Halobojonegoro.id, BOJONEGORO – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bojonegoro menegaskan pentingnya arah kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 agar berpihak pada penguatan ekonomi kerakyatan. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pandangan umum fraksi pada rapat paripurna pembahasan Raperda APBD 2026, Rabu (12/11/2025).
Juru Bicara Fraksi, Erik Maulana Heri Kiswanto, menekankan bahwa penyusunan APBD tahun depan harus mempertimbangkan potensi lokal serta dinamika demografis Bojonegoro. Dengan komposisi penduduk yang didominasi generasi milenial dan Gen Z mencapai 49,12 persen, Bojonegoro disebut memiliki peluang besar mengembangkan ekonomi kreatif berbasis inovasi dan kemandirian masyarakat.
Erik menuturkan bahwa program ekonomi kerakyatan bukan sekadar jargon, tetapi harus diwujudkan melalui kebijakan nyata yang mampu mendorong tumbuhnya usaha mikro, UMKM, serta industri kreatif. “APBD 2026 harus fokus pada program-program penguatan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal serta ekonomi kreatif,” ujarnya dalam penyampaian pandangan.
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan juga meminta Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk memaksimalkan proyeksi belanja yang telah dialokasikan. Realisasi belanja pada 2025 dinilai masih jauh dari target, sehingga tahun 2026 harus menjadi momentum konsolidasi anggaran agar program yang direncanakan betul-betul menyentuh kebutuhan publik.
Terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD), fraksi mencatat proyeksi kenaikan sebesar 22 persen pada tahun 2026. Meski demikian, Erik menegaskan bahwa peningkatan PAD harus dibarengi dengan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak yang terukur, serta tidak membebani masyarakat secara berlebihan. Upaya pembangunan sektor pendukung ekonomi lokal juga dinilai menjadi kunci peningkatan pendapatan daerah.
Fraksi PDIP turut menyoroti pentingnya belanja hibah yang tepat sasaran. Pemerintah diminta memprioritaskan hibah kepada badan usaha yang aktif berperan dalam memajukan sektor ekonomi kreatif, sehingga ekosistem usaha lokal dapat berkembang lebih cepat dan berkelanjutan. Dukungan semacam ini dianggap krusial dalam menciptakan lapangan kerja baru dan menggerakkan roda perekonomian.
Menutup pandangan umum, Fraksi PDI Perjuangan berharap APBD 2026 menjadi instrumen akselerasi kesejahteraan masyarakat Bojonegoro. Dengan perencanaan yang efektif, efisien, serta berpihak pada kepentingan rakyat, fraksi meyakini tahun 2026 dapat menjadi momentum penting dalam mewujudkan kemakmuran dan peningkatan kualitas hidup warga daerah. (red)
Komentar