Halobojonegoro.id, BOJONEGRO – pengadaan mobil dinas baru untuk pimpinan DPRD Bojonegoro senilai lebih dari Rp2,6 miliar telah memicu perdebatan sengit di kalangan masyarakat. Anggaran fantastis yang menjadi bagian dari total alokasi Rp7,09 miliar untuk kendaraan dinas Pemkab Bojonegoro di APBD 2025 ini dipertanyakan, terutama di tengah berbagai kebutuhan mendesak di sektor publik lainnya.
Sekretariat DPRD dan jajaran pimpinan legislatif berdalih bahwa langkah ini adalah bagian dari upaya peningkatan kinerja dan efisiensi. Wakil Ketua DPRD Bojonegoro, Sahudi, mengklaim bahwa kendaraan dinas lama yang berusia lebih dari lima tahun (keluaran 2018) sudah tidak layak pakai, sering mengeluarkan asap, dan terbatas kecepatannya. “Mobil dinas kami sudah sangat tua dan mengalami kerusakan signifikan. Ini jelas menghambat mobilitas dan efisiensi kerja,” ujar Sahudi (23/07/2025)
Namun, argumen ini justru memicu pertanyaan lebih lanjut dari masyarakat. Di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih dan masih banyaknya infrastruktur dasar yang membutuhkan perbaikan, seperti jalan rusak atau fasilitas kesehatan yang belum memadai, pengadaan mobil mewah jenis Innova Zenix (2200 cc untuk wakil ketua dan 2500 cc untuk ketua) dianggap sebagai kemewahan yang tidak tepat waktu.
Meskipun Sahudi membandingkan Bojonegoro dengan daerah tetangga seperti Tuban, Lamongan, dan Gresik yang sudah lebih dulu mengganti kendaraan dinasnya, publik menyoroti skala prioritas anggaran. Banyak warga berpendapat bahwa dana sebesar itu seharusnya bisa dialihkan untuk program-program yang lebih langsung menyentuh masyarakat, seperti peningkatan kualitas pendidikan, pemerataan akses kesehatan, atau stimulus ekonomi bagi UMKM.
Sekretariat DPRD memang menekankan bahwa pengadaan ini telah melalui kajian teknis dan sesuai Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. “Ini bukan soal gaya hidup atau kemewahan, melainkan soal kebutuhan operasional lembaga,” kata seorang pejabat dari Sekretariat DPRD. Namun, transparansi proses dan urgensi riil dari “kebutuhan operasional” ini masih menjadi tanda tanya besar di benak publik.
Dalih efisiensi jangka panjang karena biaya perawatan mobil lama yang tinggi juga kurang meyakinkan sebagian pihak. Pertanyaan muncul: apakah biaya perawatan mobil lama benar-benar lebih besar daripada investasi awal miliaran rupiah untuk mobil baru yang tentu juga akan memerlukan perawatan rutin dan depresiasi nilai?
Pengakuan Sahudi bahwa opsi penggunaan mobil pribadi sempat dipertimbangkan namun dinilai tidak optimal karena kendala ganjil-genap di Jakarta, justru memperkuat kesan bahwa fokus utama adalah kenyamanan pejabat, bukan semata-mata efisiensi operasional atau pelayanan publik.
Masyarakat Bojonegoro berharap agar pihak DPRD tidak hanya terbuka terhadap kritik, tetapi juga benar-benar mendengarkan aspirasi publik terkait alokasi anggaran. Pengadaan kendaraan dinas yang masif ini, meski diklaim sebagai investasi jangka panjang, perlu dipertimbangkan ulang dampaknya terhadap kepercayaan publik dan persepsi tentang prioritas anggaran yang berpihak pada rakyat. (*/Cip-red)
Komentar