Halobojonegoro.id, Bojonegoro – Jarak ribuan kilometer tak menjadi penghalang bagi Ahmad Supriyanto untuk tetap mengendalikan arah politik partainya di daerah. Dari Makkah, saat menjalankan ibadah umrah, ia justru mengeluarkan instruksi tegas yang berpotensi memanaskan dinamika pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD Tahun Anggaran 2025 di DPRD Kabupaten Bojonegoro.
Melalui komunikasi jarak jauh, Ahmad Supriyanto meminta seluruh anggota Fraksi Golkar untuk tidak sekadar mengikuti agenda formal pembahasan, melainkan melakukan pengulitan menyeluruh terhadap dokumen LKPJ yang mulai dibahas pada Rabu (25/03/2026).
Menurutnya, evaluasi tahunan tidak boleh berhenti pada angka-angka laporan, tetapi harus menyentuh substansi: apakah program benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat atau justru hanya menjadi rutinitas birokrasi tanpa hasil.
“Saya minta Fraksi Golkar membedah APBD secara detail. Lihat indikatornya, sasarannya, hingga realisasi program tersebut. Harus jelas, apakah kegagalan itu karena perencanaan yang keliru atau karena pelaksanaan di lapangan yang tidak maksimal,” tegasnya dalam pesan singkat.
Instruksi tersebut menandai sikap politik yang lebih progresif dari partai berlambang pohon beringin itu. Fokus utama yang ditekankan adalah mengidentifikasi program-program yang tidak mencapai target, termasuk menelusuri akar persoalan yang menyebabkan rendahnya serapan anggaran atau minimnya dampak sosial bagi masyarakat.
Bagi Golkar, setiap rupiah dari APBD harus memiliki nilai manfaat. Program yang tidak berdampak langsung pada kesejahteraan publik dinilai perlu dikoreksi secara serius, bahkan jika perlu dihentikan atau dirancang ulang.
Tak hanya berhenti pada evaluasi program, Ahmad Supriyanto juga memberikan catatan strategis bagi kepemimpinan daerah. Ia menyoroti pentingnya ketegasan dalam mengelola birokrasi, terutama dalam memastikan visi dan misi kepala daerah berjalan sesuai rencana.
Sebagai figur yang pernah terlibat dalam tim pemenangan pasangan kepala daerah saat ini, ia mengingatkan bahwa waktu pemerintahan tidak panjang. Karena itu, setiap perangkat daerah dituntut bekerja dengan indikator yang jelas dan terukur.
“Jika ada kepala OPD yang tidak serius menjalankan visi-misi daerah, harus segera dievaluasi. Bahkan jika perlu diganti. Jangan sampai program strategis terhambat karena kinerja yang tidak optimal,” ujarnya.
Instruksi dari Tanah Suci ini diprediksi akan memberi warna tersendiri dalam pembahasan LKPJ di gedung dewan. Fraksi Golkar dipastikan tidak akan datang dengan tangan kosong, melainkan membawa hasil analisis mendalam untuk disampaikan dalam forum resmi.
Langkah ini sekaligus menunjukkan bahwa fungsi pengawasan legislatif tidak sekadar formalitas, tetapi menjadi instrumen penting dalam menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
Di tengah harapan masyarakat terhadap pembangunan yang lebih tepat sasaran, tekanan politik seperti ini bisa menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk bekerja lebih terukur, transparan, dan berorientasi pada hasil nyata.
Kini, publik menanti sejauh mana “bedah total” yang diinstruksikan dari Makkah itu benar-benar mampu mengubah arah diskusi—dari sekadar laporan tahunan menjadi momentum evaluasi yang berdampak bagi masa depan pembangunan Bojonegoro.(red)
Komentar