Audiensi antara perwakilan suporter dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berlangsung Jumat (18/9/2026). Pertemuan tersebut dihadiri Bupati Bojonegoro Setyo Wahono, Wakil Bupati Nurul Azizah, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, serta Kepala Satpol PP.

Bagi para suporter, dukungan terhadap Persibo tidak cukup hanya muncul ketika pertandingan berlangsung. Mereka mendorong adanya sinergi yang lebih luas dengan berbagai pihak agar keberadaan klub dan gairah sepak bola di Bojonegoro tetap terjaga.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah dukungan finansial. Suporter menyampaikan bahwa Persibo merupakan klub profesional sehingga pendanaan klub tidak lagi bersumber dari APBD. Karena itu, mereka mendorong terbukanya peluang kerja sama dengan pihak swasta maupun BUMD.

Pemerintah daerah menyatakan terbuka untuk membantu menjembatani Persibo dengan pihak yang memiliki potensi menjadi sponsor. Namun, proses tersebut membutuhkan komunikasi resmi dari manajemen klub.

Pemkab menekankan pentingnya proposal dan pengajuan resmi agar setiap bentuk dukungan dapat dibahas melalui mekanisme pemerintahan yang berlaku.

Posisi tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa dukungan terhadap klub profesional memiliki batas kewenangan yang perlu diperhatikan. Pemerintah daerah dapat membuka ruang komunikasi dan menjembatani pihak-pihak yang berpotensi mendukung, tetapi pelaksanaannya tetap harus mengikuti tata kelola dan aturan yang berlaku.

Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menyatakan pemerintah daerah pada prinsipnya siap mendukung perkembangan Persibo sepanjang tata kelolanya baik dan sesuai ketentuan.

Dengan pola tersebut, ruang kolaborasi tetap terbuka. Persibo memiliki kesempatan membangun jejaring dukungan yang lebih luas, sementara pemerintah dapat menjalankan perannya sesuai kewenangan.

Suporter juga mengusulkan agar videotron yang berada di sejumlah kecamatan dapat dimanfaatkan untuk membantu mempromosikan informasi mengenai Persibo.

Pemkab menjelaskan bahwa videotron tersebut merupakan fasilitas pemerintah sehingga penggunaannya membutuhkan permohonan resmi dari pihak yang memiliki legalitas, seperti manajemen klub atau organisasi suporter yang memenuhi ketentuan.

Usulan lain berkaitan dengan merchandise. Suporter mendorong adanya upaya untuk meningkatkan pembelian jersey resmi Persibo sebagai salah satu sumber dukungan ekonomi bagi klub.

Bahkan muncul usulan agar pemerintah menerbitkan surat edaran yang mewajibkan ASN membeli jersey Persibo. Namun, pemerintah menjelaskan bahwa kewajiban tersebut tidak dapat diberlakukan karena pembelian merchandise merupakan ranah bisnis.

Meski demikian, masyarakat tetap dapat didorong untuk membeli merchandise resmi klub. Dukungan melalui pembelian produk resmi dapat menjadi salah satu bentuk partisipasi masyarakat tanpa mengubahnya menjadi kewajiban bagi aparatur pemerintah.

Persoalan fasilitas Stadion Letjen H. Soedirman juga masuk dalam pembahasan. Suporter berharap stadion tersebut terus mendapat perhatian agar dapat menunjang aktivitas Persibo sekaligus perkembangan sepak bola di Bojonegoro.

Bupati menjelaskan bahwa Pemkab sebelumnya telah mengupayakan pengajuan pembangunan stadion kepada pemerintah pusat. Namun, pembangunan stadion secara keseluruhan membutuhkan anggaran besar sehingga pemerintah daerah akan melihat opsi yang memungkinkan dilakukan secara bertahap.

Untuk kondisi saat ini, perbaikan dan pemenuhan fasilitas stadion menjadi salah satu opsi yang akan diperhatikan sesuai kemampuan pemerintah daerah.

Pembahasan stadion tersebut menunjukkan bahwa dukungan terhadap Persibo tidak hanya menyangkut kebutuhan klub. Infrastruktur olahraga juga menjadi bagian dari ekosistem sepak bola yang membutuhkan perencanaan dan pembiayaan tersendiri.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga memiliki sejumlah kebutuhan pelayanan publik yang harus diperhatikan. Karena itu, dukungan terhadap sektor olahraga perlu ditempatkan dalam kerangka prioritas anggaran dan kewenangan pemerintah.

Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah mengatakan pemerintah memahami besarnya perhatian masyarakat terhadap Persibo. Ia membuka ruang bagi suporter untuk terus menyampaikan aspirasi dan masukan kepada pemerintah.

Namun, komunikasi tersebut diharapkan tidak berhenti pada audiensi. Suporter juga berkomitmen mendorong manajemen Persibo agar membuka komunikasi dengan Pemkab dan menempuh prosedur administrasi yang diperlukan.

Langkah tersebut menjadi bagian penting karena banyak bentuk dukungan yang dibicarakan membutuhkan pihak yang secara resmi mewakili klub untuk mengajukan kebutuhan dan menjalin komunikasi dengan calon mitra.

Dengan demikian, audiensi kali ini menghasilkan ruang komunikasi yang lebih terbuka antara suporter dan pemerintah. Sementara tindak lanjutnya membutuhkan keterlibatan manajemen Persibo agar aspirasi tersebut dapat diterjemahkan menjadi kerja sama yang konkret.

Menjelang kompetisi Liga Nusantara pada Oktober mendatang, tantangan Persibo bukan hanya mempersiapkan tim di lapangan. Klub juga membutuhkan ekosistem pendukung yang melibatkan manajemen, suporter, pemerintah, masyarakat, sponsor, dan berbagai pihak lain.

Bagi suporter, dukungan dapat diwujudkan melalui kehadiran di stadion, pembelian merchandise resmi, serta membangun citra positif klub. Bagi pemerintah, dukungan dapat dilakukan dalam ruang kewenangan yang tersedia.

Sementara bagi manajemen, komunikasi profesional dan administrasi yang jelas menjadi salah satu kunci untuk membuka peluang kerja sama dengan berbagai pihak.

Audiensi Pemkab dan suporter akhirnya menjadi titik temu berbagai kepentingan tersebut. Ruang dialog sudah terbuka, sementara langkah berikutnya akan sangat bergantung pada bagaimana masing-masing pihak meneruskan komunikasi dan menjalankan perannya.

Menjelang kompetisi dimulai, dukungan terhadap Persibo kini tidak hanya berbicara tentang seberapa ramai tribun. Lebih jauh, ada pekerjaan membangun ekosistem klub yang profesional, transparan, dan mampu menghubungkan energi suporter dengan dukungan berbagai pihak secara berkelanjutan.(*red)

Hal tersebut menjadi perhatian Polres Bojonegoro melalui apel kesiapsiagaan personel dan sarana prasarana (sarpras) di halaman Mapolres Bojonegoro, Jumat (18/9/2026).

Apel dipimpin langsung Kapolres Bojonegoro AKBP Yenni Diarty. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari agenda berkala untuk mengetahui kesiapan anggota sekaligus memastikan berbagai perlengkapan operasional berada dalam kondisi yang dapat digunakan.

Usai apel, Kapolres bersama para pejabat utama (PJU) Polres Bojonegoro melakukan pemeriksaan langsung terhadap personel.

Pemeriksaan tidak hanya menyangkut kehadiran anggota. Sikap tampang, kelengkapan pribadi, serta kesiapan peralatan yang dibawa personel turut diperiksa.

Langkah tersebut penting karena personel merupakan unsur pertama yang bergerak ketika kepolisian harus memberikan respons terhadap sebuah situasi. Kesiapan individu menjadi bagian awal dari kemampuan organisasi dalam menjalankan tugas di lapangan.

Selain anggota, perhatian juga diarahkan pada sarana prasarana. Sejumlah perlengkapan operasional diperiksa untuk memastikan kondisinya tetap layak dan siap mendukung pelaksanaan tugas.

Peralatan Dalmas menjadi salah satu perlengkapan yang diperiksa. Perlengkapan tersebut berkaitan dengan kebutuhan kepolisian dalam menghadapi situasi yang membutuhkan pengendalian massa.

Pemeriksaan juga mencakup persenjataan, alat komunikasi, serta kendaraan bermotor dinas. Seluruh komponen tersebut memiliki fungsi berbeda, tetapi saling berkaitan ketika personel harus bergerak cepat menghadapi situasi di lapangan.

Alat komunikasi, misalnya, menjadi bagian penting dalam koordinasi. Dalam kondisi tertentu, kecepatan menerima informasi dan menyampaikan instruksi dapat menentukan bagaimana personel merespons sebuah kejadian.

Begitu pula kendaraan dinas. Mobilitas personel sangat bergantung pada kesiapan kendaraan, terutama ketika diperlukan pergeseran anggota menuju lokasi yang membutuhkan penanganan.

Kapolres Bojonegoro AKBP Yenni Diarty mengatakan apel kesiapsiagaan dan pemeriksaan sarpras merupakan kegiatan berkala untuk mengetahui sejauh mana kesiapan personel serta kelengkapan pendukung tugas kepolisian.

Menurutnya, kegiatan tersebut bukan sekadar seremoni. Pemeriksaan menjadi momentum untuk memastikan seluruh unsur internal memiliki kesiapan yang sama sekaligus memperkuat soliditas organisasi.

Kesiapan tersebut diperlukan karena bentuk gangguan kamtibmas dapat berbeda-beda. Kepolisian perlu memiliki kemampuan untuk menyesuaikan respons berdasarkan situasi yang dihadapi tanpa mengabaikan prosedur yang berlaku.

Karena itu, pengecekan sebelum terjadi gangguan menjadi bagian dari langkah pencegahan. Peralatan yang tidak layak atau kelengkapan personel yang tidak sesuai dapat diketahui lebih awal sehingga memiliki kesempatan untuk diperbaiki.

Dari sisi organisasi, pemeriksaan berkala juga dapat menjadi evaluasi terhadap kesiapan operasional. Sarpras yang digunakan dalam tugas sehari-hari membutuhkan perawatan dan pengecekan agar tidak baru diketahui bermasalah ketika sedang dibutuhkan.

Kapolres juga mengajak masyarakat ikut menjaga kamtibmas. Warga diminta segera melaporkan apabila mengetahui adanya potensi gangguan keamanan di lingkungan masing-masing.

Ajakan tersebut menunjukkan bahwa kesiapsiagaan keamanan tidak hanya bertumpu pada kepolisian. Informasi dari masyarakat menjadi bagian penting dalam membantu aparat mengetahui persoalan sejak dini.

Masyarakat juga memiliki posisi strategis karena berada langsung di lingkungan tempat berbagai aktivitas berlangsung. Ketika potensi gangguan diketahui lebih awal dan dilaporkan melalui jalur yang tepat, petugas dapat melakukan langkah sesuai kewenangannya.

Bagi Polres Bojonegoro, kesiapan personel dan sarpras menjadi satu kesatuan. Personel yang siap membutuhkan peralatan yang siap, sementara sarpras yang lengkap juga harus didukung anggota yang memahami penggunaannya.

Apel kesiapsiagaan pada akhirnya bukan hanya kegiatan untuk melihat apakah anggota hadir dan kendaraan tersedia. Lebih jauh, kegiatan tersebut menjadi pemeriksaan awal terhadap kemampuan operasional kepolisian sebelum menghadapi berbagai kemungkinan di lapangan.

Dengan kesiapan yang diperiksa secara berkala, Polres Bojonegoro berupaya memastikan respons terhadap gangguan kamtibmas dapat dilakukan secara terukur. Sementara masyarakat tetap memiliki peran penting melalui kewaspadaan dan pelaporan terhadap potensi gangguan di lingkungannya.

Kombinasi antara kesiapan internal kepolisian dan partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga kondisi Bojonegoro tetap aman, tertib, dan kondusif.(*red)

Kondisi tersebut membuat koordinasi antara lembaga legislatif dan kepolisian menjadi penting. DPRD memiliki fungsi representasi masyarakat, sementara kepolisian berhadapan langsung dengan berbagai persoalan keamanan dan ketertiban di lapangan.

Ruang komunikasi antarkedua lembaga itu kembali dibangun melalui kunjungan silaturahmi Kapolres Bojonegoro AKBP Yenni Diarty, S.I.K., M.H., bersama jajaran ke Kantor DPRD Kabupaten Bojonegoro, Selasa (15/9/2026).

Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana penuh keakraban. Namun di balik agenda silaturahmi, terdapat kepentingan yang lebih luas, yakni menjaga agar komunikasi kelembagaan tetap terbuka ketika daerah menghadapi berbagai dinamika.

Bagi DPRD, komunikasi dengan kepolisian dapat menjadi bagian dari upaya memahami persoalan keamanan dan ketertiban yang berkembang di masyarakat. Sebaliknya, koordinasi dengan lembaga legislatif dapat membuka ruang pertukaran informasi mengenai berbagai aspirasi maupun persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.

Sekretariat DPRD Kabupaten Bojonegoro menyebut pertemuan tersebut menjadi momentum mempererat hubungan kelembagaan sekaligus memperkuat komunikasi, koordinasi, dan sinergi antara DPRD dengan Polres Bojonegoro.

Sinergi tersebut tidak hanya berkaitan dengan bagaimana menjaga situasi tetap aman. Komunikasi yang baik juga dapat mendukung kelancaran pembangunan dan pelayanan publik karena berbagai persoalan masyarakat sering membutuhkan keterlibatan lebih dari satu institusi.

Dalam praktiknya, persoalan di masyarakat dapat muncul melalui berbagai saluran. Keluhan warga bisa disampaikan kepada wakil rakyat, sementara laporan mengenai gangguan keamanan masuk melalui kepolisian.

Jika informasi dari berbagai saluran tersebut dapat dikomunikasikan dengan baik, masing-masing lembaga memiliki gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi di lapangan.

Karena itu, silaturahmi antarlembaga memiliki fungsi strategis sebagai ruang membangun kepercayaan. Hubungan yang baik dapat mempermudah komunikasi ketika sewaktu-waktu muncul persoalan yang membutuhkan koordinasi cepat.

Kapolres Bojonegoro AKBP Yenni Diarty bersama jajarannya diterima DPRD Kabupaten Bojonegoro dalam agenda tersebut. Pertemuan berlangsung pada 15 September 2026 dan menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan kelembagaan.

DPRD Bojonegoro menyambut baik kunjungan tersebut. Hubungan kelembagaan yang harmonis dan komunikasi terbuka dinilai penting untuk membangun koordinasi yang efektif dalam mendukung kondisi daerah yang aman dan nyaman bagi masyarakat.

Di sisi lain, tantangan menjaga kondusivitas daerah tidak selalu berbentuk persoalan kriminalitas. Perubahan sosial, perkembangan informasi di ruang digital, konflik kepentingan, hingga persoalan pelayanan publik dapat memengaruhi situasi sosial apabila tidak dikelola dengan baik.

Dalam situasi seperti itu, komunikasi menjadi salah satu instrumen penting. Lembaga negara tidak cukup hanya bekerja berdasarkan bidang tugas masing-masing, tetapi juga perlu memahami batas dan irisan tugas dengan lembaga lainnya.

Bagi masyarakat, manfaat dari koordinasi tersebut pada akhirnya diharapkan terlihat dalam bentuk pelayanan yang lebih responsif. Ketika terjadi persoalan, jalur komunikasi yang telah terbangun dapat membantu mempercepat pertukaran informasi dan menentukan langkah sesuai kewenangan masing-masing.

Koordinasi juga penting untuk memastikan setiap lembaga tetap menjalankan fungsi sesuai tugasnya. Sinergi bukan berarti mencampuradukkan kewenangan, melainkan membangun hubungan kerja agar persoalan yang saling berkaitan dapat ditangani secara lebih terkoordinasi.

Dalam konteks pembangunan daerah, kondisi keamanan yang kondusif merupakan salah satu faktor pendukung aktivitas masyarakat. Dunia usaha, pendidikan, pelayanan pemerintahan, dan aktivitas sosial membutuhkan lingkungan yang tertib agar dapat berjalan dengan baik.

Karena itu, komunikasi antara DPRD dan Polres Bojonegoro memiliki ruang yang lebih luas daripada sekadar agenda silaturahmi. Pertemuan tersebut dapat menjadi salah satu fondasi untuk menjaga hubungan antarlembaga tetap terbuka di tengah dinamika daerah yang terus berubah.

Tantangan berikutnya adalah memastikan komunikasi tersebut berlangsung secara berkelanjutan. Hubungan kelembagaan tidak cukup dibangun ketika ada persoalan, tetapi perlu dipelihara melalui koordinasi dan pertukaran informasi secara rutin.

Dengan komunikasi yang terjaga, berbagai persoalan masyarakat memiliki peluang lebih besar untuk dibaca sejak awal. Respons pun dapat disusun berdasarkan informasi yang lebih lengkap dan sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga.

Pada akhirnya, sinergi DPRD dan kepolisian bukan sekadar persoalan hubungan antarlembaga. Yang menjadi ukuran penting adalah bagaimana komunikasi tersebut memberi dampak pada kemampuan pemerintah dan institusi terkait dalam merespons kebutuhan masyarakat.

Dari ruang pertemuan DPRD Bojonegoro, pesan yang muncul cukup sederhana: menjaga daerah tetap aman dan kondusif membutuhkan komunikasi yang terus hidup. Ketika lembaga-lembaga mampu duduk bersama dan bertukar informasi, kepentingan masyarakat memiliki ruang yang lebih besar untuk menjadi perhatian bersama.(red)

Satreskrim Polres Bojonegoro mengamankan seorang pria berinisial S alias M, 56 tahun, warga Kecamatan Padangan. Ia diduga melakukan pencabulan terhadap seorang pelajar laki-laki berusia 15 tahun saat berada di dalam angkutan umum.

Peristiwa tersebut terjadi pada Rabu, 22 Juli 2026 sekitar pukul 13.40 WIB ketika korban dalam perjalanan pulang menggunakan angkutan umum dari wilayah Desa Pumpungan, Kecamatan Kalitidu. Saat itu terdapat sejumlah penumpang di dalam kendaraan.

Menurut keterangan kepolisian, korban semula duduk di bagian belakang kendaraan. Terduga pelaku kemudian berpindah tempat dan duduk di dekat korban. Polisi menyebut dugaan tindakan pencabulan kemudian terjadi selama kendaraan melintas di wilayah Desa Mojosari, Kecamatan Kalitidu.

Korban disebut sempat berpindah tempat duduk karena merasa takut. Namun, menurut keterangan polisi, terduga pelaku kembali mendekatinya.

Situasi tersebut kemudian diketahui penumpang lain. Salah seorang saksi bahkan merekam kejadian menggunakan perangkat elektronik. Rekaman tersebut selanjutnya menjadi salah satu bagian dari barang bukti yang digunakan penyidik dalam proses pengungkapan perkara.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa keberadaan saksi di ruang publik dapat memiliki peran penting ketika terjadi dugaan tindak pidana. Informasi dari masyarakat, ditambah bukti yang tersedia, dapat membantu aparat melakukan identifikasi dan penyelidikan lebih lanjut.

Setelah laporan diterima, polisi melakukan serangkaian penyelidikan untuk mengetahui identitas serta keberadaan orang yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.

Hasil penyelidikan kemudian mengarah kepada S alias M. Polisi mengamankannya pada Rabu, 29 Juli 2026 sekitar pukul 14.30 WIB di sebuah warung kopi di kawasan pintu keluar Terminal Rajekwesi, Jalan Veteran, Desa Sukorejo, Bojonegoro.

Dalam pengungkapan perkara itu, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk pakaian yang dikenakan korban dan terduga pelaku serta bukti elektronik berupa rekaman video.

Kapolres Bojonegoro AKBP Yenni Diarty menyampaikan pengungkapan kasus tersebut dalam konferensi pers bersama jajaran Satreskrim Polres Bojonegoro pada Kamis, 3 September 2026.

Perkara tersebut kini masuk dalam proses hukum di Polres Bojonegoro. Karena menyangkut anak sebagai korban, penanganan kasus juga perlu menempatkan perlindungan terhadap korban sebagai bagian penting dari proses hukum.

Di sisi lain, peristiwa ini menjadi pengingat bahwa ruang publik, termasuk transportasi umum, membutuhkan perhatian terhadap aspek keamanan penumpang, khususnya anak dan pelajar.

Masyarakat yang melihat atau mengetahui dugaan tindak kekerasan terhadap anak juga memiliki peran penting untuk segera melaporkannya kepada pihak berwenang. Pelaporan yang cepat dapat membantu aparat melakukan penanganan dan mencegah persoalan berkembang lebih jauh.

Namun, proses pengungkapan perkara tetap harus berjalan berdasarkan alat bukti dan prosedur hukum. Status seseorang sebagai tersangka atau terduga pelaku tidak sama dengan putusan bersalah sebelum perkara diputus melalui proses peradilan.

Sementara itu, identitas korban anak perlu tetap dilindungi agar proses hukum tidak menimbulkan dampak tambahan bagi korban.

Kasus di dalam angkutan umum tersebut pada akhirnya tidak hanya menjadi perkara penegakan hukum. Peristiwa ini juga menunjukkan pentingnya kepedulian penumpang, keberanian melapor, serta kehati-hatian masyarakat ketika menyaksikan dugaan tindak pidana terhadap anak.

Bagi aparat, pengungkapan kasus menjadi bagian dari proses penegakan hukum. Bagi masyarakat, kejadian tersebut menjadi pengingat bahwa keselamatan anak di ruang publik merupakan tanggung jawab bersama.(*red)

Peristiwa itu menjadi perhatian karena lokasi kejadian berada di kawasan pasar yang menjadi salah satu pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Keberadaan bangunan pertokoan yang berdekatan membuat kebakaran di area tersebut berpotensi menimbulkan dampak lebih luas apabila tidak segera ditangani.

Ruko yang terbakar merupakan bangunan dua lantai. Kobaran api menghanguskan bagian bangunan beserta sejumlah barang yang berada di dalamnya sehingga kerugian material diperkirakan cukup besar.

Nilai kerugian hingga sekitar Rp1 miliar menunjukkan besarnya dampak yang ditimbulkan dari satu kejadian kebakaran. Tidak hanya bangunan, aset dan barang yang digunakan untuk menunjang aktivitas usaha juga ikut terdampak.

Kebakaran di kawasan perdagangan juga memiliki karakter risiko tersendiri. Selain terdapat bangunan yang saling berdekatan, sejumlah toko umumnya menyimpan berbagai jenis barang dalam jumlah cukup banyak. Kondisi tersebut dapat membuat api lebih cepat membesar apabila sumber kebakaran tidak segera diketahui dan ditangani.

Peristiwa di Pasar Kedungadem ini sekaligus menjadi pengingat bagi para pelaku usaha dan pengelola kawasan perdagangan untuk tidak mengabaikan aspek keselamatan bangunan.

Pemeriksaan instalasi listrik, penggunaan peralatan elektronik secara aman, serta ketersediaan sarana pemadam kebakaran menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan, khususnya pada bangunan yang digunakan untuk aktivitas usaha setiap hari.

Bagi pemilik usaha, kerugian akibat kebakaran tidak hanya dihitung dari nilai bangunan yang rusak. Hilangnya stok barang, peralatan usaha, dokumen, hingga terhentinya aktivitas perdagangan juga dapat menambah beban kerugian.

Karena itu, langkah pencegahan menjadi jauh lebih penting dibandingkan penanganan setelah kebakaran terjadi.

Peristiwa kebakaran tersebut kini menjadi perhatian di tengah aktivitas perdagangan masyarakat Kedungadem. Selain memastikan kondisi bangunan dan lingkungan sekitar aman, kejadian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bersama untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran.

Dengan aktivitas ekonomi yang terus berjalan, aspek keselamatan seharusnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan kawasan perdagangan. Kewaspadaan pemilik usaha, pengelola pasar, serta masyarakat sekitar diperlukan untuk meminimalkan kemungkinan terulangnya kejadian serupa.

Kebakaran ruko di Pasar Kedungadem dengan nilai kerugian yang ditaksir mencapai Rp1 miliar pada akhirnya bukan sekadar peristiwa kerugian material. Kejadian tersebut menjadi alarm bahwa perlindungan terhadap tempat usaha dan pusat aktivitas ekonomi masyarakat membutuhkan perhatian bersama.(red)

Bukan sekadar target di atas kertas, layanan tersebut mulai dirasakan langsung oleh masyarakat. Salah satunya Puspasari Dewi, pemohon peralihan hak atas tanah hasil jual beli di Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Tangerang Selatan.

Sertipikat yang diurusnya berhasil diselesaikan pada hari kerja ke-9, atau sehari lebih cepat dari batas maksimal pelayanan yang ditetapkan dalam program PERINTIS 10 Hari.

Puspasari menerima sertipikat tersebut pada Jumat (28/8/2026). Ia mengaku senang karena proses balik nama yang dijalaninya dapat diselesaikan sebelum batas waktu yang ditentukan.

“Alhamdulillah hari ini bersyukur, senang banget. Ini Peralihan Hak hasil jual beli, ikut program Kementerian ATR/BPN yang 10 hari kerja. Kalau dihitung malah belum 10 hari, ini hari ke-9 sudah jadi sertipikatnya,” ungkap Puspasari.

Bagi masyarakat, angka sembilan hari tersebut bukan sekadar hitungan waktu. Kepastian kapan sebuah layanan selesai menjadi bagian penting dalam proses administrasi pertanahan, terutama bagi warga yang membutuhkan kepastian hukum atas kepemilikan tanah setelah transaksi jual beli.

Melalui PERINTIS, proses peralihan hak tidak lagi berjalan secara terpisah tanpa batas waktu yang jelas. Sejumlah tahapan yang melibatkan pemerintah daerah, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), hingga Kantor Pertanahan disusun dalam alur pelayanan yang lebih terintegrasi.

Dalam skema tersebut, proses pada Badan Pendapatan Daerah atau instansi pemerintah daerah yang menangani pendapatan ditargetkan maksimal tiga hari. Selanjutnya, proses pada PPAT maksimal dua hari, sementara penyelesaian di Kantor Pertanahan ditargetkan maksimal lima hari.

Dengan pembagian waktu tersebut, keseluruhan proses dirancang dapat selesai paling lama 10 hari kerja.

Tahapan yang harus dilalui masyarakat tetap mencakup sejumlah persyaratan, antara lain pembayaran dan validasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pembuatan akta oleh PPAT, serta proses pendaftaran dan tindak lanjut peralihan hak di Kantor Pertanahan.

Artinya, percepatan pelayanan bukan berarti menghilangkan tahapan administrasi. Yang diubah adalah bagaimana setiap tahapan tersebut dikelola agar memiliki batas waktu yang lebih terukur.

Layanan PERINTIS 10 Hari diluncurkan Menteri ATR/Kepala BPN pada 17 Agustus 2026 dan pada tahap awal diterapkan di 17 Kantor Pertanahan.

Program ini menjadi bagian dari transformasi layanan Kementerian ATR/BPN untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memberikan pengalaman yang lebih pasti kepada masyarakat.

Puspasari menilai kepastian waktu menjadi salah satu keunggulan yang dirasakan dari layanan tersebut. Menurutnya, masyarakat akan merasa lebih nyaman ketika mengetahui kapan proses administrasi yang mereka ajukan dapat diselesaikan.

Ia pun berharap layanan dengan target 10 hari kerja tersebut tidak berhenti pada Kantor Pertanahan yang menjadi lokasi uji coba. Program tersebut diharapkan dapat diperluas ke berbagai daerah sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih banyak masyarakat.

“Dengan adanya program Kementerian ATR/BPN yang Peralihan Hak 10 hari kerja ini, masyarakat juga semakin senang karena balik namanya cepat selesai. Selama ini juga tidak lama, tapi ini 10 hari kan luar biasa,” ujarnya.

Penerapan PERINTIS 10 Hari pada akhirnya bukan hanya berbicara mengenai kecepatan. Lebih jauh, program tersebut membawa pesan mengenai pentingnya kepastian dalam pelayanan publik.

Ketika masyarakat mengetahui batas waktu sebuah layanan, proses administrasi menjadi lebih mudah dipantau dan diukur. Bagi sektor pertanahan, kepastian tersebut menjadi salah satu aspek penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah.

Jika pelaksanaan program ini konsisten dan diperluas, PERINTIS 10 Hari berpotensi menjadi salah satu model pelayanan pertanahan yang mengedepankan tiga hal sekaligus: proses yang terintegrasi, waktu yang terukur, dan kepastian bagi masyarakat.(*red)

Agenda kenegaraan tersebut menjadi bagian penting menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam sidang tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Pidato Kenegaraan yang memuat evaluasi perjalanan pemerintahan sekaligus gambaran arah kebijakan nasional ke depan.

Di Bojonegoro, agenda tersebut diikuti Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro, Ketua dan Wakil Ketua DPRD, Forkopimda serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Pidato Kenegaraan Jadi Sorotan

Presiden Prabowo tiba di Gedung Nusantara sekitar pukul 08.08 WIB dengan mengenakan setelan jas hitam, kemeja putih dan peci. Kedatangannya disambut Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin sebelum memasuki ruang sidang.

Sidang kemudian dimulai sekitar pukul 08.30 WIB. Setelah pidato pengantar dari pimpinan MPR dan DPD serta penayangan video capaian pemerintah, Presiden Prabowo menyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga negara sekaligus Pidato Kenegaraan dalam rangka HUT ke-81 RI.

Bagi DPRD Bojonegoro, penyampaian pidato tersebut menjadi kesempatan untuk melihat arah kebijakan pemerintah pusat yang berpotensi memiliki keterkaitan langsung dengan pembangunan daerah.

Tahun Ini Sidang Dimajukan

Pelaksanaan Sidang Tahunan MPR tahun ini memiliki perbedaan dari jadwal yang selama ini identik dengan 16 Agustus. Rangkaian sidang kenegaraan digelar pada Jumat, 14 Agustus 2026.

Ketua DPR RI Puan Maharani menjelaskan bahwa perubahan jadwal dilakukan karena 16 Agustus 2026 jatuh pada hari Minggu. Karena itu, agenda kenegaraan dimajukan menjadi 14 Agustus.

Setelah Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD, rangkaian agenda dilanjutkan dengan Rapat Paripurna DPR pada siang hari. Agenda tersebut membahas penyampaian keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan.

Capaian Pemerintah Jadi Bahan Evaluasi

Pidato Kenegaraan tahun ini berlangsung ketika pemerintahan Prabowo telah memasuki sekitar 20 bulan masa kerja. Sejumlah program pemerintah menjadi bagian dari konteks evaluasi, mulai pembangunan infrastruktur desa, penguatan UMKM, pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih hingga Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Pemerintah juga menyoroti sejumlah kebijakan strategis, termasuk pendirian Bank Emas Indonesia serta upaya penyelesaian berbagai persoalan kronis yang dinilai masih menjadi hambatan pembangunan nasional.

Dari sektor ekonomi, data makro menjadi salah satu indikator untuk melihat perjalanan pemerintahan.

Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan II 2026 tumbuh 5,29 persen secara tahunan. Secara kumulatif, ekonomi nasional pada semester I 2026 tumbuh 5,45 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, realisasi investasi pada semester I 2026 mencapai Rp1.010,6 triliun atau sekitar 49,5 persen dari target investasi nasional sebesar Rp2.041,3 triliun. Investasi tersebut dilaporkan menyerap sekitar 1.448.862 tenaga kerja.

Di sektor fiskal, pendapatan negara hingga akhir Juni 2026 tercatat sekitar Rp1.459,4 triliun, sedangkan belanja negara mencapai sekitar Rp1.656 triliun. Kondisi tersebut membuat defisit APBN semester I 2026 berada di kisaran Rp196,5 triliun atau 0,76 persen terhadap PDB.

RAPBN 2027 Jadi Perhatian Daerah

Setelah Pidato Kenegaraan, perhatian pemerintah dan parlemen berlanjut pada pembahasan arah RAPBN 2027.

Pemerintah sebelumnya menyusun arah kebijakan fiskal dengan tema “Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat.”

Kerangka awal RAPBN 2027 mencakup target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8–6,5 persen, inflasi 1,5–3,5 persen, serta rata-rata nilai tukar rupiah pada kisaran Rp16.800–Rp17.500 per dolar AS.

Sementara itu, defisit fiskal diarahkan berada pada kisaran 1,8–2,4 persen terhadap PDB.

Arah kebijakan tersebut menjadi perhatian DPRD Bojonegoro karena kebijakan fiskal nasional dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan di daerah.

DPRD Bojonegoro Cermati Dampak Kebijakan Pusat

Mengikuti rangkaian agenda kenegaraan tidak hanya menjadi bagian dari seremoni menjelang HUT Kemerdekaan. Bagi pemerintah daerah dan DPRD, substansi pidato serta arah kebijakan pemerintah pusat menjadi bahan untuk membaca peluang dan tantangan pembangunan daerah.

Sejumlah sektor menjadi perhatian, mulai dari penguatan ekonomi masyarakat, ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan hingga pembangunan infrastruktur dasar dan penciptaan lapangan kerja.

Kebijakan pemerintah pusat diharapkan dapat berjalan selaras dengan kebutuhan daerah sehingga program nasional memiliki dampak yang lebih nyata terhadap masyarakat di tingkat lokal.

Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo pun menjadi momentum refleksi perjalanan bangsa menjelang usia 81 tahun kemerdekaan. Evaluasi terhadap capaian pembangunan sekaligus penetapan prioritas ke depan menjadi bagian penting dalam menentukan arah pembangunan nasional.

Bagi Bojonegoro, dinamika kebijakan tersebut akan menjadi salah satu referensi dalam menyusun dan mengawal pembangunan daerah agar tetap sejalan dengan prioritas nasional, namun tetap berpijak pada kebutuhan masyarakat setempat.(red)

Hal itu terlihat saat personel Satgas TMMD bersama warga memindahkan enam booth container atau box kontainer UMKM ke kawasan Rest Area Desa Kesongo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, Senin (10/8/2026).

Di bawah terik matahari, para prajurit dan warga bergotong royong memindahkan kontainer secara manual. Satu per satu box berwarna kombinasi biru-putih tersebut ditempatkan di atas landasan beton yang telah disiapkan di kawasan rest area terpadu yang berada di jalur perbatasan Kesongo, Bojonegoro dengan Sukorame, Lamongan.

Kontainer untuk Warga yang Belum Punya Lapak

Babinsa Desa Kesongo, Serka Lasmidi, yang memimpin kegiatan tersebut mengatakan keberadaan enam kontainer itu diprioritaskan bagi pelaku UMKM dan pedagang lokal yang telah memiliki usaha tetapi belum mempunyai tempat berjualan.

“Walaupun panas terik, para Satgas TMMD tetap semangat mengangkat dan menempatkan box kontainer ke tempat yang sudah tersedia,” ungkap Serka Lasmidi di sela-sela kegiatan.

Menurutnya, fasilitas tersebut diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha secara lebih layak. Terlebih, sebagian warga Kesongo sebelumnya telah mengikuti pelatihan UMKM selama lima hari sebagai bekal meningkatkan kemampuan dalam menjalankan usaha.

“Enam kontainer box ini nantinya diperuntukkan bagi UMKM di desa. Yang menempati nanti dari warga Desa Kesongo, terutama yang sudah punya usaha tetapi belum mempunyai tempat. Kita arahkan ke sini,” jelasnya.

Dengan adanya fasilitas tersebut, warga tidak hanya mendapatkan pelatihan dan pengetahuan usaha, tetapi juga memperoleh ruang untuk mengembangkan kegiatan ekonominya.

Rest Area Didorong Jadi Titik Ekonomi

Serka Lasmidi berharap keberadaan rest area tidak berhenti sebagai fasilitas bagi pengguna jalan untuk beristirahat. Kawasan tersebut diharapkan berkembang menjadi pusat aktivitas ekonomi baru bagi masyarakat sekitar.

“Di rest area ini juga diberikan fasilitas untuk masyarakat yang singgah dan beristirahat. Yang jelas mohon dijaga dan dirawat, karena ini merupakan fasilitas pemberian sehingga bisa membawa manfaat jangka panjang,” imbaunya.

Konsep tersebut membuat keberadaan booth kontainer memiliki fungsi ganda. Selain menyediakan ruang usaha bagi warga, aktivitas perdagangan di dalamnya diharapkan dapat menarik pengguna jalan untuk singgah dan membeli produk lokal.

Dengan demikian, perputaran ekonomi tidak hanya terjadi di lingkungan desa, tetapi juga dapat memanfaatkan arus masyarakat yang melintas di kawasan tersebut.

Pemdes Kesongo Tekankan Pengelolaan

Kepala Desa Kesongo, Kusnadi, menyambut baik bantuan fasilitas booth container dari Kodim 0813 Bojonegoro. Menurutnya, keberadaan fasilitas tersebut dapat menjadi salah satu instrumen untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat desa.

“Kami berharap pengelolanya nanti dapat dilakukan dengan baik sehingga benar-benar memberikan ruang bagi warga untuk mengembangkan usaha,” ujar Kusnadi.

Ia juga berharap hubungan antara Satgas TMMD, pemerintah desa dan masyarakat tetap terjaga meskipun program TMMD telah selesai.

Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari selesainya pembangunan fasilitas. Yang lebih penting adalah bagaimana fasilitas tersebut dirawat dan dimanfaatkan secara produktif setelah diserahkan kepada masyarakat.

“Fasilitas yang telah dibangun harus terus dirawat dan dimanfaatkan secara produktif agar dampaknya dapat dirasakan masyarakat dalam waktu panjang,” pungkasnya.

Dari Infrastruktur Menuju Pemberdayaan

Kehadiran enam booth container tersebut memperlihatkan bahwa TMMD ke-129 Kodim 0813 Bojonegoro tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik. Pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi lokal juga menjadi bagian dari sasaran yang ingin ditinggalkan setelah program berakhir.

Kini, enam kontainer yang telah ditempatkan di Rest Area Terpadu Kesongo diharapkan menjadi ruang baru bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produk mereka.

Jika dikelola secara konsisten, kawasan tersebut berpotensi berkembang menjadi etalase produk unggulan Desa Kesongo sekaligus titik singgah bagi masyarakat yang melintas.

Bagi warga, keberadaan fasilitas tersebut bukan sekadar bangunan tambahan di rest area. Lebih dari itu, kontainer UMKM menjadi ruang untuk memulai, mengembangkan dan mempertahankan usaha dengan memanfaatkan potensi ekonomi desa.

Semangat gotong royong yang terlihat saat pemindahan kontainer pun diharapkan berlanjut dalam pengelolaan fasilitas, sehingga manfaat pembangunan TMMD dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang.(red)

Kegiatan tersebut berlangsung di Desa Cengkir, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro. Salah satu sektor yang menjadi perhatian dalam kunjungan kali ini adalah pertanian, khususnya komoditas tembakau yang tengah memasuki masa panen.

Rangkaian kegiatan diawali dengan kunjungan ke Pondok Pesantren Darul Istiqomah, Woro, Bojonegoro. Setelah itu, rombongan melanjutkan agenda dengan mendatangi lahan pertanian warga dan ikut melakukan petik tembakau bersama para petani Desa Cengkir.

Harga Tembakau Mulai Bergerak Naik

Di tengah aktivitas panen, Bupati Bojonegoro menyampaikan bahwa harga tembakau saat ini mulai menunjukkan peningkatan. Kondisi tersebut diharapkan dapat memberikan keuntungan lebih baik bagi petani setelah melalui proses budidaya yang cukup panjang.

Namun, pemerintah daerah menilai kestabilan harga dan kepastian penyerapan tetap menjadi persoalan penting yang perlu dijaga.

Karena itu, Bupati Bojonegoro berencana membangun komunikasi dengan sejumlah perusahaan rokok untuk mendorong penyerapan hasil panen tembakau petani lokal.

“Untuk harga sudah mulai naik dan saya akan berkomunikasi dengan Sampoerna dan pabrik lainnya agar membuka penyerapan tembakau agar harga tembakau stabil dan cenderung naik,” ujarnya.

Upaya tersebut diharapkan dapat menciptakan pasar yang lebih baik bagi petani, sekaligus mengurangi kekhawatiran terhadap hasil panen yang tidak terserap secara optimal.

Tak Hanya Tembakau, Melon Jadi Alternatif

Selain melihat langsung aktivitas petani tembakau, Bupati dan Wakil Bupati juga melakukan penanaman benih melon.

Langkah tersebut menjadi bagian dari dorongan pemerintah daerah terhadap diversifikasi komoditas pertanian. Petani diharapkan tidak hanya bergantung pada satu jenis tanaman, tetapi mampu mengembangkan komoditas lain yang memiliki prospek ekonomi.

Budidaya melon dinilai dapat menjadi salah satu alternatif pengembangan usaha pertanian apabila disesuaikan dengan kondisi lahan, kemampuan petani serta peluang pasar.

Diversifikasi tersebut diharapkan dapat membuka sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat sekaligus meningkatkan produktivitas sektor pertanian di tingkat desa.

Aspirasi Warga Jadi Bagian dari Medhayoh

Agenda Medhayoh kemudian dilanjutkan dengan dialog bersama masyarakat Desa Cengkir. Diskusi berlangsung di kediaman Kepala Desa Cengkir.

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah daerah mendengarkan berbagai aspirasi dan masukan warga terkait pembangunan desa maupun kebutuhan masyarakat.

Forum tersebut menjadi ruang komunikasi langsung antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Berbagai persoalan yang disampaikan warga dapat menjadi bahan pemerintah dalam menentukan kebijakan dan program pembangunan yang lebih sesuai dengan kondisi di lapangan.

Melalui agenda Medhayoh, Pemkab Bojonegoro berupaya mendekatkan pelayanan dan kebijakan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat. Kunjungan ke desa juga menjadi kesempatan untuk melihat langsung potensi ekonomi sekaligus persoalan yang dihadapi warga.

Dari lahan tembakau hingga penanaman benih melon, pemerintah daerah mendorong agar sektor pertanian tidak hanya bertahan sebagai aktivitas produksi, tetapi berkembang menjadi sumber ekonomi yang mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Bojonegoro.(red)

Kondisi tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam lokakarya peningkatan kapasitas penyedia barang dan jasa lokal yang digelar di Bojonegoro, Jawa Timur, Selasa (11/8/2026).

Kegiatan yang diinisiasi ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) bersama SKK Migas Jabanusa tersebut diikuti sekitar 52 kontraktor lokal yang berada di sekitar wilayah operasi Lapangan Banyu Urip.

TKDN Jadi Tantangan Baru

Perubahan Pedoman Tata Kerja (PTK) 005 Revisi 5 SKK Migas membawa konsekuensi baru bagi kontraktor. Pemenuhan komitmen Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) kini menjadi salah satu aspek yang harus diperhatikan secara serius karena ketidakpatuhan terhadap komitmen kontrak dapat berujung pada sanksi finansial.

Di sisi lain, proses pengadaan juga semakin terdigitalisasi. Pelaku usaha harus mampu beradaptasi dengan berbagai platform yang digunakan dalam proses administrasi pengadaan.

Salah satunya melalui pengisian Prospective Business Associate Questionnaire (PBAQ) menggunakan Sayari System serta pengajuan dokumen Service Entry Sheet (SES) melalui portal EM Connect.

Perwakilan EMCL, Rifqi Romadhon, mengatakan perubahan tata kelola tersebut tidak dimaksudkan sekadar memperketat persyaratan bagi kontraktor lokal. Lebih dari itu, perubahan sistem diarahkan agar pelaku usaha daerah mampu memenuhi standar kualifikasi industri secara lebih profesional.

“Lokakarya ini bagian dari upaya menjaga ekosistem usaha lokal agar tetap kompetitif dan adaptif terhadap regulasi terbaru,” ujar Rifqi.

Menurutnya, EMCL bersama SKK Migas terus berkomitmen mendukung pemerintah dalam membangun iklim usaha yang kompetitif. Penguatan kapasitas pengusaha lokal diharapkan dapat membuat keberadaan industri hulu migas memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat Bojonegoro.

Rantai Pasok Lokal Berpengaruh pada Operasi Migas

Besarnya kontribusi Lapangan Banyu Urip terhadap produksi minyak nasional membuat keberadaan rantai pasok lokal menjadi bagian penting dalam ekosistem industri.

Lapangan Banyu Urip disebut menyumbang lebih dari 20 persen produksi minyak mentah nasional. Karena itu, kemampuan pelaku usaha lokal memenuhi standar pengadaan tidak hanya berkaitan dengan keberlangsungan bisnis masing-masing kontraktor, tetapi juga mendukung kelancaran kegiatan operasional.

Di tingkat daerah, keberadaan kontraktor lokal yang semakin kuat juga berpotensi menciptakan efek berganda melalui penyerapan tenaga kerja, aktivitas usaha hingga kontribusi terhadap penerimaan daerah.

Pemkab Dorong Pembinaan Berkelanjutan

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro turut memberikan perhatian terhadap peningkatan kapasitas pelaku usaha lokal. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Bojonegoro, Mahmudi, menekankan pentingnya pembinaan secara berkelanjutan.

Menurutnya, perkembangan industri yang semakin mengandalkan teknologi membutuhkan tenaga kerja dan pengusaha daerah yang mampu mengikuti perubahan.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bojonegoro, Yusnita Liasari, menyoroti hubungan antara pertumbuhan usaha lokal dan penguatan kemandirian fiskal daerah.

Semakin berkembang usaha lokal, semakin besar pula peluang kontribusi terhadap penerimaan daerah melalui sektor perpajakan. Karena itu, peningkatan kapasitas kontraktor dinilai memiliki dampak yang lebih luas daripada sekadar memenuhi kebutuhan rantai pasok industri.

Kemampuan Kontraktor Masih Beragam

Meski program pembinaan terhadap pengusaha lokal telah dilakukan dalam berbagai putaran, kemampuan masing-masing pelaku usaha masih belum seragam.

Sebagian kontraktor telah mampu beradaptasi dengan sistem pengadaan digital dan tuntutan regulasi migas. Namun, sebagian lainnya masih menghadapi kendala dalam proses verifikasi TKDN maupun pemenuhan persyaratan administrasi.

Yusuf, salah seorang pengusaha lokal asal Desa Gayam yang wilayahnya berbatasan langsung dengan fasilitas utama Lapangan Banyu Urip, mengakui bahwa standar industri migas menjadi tantangan tersendiri bagi kontraktor kecil yang sedang berkembang.

“Menurutnya, pendampingan seperti ini sangat kami butuhkan karena proses belajarnya tidak pernah berhenti. Di lapangan, kenyataannya ada pengusaha yang sudah maju, tapi ada juga yang belum berhasil memenuhi standar,” tutur Yusuf.

Ia menilai pendampingan secara rutin penting agar kontraktor lokal tidak tertinggal ketika regulasi maupun sistem pengadaan mengalami perubahan.

“Tanpa bimbingan rutin mengenai aturan baru dan sistem yang rumit, kontraktor lokal rentan gugur sebelum berkembang,” ungkapnya.

Adaptasi Jadi Kunci

Perubahan regulasi dan digitalisasi pengadaan pada akhirnya menuntut kontraktor lokal untuk terus meningkatkan kapasitas. Penguasaan teknologi tidak lagi menjadi pilihan tambahan, melainkan bagian dari kemampuan dasar untuk dapat bertahan dalam persaingan industri.

Pemahaman terhadap regulasi terkait verifikasi TKDN, termasuk Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2013, serta kemampuan menggunakan platform pengadaan digital menjadi modal penting bagi pelaku usaha.

Melalui peningkatan kapasitas tersebut, kontraktor lokal diharapkan mampu mengurangi risiko kesalahan administrasi maupun sanksi finansial. Pada saat yang sama, mereka juga memiliki peluang lebih besar untuk berkembang dan memperluas pasar di luar ekosistem hulu migas.

Dengan demikian, tantangan perubahan regulasi dapat menjadi momentum bagi pengusaha lokal Bojonegoro untuk bertransformasi dari sekadar pemasok lokal menjadi pelaku usaha yang memiliki standar dan daya saing lebih tinggi.(red)