Halobojonegoro.id, Bojonegoro – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro mendesak Pemerintah Kabupaten untuk segera merampungkan evaluasi teknis dan regulasi program Santunan Duka (Sanduk). Desakan ini muncul lantaran program sosial yang sangat dibutuhkan masyarakat tersebut belum berjalan selama tujuh bulan terakhir.
Ketua DPRD Bojonegoro, Abdullah Umar, menegaskan bahwa Sanduk merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap warga yang mengalami musibah kematian. Menurutnya, tertundanya program ini cukup memprihatinkan, terutama bagi keluarga yang membutuhkan bantuan di masa duka.
“Dengan besarnya APBD Bojonegoro, seharusnya program seperti Sanduk tetap diprioritaskan. Kami mendorong agar eksekutif segera menyelesaikan evaluasi agar masyarakat bisa kembali merasakan manfaatnya,” ujar Umar dalam rapat koordinasi bersama jajaran Pemkab, belum lama ini.
Ia juga meminta agar Inspektorat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan anggaran dalam program tersebut, guna memastikan transparansi dan akuntabilitas.
Sementara itu, Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Bojonegoro, Djoko Lukito, menjelaskan bahwa program Sanduk tertunda karena adanya perubahan peraturan bupati (Perbup) serta penyesuaian teknis di lapangan. Menurutnya, evaluasi terus dilakukan agar pelaksanaan ke depan tidak menimbulkan persoalan hukum.
“Kami berkomitmen agar program ini bisa dijalankan dengan baik, sesuai ketentuan yang berlaku. Penyempurnaan terus dilakukan,” katanya.
Program Santunan Duka sebelumnya menjadi salah satu program unggulan yang memberikan bantuan kepada keluarga warga Bojonegoro yang meninggal dunia. Sejumlah warga berharap program ini segera dilanjutkan, mengingat manfaatnya yang sangat dirasakan, khususnya bagi keluarga kurang mampu. (red)
Komentar