Halobojonegoro.id, Bojonegoro – Pernyataan resmi pemerintah daerah soal ketersediaan gas melon memantik perdebatan publik. Di saat pemerintah menyampaikan distribusi Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram telah kembali normal, suara warga di akar rumput justru menggambarkan situasi berbeda.
Sorotan itu mengemuka setelah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro menyampaikan informasi resmi di media sosial bahwa pasokan LPG subsidi mulai stabil dan masyarakat diminta tidak panik.
Namun, respons warganet segera membanjiri kolom komentar. Sejumlah warga menyebut tabung gas 3 kg masih sulit diperoleh. Kalaupun tersedia, harga jual di tingkat pengecer disebut melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET).
Di sejumlah titik, harga gas melon bahkan dilaporkan menyentuh Rp35.000 per tabung. Kondisi itu dikeluhkan warga dari berbagai kecamatan.
Di wilayah Kecamatan Gayam misalnya, warga menyebut kenaikan harga terjadi akibat stok yang terbatas. Sementara di Kecamatan Dander, pelaku usaha kecil ikut merasakan tekanan distribusi.
Maimun, seorang pedagang eceran setempat, mengaku harga dari tingkat agen sudah tinggi sejak awal.
“Kami ambil dari agen sudah Rp25.000. Kalau dijual Rp30.000 sampai Rp35.000 itu baru bisa ambil untung,” ujarnya.
Kondisi tersebut memicu penilaian bahwa informasi resmi belum sepenuhnya mencerminkan realitas di lapangan. Warga berharap pemerintah melakukan pengecekan langsung hingga level distribusi terbawah.
Sejumlah komentar di akun resmi Pemkab pun memperlihatkan keresahan serupa. Warganet mempertanyakan mengapa harga melonjak jauh dari kisaran normal sekitar Rp22.000 per tabung.
Ada pula yang menyindir alasan gangguan distribusi akibat cuaca buruk, sementara sebagian warga lain mengaku kesulitan mendapatkan LPG meski kebutuhan rumah tangga mendesak.
Selain keluhan harga dan ketersediaan, masyarakat juga meminta transparansi informasi pangkalan resmi agar pembelian LPG subsidi bisa sesuai ketentuan.
Di sisi lain, Pertamina Patra Niaga memastikan telah mengambil langkah penanganan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga LPG subsidi.
Melalui perwakilan Communication, Relations & CSR wilayah Jatimbalinus, Lison, Pertamina menyatakan telah mengaktifkan satuan tugas (satgas) pemantauan distribusi guna memastikan suplai tetap tersedia di tengah peningkatan kebutuhan masyarakat menjelang Lebaran.
Perusahaan juga menambah penyaluran melalui mekanisme fakultatif dan ekstra dropping. Untuk wilayah Bojonegoro, tambahan pasokan disebut mencapai sekitar 8 persen atau setara 90.487 tabung dari rata-rata distribusi harian. Sementara wilayah Kabupaten Tuban mendapat tambahan sekitar 104.367 tabung.
Secara regional di Jawa Timur, Pertamina mengklaim telah menyalurkan tambahan hingga 3,6 juta tabung LPG 3 kg sepanjang Maret 2026 sebagai langkah antisipasi lonjakan konsumsi menjelang Idulfitri.
Meski suplai tambahan telah digelontorkan, kesenjangan antara klaim ketersediaan dengan kondisi riil di tingkat pengecer dan konsumen masih menjadi pekerjaan rumah.
Pengawasan distribusi hingga tingkat pangkalan dinilai krusial agar LPG subsidi benar-benar tepat sasaran, tidak disalahgunakan, dan dijual sesuai harga yang telah ditetapkan pemerintah.
Situasi ini sekaligus menjadi pengingat bahwa stabilitas pasokan energi rumah tangga tak hanya bergantung pada angka distribusi, tetapi juga efektivitas pengawasan di lapangan serta keterbukaan informasi kepada masyarakat.(Mu)
Komentar