Halobojonegoro.id, BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro mulai membangun pola baru dalam percepatan pembangunan 2026. Tidak lagi bertumpu pada APBD semata, pemerintah daerah mendorong kolaborasi strategis bersama sektor swasta dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mempercepat pengentasan kemiskinan sekaligus meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Langkah tersebut mengemuka dalam rapat sinkronisasi program yang digelar di ruang Co-creating Gedung Pemkab Bojonegoro, Jumat (27/2/2026). Forum itu mempertemukan jajaran pemerintah daerah dengan pelaku industri migas dan perbankan guna menyelaraskan program prioritas daerah dengan skema Corporate Social Responsibility (CSR) dan Pengembangan Masyarakat (PPM).
Sejumlah perusahaan besar hadir dalam pertemuan tersebut, di antaranya SKK Migas, ExxonMobil Cepu Limited, Pertamina EP Cepu, serta Pertamina Sukowati.
Sinyal konkret kolaborasi datang dari PT Asri Dharma Sejahtera (ADS). Direktur Utama ADS, Mohammad Kundori, menegaskan komitmen perusahaan untuk menyelaraskan program CSR dengan agenda prioritas Pemkab.
“Kami telah merencanakan sinergi program prioritas dengan menyalurkan bantuan program GAYATRI kepada 100 Kelompok Penerima Manfaat di Bojonegoro,” ujarnya.
Program Gerakan Beternak Ayam Petelur Mandiri (GAYATRI) diproyeksikan menjadi stimulus ekonomi bagi masyarakat prasejahtera agar mampu membangun kemandirian finansial melalui sektor peternakan produktif. Skema ini dinilai lebih berkelanjutan dibanding bantuan konsumtif karena mendorong perputaran ekonomi di tingkat rumah tangga.
Selain pemberdayaan ekonomi, ADS juga menyiapkan program lingkungan berupa pengelolaan sampah serta konservasi sungai melalui penanaman pohon keras dan produktif di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) bersama Dinas Lingkungan Hidup.
Kepala Bappeda Bojonegoro menegaskan bahwa sinkronisasi lintas sektor ini menjadi kunci pencapaian empat pilar pembangunan daerah, yakni pengentasan kemiskinan, peningkatan IPM, konservasi lingkungan, dan rehabilitasi rumah sehat.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Bojonegoro menambahkan bahwa beban pembangunan tidak dapat dipikul pemerintah sendiri. Keterlibatan perusahaan melalui CSR dan PPM sektor migas dinilai strategis untuk mempercepat target kesejahteraan.
“Perlu adanya percepatan pengentasan kemiskinan. Dukungan berbagai pihak menjadi kunci keberhasilan target kita,” tegasnya.
Kolaborasi ini menjadi indikator bahwa integrasi kebijakan publik dan sumber daya korporasi mulai diarahkan dalam satu kerangka pembangunan terpadu. Tahun 2026 pun diproyeksikan menjadi momentum penguatan model kemitraan pembangunan di Bojonegoro, dengan harapan dampaknya lebih terukur terhadap kesejahteraan masyarakat. (Mu)
Komentar