Halobojonegoro.id, BOJONEGORO – Pembangunan sebuah daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran atau banyaknya proyek fisik yang dibangun. Lebih dari itu, keberhasilan pembangunan lahir dari kemampuan pemerintah menetapkan prioritas, menjaga konsistensi kebijakan, serta memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Prinsip tersebut menjadi pijakan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro di bawah kepemimpinan Bupati Setyo Wahono dan Wakil Bupati Nurul Azizah sejak resmi dilantik pada 20 Februari 2025. Dengan mengusung visi “Bojonegoro Bahagia, Makmur, dan Membanggakan”, pemerintah daerah menempatkan pembangunan tidak hanya pada aspek infrastruktur, tetapi juga peningkatan kualitas manusia, penguatan ekonomi rakyat, ketahanan pangan, pelayanan publik, dan pemerataan pembangunan hingga ke desa.
arah pembangunan Kabupaten Bojonegoro dirumuskan melalui lima sasaran utama, yakni menekan angka kemiskinan, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), memperkuat ekonomi dan ketahanan pangan, memperluas lapangan kerja, serta meningkatkan konektivitas antarwilayah. Lima prioritas tersebut menjadi acuan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun program kerja.
Infrastruktur Sebagai Penggerak Pertumbuhan
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memandang infrastruktur sebagai fondasi utama pembangunan ekonomi. Jalan, jembatan, pasar, irigasi hingga fasilitas publik diposisikan sebagai sarana untuk mempercepat aktivitas masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing daerah.
Komitmen itu diwujudkan melalui penetapan delapan Proyek Strategis Daerah Tahun 2026 dengan total anggaran sekitar Rp175,3 miliar, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/101/KEP/412.013/2026.
Proyek terbesar adalah revitalisasi Pasar Kota Bojonegoro senilai sekitar Rp80 miliar yang diproyeksikan menjadi pusat perdagangan modern bagi pedagang tradisional. Selain itu, pemerintah juga melaksanakan pelebaran Jalan Purwosari–Glagah, rekonstruksi Jalan Ngambon–Bobol, pembangunan Jembatan Mojorejo–Tapelan, rehabilitasi Masjid Jami’ Darussalam, hingga pembangunan pelindung tebing sungai di Kecamatan Kedewan dan Kasiman.
Seluruh proyek tersebut diprioritaskan untuk memperlancar distribusi hasil pertanian, memangkas biaya logistik, memperluas akses pelayanan publik, serta membuka peluang investasi baru di berbagai wilayah.
Pemerataan Pembangunan Dimulai dari Desa
Komitmen pembangunan tidak hanya terpusat di kawasan perkotaan. Melalui Program Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD), Pemkab Bojonegoro mendorong percepatan pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan masing-masing desa.
Dana BKKD dimanfaatkan untuk pembangunan jalan lingkungan, jembatan, drainase, tembok penahan tanah hingga berbagai fasilitas publik lainnya.
Di Kecamatan Kedungadem, misalnya, sebanyak 22 dari 23 desa berhasil menuntaskan Program BKKD Tahun Anggaran 2025 dengan pembangunan jalan lebih dari 20 kilometer, saluran drainase, dan infrastruktur penunjang lainnya.
Bagi masyarakat, pembangunan tersebut bukan sekadar menghadirkan jalan baru, tetapi juga mempercepat distribusi hasil panen, mempermudah akses pendidikan dan layanan kesehatan, serta menggerakkan roda perekonomian desa.
Ketahanan Pangan Berbasis Keluarga
Selain infrastruktur, ketahanan pangan menjadi prioritas penting pemerintahan Setyo Wahono–Nurul Azizah.
Melalui pendekatan berbasis keluarga, pemerintah mengembangkan sejumlah program produktif agar masyarakat mampu memenuhi kebutuhan pangan sekaligus memperoleh tambahan penghasilan.
Program Gerakan Ayam Petelur Mandiri (GAYATRI) menjadi salah satu program unggulan. Sepanjang 2025, program ini telah menjangkau lebih dari 8.600 keluarga penerima manfaat melalui APBD, APBD Perubahan, APBDes, serta dukungan CSR. Tahun 2026 cakupan program kembali diperluas menjadi 4.400 keluarga penerima manfaat.
Selain GAYATRI, Pemkab juga mengembangkan Program Kolam Lele Keluarga (KOLEGA) yang memanfaatkan pekarangan rumah menjadi kolam budidaya ikan lele. Pada 2025 program tersebut menjangkau 414 keluarga, sedangkan pada 2026 diperluas menjadi 335 penerima manfaat.
Di sektor peternakan, pemerintah meluncurkan Program Domba Kesejahteraan yang memberikan bantuan sepasang domba beserta pakan kepada keluarga penerima manfaat. Setelah menjangkau 1.200 keluarga pada 2025, program tersebut ditingkatkan menjadi 3.325 keluarga pada 2026.
Melalui tiga program tersebut, bantuan pemerintah tidak lagi bersifat konsumtif, tetapi diarahkan menjadi modal usaha produktif yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan.
Pendidikan Menjadi Investasi Jangka Panjang
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro meyakini pembangunan manusia merupakan investasi paling penting bagi masa depan daerah.
Karena itu, sektor pendidikan memperoleh perhatian besar melalui Program Beasiswa Bojonegoro dengan alokasi anggaran sekitar Rp117 miliar pada Tahun Anggaran 2025. Program tersebut memberikan kesempatan kepada ribuan mahasiswa melanjutkan pendidikan mulai jenjang diploma, sarjana hingga profesi.
Tidak hanya itu, Pemkab Bojonegoro juga menjalin kerja sama dengan Universitas Brawijaya untuk menghadirkan Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) di Bojonegoro.
Pada tahap awal akan dibuka tiga program studi, yakni Fakultas Hukum, Fakultas Psikologi, dan Fakultas Ilmu Komputer, dengan Gedung Pusdiklat di Desa Ngumpakdalem sebagai lokasi awal perkuliahan.
Dalam jangka panjang, pemerintah menargetkan pengembangan program studi di bidang kedokteran, pertanian, dan peternakan agar mampu mendukung kebutuhan pembangunan daerah.
Pelayanan Publik Terus Meningkat
Berbagai program pembangunan juga diiringi peningkatan kualitas pelayanan publik.
Kabupaten Bojonegoro berhasil meraih Predikat A (Pelayanan Prima) dalam penilaian Indeks Pelayanan Publik serta masuk enam besar kabupaten terbaik nasional berdasarkan penilaian Kementerian PAN-RB.
Di sektor kesehatan, Bojonegoro juga menerima UHC Award 2026 setelah cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional mencapai lebih dari 99 persen penduduk.
Sejumlah penghargaan di bidang pelayanan publik, keterbukaan informasi, tata kelola pemerintahan, hingga pengelolaan BUMD turut menjadi indikator bahwa berbagai kebijakan pembangunan mulai menunjukkan hasil positif.
Fondasi Menuju Bojonegoro Masa Depan
Meski berbagai capaian telah diraih, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menyadari tantangan pembangunan masih cukup besar. Penurunan angka kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, pemerataan pembangunan antarwilayah, hingga peningkatan kualitas pendidikan tetap menjadi pekerjaan yang harus diselesaikan secara bertahap.
Karena itu, tahun pertama kepemimpinan Setyo Wahono dan Nurul Azizah diposisikan sebagai fase membangun fondasi pembangunan jangka panjang.
Infrastruktur disiapkan untuk memperkuat konektivitas wilayah. Program ketahanan pangan diarahkan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Investasi besar di sektor pendidikan diproyeksikan melahirkan sumber daya manusia unggul yang mampu menjadi motor pembangunan Bojonegoro pada masa mendatang.
Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari nilai anggaran ataupun jumlah proyek yang selesai dibangun. Ukuran sesungguhnya adalah sejauh mana masyarakat dapat merasakan manfaatnya, mulai dari jalan yang mempermudah aktivitas ekonomi, pasar yang lebih layak, bantuan produktif yang meningkatkan pendapatan keluarga, hingga kesempatan pendidikan yang membuka masa depan generasi muda.
Melalui langkah-langkah tersebut, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berupaya mewujudkan visi “Bojonegoro Bahagia, Makmur, dan Membanggakan” secara bertahap. Perjalanan pembangunan memang masih panjang, namun arah kebijakan yang dibangun selama tahun pertama pemerintahan menunjukkan fondasi menuju Bojonegoro yang lebih maju, berdaya saing, dan sejahtera mulai terbentuk. (Red)
Komentar