Halobojonegoro.id, BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro terus mematangkan persiapan menghadapi Evaluasi Mandiri Kinerja Pemerintahan Digital (PEMDI) 2026. Melalui Sekretariat Daerah, Pemkab menggelar rapat koordinasi penyamaan persepsi dan konsolidasi data bagi Tim Asesor Internal di Co Creating Room Gedung Pemkab Bojonegoro, Jumat (31/7/2026).
Rapat tersebut menjadi langkah strategis untuk memastikan seluruh perangkat daerah memiliki pemahaman yang sama terhadap indikator penilaian, sekaligus mengonsolidasikan data dan melengkapi seluruh dokumen pendukung yang dibutuhkan dalam proses evaluasi.
Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Pemkab Bojonegoro dalam memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis digital melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang lebih terintegrasi dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro, Arif Afandy, menegaskan bahwa keberhasilan evaluasi tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknologi, tetapi juga bergantung pada kualitas data dan kelengkapan bukti dukung yang disiapkan oleh setiap organisasi perangkat daerah (OPD).
“Evaluasi ini menjadi momentum untuk mengukur sejauh mana transformasi digital telah diterapkan. Karena itu, seluruh perangkat daerah harus memiliki pemahaman yang sama serta menyiapkan data dukung yang lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Menurut Arif, proses konsolidasi menjadi tahapan penting agar seluruh eviden yang disampaikan dalam evaluasi sesuai dengan ketentuan dan mampu menggambarkan implementasi pemerintahan digital yang telah berjalan di lingkungan Pemkab Bojonegoro.
Melalui koordinasi lintas perangkat daerah tersebut, pemerintah daerah juga ingin memastikan setiap indikator penilaian dapat dipenuhi secara optimal, sehingga hasil evaluasi benar-benar mencerminkan kualitas tata kelola digital yang telah dibangun.
PEMDI sendiri menjadi instrumen untuk mengukur tingkat kematangan transformasi digital di lingkungan pemerintahan. Hasil evaluasi diharapkan tidak hanya menjadi tolok ukur kinerja, tetapi juga menjadi dasar penyusunan strategi peningkatan layanan publik yang semakin efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Pemkab Bojonegoro berharap proses evaluasi tahun ini mampu mendorong percepatan implementasi SPBE secara menyeluruh, sekaligus memperkuat budaya kerja berbasis digital di seluruh perangkat daerah. Dengan tata kelola pemerintahan yang semakin terintegrasi, masyarakat diharapkan memperoleh layanan publik yang lebih cepat, mudah, dan sesuai dengan kebutuhan di era digital.(red)
Komentar