Halobojonegoro.id, BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro resmi memiliki jajaran Dewan Pendidikan periode 2026–2030. Pelantikan dilakukan langsung oleh Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, di Ruang Angling Dharma, Lantai 2 Gedung Pemkab Bojonegoro, Kamis (25/6/2026).
Pelantikan tersebut menjadi langkah awal memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan Dewan Pendidikan dalam merumuskan berbagai kebijakan strategis guna meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Bojonegoro.
Dalam sambutannya, Bupati Setyo Wahono menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia merupakan investasi jangka panjang yang memiliki peran penting dalam menentukan kemajuan daerah. Menurutnya, pembangunan tidak hanya diukur dari keberhasilan pembangunan fisik, tetapi juga dari kualitas generasi yang dipersiapkan untuk masa depan.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian pemerintah daerah adalah masih tingginya angka Anak Tidak Sekolah (ATS) atau Anak Putus Sekolah (APS) yang diperkirakan mencapai sekitar 4.500 anak. Bupati menilai persoalan tersebut membutuhkan keterlibatan berbagai pihak dan tidak dapat diselesaikan hanya oleh pemerintah.
“Persoalan anak tidak sekolah merupakan tantangan bersama. Pemerintah akan terus menyusun kebijakan, namun kami juga membutuhkan masukan, kajian, dan rekomendasi dari Dewan Pendidikan agar solusi yang diambil benar-benar efektif,” ujar Setyo Wahono.
Selain persoalan akses pendidikan, Bupati juga menyoroti dampak perkembangan teknologi digital terhadap kehidupan keluarga. Menurutnya, penggunaan gawai yang semakin masif telah membawa tantangan baru, terutama terkait pola asuh anak dan proses pembelajaran di rumah.
Ia berharap Dewan Pendidikan mampu menghadirkan berbagai kajian serta edukasi yang dapat menjadi referensi bagi masyarakat, khususnya orang tua, dalam mendampingi anak menghadapi perkembangan teknologi secara bijak.
Setyo Wahono juga mengapresiasi susunan kepengurusan Dewan Pendidikan yang berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari akademisi, praktisi pendidikan, insan pers, hingga tokoh agama. Keberagaman tersebut dinilai menjadi modal penting untuk menghasilkan pemikiran yang komprehensif dalam mendukung pembangunan sektor pendidikan.
Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Bojonegoro periode 2026–2030, Ahmad Ansaful Marom, menyatakan komitmennya untuk menjadikan Dewan Pendidikan sebagai mitra strategis pemerintah sekaligus jembatan aspirasi masyarakat dalam bidang pendidikan.
Menurutnya, keberagaman latar belakang para pengurus akan menjadi kekuatan untuk menyerap berbagai persoalan yang berkembang di lapangan sebelum dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan.
Ansaful Marom menegaskan bahwa peningkatan kualitas pendidikan harus diarahkan pada penguatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui investasi pendidikan yang berkelanjutan.
“Investasi pendidikan memang tidak memberikan hasil secara instan seperti pembangunan infrastruktur. Namun, dampaknya akan menentukan kualitas generasi dan kemajuan daerah dalam jangka panjang. Karena itu, upaya tersebut harus dimulai sejak sekarang,” ungkapnya.
Ia menambahkan, Dewan Pendidikan siap bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menyusun program-program yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan, pemerataan akses belajar, serta penguatan kualitas sumber daya manusia demi mewujudkan generasi Bojonegoro yang lebih unggul di masa mendatang.(red)
Komentar