Halobojonegoro.id, BOJONEGORO – Komisi C DPRD Bojonegoro kembali menegaskan pentingnya transparansi dan ketepatan sasaran dalam pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) BUMD dan perusahaan migas di daerah. Hal ini menjadi fokus utama dalam rapat kerja yang digelar pada Rabu (05/11/2025), yang dipimpin Ketua Komisi C, Ahmad Supriyanto, bersama seluruh anggota serta dihadiri Bappeda Bojonegoro dan pimpinan BUMD maupun perusahaan penyalur CSR.
Dalam rapat tersebut, Ahmad Supriyanto membuka diskusi dengan mempertanyakan kesesuaian antara perencanaan dan realisasi program CSR tahun 2025. Ia menilai sinkronisasi antara Bappeda dan perusahaan penyalur CSR sangat penting untuk memastikan alokasi dana digunakan sesuai kebutuhan masyarakat. “Melalui Bappeda kita ingin memastikan pelaksanaan dan alokasi dana CSR benar-benar berjalan sesuai rencana,” ujarnya.
Sorotan lebih tajam disampaikan Sekretaris Komisi C, Maftukhan, yang mempertanyakan detail capaian CSR masing-masing perusahaan sepanjang 2025. Ia menegaskan kekhawatiran DPRD mengenai ketidaksesuaian antara dokumen perencanaan dan realisasi lapangan. “Kami minta data lengkap. Jangan sampai rencana dan realisasinya tidak sama, apalagi tidak tepat sasaran,” tekan Maftukhan.
Menanggapi hal tersebut, perwakilan Bappeda Bojonegoro memaparkan salah satu contoh alokasi yang belum optimal, yakni dari PT Asri Dharma Sejahtera (ADS). Dari total anggaran CSR sebesar Rp 8,8 miliar pada 2025, baru terealisasi sekitar Rp 5 miliar hingga Oktober. Masih tersisa Rp 3,8 miliar dana belum tersalurkan. Bappeda menegaskan perlunya perbaikan mekanisme agar tidak terjadi tumpang tindih program atau double accounting.
Direktur Utama PT ADS, Moch. Kundori, mengakui masih ada sisa alokasi CSR sekitar Rp 3 miliar yang belum tersalurkan dan menyatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan OPD terkait untuk mengarahkan dana tersebut pada program prioritas seperti Gayatri. Namun, ia menjelaskan bahwa proses teknis masih berjalan karena pendataan lapangan belum tuntas. “Kami bekerja berdasarkan sinkronisasi data dari Bappeda,” jelas Kundori.
Terkait rencana CSR 2026, PT ADS menyampaikan bahwa penentuan anggaran belum dapat difinalisasi karena masih menunggu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun 2026. Besaran CSR akan disesuaikan dengan proyeksi pendapatan bersih dan baru disahkan melalui kesepakatan para pemegang saham. Hal ini juga menjadi perhatian Komisi C agar penyusunan program dapat dilakukan lebih awal dan tepat waktu.
Rapat kerja tersebut ditutup dengan harapan agar koordinasi antara Komisi C, BUMD, dan Bappeda semakin solid dalam mengawal pemanfaatan CSR. DPRD menekankan bahwa CSR harus menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat pemberdayaan ekonomi, dan mendukung program prioritas daerah secara terukur dan akuntabel. (red)
Komentar