Halobojonegoro.id, Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menuntaskan upaya penguatan layanan dasar di tingkat desa melalui program pengadaan mobil siaga. Sepanjang tahun 2025, Pemkab Bojonegoro merealisasikan pengadaan 33 unit mobil siaga desa, sehingga seluruh desa di wilayah tersebut kini telah memiliki sarana transportasi layanan darurat.
Dengan tambahan tersebut, total 419 desa di Kabupaten Bojonegoro telah dilengkapi mobil siaga yang difungsikan untuk menunjang pelayanan masyarakat, khususnya di bidang sosial, kesehatan, serta penanganan kondisi darurat.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro, Agus Susetyo Hardiyanto, menyampaikan bahwa seluruh proses pengadaan mobil siaga desa telah rampung dan kendaraan sudah diterima oleh masing-masing pemerintah desa. Meski demikian, proses administrasi pembayaran oleh desa masih berjalan.
“Seluruh mobil siaga sudah berkontrak dan telah diterima desa. Untuk pembayaran, sebagian desa sudah menyelesaikan, sementara lainnya masih dalam proses,” jelas Agus Susetyo.
Ia menegaskan bahwa mobil siaga desa harus dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan fungsi sosialnya, yakni melayani kebutuhan masyarakat yang bersifat mendesak dan darurat. Pemanfaatan di luar kepentingan pelayanan publik, menurutnya, tidak dibenarkan.
“Kami mengimbau agar mobil siaga ini benar-benar digunakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat, bukan untuk keperluan lain di luar fungsi sosial,” tegasnya.
Selain pengadaan, Agus Susetyo juga menekankan pentingnya keberlanjutan operasional mobil siaga di tingkat desa. Pemerintah desa diminta mengalokasikan anggaran operasional yang memadai melalui APBDes Tahun Anggaran 2026.
Anggaran tersebut mencakup kebutuhan bahan bakar minyak (BBM), perawatan kendaraan, hingga honor pengemudi, agar mobil siaga dapat beroperasi secara maksimal dan berkelanjutan.
“Dengan terpenuhinya mobil siaga di seluruh desa, pelayanan kepada masyarakat diharapkan menjadi lebih cepat, merata, dan responsif. Ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas pelayanan publik,” pungkasnya. (Mu)
Komentar