Halobojonegoro.id, Bojonegoro – Agenda reses Masa Sidang I Tahun 2026 dimanfaatkan masyarakat Dusun Beton, Desa Megale, Kecamatan Kedungadem, sebagai ruang strategis untuk menyuarakan kebutuhan riil di tingkat desa. Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Sutikno, hadir langsung mendengar aspirasi warga dalam kegiatan reses yang digelar pada Kamis (5/2/2026).
Reses ini tidak sekadar menjadi agenda formal wakil rakyat, tetapi menjelma sebagai forum dialog terbuka antara masyarakat dan pemangku kebijakan. Hadir dalam kegiatan tersebut Camat Kedungadem Sahlan, tokoh masyarakat, perwakilan pemuda, serta unsur undangan lainnya yang turut memperkaya diskusi.
Dalam suasana dialog yang cair, warga Desa Megale menyampaikan berbagai persoalan mendasar yang masih dirasakan hingga saat ini. Aspirasi utama berkisar pada keberlanjutan pembangunan infrastruktur desa, terutama akses jalan dan fasilitas penunjang aktivitas ekonomi warga.
Selain itu, sektor pertanian menjadi perhatian serius masyarakat. Warga berharap adanya kepastian ketersediaan pupuk bagi petani, mengingat sektor pertanian masih menjadi tulang punggung perekonomian desa. Kelangkaan pupuk dan ketidakpastian distribusi dinilai berpotensi menurunkan produktivitas petani.
Tak hanya infrastruktur dan pertanian, masyarakat juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan. Warga berharap pemerintah daerah terus memperkuat akses layanan dasar tersebut, terutama bagi masyarakat di wilayah pedesaan.
Dorongan terhadap program pemberdayaan ekonomi desa juga mengemuka dalam forum tersebut. Masyarakat menilai perlu adanya kebijakan yang mampu mendorong tumbuhnya usaha kecil dan meningkatkan kesejahteraan warga secara berkelanjutan.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Sutikno menegaskan bahwa reses merupakan bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Seluruh masukan warga, menurutnya, akan dikompilasi dan diperjuangkan agar dapat masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
“Hasil reses ini akan kami jadikan dasar perumusan kebijakan agar program kerja pemerintah daerah benar-benar berpihak pada kesejahteraan rakyat. Reses adalah jembatan penghubung antara DPRD dan eksekutif,” tegas Sutikno di hadapan warga.
Ia menambahkan bahwa DPRD memiliki peran strategis dalam memastikan aspirasi masyarakat tidak berhenti di forum dialog, tetapi ditindaklanjuti melalui kebijakan dan penganggaran daerah.
Di kesempatan yang sama, Camat Kedungadem Sahlan memberikan gambaran kondisi keuangan daerah yang saat ini tengah menghadapi tantangan. Ia menjelaskan bahwa anggaran transfer dari pemerintah pusat mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sehingga berdampak pada kemampuan daerah dalam merealisasikan seluruh usulan masyarakat.
“Jika ada usulan masyarakat yang belum bisa direalisasikan di tahun 2026, harap dipahami bahwa ini bukan unsur kesengajaan. Ini murni karena adanya penyesuaian terhadap kondisi keuangan daerah yang sedang terbatas,” jelas Sahlan.
Meski demikian, Sahlan menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap memprioritaskan program-program yang berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan dan kesehatan, menurutnya, tetap menjadi sektor yang tidak boleh dikorbankan meski dalam situasi efisiensi anggaran.
Ia pun mengajak masyarakat Kedungadem untuk memanfaatkan program beasiswa yang telah disediakan oleh Bupati Bojonegoro Setyo Wahono dan Wakil Bupati Nurul Azizah. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), khususnya di wilayah Kedungadem.
Selain sektor pendidikan, Sahlan juga mengimbau warga untuk mendukung dan memanfaatkan program nasional cek kesehatan gratis yang akan dilaksanakan di Kabupaten Bojonegoro. Program ini dinilai penting untuk menjaga kesehatan masyarakat agar tetap produktif di tengah tantangan ekonomi.
Melalui reses ini, sinergi antara wakil rakyat, pemerintah kecamatan, dan masyarakat desa diharapkan semakin kuat. Aspirasi yang disampaikan warga Desa Megale menjadi cerminan kebutuhan riil di tingkat akar rumput, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran.(*red)
Komentar