Halobojonegoro.id, BOJONEGORO –
Langkah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melakukan ground check atau verifikasi ulang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) mulai menuai sorotan publik. Kebijakan tersebut dinilai lebih menitikberatkan pada pembenahan administrasi data ketimbang menjawab persoalan mendasar terkait potensi meningkatnya angka kemiskinan di daerah penghasil minyak dan gas bumi itu.
Ground check dijadwalkan berlangsung mulai 11 hingga 25 Mei 2026 dengan melibatkan seluruh aparatur sipil negara, mulai kepala OPD, camat, kepala desa hingga penyuluh lapangan.
Sorotan muncul setelah ditemukan sejumlah data yang dinilai tidak masuk akal, salah satunya keluarga dengan penghasilan tercatat hanya Rp100 ribu per bulan. Kondisi itu memunculkan dugaan adanya persoalan dalam proses pendataan bantuan sosial di tingkat desa.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Sosial Bojonegoro Agus S Hardiyanto membantah adanya manipulasi data. Ia menegaskan persoalan lebih mengarah pada kesalahan input data akibat banyaknya komponen yang harus diisi petugas lapangan.(red)
Komentar