Halobojonegoro.id, BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memproyeksikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp5,1 triliun dengan rencana belanja daerah sekitar Rp4,9 triliun. Di tengah penyesuaian kapasitas fiskal yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah daerah memastikan berbagai program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat tetap menjadi prioritas pembangunan.
Proyeksi tersebut mengemuka dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Bojonegoro bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kamis (16/7/2026), yang membahas Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 sekaligus penyusunan RKPD Tahun 2027.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bojonegoro, Helmy Elisabeth, menjelaskan bahwa penurunan nilai APBD tidak akan mengurangi komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan program-program strategis yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, arah pembangunan Kabupaten Bojonegoro pada 2027 tetap difokuskan pada lima prioritas utama, yakni menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah, menekan tingkat pengangguran terbuka, serta meningkatkan konektivitas wilayah dan kapasitas penanggulangan bencana.
“Seluruh prioritas pembangunan daerah juga diselaraskan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta Program Prioritas Nasional Asta Cita sehingga pelaksanaan pembangunan tetap berjalan secara terintegrasi,” jelas Helmy.
Di sektor ekonomi, Pemkab mencatat adanya dinamika pertumbuhan antar sektor. Meskipun sektor pertambangan masih mengalami kontraksi sebesar 8,78 persen, sektor pertanian justru menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan mencapai 11,38 persen secara tahunan pada triwulan pertama 2026.
Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu modal penting untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah sekaligus memperkuat sektor-sektor produktif yang menjadi sumber penghidupan masyarakat Bojonegoro.
Selain itu, pemerintah daerah memastikan berbagai program pelayanan dasar tetap mendapatkan alokasi anggaran pada tahun 2027. Di antaranya pembiayaan Universal Health Coverage (UHC), kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, serta berbagai program pengentasan kemiskinan yang telah berjalan.
Program-program pemberdayaan masyarakat seperti Gerakan Ayam Petelur Mandiri (Gayatri), Domba Kesejahteraan, hingga program beasiswa pendidikan juga dipastikan tetap menjadi bagian dari prioritas pembangunan daerah.
Pemkab menegaskan bahwa penyesuaian kemampuan fiskal tidak akan mengubah fokus pembangunan yang selama ini diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, serta penguatan ekonomi masyarakat.
Data pemerintah daerah menunjukkan postur APBD Kabupaten Bojonegoro memang mengalami tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. APBD tahun 2024 tercatat sebesar Rp8,2 triliun, kemudian turun menjadi Rp7,8 triliun pada 2025, sekitar Rp6,4 triliun pada 2026, dan diproyeksikan menjadi Rp5,1 triliun pada 2027.
Menghadapi kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menyiapkan berbagai strategi untuk menjaga keberlanjutan pembangunan, di antaranya melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan efektivitas belanja, serta penguatan kemandirian fiskal daerah.
Melalui langkah tersebut, pemerintah berharap berbagai program prioritas tetap dapat berjalan optimal sehingga target pembangunan daerah, mulai dari pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, hingga penguatan ekonomi masyarakat, dapat terus tercapai meskipun ruang fiskal mengalami penyesuaian.(red)
Komentar