Halobojonegoro.id, Bojonegoro – Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro dari Fraksi Partai Gerindra, Suprapto, memanfaatkan masa Reses Sidang I Tahun 2026 untuk turun langsung ke wilayah pinggiran. Bertempat di kawasan Wisata Negeri Atas Angin, Desa Deling, Kecamatan Sekar, Rabu (4/2/2026), agenda serap aspirasi tersebut menjadi ruang dialog terbuka antara wakil rakyat dan masyarakat akar rumput.
Reses yang juga dihadiri unsur Forkopimcam Sekar, para kepala desa, tokoh masyarakat, serta jajaran pengurus PAC dan Ranting Partai Gerindra se-Kecamatan Sekar ini berlangsung dinamis. Warga secara terbuka menyampaikan berbagai persoalan strategis yang selama ini dirasakan, mulai dari pengelolaan potensi wisata hingga keterbatasan infrastruktur dasar, khususnya di sektor pendidikan.
Dalam dialog tersebut, Suprapto yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Bojonegoro menyoroti besarnya potensi pariwisata alam di Kecamatan Sekar yang dinilai belum digarap secara maksimal. Menurutnya, Wisata Negeri Atas Angin memiliki nilai jual tinggi, baik dari sisi panorama alam maupun daya tarik kearifan lokal, namun belum diimbangi dengan dukungan kebijakan dan infrastruktur yang memadai.
“Sekar punya modal alam yang luar biasa. Namun tanpa dukungan fasilitas, akses jalan, dan promosi yang terencana, potensi ini sulit berkembang optimal. Padahal, jika dikelola serius, sektor wisata bisa menjadi penggerak ekonomi masyarakat desa,” ujar Suprapto.
Ia menegaskan, pengembangan wisata tidak boleh berhenti pada pembangunan fisik semata, melainkan harus diarahkan untuk menciptakan efek ekonomi berkelanjutan bagi warga sekitar, seperti membuka lapangan kerja, mendorong UMKM lokal, hingga meningkatkan pendapatan desa.
Tak hanya sektor pariwisata, persoalan pendidikan juga menjadi sorotan utama dalam reses tersebut. Suprapto menerima banyak laporan mengenai kondisi gedung sekolah di Kecamatan Sekar, mulai dari PAUD hingga Sekolah Dasar, yang dinilai sudah tidak layak dan membutuhkan penanganan segera.
“Pendidikan adalah fondasi masa depan daerah. Jika gedung sekolah rusak dan tidak nyaman, maka proses belajar mengajar pasti terganggu. Ini tidak boleh dibiarkan terlalu lama,” tegasnya.
Ia berkomitmen untuk membawa seluruh aspirasi tersebut ke tingkat pembahasan DPRD, baik melalui komisi terkait maupun dalam forum perencanaan pembangunan daerah. Menurutnya, reses bukan sekadar agenda rutin legislasi, melainkan momentum penting untuk memastikan kebijakan daerah benar-benar berangkat dari kebutuhan riil masyarakat.
“Semua masukan hari ini akan kami kawal. Baik pengembangan wisata maupun perbaikan sarana pendidikan harus masuk dalam prioritas pembangunan, agar pembangunan tidak hanya terpusat, tetapi juga dirasakan hingga wilayah pinggiran seperti Sekar,” pungkas Suprapto.(*red)
Komentar