Halobojonegoro.id, SURABAYA — Upaya memperkuat fondasi kebangsaan sekaligus menggerakkan ekonomi daerah menjadi fokus dalam forum Sosialisasi Empat Pilar yang digelar anggota MPR RI yang juga senator DPD RI asal Jawa Timur, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, bersama kalangan dunia usaha. Kegiatan tersebut diikuti para pelaku ekonomi yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri Kota Surabaya dan berlangsung di Graha Kadin Jawa Timur, Surabaya.
Dalam pemaparannya, LaNyalla menekankan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak bisa dipandang semata sebagai agenda bantuan sosial, melainkan sebagai desain besar perputaran ekonomi nasional berbasis nilai Pancasila. Di hadapan para pengusaha, ia membingkai MBG sebagai instrumen strategis untuk mendorong redistribusi aktivitas ekonomi agar tidak lagi terpusat di ibu kota.
Menurutnya, konsep tersebut selaras dengan gagasan ekonomi kerakyatan yang dirumuskan oleh Mohammad Hatta, di mana rakyat diberi ruang luas untuk terlibat langsung dalam rantai produksi dan distribusi nasional. Ia menegaskan bahwa ekonomi kerakyatan bukan hanya identik dengan sektor mikro, tetapi mencakup keterlibatan aktif pelaku usaha daerah dalam sistem ekonomi yang lebih luas.
Program MBG yang digagas Presiden Prabowo Subianto, kata LaNyalla, harus dibaca sebagai “pintu masuk” bagi tumbuhnya ekosistem usaha lokal. Mulai dari penyedia bahan baku pangan, jasa logistik, pengolahan, hingga sistem distribusi, seluruhnya membuka peluang bagi pelaku usaha di daerah untuk terlibat.
Ia menggambarkan MBG bukan sekadar piring makanan bagi siswa, tetapi piring peluang bagi ekonomi lokal. Jika dikelola dengan benar, program tersebut dapat menciptakan efek berganda, memperkuat sektor pertanian, peternakan, perikanan, hingga industri pengolahan pangan berbasis wilayah.
Dalam forum itu, LaNyalla juga mengingatkan risiko jika perputaran anggaran besar dari program nasional kembali tersedot ke pusat. Ia menyoroti pola lama yang membuat arus uang dari daerah hanya singgah sebentar sebelum kembali berputar di pusat bisnis nasional. Karena itu, ia meminta kalangan Kadin di daerah mengambil peran aktif mengawal rantai pasok agar belanja negara benar-benar menetap dan berdampak di daerah.
Ia merinci sedikitnya tiga prasyarat agar MBG efektif menjadi mesin redistribusi ekonomi. Pertama, memutus pola Jakarta-sentris dengan memperkuat basis produksi daerah. Kedua, membangun ketahanan pangan lokal melalui kemitraan dengan petani dan peternak setempat. Ketiga, menghidupkan semangat gotong royong melalui kolaborasi aktif antara pemerintah dan dunia usaha.
Peran dunia usaha dinilai sangat strategis karena mencakup banyak sektor pendukung, dari agribisnis, manufaktur, pergudangan, transportasi, hingga teknologi monitoring. Dengan keterlibatan tersebut, program pangan nasional dapat sekaligus menjadi proyek penguatan struktur ekonomi lokal.
Sementara itu, Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi, menyambut ajakan tersebut dengan menegaskan arah baru organisasinya. Ia menyebut kepengurusan periode berjalan tidak lagi berfokus pada kegiatan seremonial, melainkan bergerak sebagai kekuatan eksekutif yang responsif terhadap perubahan ekonomi global dan nasional.
Menurutnya, dinamika geopolitik dan transformasi pasar menuntut organisasi pengusaha bergerak cepat, adaptif, dan kolaboratif. Program MBG dipandang sebagai salah satu peluang konkret untuk mengonsolidasikan kekuatan lintas sektor—mulai logistik, perdagangan, industri, media, hingga event—dalam satu ekosistem ekonomi kota.
Dengan mengusung peran sebagai penggerak ekonomi (economic driver), pemungkin usaha (business enabler), dan mitra strategis pemerintah, Kadin Surabaya menargetkan penguatan UMKM, peningkatan kapasitas industri, penciptaan investasi dan lapangan kerja, hilirisasi produk, digitalisasi ekonomi baru, serta perluasan ekspor.
Forum di Kota Surabaya tersebut menegaskan bahwa sinergi nilai kebangsaan dan strategi ekonomi daerah menjadi kunci agar program nasional tidak berhenti sebagai kebijakan, tetapi menjelma menjadi pertumbuhan nyata di tingkat lokal.(*/red)
Komentar