Halobojonegoro.id, Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial sekaligus mendorong pembangunan desa yang berwawasan lingkungan. Langkah ini menjadi fokus dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, Pendamping Desa, dan Penggiat Desa 2026, yang digelar di Ruang Angling Dharma hingga 24 April.
Sebanyak 1.051 peserta terdiri dari aparatur desa, BPD, pendamping, dan penggiat desa hadir untuk menyelaraskan program pembangunan dengan kebijakan daerah. Kepala Dinas PMD Bojonegoro, Joko Lukito, menekankan pentingnya kapasitas aparatur desa untuk mendukung pengentasan kemiskinan dan perlindungan ekosistem.
Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, mengingatkan validitas data sebagai faktor utama distribusi bansos tepat sasaran. “Data berasal dari desa dan harus objektif, valid, serta dapat dipertanggungjawabkan. Penyaluran bantuan harus tepat sasaran dan tepat waktu,” tegasnya. Pembaruan data berkala serta integrasi sistem menjadi kunci mencegah kesalahan di lapangan.
Selain bansos, pembangunan desa harus mempertimbangkan kelestarian alam. Setyo Wahono menekankan agar pembangunan fisik tidak merusak sumber daya alam, seperti penebangan pohon yang dapat mengancam sumber air, dan mendorong pengelolaan sampah serta pengurangan penggunaan plastik.
Forum ini menghadirkan narasumber dari berbagai perangkat daerah, termasuk Wakil Bupati, Dinas Sosial, dan Dinas Lingkungan Hidup. Materi yang disampaikan meliputi penguatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), strategi penyaluran bantuan, serta pengelolaan lingkungan berbasis partisipasi masyarakat. Kegiatan ini diharapkan meningkatkan efektivitas bansos dan menjadikan pembangunan desa lebih berkelanjutan.(red)
Komentar