Halobojonegoro.id, Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengambil langkah tegas untuk memperbaiki tata kelola bantuan sosial dengan menerapkan pemasangan stiker identitas di rumah keluarga penerima manfaat. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan transparansi, validasi data, serta memastikan bantuan pemerintah benar-benar menyasar warga yang membutuhkan.
Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, turun langsung ke sejumlah desa untuk memasang stiker penerima bansos. Kegiatan itu juga dipublikasikan melalui akun media sosial resmi Wakil Bupati pada Jumat (2/1/2026), sebagai bentuk keterbukaan kepada masyarakat.
Menurut Nurul Azizah, stiker penerima bansos berfungsi sebagai penanda sekaligus alat verifikasi di lapangan. Melalui kebijakan ini, pemerintah daerah ingin memastikan bahwa bantuan sosial tidak hanya tersalurkan, tetapi juga dapat dipantau secara terbuka oleh masyarakat.
“Stiker ini menjadi bukti bahwa bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh warga yang berhak. Ini juga bagian dari komitmen kami untuk menyalurkan bansos secara adil dan bertanggung jawab,” ujarnya.
Selain memperkuat akurasi data, pemasangan stiker dinilai mampu menekan potensi kecemburuan sosial dan konflik di tingkat desa. Dengan identitas penerima yang terlihat secara terbuka, masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program bantuan.
Nurul menjelaskan, stiker dipasang berdasarkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang telah melalui proses verifikasi dan pemutakhiran. Kebijakan ini sekaligus mendorong evaluasi mandiri di tengah masyarakat, terutama bagi warga yang kondisi ekonominya telah membaik.
“Jika ada warga yang sudah mampu tetapi masih tercatat sebagai penerima, diharapkan muncul kesadaran untuk mengundurkan diri. Dengan begitu, bantuan bisa dialihkan kepada yang lebih membutuhkan,” jelasnya.
Pemkab Bojonegoro menargetkan pemasangan stiker penerima bansos mulai dilakukan secara bertahap sejak pekan ketiga Desember 2025. Program ini menjadi salah satu strategi berkelanjutan pemerintah daerah dalam menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan efektivitas program perlindungan sosial.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro tercatat mengalami penurunan dari 11,69 persen menjadi 11,49 persen. Sementara itu, prevalensi stunting juga menurun signifikan dari 14,2 persen menjadi 12 persen. Atas capaian tersebut, Pemkab Bojonegoro memperoleh insentif fiskal sebesar Rp5,9 miliar yang akan dialokasikan untuk mempercepat penurunan angka stunting hingga satu digit.(Mu)
Komentar