Halobojonegoro.id, Bojonegoro -Pemerintah kerap terasa jauh bagi warganya. Kantor pelayanan berdinding tembok, prosedur berlapis, dan jam layanan yang kaku sering menjadi sekat antara pemerintah dan masyarakat. Namun pemandangan berbeda justru tampak di Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro. Di wilayah ini, negara memilih turun ke jalan, membuka lapak, dan menyapa warganya di ruang publik.
Melalui program SAPA Ngasem (Wisata Ahad Pagi), Pemerintah Kecamatan Ngasem di bawah kepemimpinan Camat Iwan Sopian memindahkan sebagian fungsi kantor kecamatan ke tengah keramaian warga. Bukan sekadar pasar rakyat, SAPA Ngasem menjadi ruang perjumpaan antara pemerintah dan masyarakat, tempat layanan administrasi, ekonomi, seni, dan edukasi bertemu dalam satu kegiatan.
Program ini berangkat dari keluhan sederhana para pelaku UMKM yang kesulitan memasarkan produk. Alih-alih langsung membangun sistem rumit, pemerintah kecamatan memulai dari langkah paling dasar: membantu promosi lewat media sosial. Respons warga yang positif kemudian melahirkan gagasan menghadirkan ruang publik bulanan yang menampung UMKM sekaligus aktivitas warga.
Keputusan waktu pelaksanaan pun tidak diambil sepihak. Pemerintah kecamatan terlebih dahulu berkomunikasi dengan para kepala desa dan tokoh masyarakat. Minggu Wage yang sudah lama digunakan untuk kegiatan keagamaan tidak diganggu. Sebagai gantinya, dipilih Minggu Legi, sebuah kompromi sosial yang menunjukkan bahwa inovasi tidak boleh memutus tradisi.
Setiap SAPA Ngasem digelar, sekitar 30 hingga 50 pelaku UMKM dari berbagai desa berjualan dalam satu lokasi. Ratusan warga datang, bukan hanya untuk berbelanja, tetapi juga berinteraksi. Sekolah-sekolah dilibatkan, siswa menampilkan seni tari dan pertunjukan budaya, sementara kegiatan senam bersama menjadi pembuka yang menyatukan semua kalangan.
Yang membedakan SAPA Ngasem dari pasar rakyat pada umumnya adalah dibukanya layanan pemerintahan langsung di lokasi kegiatan. Warga bisa mengurus administrasi kependudukan, surat-menyurat, hingga layanan KTP elektronik tanpa harus datang ke kantor kecamatan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, perpustakaan keliling, hingga pemerintah desa terlibat dalam satu ekosistem pelayanan.
“Pemerintah harus hadir di tempat warga berkumpul, bukan menunggu warga datang ke kantor,” ujar Iwan Sopian.
Untuk menjaga kualitas layanan, Kecamatan Ngasem menerapkan sistem penilaian berbasis barcode. Setiap warga bisa menilai langsung keramahan petugas, kecepatan, dan kemudahan layanan. Hasilnya, Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Ngasem mencapai 97,46 dengan predikat Sangat Baik, sebuah angka yang jarang dicapai unit pelayanan di tingkat kecamatan.
Inovasi lain yang tak kalah menarik adalah pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan sampah. Melalui skema bank sampah, warga menyetorkan sampah rumah tangga yang kemudian dikonversi menjadi nilai pembayaran pajak. Sampah organik diolah menjadi media budidaya maggot, sementara sampah plastik dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif lewat mesin pirolisis.
Program ini diperkuat oleh inovasi Si Imut My Darling, sistem pengelolaan sampah berbasis partisipasi warga yang justru tidak menggunakan aplikasi digital. Pilihan ini bukan tanpa alasan.
“Kalau dipaksakan pakai aplikasi, justru bisa boros anggaran dan tidak semua warga siap,” kata Iwan.
Pendekatan sederhana ini mengantarkan Ngasem meraih Harapan II Inovasi Daerah, sekaligus membuktikan bahwa efektivitas tidak selalu berbanding lurus dengan kecanggihan teknologi.
Di sektor pertanian, Kecamatan Ngasem mulai menyiapkan regenerasi lewat program Petani Milenial. Lahan percontohan di belakang kantor kecamatan dijadikan ruang belajar pertanian modern bagi anak muda. Lokasi ini sengaja ditempatkan di pusat pemerintahan sebagai simbol bahwa pertanian bukan sektor pinggiran, melainkan masa depan daerah.
Di tengah berbagai terobosan itu, nilai budaya tetap dijaga. Iwan Sopian secara rutin memimpin prosesi Pengambilan Api Abadi di Khayangan Api, Sendangharjo, dalam peringatan Hari Jadi Bojonegoro—sebuah penegasan bahwa inovasi dan tradisi tidak harus saling meniadakan.
Apa yang terjadi di Ngasem menunjukkan bahwa reformasi birokrasi tidak selalu lahir dari sistem mahal, aplikasi canggih, atau proyek besar. Terkadang, inovasi justru tumbuh dari keberanian mendengar warga, menghormati kearifan lokal, dan membawa negara hadir di tempat yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.(Mu)
Komentar