Halobojonegoro.id, Bojonegoro – Penyusunan arah pembangunan berbasis kebutuhan riil masyarakat mulai dimatangkan dari tingkat wilayah. Pemerintah Kecamatan Sumberrejo menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) untuk merumuskan usulan prioritas program tahun anggaran 2026. Forum tahunan ini menjadi ruang strategis mempertemukan pemerintah, desa, dan unsur masyarakat dalam satu meja perencanaan.
Musrenbangcam tidak sekadar agenda formal, tetapi menjadi mekanisme penting untuk menyaring kebutuhan lapangan agar masuk dalam dokumen perencanaan resmi daerah. Setiap usulan yang dibahas diarahkan agar selaras dengan kebijakan pembangunan kabupaten sekaligus tetap berpijak pada persoalan nyata di tingkat desa.
Dalam forum tersebut, arah pembangunan ditekankan pada keseimbangan antara proyek fisik dan peningkatan kualitas kesejahteraan. Infrastruktur dasar, penguatan ekonomi lokal, serta program sosial kemasyarakatan menjadi tiga pilar utama yang banyak diusulkan peserta.
Arah kebijakan ini disejajarkan dengan visi pembangunan Kabupaten Bojonegoro yang menekankan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Sinkronisasi perencanaan dinilai penting agar program yang diusulkan dari bawah tidak terputus saat masuk ke level kabupaten.
Forum berlangsung dengan format dialog terbuka dan pemaparan prioritas dari masing-masing desa. Perwakilan pemerintah kecamatan menegaskan bahwa kualitas usulan menjadi faktor penentu agar program dapat lolos dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026.
Kegiatan ini dihadiri unsur pimpinan kecamatan, kepala desa dan perangkat desa se-wilayah, tokoh masyarakat, serta perwakilan lembaga kemasyarakatan. Kehadiran berbagai unsur tersebut membuat pembahasan tidak hanya fokus pada proyek pembangunan, tetapi juga dampak jangka panjang terhadap struktur ekonomi warga.
Pengawalan dari unsur legislatif juga tampak dalam forum ini. Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro dari Fraksi Partai NasDem, Ahmad Suyono, hadir untuk menyerap langsung aspirasi sekaligus memastikan jalur penganggaran dapat dikawal di tingkat dewan.
Dalam arahannya, ia menekankan bahwa pembangunan ke depan harus terukur dampaknya terhadap kualitas hidup masyarakat. Menurutnya, indikator keberhasilan tidak hanya terlihat dari bangunan fisik, tetapi juga dari meningkatnya daya tahan ekonomi keluarga dan peluang usaha warga desa.
Musrenbangcam juga menyoroti pentingnya konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan. Banyak peserta berharap usulan prioritas yang sudah berulang kali diajukan tidak lagi tertunda, terutama yang berkaitan dengan akses jalan lingkungan, sarana pertanian, dan dukungan pengembangan usaha mikro.
Dengan digelarnya Musrenbangcam ini, pemerintah kecamatan berharap perencanaan pembangunan 2026 benar-benar berbasis data dan kebutuhan lapangan. Model perencanaan partisipatif dinilai menjadi kunci agar setiap rupiah anggaran pembangunan memberi dampak nyata dan terukur bagi masyarakat.(Mu)
Komentar