Halobojonegoro.id, Bojonegoro – Dalam rapat paripurna yang digelar DPRD Bojonegoro, Fraksi Partai Gerindra melalui juru bicaranya, Wawan Kurniyanto, S.Pd., M.M., menyampaikan pandangan umum terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Bojonegoro Pangan Mandiri Tahun 2025.
Dalam penyampaiannya, Fraksi Gerindra menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin ketersediaan, pengolahan, dan distribusi pangan berkualitas serta terjangkau bagi masyarakat. Oleh karena itu, penyertaan modal bagi Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri dinilai sebagai langkah strategis dalam memperkuat sektor pangan serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Penyertaan modal ini tidak hanya bertujuan memperkuat struktur permodalan Perumda, tetapi juga diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta kesejahteraan masyarakat, khususnya petani dan pelaku usaha di sektor pangan,” ujar Wawan Kurniyanto dalam sidang paripurna.
Fraksi Gerindra pun menyoroti beberapa poin penting yang harus menjadi perhatian dalam implementasi Raperda ini, antara lain:
- Memperkuat Struktur Permodalan
Penyertaan modal harus benar-benar mampu menambah modal dasar Perumda dan meningkatkan kinerja perusahaan agar lebih optimal dalam menjalankan perannya. - Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Dengan pengelolaan yang profesional dan transparan, Fraksi Gerindra berharap penyertaan modal ini dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan PAD. - Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Selain aspek keuntungan bagi perusahaan, kebijakan ini harus memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam menstabilkan harga pangan serta memberdayakan petani dan pelaku usaha lokal.
Meskipun mendukung upaya ini, Fraksi Gerindra juga memberikan catatan kritis terkait tantangan yang masih dihadapi, terutama dalam hal stabilitas harga bahan pangan yang dinilai belum sesuai harapan. Oleh karena itu, fraksi ini mendorong agar Raperda tersebut dibahas lebih lanjut dengan mempertimbangkan berbagai aspek teknis dan regulasi yang berlaku.
“Kami menegaskan bahwa kebijakan ini harus dijalankan secara konsisten dan sesuai dengan komitmen bersama. Jangan sampai penyertaan modal ini justru menjadi beban bagi keuangan daerah tanpa memberikan dampak signifikan bagi masyarakat,” tegas Wawan Kurniyanto.
Di akhir penyampaiannya, Fraksi Gerindra berharap agar Raperda ini dapat dikaji lebih mendalam sehingga benar-benar memberikan manfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Bojonegoro. (red)
Komentar