Halobojonegoro.id,
BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro terus memperkuat upaya mitigasi bencana melalui penyusunan strategi penanggulangan yang lebih terukur dan terpadu. Komitmen tersebut diwujudkan dengan menggelar Forum Group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana Kontingensi Cuaca Ekstrem Tahun 2026 yang berlangsung selama dua hari, Kamis (16/7/2026) hingga Jumat (17/7/2026), di Productive Room Gedung Pemkab Bojonegoro.
Forum tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan sebagai bagian dari upaya menyusun dokumen kontingensi yang menjadi pedoman dalam menghadapi potensi bencana akibat cuaca ekstrem di Kabupaten Bojonegoro.
Dalam sambutannya, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menegaskan bahwa Bojonegoro merupakan wilayah yang memiliki karakteristik geografis dan ekologis yang kompleks sehingga membutuhkan kesiapsiagaan yang lebih matang. Menurutnya, berbagai potensi ancaman harus dipetakan secara komprehensif agar langkah mitigasi dapat dilakukan sejak dini.
Bupati menyoroti sejumlah potensi risiko yang menjadi perhatian pemerintah daerah, mulai dari aktivitas Sesar Kendeng, ancaman banjir di sepanjang aliran Sungai Bengawan Solo, dampak penggundulan hutan terhadap keseimbangan lingkungan, hingga perubahan iklim yang memicu peningkatan suhu ekstrem serta potensi angin puting beliung.
Ia meyakini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bojonegoro telah melakukan pemetaan risiko sejak awal. Hasil pemetaan tersebut, menurutnya, harus menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan penanggulangan bencana maupun pembangunan infrastruktur yang mendukung keselamatan masyarakat.
“Mulai dari aktivitas Sesar Kendeng, pemetaan kebutuhan di sepanjang aliran Bengawan Solo dan daerah ekstrem harus menjadi dasar intervensi kita. Setelah pemetaan tuntas, pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan teknologi harus segera dilakukan,” ujar Setyo Wahono.
Bupati juga menekankan pentingnya penguatan sistem peringatan dini (Early Warning System) sebagai salah satu instrumen utama dalam mengurangi risiko korban saat terjadi bencana. Menurutnya, seluruh perangkat yang dimiliki pemerintah desa harus dioptimalkan untuk mempercepat penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat.
“Sistem Peringatan Dini menjadi sangat penting. Kita harus memaksimalkan seluruh perangkat yang ada di desa, mulai dari media sosial, sirine, hingga radio komunikasi agar informasi kebencanaan dari BNPB maupun BMKG dapat diterima masyarakat secara cepat dan tepat,” tegasnya.
Selain aspek teknologi, Setyo Wahono juga menekankan pentingnya penguatan Desa Tangguh Bencana (Destana) sebagai garda terdepan dalam menghadapi kondisi darurat. Desa-desa yang berada di kawasan rawan bencana diharapkan memiliki kemampuan mitigasi, kesiapsiagaan, hingga penanganan awal sebelum bantuan datang.
Menurutnya, keberhasilan penanggulangan bencana tidak hanya bergantung pada pemerintah daerah, tetapi membutuhkan sinergi lintas sektor yang kuat. Karena itu, ia menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mempererat koordinasi dengan TNI, Polri, relawan kebencanaan, hingga berbagai elemen masyarakat.
Kolaborasi tersebut dinilai penting agar kesiapan sumber daya manusia, peralatan, serta mekanisme evakuasi dapat berjalan secara optimal ketika terjadi kondisi darurat.
Selain menghadapi ancaman hidrometeorologi, Bupati juga meminta agar upaya mitigasi mencakup persoalan kekeringan yang masih menjadi tantangan di sejumlah wilayah Bojonegoro. Ia mendorong dilakukan pencarian sumber air baru sebagai solusi jangka panjang bagi daerah yang setiap tahun mengalami krisis air bersih.
Tak hanya itu, penurunan tingkat kesuburan tanah pada sektor pertanian serta dampak perubahan iklim terhadap kawasan industri minyak dan gas bumi, khususnya di wilayah Ring 1 migas, juga menjadi perhatian dalam penyusunan dokumen kontingensi tersebut.
“FGD hari ini harus menghasilkan rumusan yang konkret dan dapat diimplementasikan. Kita harus berkolaborasi erat dengan BMKG maupun BNPB agar mampu menghadirkan solusi terbaik dan bantuan nyata bagi masyarakat berdasarkan dokumen kontingensi yang disusun,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bojonegoro, Heru Wicaksi, menjelaskan bahwa penyusunan dokumen Rencana Kontingensi Cuaca Ekstrem bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi menjadi pedoman operasional yang akan digunakan seluruh pemangku kepentingan ketika terjadi keadaan darurat.
Menurutnya, dokumen tersebut akan memuat pembagian tugas, mekanisme koordinasi, hingga langkah-langkah operasional yang harus dijalankan masing-masing instansi saat status tanggap darurat ditetapkan.
“Dokumen kontingensi ini bukan sekadar lembaran kertas, melainkan komitmen bersama yang terukur. Di dalamnya tergambar dengan jelas siapa berbuat apa, kapan harus bertindak, dan bagaimana alur koordinasi ketika status kegawatdaruratan ditetapkan,” tegas Heru.
Melalui FGD ini, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berharap tersusun dokumen rencana kontingensi yang komprehensif, aplikatif, dan mampu menjadi acuan bersama dalam menghadapi berbagai potensi bencana akibat cuaca ekstrem. Dengan dukungan teknologi, penguatan kapasitas SDM, serta kolaborasi lintas sektor, Pemkab optimistis kesiapsiagaan daerah akan semakin meningkat sehingga risiko korban maupun kerugian akibat bencana dapat diminimalkan.(red)
Komentar