Halobojonegoro.id, BOJONEGORO – Pemerintah daerah mulai memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna memastikan kualitas makanan yang diterima masyarakat tetap aman dan sesuai standar kesehatan. Evaluasi tersebut dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam forum umpan balik penerbitan rekomendasi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang digelar di Ruang Angling Dharma, Senin (9/3/2026).
Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk meninjau langsung kesiapan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi ujung tombak pelaksanaan program MBG di wilayah Kabupaten Bojonegoro. Pemerintah menilai aspek kebersihan dapur, keamanan makanan, serta standar pengolahan pangan harus menjadi prioritas agar program yang menyasar ratusan ribu warga tersebut dapat berjalan optimal.
Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, menegaskan bahwa kualitas pelayanan dapur MBG tidak boleh diabaikan. Menurutnya, program yang menjadi perhatian luas masyarakat ini harus dijalankan dengan standar mutu yang jelas, mulai dari pemilihan bahan makanan hingga proses penyajian kepada penerima manfaat.
Ia menekankan bahwa kualitas menu, kebersihan dapur, serta cara penyajian makanan harus benar-benar mengikuti standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan tenaga kesehatan.
“Program ini menyangkut kebutuhan gizi masyarakat dalam jumlah besar. Karena itu kualitas makanan, menu, dan cara penyajiannya harus benar-benar terjaga,” tegasnya dalam forum tersebut.
Berdasarkan data pemerintah daerah, saat ini jumlah dapur SPPG di Bojonegoro terus berkembang. Dari total 133 dapur yang tercatat, sebanyak 123 dapur telah beroperasi, dua dapur berstatus suspect, dan sembilan dapur lainnya belum beroperasi.
Dapur-dapur tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan program MBG yang menargetkan sekitar 356 ribu penerima manfaat di berbagai wilayah Bojonegoro. Dengan capaian tersebut, program ini telah menjangkau hampir 80 persen dari total sasaran penerima.
Meski cakupan layanan tergolong tinggi, pemerintah daerah menilai aspek kualitas tetap harus menjadi fokus utama. Wakil Bupati menyebut masyarakat kini semakin aktif memberikan masukan terkait program tersebut, termasuk melalui berbagai platform media sosial.
Menurutnya, berbagai kritik maupun saran yang muncul harus dipandang sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem pelayanan, khususnya terkait standar kebersihan dan sanitasi dapur.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro, Ninik Susmiati, melaporkan bahwa sebagian besar dapur SPPG telah mengajukan proses sertifikasi higiene sanitasi.
Dari total 133 dapur yang ada, sebanyak 118 dapur telah mengajukan permohonan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Dari jumlah tersebut, 80 dapur telah resmi memperoleh sertifikat, sementara empat dapur telah direkomendasikan namun masih menunggu proses penerbitan.
Namun demikian, terdapat 23 dapur yang dinyatakan belum memenuhi persyaratan dan 11 dapur lainnya masih dalam tahap verifikasi oleh tim kesehatan.
Menurut Ninik, sebagian besar temuan yang menyebabkan dapur belum lolos sertifikasi berkaitan dengan kelengkapan sarana dan prasarana higiene sanitasi, seperti fasilitas pencucian peralatan, sistem pengolahan makanan, hingga kualitas air yang digunakan dalam proses memasak.
Dalam kegiatan evaluasi tersebut, Dinas Kesehatan turut mengundang 41 pengelola dapur SPPG yang terdiri dari 23 dapur yang belum memenuhi persyaratan serta 18 dapur yang belum mengajukan sertifikat SLHS.
Pertemuan ini dimanfaatkan sebagai forum umpan balik untuk menyampaikan hasil verifikasi lapangan sekaligus memberikan arahan teknis kepada para pengelola dapur agar segera melakukan perbaikan fasilitas maupun prosedur pengolahan makanan.
Pemerintah daerah menegaskan bahwa jika perbaikan tidak segera dilakukan, maka proses verifikasi harus diulang kembali. Tahapan tersebut meliputi pemeriksaan ulang fasilitas dapur, pengujian laboratorium terhadap sampel makanan, pemeriksaan peralatan memasak, hingga pengujian kualitas air yang digunakan dalam proses produksi makanan.
Melalui langkah evaluasi ini, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berharap seluruh dapur SPPG dapat memenuhi standar higiene sanitasi yang telah ditetapkan sehingga pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan aman, sehat, dan berkualitas bagi seluruh masyarakat penerima manfaat.(Mu)
Komentar