Halobojonegoro.id, BOJONEGORO – Program Studi Ilmu Lingkungan Universitas Bojonegoro (Unigoro) terus memperkuat kompetensi mahasiswa melalui pembelajaran yang menghubungkan teori dengan praktik di lapangan. Salah satunya diwujudkan melalui kuliah praktisi bertema Perencanaan Pembangunan Daerah dari Perspektif Sosial dan Lingkungan yang digelar pada Kamis (25/6/2026).
Kegiatan tersebut menghadirkan Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bojonegoro, Dr. Wiwik Retnoningsih, M.Pd., sebagai narasumber. Dalam pemaparannya, Wiwik menjelaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan.
Menurutnya, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) menjadi salah satu ruang strategis bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, menentukan prioritas pembangunan, sekaligus memberikan masukan agar program yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lingkungan masing-masing.
“Tahapan perencanaan dimulai dari Musrenbang. Di forum ini masyarakat memiliki kesempatan untuk mengusulkan program, menentukan prioritas pembangunan, serta memberikan masukan agar kebijakan pemerintah lebih tepat sasaran dan memberi manfaat bagi lingkungan sekitar,” jelasnya.
Wiwik menambahkan, selain Musrenbang reguler, pemerintah juga menyelenggarakan Musrenbang tematik yang difokuskan pada berbagai isu strategis yang berkembang di masyarakat. Salah satu isu yang terus menjadi perhatian adalah percepatan penurunan angka stunting, yang memerlukan keterlibatan aktif pemerintah desa, tenaga kesehatan, dan masyarakat.
Ia menilai penyelesaian persoalan sosial maupun lingkungan membutuhkan perencanaan yang disusun berdasarkan kondisi nyata di lapangan sehingga solusi yang dihasilkan lebih efektif dan berkelanjutan.
Meski demikian, Wiwik mengakui bahwa pelaksanaan pembangunan partisipatif masih menghadapi sejumlah tantangan. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme perencanaan serta keterbatasan data pendukung menjadi kendala yang perlu diatasi melalui edukasi dan penguatan kapasitas masyarakat.
Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan berbagai pemangku kepentingan agar proses pembangunan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara komprehensif.
“Dengan sinergi seluruh stakeholder, pembangunan akan lebih tepat sasaran, berkelanjutan, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Kuliah praktisi yang dimoderatori oleh Oktavianus Cahya A., S.T., M.Sc. berlangsung dinamis. Mahasiswa Program Studi Ilmu Lingkungan Unigoro aktif memanfaatkan sesi diskusi untuk menggali lebih dalam mengenai implementasi perencanaan pembangunan daerah, khususnya yang berkaitan dengan isu sosial, lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan.
Melalui kegiatan ini, mahasiswa diharapkan memperoleh gambaran nyata mengenai proses penyusunan kebijakan pembangunan daerah sekaligus memahami pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan, kelestarian lingkungan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.(red)
Komentar