Halobojonegoro.id, BOJONEGORO – Kunjungan kerja Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Republik Indonesia, Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.Sc, ke Kabupaten Bojonegoro pada Sabtu (1/11/2025) menjadi momentum penting bagi penguatan arah pembangunan daerah. Dalam pertemuan tersebut, Menko PMK menekankan perlunya transformasi pengelolaan anggaran daerah di tengah tantangan fiskal nasional.
Acara yang berlangsung di Gedung Putih Pemkab Bojonegoro itu dihadiri Bupati Setyo Wahono, Wakil Bupati Nurul Azizah, serta Sekretaris Daerah yang baru dilantik, Edi Susanto. Sejumlah kepala perangkat daerah turut hadir, mulai dari bidang infrastruktur, kesehatan, pendidikan, hingga keuangan daerah, untuk membahas rencana dan capaian pembangunan daerah.
Dalam forum diskusi yang berlangsung santai namun produktif itu, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memaparkan sejumlah capaian pembangunan, baik dalam peningkatan kualitas layanan publik maupun upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Meski begitu, pemkab juga mengungkap sejumlah kendala teknis dan fiskal yang menjadi tantangan utama.
Salah satu isu krusial yang disoroti adalah terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta rencana pemangkasan Dana Transfer ke Daerah oleh Kementerian Keuangan. Bupati dan Wakil Bupati menyampaikan bahwa kebijakan tersebut berpotensi mempengaruhi keberlanjutan program pembangunan, terutama yang membutuhkan dukungan anggaran besar.
Menanggapi hal tersebut, Menko PMK Prof. Pratikno memberikan apresiasi terhadap progres pembangunan Bojonegoro, namun juga mengingatkan bahwa tantangan anggaran saat ini tidak hanya dialami daerah ini, tetapi juga terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Ia menyebut kondisi ini sebagai momentum transformasi bagi pemerintah daerah untuk lebih inovatif dalam menggali potensi yang dimiliki.
“Kondisi keuangan ini justru harus menjadi titik transformasi. Di tengah pengurangan transfer pusat, daerah harus bisa berinovasi dan memaksimalkan potensi yang dimiliki,” tegas Prof. Pratikno. Ia menambahkan bahwa kemampuan membangun kolaborasi eksternal akan menjadi penentu keberhasilan daerah dalam bertahan dan berkembang.
Sebagai langkah konkret, Menko PMK meminta Pemkab Bojonegoro untuk menginventarisasi tiga hal utama: potensi daerah yang bisa dikembangkan untuk kerja sama dengan pihak swasta dan akademisi, kendala yang memerlukan dukungan pemerintah pusat, serta program daerah yang bisa disinergikan dengan kementerian di bawah koordinasi PMK. Diskusi ditutup dengan semangat bersama untuk memperkuat sinergi pusat-daerah demi terwujudnya pembangunan manusia yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat Bojonegoro. (red)
Komentar