Halobojonegoro.id, BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Inspektorat mengintensifkan penguatan sistem pencegahan korupsi dengan menggelar sosialisasi pengisian Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) di Gedung Angling Dharma, Senin (28/4/2026).
Kegiatan ini difokuskan pada peningkatan integritas aparatur sipil negara (ASN), pemahaman teknis pengisian survei IEPK, serta langkah konkret dalam memperbaiki sistem pengendalian internal di lingkungan pemerintahan daerah.
Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, dalam arahannya menegaskan bahwa integritas merupakan fondasi utama dalam membangun sistem pengendalian korupsi yang efektif. Ia menilai, kualitas sumber daya manusia tidak akan berarti tanpa diimbangi dengan komitmen moral dan etika.
“Integritas adalah keselarasan antara pikiran, ucapan, dan tindakan. Tanpa itu, potensi penyimpangan justru semakin besar,” tegasnya.
Bupati juga menekankan pentingnya peran pimpinan dalam membangun budaya organisasi yang bersih, didukung sistem yang transparan, mudah diakses publik, serta penegakan aturan yang konsisten. Ia mengajak seluruh jajaran untuk terbuka terhadap kritik sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan.
Sementara itu, Plt. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur, Putu Yudi Tenaya, menjelaskan bahwa survei IEPK memiliki fungsi strategis sebagai instrumen pencegahan fraud. Melalui keterlibatan seluruh pegawai sebagai responden, diharapkan tumbuh kesadaran kolektif dalam membangun budaya antikorupsi.
“IEPK juga menjadi alat untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dalam sistem pengendalian,” ujarnya.
Ia menambahkan, sistem pengendalian intern harus menjadi bagian integral dalam setiap aktivitas organisasi, dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan efektivitas kinerja serta keandalan pelaporan keuangan.
Inspektur Inspektorat Bojonegoro, Achmad Gunawan, mengungkapkan bahwa capaian IEPK Kabupaten Bojonegoro saat ini berada di angka 2,9 dari skala 5. Angka tersebut menunjukkan masih perlunya penguatan, khususnya pada aspek administrasi dan integrasi sistem.
“Target kami bisa mencapai level ‘terdefinisi’ di angka 3, kemudian meningkat secara bertahap,” jelasnya.
Menurutnya, peningkatan nilai tersebut akan ditempuh melalui penguatan sistem pengendalian sekaligus pembentukan budaya integritas di seluruh perangkat daerah.
Melalui langkah ini, Pemkab Bojonegoro berharap mampu memperkuat kepercayaan publik sekaligus mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di tingkat daerah.(red)
Komentar