Halobojonegoro.id, BOJONEGORO – Besarnya anggaran Program Gerakan Ayam Petelur Mandiri (Gayatri) menjadi perhatian serius Komisi B DPRD Kabupaten Bojonegoro. Melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Peternakan dan Perikanan serta Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro, legislatif mulai menguliti sejauh mana efektivitas program tersebut dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.
Rapat yang digelar di ruang Komisi B DPRD Bojonegoro, Senin (4/5/2026), tidak hanya membahas capaian program, tetapi juga mengupas berbagai tantangan teknis yang muncul di lapangan. Salah satu yang menjadi perhatian utama ialah besarnya alokasi anggaran yang digelontorkan pemerintah daerah untuk program Gayatri.
Dalam forum tersebut terungkap, anggaran Gayatri pada Perubahan APBD 2025 berada di kisaran Rp86,7 miliar hingga Rp95,2 miliar. Sementara pada 2026, pemerintah daerah kembali menyiapkan anggaran sekitar Rp74 miliar guna memastikan program tetap berlanjut. Sumber pembiayaan program ini berasal dari berbagai skema, mulai APBD, dana Corporate Social Responsibility (CSR), hingga dukungan Alokasi Dana Desa (ADD).
Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro, Lasuri, menegaskan bahwa program dengan nilai anggaran besar harus mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya dalam upaya penguatan ekonomi keluarga dan pengentasan kemiskinan.
Menurutnya, pengawasan terhadap program harus dilakukan secara menyeluruh agar bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran dan tidak justru menimbulkan persoalan baru bagi keluarga penerima manfaat.
“Program ini harus memberikan hasil yang terukur. Dengan anggaran sebesar itu, manfaatnya harus benar-benar dirasakan masyarakat, bukan sekadar selesai secara administrasi,” tegasnya.
Selain persoalan anggaran, Komisi B juga menyoroti aspek teknis di lapangan, terutama keterbatasan tenaga pendamping dan tingginya biaya pakan yang kini mulai dirasakan para penerima bantuan.
Dari paparan Dinas Peternakan dan Perikanan, program Gayatri ditargetkan menjangkau sekitar 5.400 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) hingga akhir 2025. Hingga saat ini, sekitar 4.400 keluarga disebut telah menerima bantuan berupa kandang, bibit ayam, serta dukungan pakan tahap awal.
Beberapa wilayah bahkan mulai menunjukkan hasil produksi telur yang cukup menjanjikan. Pemerintah berharap produksi lokal dari program tersebut dapat membantu menekan ketergantungan pasokan telur dari luar daerah.
Namun demikian, DPRD menilai keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah distribusi bantuan semata. Keberlanjutan usaha peternakan masyarakat, terutama setelah subsidi pakan berakhir, dinilai menjadi indikator penting yang harus dipastikan.
Lasuri juga menekankan pentingnya keberadaan tenaga pendamping yang memiliki kompetensi di bidang peternakan agar masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam menjalankan usaha ternak secara mandiri.
“Pendampingan teknis menjadi kunci. Tanpa SDM pendamping yang memahami pola budidaya dan manajemen ternak, sulit bagi penerima manfaat mencapai hasil yang optimal,” tambahnya.
Sebagai langkah lanjutan, Komisi B DPRD Bojonegoro berencana turun langsung ke lapangan untuk melakukan inspeksi di sejumlah wilayah, mulai kawasan timur, tengah, hingga barat Bojonegoro.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan Program Gayatri berjalan sesuai tujuan awal, yakni menciptakan ekonomi keluarga yang lebih mandiri, produktif, dan berkelanjutan.(red)
Komentar