Halobojonegoro.id, Bojonegoro – Kerusakan parah di ruas jalan nasional Babat–Bojonegoro kembali memantik kegelisahan publik. Jalan yang menjadi urat nadi mobilitas warga dan distribusi ekonomi itu kini dinilai tidak lagi memenuhi standar keselamatan, bahkan berpotensi mengancam nyawa pengguna jalan setiap hari.
Menanggapi kondisi tersebut, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Bojonegoro menyampaikan aspirasi terbuka kepada pemerintah pusat. Wakil Ketua DPD Partai Golkar Bojonegoro, Anis Mustofa, menegaskan bahwa kerusakan jalan Babat–Bojonegoro tidak bisa dipandang sebagai persoalan teknis semata, melainkan sudah menjadi isu keselamatan publik.
“Pemerintah pusat jangan menutup mata. Jalan ini adalah jalan nasional, tanggung jawab negara. Kondisinya sudah sangat memprihatinkan dan membutuhkan rehabilitasi menyeluruh agar kembali memenuhi standar keselamatan dan kelayakan,” ujar Anis Mustofa, Minggu (25/1/2026).
Anis yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Bojonegoro menilai, lambannya penanganan berpotensi memperbesar risiko kecelakaan lalu lintas. Jalan berlubang, permukaan tidak rata, serta minimnya perawatan dinilai menjadi faktor yang memperparah kondisi keselamatan pengguna jalan, khususnya kendaraan roda dua dan angkutan barang.
Selain mendesak percepatan perbaikan fisik, Fraksi Golkar juga mendorong adanya transparansi dalam proses pemeliharaan jalan nasional tersebut. Menurut Anis, publik berhak mengetahui jadwal, tahapan, dan strategi perbaikan agar masyarakat dapat memantau langsung progres pekerjaan di lapangan.
“Kami merekomendasikan adanya publikasi terbuka terkait jadwal dan strategi pemeliharaan. Dengan begitu, masyarakat dan pihak terkait bisa ikut mengawasi, sehingga perbaikan benar-benar berdampak nyata dan tidak sekadar tambal sulam,” tegasnya.
Tak hanya itu, DPD Partai Golkar Bojonegoro juga menekankan pentingnya pelibatan masyarakat dalam pengawasan. Partisipasi publik dinilai menjadi kunci untuk memastikan setiap proses perbaikan berjalan sesuai perencanaan dan anggaran yang telah ditetapkan.
Menurut Anis, jika kerusakan jalan terus dibiarkan, dampaknya tidak hanya pada meningkatnya angka kecelakaan, tetapi juga pada terhambatnya pembangunan regional. Jalur Babat–Bojonegoro merupakan salah satu lintasan utama pergerakan ekonomi, baik untuk distribusi hasil pertanian, perdagangan, maupun aktivitas industri lokal.
“Penundaan perbaikan berpotensi menimbulkan korban lebih lanjut dan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Ini bukan lagi soal politik, tapi soal keselamatan dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Data kecelakaan lalu lintas semakin memperkuat urgensi perbaikan. Berdasarkan catatan sepanjang tahun 2025 hingga awal Januari 2026, tercatat sebanyak 184 korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas, disertai puluhan korban luka berat dan ratusan luka ringan. Meski tidak seluruhnya disebabkan oleh faktor jalan, kondisi infrastruktur yang buruk disebut menjadi salah satu pemicu utama.
“Oleh karena itu, perhatian dan tindakan nyata dari Kementerian PUPR sangat diharapkan. Jalan nasional harus menjadi prioritas, demi keselamatan, kenyamanan, dan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Anis.
Melalui aspirasi ini, DPD Partai Golkar Kabupaten Bojonegoro menegaskan rekomendasinya agar pemerintah pusat segera melakukan percepatan perbaikan dan pemeliharaan jalan Babat–Bojonegoro secara komprehensif. Harapannya, jalan tersebut kembali layak dilalui, tidak lagi memakan korban, serta mampu menopang roda perekonomian masyarakat secara berkelanjutan.(Mu)
Komentar