Halobojonegoro.id, BOJONEGORO – Pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Baureno kembali menuai sorotan. Sejumlah warga mengeluhkan lambannya proses pengurusan Kartu Keluarga (KK) baru yang disebut tak kunjung selesai, bahkan setelah menunggu hingga berminggu-minggu.
Kondisi ini memicu pertanyaan publik terkait efektivitas pelayanan di tingkat kecamatan, terlebih dokumen kependudukan merupakan kebutuhan dasar yang kerap dibutuhkan untuk berbagai urusan penting, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga administrasi bantuan sosial.
Salah seorang warga berinisial T (37) mengaku sudah hampir dua pekan menunggu proses penerbitan KK miliknya. Hingga kini, dokumen yang diajukan disebut belum juga selesai tanpa adanya kepastian waktu penyelesaian.
Menurutnya, proses yang seharusnya hanya melalui tahapan verifikasi justru berjalan jauh lebih lama dari perkiraan.
“Sudah hampir dua minggu, tapi belum selesai. Yang kami butuhkan sebenarnya bukan hanya proses, tapi kepastian kapan dokumen bisa diambil,” ujarnya, Rabu (6/5/2026).
Keluhan serupa disebut juga mulai bermunculan dari warga lainnya. Lambannya pelayanan dinilai tidak lagi sekadar persoalan teknis, tetapi mulai mengarah pada dugaan lemahnya pengelolaan layanan administrasi di internal kecamatan.
Saat dikonfirmasi, salah satu petugas pelayanan di Kecamatan Baureno, Johan, membenarkan adanya hambatan dalam proses pengurusan KK. Ia menyebut gangguan jaringan pada sistem layanan serta keterbatasan personel menjadi faktor utama keterlambatan.
Menurutnya, salah satu staf pelayanan saat ini sedang menjalankan cuti ibadah, sehingga beban kerja harus ditangani secara bergantian.
Namun hasil penelusuran di lapangan justru memunculkan fakta lain. Informasi yang dihimpun menunjukkan sejumlah berkas yang mengalami keterlambatan cukup lama justru berada dalam penanganan petugas yang sama.
Temuan tersebut memunculkan pertanyaan baru, apakah keterlambatan murni dipicu kendala teknis, atau terdapat persoalan lain dalam tata kelola pelayanan yang belum terungkap.
Inkonsistensi juga muncul setelah pihak kecamatan menunjukkan percakapan internal dengan petugas wilayah lain yang menyebut layanan administrasi di kecamatan lain tetap berjalan normal tanpa gangguan berarti.
Jika gangguan sistem benar terjadi secara menyeluruh, semestinya dampak dirasakan di berbagai wilayah. Sebaliknya, jika pelayanan di kecamatan lain tetap lancar, maka persoalan di Baureno dinilai layak mendapat evaluasi lebih mendalam.
Hingga kini, warga masih menunggu kejelasan penyelesaian dokumen mereka. Di tengah kebutuhan administrasi yang semakin mendesak, lambannya pelayanan di Kecamatan Baureno dinilai dapat berdampak langsung pada aktivitas masyarakat.
Situasi ini memunculkan dorongan agar Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui instansi terkait segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan administrasi di wilayah tersebut, agar hak dasar masyarakat terhadap layanan publik dapat terpenuhi secara cepat, pasti, dan transparan.(Mu)
Komentar