Halobojonegoro.id, Bojonegoro – Agenda reses Masa Sidang I Tahun 2026 yang digelar Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro dari Fraksi PAN Bintang Nurani Rakyat (F-PANBNR), Moch. Choirul Anam, S.Pd., M.AP., menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan evaluasi kritis terhadap pelaksanaan program pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kegiatan tersebut berlangsung di Dusun Slinggang, Desa Sidomulyo, Kecamatan Kedungadem, Jumat (6/2/2026).
Reses ini dihadiri warga dari wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) IV yang memanfaatkan momentum tersebut untuk mengungkap berbagai persoalan faktual yang dirasakan langsung di lingkungan mereka. Dialog berlangsung dinamis, mencerminkan tingginya harapan masyarakat agar kebijakan publik benar-benar berdampak nyata.
Salah satu isu yang paling banyak mendapat perhatian warga adalah pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah-sekolah. Program nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak tersebut dinilai belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi masyarakat.
Warga menyampaikan keluhan terkait minimnya variasi menu serta kualitas lauk yang dianggap tidak sebanding dengan anggaran yang dialokasikan per porsi. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa tujuan utama program, yakni meningkatkan kesehatan dan tumbuh kembang anak, belum tercapai secara optimal.
“Makanannya sering itu-itu saja. Lauknya juga kadang kurang layak. Padahal ini program besar dan anggarannya tidak kecil,” ungkap salah satu warga dalam forum reses.
Selain persoalan sosial dan pendidikan, isu lingkungan juga mengemuka dalam sesi dialog. Tokoh masyarakat setempat, Khoyum, menyoroti maraknya praktik penangkapan burung liar menggunakan jaring di wilayah Kedungadem. Ia menilai aktivitas tersebut berpotensi merusak keseimbangan ekosistem dan menyebabkan kelangkaan satwa liar, khususnya burung perkutut dan jenis burung lokal lainnya.
“Kalau dibiarkan terus, burung-burung bisa habis. Ini bukan sekadar hobi, tapi sudah mengarah pada eksploitasi yang merusak alam,” ujarnya.
Warga berharap pemerintah daerah bersama aparat terkait dapat meningkatkan pengawasan serta melakukan edukasi kepada masyarakat agar kelestarian lingkungan tetap terjaga.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Moch. Choirul Anam menegaskan bahwa DPRD memiliki peran strategis dalam melakukan pengawasan terhadap seluruh program pemerintah yang berjalan di lapangan. Ia memastikan aspirasi warga tidak akan berhenti di forum reses semata.
Terkait keluhan Program Makan Bergizi Gratis, Choirul Anam menyatakan akan segera berkoordinasi dengan komisi terkait di DPRD Kabupaten Bojonegoro. Ia juga membuka kemungkinan dilakukannya pengawasan langsung ke lapangan untuk memastikan program dijalankan sesuai standar gizi dan ketentuan yang berlaku.
“Kami akan meminta klarifikasi dari pihak pelaksana. Jika diperlukan, kami akan turun langsung untuk memastikan kualitas program ini benar-benar sesuai dengan tujuan awalnya,” tegasnya.
Politisi PAN tersebut menambahkan bahwa reses merupakan instrumen penting dalam sistem demokrasi lokal. Melalui reses, DPRD dapat memperoleh gambaran nyata kondisi masyarakat yang tidak selalu tercermin dalam laporan administratif.
“Masukan dari warga adalah dokumen penting yang akan kami bawa ke rapat-rapat resmi DPRD. DPRD harus hadir dan mendengar langsung, bukan hanya bekerja di balik meja,” ujar Choirul Anam.
Ia juga mengajak masyarakat untuk terus aktif mengawasi jalannya program pemerintah dan tidak ragu menyampaikan kritik maupun temuan di lapangan. Menurutnya, partisipasi publik merupakan kunci agar pembangunan berjalan lebih transparan, tepat sasaran, dan berkeadilan.
Melalui reses ini, diharapkan aspirasi warga Dapil IV Bojonegoro, baik terkait kualitas program sosial maupun kelestarian lingkungan, dapat menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah daerah dan pihak terkait, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan hidup.(*red)
Komentar