Emil menilai Jawa Timur memiliki karakter wilayah yang beragam. Karena itu, strategi maupun program partai tidak dapat diterapkan dengan pola yang sama antara satu daerah dan daerah lainnya. Kabupaten Bojonegoro, menurutnya, termasuk wilayah yang memiliki kekhususan sekaligus tantangan tersendiri.

Pernyataan tersebut disampaikan Emil saat mengembalikan formulir pendaftaran sebagai calon Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur. Ia menekankan pentingnya pendekatan politik yang tidak hanya berangkat dari kebijakan tingkat provinsi, tetapi juga mempertimbangkan kondisi masyarakat di masing-masing daerah.

“Saya tidak bisa menyamakan Bojonegoro dengan Bondowoso. Surabaya juga punya kekhususan sendiri, punya tantangannya sendiri,” ujar Emil.

Menurut Emil, garis besar program Partai Demokrat tetap dapat dirumuskan secara bersama-sama di tingkat Jawa Timur. Namun, implementasinya perlu memberikan keleluasaan kepada pengurus partai di tingkat kabupaten dan kota untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Dalam konsep tersebut, Emil berencana memperkuat posisi Dewan Pimpinan Cabang (DPC) sebagai penggerak utama program partai di daerah apabila kembali mendapat kepercayaan memimpin Demokrat Jawa Timur.

Ia menilai DPC memiliki pemahaman yang lebih dekat terhadap persoalan masyarakat karena bersentuhan langsung dengan kondisi di lapangan. Dengan demikian, program yang dirancang DPD tidak harus diterapkan secara seragam, melainkan dapat dikembangkan sesuai karakteristik wilayah.

“Saya ingin program DPD pun DPC lead di depan,” tegasnya.

Pendekatan berbasis daerah tersebut juga diarahkan agar keberadaan Partai Demokrat tidak hanya terlihat ketika memasuki tahun politik. Emil menginginkan kader partai hadir dalam berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Persoalan seperti akses layanan kesehatan, dampak kekeringan hingga kebutuhan masyarakat di tingkat lokal disebut menjadi contoh isu yang membutuhkan kehadiran langsung kader. Menurutnya, partai politik harus mampu menunjukkan kebermanfaatannya melalui kerja nyata, bukan semata aktivitas politik elektoral.

Di sisi lain, keputusan Emil untuk kembali maju dalam bursa Ketua DPD Demokrat Jatim disebut telah melalui komunikasi dengan para Ketua DPC Demokrat di Jawa Timur maupun sejumlah senior partai.

Emil juga menyatakan komitmennya untuk terus mendukung kepemimpinan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Ia berharap seluruh kader Demokrat di Jawa Timur tetap menjaga soliditas dan membangun gerakan bersama untuk memperkuat pengabdian partai kepada masyarakat.

Musyawarah Daerah (Musda) VII Partai Demokrat Jawa Timur dijadwalkan berlangsung pada 29 Agustus 2026. Forum tersebut akan menjadi momentum untuk menentukan kepemimpinan DPD Partai Demokrat Jawa Timur untuk periode 2026–2031.

Bagi Bojonegoro, gagasan mengenai strategi politik yang menyesuaikan karakter daerah menjadi salah satu poin penting. Daerah dengan karakter sosial, ekonomi dan geografis yang berbeda membutuhkan pendekatan yang tidak selalu sama dengan wilayah lain.

Jika kembali dipercaya memimpin Demokrat Jawa Timur, pendekatan tersebut berpotensi membuka ruang lebih besar bagi DPC Demokrat Bojonegoro untuk merumuskan agenda dan program yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat lokal.

Dengan demikian, tantangan kepemimpinan Demokrat Jatim ke depan bukan hanya bagaimana memenangkan kontestasi politik, tetapi juga memastikan struktur partai di daerah mampu hadir secara konsisten di tengah masyarakat—termasuk di Bojonegoro yang disebut memiliki karakter dan tantangan tersendiri.(*red)

Agenda tersebut menjadi bagian penting dalam proses evaluasi kinerja keuangan daerah sekaligus ruang dialog antara legislatif dan eksekutif untuk menyempurnakan kebijakan pembangunan di masa mendatang.

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Bojonegoro Abdullah Umar itu dihadiri jajaran eksekutif dan anggota DPRD dari berbagai fraksi. Meski terdapat 13 anggota dewan yang berhalangan hadir, forum tetap dinyatakan memenuhi kuorum sesuai ketentuan tata tertib DPRD.

Dalam pemaparannya, Bupati menjelaskan bahwa pemerintah daerah terus melakukan berbagai langkah untuk memperkuat pendapatan daerah melalui kajian berkala terhadap potensi ekonomi yang dimiliki Bojonegoro. Kajian tersebut mencakup pemetaan sektor unggulan, evaluasi tren penerimaan daerah, hingga analisis pertumbuhan ekonomi sebagai dasar penyusunan target pendapatan yang lebih realistis.

Menurutnya, pengelolaan pendapatan daerah tidak dapat dilakukan secara statis, melainkan harus menyesuaikan dinamika ekonomi yang berkembang di masyarakat.

“Target pendapatan harus disusun secara terukur dan realistis berdasarkan kondisi riil serta potensi ekonomi yang dimiliki daerah,” jelasnya.

Selain pendapatan asli daerah, pemerintah juga menyoroti realisasi pendapatan transfer yang masih dipengaruhi berbagai faktor eksternal, termasuk kebijakan pemerintah pusat dan mekanisme penyaluran anggaran yang berada di luar kewenangan pemerintah daerah.

Karena itu, Pemkab Bojonegoro terus berupaya mengantisipasi berbagai perubahan kebijakan dengan memperkuat perencanaan fiskal agar pembangunan tetap berjalan optimal meskipun menghadapi dinamika regulasi nasional.

Pada sektor pelayanan publik, pemerintah daerah juga berkomitmen meningkatkan pendapatan dari layanan kesehatan melalui transformasi sistem pelayanan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan fasilitas kesehatan secara lebih efektif dan efisien.

Sementara pada aspek belanja daerah, Bupati mengakui bahwa percepatan serapan anggaran menjadi salah satu fokus utama yang harus terus diperbaiki. Langkah yang akan dilakukan antara lain memperkuat koordinasi antar perangkat daerah, mempercepat proses pengadaan barang dan jasa, serta meningkatkan efektivitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan program.

“Komunikasi, koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi antar perangkat daerah akan terus ditingkatkan agar pelaksanaan program pembangunan berjalan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran,” tegasnya.

Lebih lanjut, Bupati menyampaikan bahwa seluruh masukan, kritik, dan saran yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD akan menjadi bahan evaluasi penting dalam penyusunan kebijakan anggaran berikutnya.

Pemerintah daerah berharap sinergi yang terbangun antara DPRD dan eksekutif mampu menghasilkan pengelolaan APBD yang semakin transparan, akuntabel, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.

Melalui pembahasan pertanggungjawaban APBD 2025 ini, Pemkab Bojonegoro menargetkan terwujudnya tata kelola fiskal yang lebih sehat, adaptif, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan percepatan pembangunan daerah.(red)

Dalam pertemuan tersebut, KPU Bojonegoro membahas dua agenda penting yang menjadi bagian dari persiapan penyelenggaraan pemilu mendatang, yakni evaluasi pemutakhiran data partai politik dan inventarisasi masukan terkait daerah pemilihan (dapil).

Ketua KPU Bojonegoro, Robby Adi Perwira, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut arahan dari KPU Jawa Timur untuk memperkuat komunikasi dengan partai politik sebagai salah satu pemangku kepentingan utama dalam sistem demokrasi.

Menurutnya, dialog dengan partai politik diperlukan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pemilu yang berpotensi menjadi bahan evaluasi pada periode berikutnya.

“Kami menyampaikan dua isu utama, yakni pemutakhiran data partai politik dan penataan daerah pemilihan yang menjadi bagian dari tahapan evaluasi kepemiluan,” ujarnya.

Robby menegaskan bahwa pembahasan mengenai penataan dapil tidak boleh diartikan sebagai langkah untuk mengubah pembagian wilayah pemilihan yang berlaku saat ini. Ia menekankan bahwa evaluasi dapil merupakan prosedur rutin yang selalu dilakukan dalam setiap siklus pemilu.

Menurutnya, proses tersebut bertujuan memastikan kesesuaian komposisi dapil dengan perkembangan jumlah penduduk, wilayah administrasi, dan prinsip representasi pemilih.

“Ini bukan pembahasan untuk mengubah dapil yang ada. Penataan dapil merupakan tahapan yang selalu dilakukan sebagai bahan evaluasi dalam setiap penyelenggaraan pemilu,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, KPU juga memaparkan perkembangan sejarah pembentukan dapil di Kabupaten Bojonegoro. Selama beberapa periode pemilu, Bojonegoro menggunakan lima daerah pemilihan sebelum akhirnya bertambah menjadi enam dapil pada Pemilu 2024.

Perubahan tersebut dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap pertumbuhan jumlah penduduk dan dinamika wilayah yang berkembang dalam beberapa tahun terakhir.

Forum diskusi bersama jajaran pengurus Partai Golkar dimanfaatkan untuk menggali berbagai pandangan terkait efektivitas pembagian dapil yang saat ini berlaku. KPU ingin mengetahui apakah konfigurasi enam dapil masih dianggap relevan atau terdapat masukan yang perlu dicermati pada masa mendatang.

Robby menegaskan bahwa saat ini KPU masih berada pada tahap inventarisasi masukan dan belum mengambil keputusan apa pun terkait kemungkinan perubahan dapil.

“Yang kami lakukan saat ini adalah menyerap pandangan dari partai politik. Apakah komposisi dapil yang ada masih sesuai atau terdapat catatan tertentu yang perlu menjadi bahan evaluasi,” katanya.

Melalui kegiatan sosialisasi tersebut, KPU Bojonegoro berharap hubungan komunikasi dengan partai politik dapat terus terjalin secara konstruktif. Selain itu, masukan dari berbagai pihak diharapkan dapat menjadi referensi dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu yang lebih representatif, transparan, dan demokratis di masa mendatang.(red)

Muscab yang rencananya digelar di Kantor DPC PPP Bojonegoro, Jalan Panglima Polim, mulai memunculkan dinamika internal. Sejumlah kader telah melakukan komunikasi politik untuk membangun dukungan, sementara dua nama kader senior mulai santer diperbincangkan sebagai kandidat kuat Ketua DPC PPP Bojonegoro.

Keduanya adalah Ainu Anggara dan Drs. Sumari, yang sama-sama merupakan anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro dari Fraksi PPP.

Ainu Anggara disebut memiliki modal dukungan cukup kuat, terutama dari basis kader di wilayah barat Bojonegoro. Politisi yang dikenal aktif di parlemen daerah itu dinilai memiliki kedekatan dengan kader akar rumput serta cukup intens mengawal berbagai aspirasi masyarakat.

Di internal partai, sebagian kader muda mulai mendorong Ainu untuk tampil sebagai figur pembaruan kepemimpinan PPP, terlebih menjelang persiapan politik menuju Pemilu 2029.

Di sisi lain, nama Drs. Sumari juga mulai menguat dalam percakapan internal partai. Sebagai politisi senior, Sumari dinilai memiliki jaringan kader tradisional yang cukup solid, khususnya di wilayah Sumberrejo, Balen, Kapas, hingga Sukosewu.

Selama menjabat di legislatif, Sumari dikenal aktif menyerap aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses, termasuk mendorong pembangunan infrastruktur desa, fasilitas pendidikan, dan tempat ibadah.

Munculnya dua figur tersebut memperlihatkan bahwa Muscab PPP Bojonegoro berpotensi menghadirkan kontestasi yang kompetitif. Selain menjadi arena perebutan kepemimpinan, forum ini juga dipandang sebagai ajang mengukur kekuatan basis dukungan antarfigur di tubuh partai.

Meski begitu, Ketua DPC PPP Bojonegoro saat ini, H. Sunaryo Abuma’in, menegaskan bahwa seluruh kader memiliki peluang yang sama untuk maju dalam pemilihan ketua.

“Semua kader partai mempunyai hak yang sama. Siapa pun bisa mencalonkan diri sebagai Ketua DPC PPP Bojonegoro,” ujarnya singkat saat dikonfirmasi, Senin (11/5/2026).

Pernyataan itu dipandang sebagai sinyal bahwa proses Muscab akan berlangsung terbuka dan demokratis. Namun di balik dinamika yang mulai menghangat, sebagian kader berharap forum tersebut tidak berhenti pada persaingan figur semata, melainkan menjadi titik awal konsolidasi partai untuk memperkuat elektabilitas PPP di Bojonegoro.

Dengan waktu pelaksanaan yang masih menyisakan beberapa pekan, konstelasi politik internal PPP diperkirakan masih sangat dinamis. Bukan tidak mungkin, nama-nama lain bakal muncul dan ikut meramaikan perebutan kursi Ketua DPC PPP Bojonegoro.(Mu)

Audiensi dipimpin langsung Ketua PC IPNU Bojonegoro, Achmad Nashiruddin, bersama jajaran pengurus. Sementara dari Fraksi PKB DPRD Bojonegoro hadir Ketua Fraksi, Suparno, didampingi anggota Komisi C, Muhammad Rozi.

Dalam forum tersebut, IPNU mengungkapkan bahwa realisasi anggaran beasiswa daerah baru terserap sekitar 35 persen dari total alokasi yang tersedia. Kondisi tersebut dinilai memprihatinkan, mengingat tingginya kebutuhan mahasiswa terhadap dukungan pembiayaan pendidikan.

Achmad Nashiruddin menyampaikan, rendahnya serapan beasiswa dipengaruhi minimnya sosialisasi program kepada masyarakat, ditambah persyaratan administrasi yang dinilai terlalu ketat. Salah satu kendala utama, kata dia, adalah ketentuan akreditasi program studi minimal B bagi penerima beasiswa.

Menurutnya, syarat tersebut menjadi hambatan serius karena sebagian besar program studi di perguruan tinggi yang ada di Bojonegoro masih berakreditasi C, sehingga banyak mahasiswa lokal tidak memenuhi kriteria meskipun membutuhkan bantuan pendidikan.

Selain isu beasiswa, IPNU juga mengusulkan adanya program pelatihan soft skill bagi lulusan perguruan tinggi. Program tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kompetensi, profesionalitas, serta kesiapan generasi muda menghadapi persaingan dunia kerja.

Menanggapi aspirasi tersebut, Muhammad Rozi menyampaikan bahwa Komisi C DPRD Bojonegoro sebelumnya telah melakukan hearing dengan Dinas Pendidikan. Dari pembahasan itu, salah satu rekomendasi yang muncul adalah menghapus syarat akreditasi minimal B dalam regulasi Peraturan Bupati agar akses beasiswa lebih terbuka.

Sementara itu, Suparno menegaskan komitmen Fraksi PKB untuk terus mengawal kebijakan beasiswa agar lebih inklusif, tepat sasaran, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh mahasiswa Bojonegoro. Pihaknya juga berencana memperkuat sosialisasi program melalui kolaborasi dengan berbagai organisasi kepemudaan dan elemen masyarakat.

Terkait usulan pelatihan soft skill, Fraksi PKB memastikan akan segera berkoordinasi dengan dinas terkait untuk membahas mekanisme program tersebut, sekaligus mendorongnya masuk dalam agenda resmi legislatif.

Program “Hari Fraksi” ini diharapkan menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dengan lembaga legislatif, sekaligus memperkuat sinergi dalam mendorong pembangunan sumber daya manusia di Bojonegoro.(red)

Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi B, Lasuri, dan dihadiri anggota dewan, perwakilan OPD, Kodim 0813 Bojonegoro, kepala desa, serta pengurus koperasi. Diskusi difokuskan pada masalah permodalan, status lahan, dan belum turunnya petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat yang membuat koperasi belum berfungsi optimal.

“Kami berharap program ini berjalan 100 persen, tetapi beberapa koperasi bangunannya sudah selesai tetap belum operasional karena kendala regulasi dan lahan,” ungkap Lasuri.

Dandim Bojonegoro, Letkol Inf Dedy Dwi Wijayanto, menegaskan pembangunan fisik telah mencakup fasilitas klinik, gerai usaha, dan distribusi pupuk, namun operasionalnya masih menunggu arahan pusat. Pihaknya juga mengingatkan agar aset yang telah disalurkan tetap digunakan sesuai peruntukan.

Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro menyebut dari 430 koperasi berbadan hukum, 90 sudah rampung fisiknya, tetapi tantangan terkait modal dan lahan masih membayangi. Ketua PKDI Bojonegoro, Sudawam, menekankan perlunya regulasi jelas agar penggunaan dana desa untuk mendukung koperasi tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.

Komisi B DPRD menegaskan komitmen pengawasan ketat dan transparansi agar KDKMP bisa menjadi motor penggerak ekonomi desa yang profesional dan akuntabel bagi masyarakat Bojonegoro.(red)

Mengusung tema “Melipatgandakan Kemenangan”, PKB Bojonegoro menegaskan komitmennya untuk tidak sekadar mengejar capaian elektoral, melainkan juga menghadirkan politik yang berpihak pada masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

Perhelatan ini dihadiri sejumlah tokoh penting, mulai dari jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB, pimpinan daerah, hingga penyelenggara pemilu dan partai politik koalisi. Kehadiran tokoh-tokoh tersebut menjadi penegas posisi PKB sebagai salah satu kekuatan politik utama di Bojonegoro.

Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, dalam sambutannya memberikan apresiasi terhadap kontribusi PKB dalam pembangunan daerah. Ia menilai, dengan raihan kursi signifikan di DPRD, PKB memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan publik.

“PKB memiliki kekuatan besar di Bojonegoro. Jika kekuatan ini digunakan untuk kepentingan masyarakat, dampaknya akan sangat luas,” ujarnya.

Menurutnya, target “melipatgandakan kemenangan” bukanlah hal yang mustahil, mengingat basis dukungan PKB yang kuat dari kalangan ulama, tokoh masyarakat, serta jaringan Nahdlatul Ulama (NU) beserta badan otonomnya.

“PKB selalu berpijak pada nilai-nilai religius, sekaligus memiliki komitmen terhadap pelestarian lingkungan. Ini kombinasi yang kuat untuk masa depan,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua DPC PKB Bojonegoro, Fauzan Fuadi, menekankan bahwa Muscab kali ini membawa dua misi utama yang saling terintegrasi, yakni penguatan politik dan kepedulian terhadap ekologi.

“Kemenangan yang kita targetkan harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Inilah yang kami sebut sebagai Politik Hijau, merawat Bumi Angling Dharma,” jelasnya.

Komitmen tersebut tidak hanya berhenti pada tataran wacana. Dalam rangkaian Muscab, PKB juga menyiapkan sekitar seribu bibit tanaman yang merupakan hasil kolaborasi dengan dinas terkait, sebagai bentuk nyata dukungan terhadap gerakan penghijauan.

Selain itu, unsur budaya turut dihadirkan dalam kegiatan ini melalui penampilan tari tradisional yang membuka rangkaian acara. Hal ini menjadi simbol bahwa pembangunan politik juga harus selaras dengan pelestarian nilai-nilai kearifan lokal.

Di sisi lain, kepedulian sosial tetap menjadi bagian penting dari agenda Muscab. Santunan kepada anak-anak yatim menjadi salah satu kegiatan yang mewarnai acara, menegaskan bahwa PKB tidak hanya berorientasi pada kekuasaan, tetapi juga pada nilai kemanusiaan.

Dengan kombinasi antara kekuatan politik, spiritualitas, kepedulian sosial, dan komitmen lingkungan, Muscab PKB Bojonegoro diharapkan mampu melahirkan kepengurusan baru yang solid dan visioner.

Lebih dari itu, forum ini menjadi titik awal bagi PKB untuk memperkuat perannya dalam pembangunan daerah, sekaligus menjawab tantangan masa depan dengan pendekatan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.(Mu)

Dalam rapat yang digelar pada Kamis (2/4/2026), Pansus I bersama tim eksekutif sepakat bahwa pembahasan tidak bisa dilakukan secara terburu-buru. Keduanya memilih memperpanjang waktu kajian agar setiap aspek dapat ditelaah secara komprehensif, baik dari sisi regulasi maupun dampaknya di lapangan.

Ketua Pansus I, Mustakim, menegaskan bahwa pencabutan Perda Desa yang telah berlaku lebih dari satu dekade membutuhkan kehati-hatian ekstra. Pasalnya, kebijakan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga menyentuh langsung dinamika sosial di tingkat desa.

“Kami ingin memastikan bahwa regulasi baru yang lahir nantinya benar-benar selaras dengan aturan terbaru, sekaligus tetap relevan dengan kondisi riil di masyarakat desa,” ujarnya.

Menurutnya, proses ini tidak cukup hanya dibahas di ruang rapat legislatif. Pansus I berkomitmen melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah desa, akademisi, hingga praktisi hukum, guna menyerap aspirasi secara menyeluruh.

Rencana tersebut akan difasilitasi melalui penjadwalan ulang pembahasan dalam forum Rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Bojonegoro. Langkah ini diambil untuk memastikan setiap kebijakan yang dihasilkan memiliki landasan kuat dan minim risiko konflik di kemudian hari.

Di sisi lain, pembahasan Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) juga tak kalah menjadi sorotan. Pansus I menilai pengelolaan aset daerah harus dibenahi secara serius, terutama dalam hal pendataan dan pengawasan.

Sejumlah poin krusial pun mengemuka dalam rapat tersebut, di antaranya pentingnya inventarisasi aset secara mutakhir dan akurat, penguatan sistem pengawasan independen, serta sinkronisasi regulasi antar perangkat daerah.

“Pengelolaan aset daerah tidak boleh lagi dilakukan secara konvensional. Harus ada sistem yang transparan, akuntabel, dan dapat diawasi secara independen,” tegas Mustakim.

Pembahasan lanjutan untuk raperda ini juga akan dijadwalkan kembali melalui mekanisme Banmus, sejalan dengan komitmen DPRD untuk menghasilkan regulasi yang berkualitas.

Langkah pendalaman ini mencerminkan keseriusan DPRD Bojonegoro dalam membangun tata kelola pemerintahan yang adaptif terhadap perubahan. Tidak hanya memastikan desa memiliki payung hukum yang relevan, tetapi juga menjamin aset daerah dapat dikelola secara optimal dan terlindungi dari potensi penyalahgunaan.

Dengan proses yang matang dan partisipatif, Pansus I berharap kedua Raperda tersebut nantinya mampu menjadi fondasi kuat dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.(red)