Jakarta – Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) akan menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada 16 juta keluarga penerima manfaat (KPM) mulai Januari hingga Februari 2025. Langkah ini merupakan lanjutan dari program sebelumnya yang menjangkau 22 juta keluarga pada tahun 2024.
Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, menjelaskan bahwa pengurangan jumlah penerima bantuan dilakukan karena persentase penduduk miskin menurun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 tercatat 25,22 juta orang, turun 0,68 juta dibanding Maret 2023.
“Kami memastikan bahwa bantuan pangan diberikan secara tepat sasaran, termasuk kepada lansia tunggal dan perempuan kepala keluarga miskin. Data desil 1 dan 2 digunakan dalam program ini,” ujar Arief melalui keterangan tertulis.
Bantuan Beras dan Pengendalian Inflasi
Pada Desember 2024, Perum Bulog telah menyalurkan 220 ribu ton beras kepada 22 juta KPM. Penyaluran ini diharapkan membantu menstabilkan inflasi harga beras.
Program ini akan dilanjutkan pada 2025 dengan target distribusi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) mencapai 1,5 juta ton dalam setahun.
Selain itu, Bapanas memperkenalkan program baru seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk mengatasi masalah stunting dan meningkatkan konsumsi pangan bergizi di masyarakat.
Kritik DPR: Alasan Pengurangan Jumlah Penerima
Meski demikian, Wakil Ketua Komisi IV DPR, Alex Indra Lukman, mempertanyakan pengurangan penerima bantuan dari 22 juta menjadi 16 juta keluarga.
“Apakah benar penduduk miskin berkurang, atau anggaran tahun lalu melebihi kebutuhan?” ujarnya.
Alex juga mempertanyakan urgensi anggaran tambahan Rp31 triliun yang diajukan Bapanas untuk pelaksanaan bantuan pangan selama enam bulan pada 2025. Menurutnya, program seperti MBG seharusnya cukup menangani isu stunting tanpa perlu tambahan anggaran besar.
Program Berbasis Data untuk Pengentasan Kemiskinan
Program bantuan pangan pada 2025 diharapkan lebih terarah dan berdampak luas. Pendekatan berbasis data, seperti Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), diharapkan dapat memastikan bahwa bantuan menjangkau mereka yang benar-benar membutuhkan.
Namun, tantangan transparansi dan akurasi data penerima bantuan masih menjadi perhatian. Kebijakan pengurangan jumlah penerima ini menjadi ujian bagi pemerintah untuk membuktikan komitmen mereka dalam pengentasan kemiskinan secara sistematis.
Sementara itu, masyarakat berharap bantuan pangan ini dapat berjalan lancar tanpa hambatan birokrasi, mengingat banyak keluarga masih bergantung pada program pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.(red)
Komentar