Halobojonegoro.id, Bojonegoro – Ketimpangan pembangunan antara wilayah pusat dan desa pinggiran kembali menjadi perhatian dalam agenda Reses Masa Sidang I Tahun 2026. Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bojonegoro dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Imam Sholikin, turun langsung ke Dusun Nduri, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Kamis (5/2/2026), untuk mendengar keluhan dan harapan masyarakat secara langsung.
Reses yang berlangsung dalam suasana dialogis tersebut menjadi ruang terbuka bagi warga menyampaikan persoalan mendasar yang selama ini mereka hadapi. Mulai dari akses infrastruktur, kebutuhan sektor pertanian, hingga fasilitas ibadah yang belum tersentuh secara optimal oleh program pembangunan daerah.
Salah satu aspirasi utama yang mengemuka adalah kondisi jalan poros desa di Dusun Nduri. Warga menilai ruas jalan tersebut memiliki peran vital sebagai penghubung aktivitas ekonomi, pendidikan, dan layanan kesehatan. Namun, kondisi jalan yang rusak dinilai kerap menghambat mobilitas warga menuju pusat kecamatan maupun kabupaten.
“Jalan ini bukan sekadar akses, tapi urat nadi ekonomi warga. Kalau jalannya rusak, semua aktivitas ikut terhambat,” ungkap salah satu warga dalam forum reses.
Menanggapi hal tersebut, Imam Sholikin menegaskan bahwa perbaikan infrastruktur jalan desa menjadi prioritas yang akan ia kawal di tingkat legislatif. Menurutnya, pembangunan infrastruktur di wilayah pelosok harus mendapat porsi perhatian yang adil agar tidak terjadi kesenjangan antarwilayah.
“Kami mencatat secara detail kondisi jalan poros di Nduri dan sekitarnya. Ini akan kami dorong agar masuk dalam perencanaan pembangunan daerah pada tahun anggaran mendatang,” tegas Imam Sholikin di hadapan warga Daerah Pemilihan (Dapil) V.
Selain persoalan infrastruktur, sektor pertanian juga menjadi topik krusial dalam dialog tersebut. Warga mengeluhkan ketersediaan pupuk yang kerap tidak menentu, terutama menjelang musim tanam. Kondisi ini dinilai berdampak langsung terhadap produktivitas dan kesejahteraan petani di wilayah Ngambon.
Tak kalah penting, aspirasi di bidang keagamaan turut mencuat. Warga Dusun Nduri menyampaikan permohonan bantuan dana untuk penyelesaian pembangunan Masjid Al-Mujahidin yang hingga kini belum rampung. Proyek pembangunan masjid tersebut telah berjalan cukup lama, namun terkendala keterbatasan anggaran sehingga belum dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat.
Warga berharap, melalui peran Imam Sholikin sebagai Ketua Komisi D DPRD Bojonegoro, pemerintah daerah dapat memberikan stimulus anggaran agar rumah ibadah tersebut segera difungsikan sepenuhnya sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial masyarakat.
Imam Sholikin menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan akan dikawal secara bertahap sesuai mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah. Sebagai pimpinan komisi yang membidangi kesejahteraan rakyat—meliputi sektor pendidikan, kesehatan, dan keagamaan—ia berkomitmen memastikan program pemerintah tidak berhenti di atas kertas.
“Suara dari desa seperti Nduri ini harus sampai ke meja pengambilan kebijakan. Tugas kami di DPRD adalah menjembatani kebutuhan masyarakat dengan kebijakan pemerintah daerah, baik pembangunan fisik maupun bantuan sosial,” pungkasnya.
Reses ini sekaligus menegaskan komitmen Imam Sholikin dalam mengawal wilayah Dapil V yang meliputi enam kecamatan, yakni Ngraho, Tambakrejo, Ngambon, Ngasem, Purwosari, dan Margomulyo. Melalui pendekatan langsung ke desa-desa, ia berharap pembangunan di Bojonegoro dapat berjalan lebih merata dan berpihak pada kebutuhan masyarakat akar rumput.(red)
Komentar