Halobojonegoro.id, Bojonegoro – Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, Abdulloh Umar, S.Pd, menegaskan bahwa arah pembangunan daerah ke depan harus menempatkan kepentingan ekonomi rakyat sebagai tujuan utama. Penegasan tersebut disampaikan saat kegiatan Reses Masa Sidang I Tahun 2026 yang digelar di Desa Bumirejo, Kecamatan Kepohbaru, Sabtu (7/2/2026).
Kegiatan serap aspirasi ini dihadiri perwakilan masyarakat dari 25 desa se-Kecamatan Kepohbaru, serta menjadi ruang dialog terbuka antara warga dan pimpinan legislatif daerah. Berbagai persoalan pembangunan desa, mulai dari infrastruktur, pertanian, pendidikan, hingga pemberdayaan UMKM, mengemuka dalam forum tersebut.
Dalam pemaparannya, politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menjelaskan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk tahun anggaran 2026. Menurutnya, pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada proyek fisik semata, tetapi harus mampu menciptakan efek ekonomi nyata bagi masyarakat desa.
“Pembangunan infrastruktur memang penting dan harus terus berjalan. Namun yang lebih penting adalah bagaimana infrastruktur itu berdampak langsung pada peningkatan pendapatan masyarakat, membuka lapangan kerja, dan memperkuat ekonomi kerakyatan,” ujar Abdulloh Umar di hadapan konstituennya.
Salah satu isu strategis yang menjadi perhatian utama dalam reses tersebut adalah rencana pembangunan Waduk Pejok di Kecamatan Kepohbaru. Umar menilai, proyek ini harus menjadi prioritas pembangunan wilayah timur Bojonegoro karena menyangkut kebutuhan dasar petani dan pengelolaan sumber daya air jangka panjang.
Menurutnya, Waduk Pejok tidak hanya berfungsi sebagai pengendali banjir saat musim hujan, tetapi juga menjadi solusi krusial penyediaan air irigasi saat musim kemarau. Dengan demikian, produktivitas pertanian dapat terjaga dan risiko gagal panen dapat ditekan.
“Waduk Pejok ini bukan sekadar proyek infrastruktur, tetapi solusi strategis bagi pertanian. Jika air terjamin, maka ekonomi petani ikut terjamin,” tegasnya.
Selain isu waduk, aspirasi masyarakat dari 25 desa juga mencakup sektor pendidikan dan keagamaan. Warga mengusulkan perbaikan sarana musholla, masjid, serta Madrasah Diniyah (Madin) sebagai bagian dari penguatan pendidikan karakter dan kehidupan sosial masyarakat desa.
Di sektor pertanian dan infrastruktur lingkungan, warga menyampaikan kebutuhan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU), serta penyediaan fasilitas olahraga untuk pemuda desa. Aspirasi tersebut dinilai penting dalam menunjang produktivitas, keamanan lingkungan, dan pembinaan generasi muda.
Tak kalah penting, warga juga mendorong adanya pendampingan yang lebih intensif bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Mereka berharap usaha mikro di desa tidak hanya bertahan, tetapi mampu naik kelas dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Abdulloh Umar menegaskan komitmennya untuk mengawal seluruh aspirasi masyarakat agar masuk dalam perencanaan dan kebijakan pemerintah daerah. Ia memastikan DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan agar program-program pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan riil masyarakat desa.
“Aspirasi ini bukan sekadar catatan reses, tapi akan kami perjuangkan dalam pembahasan kebijakan dan anggaran. Pembangunan harus dirasakan adil dan merata hingga ke desa-desa,” pungkasnya.
Kegiatan reses ini turut dihadiri jajaran Forum Pimpinan Kecamatan (Forpimcam) Kepohbaru, Camat, Danramil, Kapolsek, Kepala Desa Bumirejo, Ketua MWC NU Kepohbaru, serta sejumlah tokoh masyarakat. Kehadiran lintas unsur tersebut memperkuat sinergi antara legislatif, eksekutif, dan masyarakat dalam mendorong pembangunan Bojonegoro yang inklusif dan berkelanjutan.(Mu)
Komentar