bojonegoro tak lagi hanya bertumpu pada pembangunan fisik semata. Melalui pembinaan menyeluruh bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Bojonegoro, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) kini mengarahkan BPD untuk menjadi motor penggerak berbasis data dalam setiap program desa. Pelantikan Dewan Pengurus Cabang Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) Kabupaten Bojonegoro periode 2025–2030 di Pendopo Malowopati pada Rabu (16/7/2025) menjadi simbol dimulainya era baru ini.
Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, menekankan pentingnya kolaborasi erat antara BPD dan pemerintah desa, bukan sekadar sebagai pengawas, melainkan sebagai mitra strategis yang aktif merumuskan kebijakan. “Kata kuncinya dalam pembangunan desa adalah komunikasi,” tegas Bupati Wahono, mengisyaratkan bahwa BPD harus menjadi jembatan utama aspirasi masyarakat.
Namun, yang menarik perhatian adalah penekanan dari Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah. Ia secara gamblang menyoroti peran krusial BPD dalam pemutakhiran data. Bukan data biasa, melainkan data spesifik yang menjadi fondasi program-program strategis pemerintah desa, seperti Data Mandiri Masyarakat Miskin Daerah (Damisda), data stunting, rumah tidak layak huni (RTLH), pengangguran, hingga UMKM dan petani.
“Ada tiga pekerjaan rumah besar: menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” ungkap Nurul. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan desa kini sangat bergantung pada akurasi dan ketersediaan data yang valid di tingkat BPD. Dengan demikian, peran BPD tidak lagi hanya “bersidang” atau “mengawasi”, namun juga menjadi pengumpul dan pemverifikasi data kunci yang akan menuntun arah pembangunan desa.
Pembinaan yang melibatkan 419 anggota BPD dari 28 kecamatan ini, serta didukung oleh 14 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, menjadi bukti keseriusan Pemkab Bojonegoro. Kepala DPMD Bojonegoro, Machmuddin, menjelaskan bahwa ini adalah bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan desa dan optimalisasi fungsi BPD dalam menyampaikan aspirasi.
Harapan Ketua DPD Abpednas Jawa Timur, Badrul Amali, agar Abpednas menjadi “rumah besar BPD di Bojonegoro” yang responsif dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat, kini memiliki dimensi baru. Responsif berarti juga mampu menyediakan data akurat yang menjadi landasan setiap keputusan. Dengan demikian, BPD Bojonegoro kini ditantang untuk bertransformasi menjadi ujung tombak pembangunan yang cerdas, partisipatif, dan berbasis data demi Bojonegoro yang lebih bahagia, makmur, dan membanggakan. (red)
Komentar