Halobojonegoro.id, Komisi A DPRD Kabupaten Bojonegoro menegaskan bahwa Pemilihan Antar Waktu (PAW) Kepala Desa tahun 2025 bukan sekadar pergantian jabatan, melainkan momentum penting untuk menjaga marwah demokrasi di tingkat desa. Dalam rapat kerja bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Rabu (20/8/2025), komitmen bersama dibangun agar proses berlangsung transparan dan bebas dari intervensi.
Anggota dewan menekankan perlunya keterlibatan aparat penegak hukum—mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga TNI—untuk memastikan netralitas sekaligus mencegah potensi konflik horizontal di masyarakat. “Kami ingin memastikan PAW bukan hanya sah secara administratif, tapi juga diterima secara sosial oleh masyarakat desa,” ujar Wakil Ketua Komisi A, Choirul Anam.
Selain persoalan teknis pemilihan tokoh masyarakat, DPRD juga menyoroti pentingnya peta kerawanan sosial di enam desa yang dinilai rawan. Transparansi dianggap sebagai kunci, agar tidak ada kesan aklamasi dipaksakan ataupun klaim sepihak yang bisa memicu perpecahan.
Dengan pengawalan ketat dan pedoman yang jelas, DPRD berharap PAW 2025 menjadi contoh bagaimana demokrasi di akar rumput tetap bisa berjalan sehat. Masyarakat desa pun diharapkan aktif mengawal proses ini, sehingga lahir pemimpin yang benar-benar didukung warga.(Be)
Komentar