Halobojonegoro.id, Bojonegoro – Ambisi percepatan pembangunan infrastruktur pengairan di Kabupaten Bojonegoro kembali terkendala persoalan birokrasi. Meski pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran lebih dari Rp204 miliar, puluhan paket pekerjaan strategis hingga kini belum dapat direalisasikan akibat lambannya penerbitan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).
Persoalan tersebut mengemuka dalam hearing antara Komisi D DPRD Kabupaten Bojonegoro bersama Dinas PU SDA Kabupaten Bojonegoro yang digelar di ruang rapat Komisi D DPRD Bojonegoro, Senin (18/5/2026).
Ketua Komisi D DPRD Bojonegoro, Imam Sholikin, mengungkapkan bahwa dari total 129 paket pekerjaan pengairan yang telah dirancang pemerintah daerah, baru sekitar 89 paket yang dapat berjalan. Sisanya masih tertahan akibat proses administrasi dan perizinan dari pemerintah pusat yang dinilai berjalan lambat.
Menurutnya, kondisi tersebut bukan persoalan baru. Sejak diberlakukannya aturan baru terkait pengelolaan wilayah sungai beberapa tahun terakhir, keterlambatan izin terus menjadi hambatan utama pelaksanaan pembangunan di daerah. Padahal, seluruh perencanaan dan kesiapan anggaran di tingkat daerah disebut telah disusun secara matang.
“Pembangunan sebenarnya sudah siap dijalankan, tetapi rekomtek dari BBWS sering terlambat turun. Ini yang membuat sejumlah proyek pengairan tertunda sejak beberapa tahun terakhir,” ujarnya usai rapat.
Tak hanya menyoroti persoalan perizinan, DPRD juga mengkritik arah pembangunan daerah yang dinilai terlalu berfokus pada estetika kawasan perkotaan. Wakil Ketua Komisi D, Sukur Priyanto, meminta pemerintah lebih serius memperkuat sistem tata kelola air melalui normalisasi sungai, pembangunan area resapan, hingga penyusunan master plan penanganan banjir secara menyeluruh.
Menurutnya, langkah tersebut penting untuk mengantisipasi meningkatnya ancaman banjir dan abrasi di sepanjang Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo yang kini mulai mengkhawatirkan. DPRD pun berencana melakukan inspeksi lapangan guna memastikan kondisi riil sejumlah proyek yang hingga kini belum dapat dikerjakan akibat terhambat izin pusat.(Mu)
Komentar