Halobojonegoro.id, Bojonegoro – Rapat Paripurna DPRD Bojonegoro yang digelar Juli 2025 tak hanya menjadi forum formal pembahasan Rancangan Perubahan APBD (P-APBD) Tahun Anggaran 2025. Di balik itu, terdapat upaya lebih besar: memperkuat legitimasi kebijakan daerah melalui transparansi fiskal dan komitmen keterbukaan anggaran.
Dalam jawaban resminya atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD, Bupati Setyo Wahono menegaskan bahwa perubahan APBD bukan sekadar penyesuaian teknis, melainkan bagian dari perwujudan pemerintahan yang akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.
“Setiap rupiah dalam perubahan anggaran harus mampu menjawab tantangan nyata di masyarakat, serta dijalankan dengan prinsip efisiensi dan keadilan,” ujar Bupati di hadapan anggota dewan.
Ketergantungan Tinggi, Solusi Inovatif
Satu sorotan penting dalam penjabaran Bupati adalah tingginya ketergantungan Bojonegoro terhadap dana transfer pusat yang mencapai 81,5 persen. Namun alih-alih bersikap pasif, Pemkab mendorong reformasi kebijakan pendapatan melalui optimalisasi BUMD, intensifikasi pajak, dan pemanfaatan aset.
Langkah ini menunjukkan bahwa Bojonegoro sedang berupaya membangun kemandirian fiskal demi keberlanjutan pembangunan di masa depan.
Anggaran Bukan Sekadar Nominal
Penurunan belanja daerah sebesar Rp119 miliar dalam perubahan APBD 2025 menjadi bukti bahwa penghematan bukan berarti pengurangan layanan, melainkan penajaman fokus belanja publik.
Kegiatan yang terbukti produktif, berdampak langsung, dan menyentuh masyarakat luas menjadi prioritas. Termasuk program makan bergizi gratis, pengendalian inflasi, hingga penguatan program unggulan GAYATRI untuk penurunan stunting dan kemiskinan.
“APBD adalah instrumen keberpihakan. Maka, belanja harus berbicara tentang kepentingan rakyat, bukan sekadar serapan anggaran,” tegas Bupati.
Tanggapan atas Kritik: Dari Retorika Menuju Aksi
Menjawab kritik fraksi soal lambannya pelaksanaan anggaran, Bupati menyampaikan komitmen untuk mempercepat kegiatan dan memperbaiki tata kelola pelaksanaan proyek. Termasuk pengawasan dalam bantuan keuangan desa agar tidak terjadi penyimpangan hukum.
Rangkaian jawaban tersebut menjadi isyarat bahwa Pemkab Bojonegoro tengah melakukan pergeseran budaya birokrasi: dari sekadar menjalankan anggaran menjadi membangun kepercayaan rakyat lewat keterbukaan dan hasil nyata.
Anggaran untuk Rakyat, Bukan Sekadar Laporan
Pernyataan penutup Bupati menggarisbawahi arah baru yang diambil pemerintahannya: membangun sinergi eksekutif-legislatif demi APBD yang berpihak pada rakyat.
Dengan demikian, rapat paripurna kali ini bukan hanya panggung jawaban formal, tapi simbol dari politik anggaran yang mulai berani berubah: lebih terbuka, berorientasi hasil, dan dekat dengan denyut kehidupan masyarakat Bojonegoro. (Be)
Komentar