Kegiatan tersebut berlangsung di Desa Cengkir, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro. Salah satu sektor yang menjadi perhatian dalam kunjungan kali ini adalah pertanian, khususnya komoditas tembakau yang tengah memasuki masa panen.

Rangkaian kegiatan diawali dengan kunjungan ke Pondok Pesantren Darul Istiqomah, Woro, Bojonegoro. Setelah itu, rombongan melanjutkan agenda dengan mendatangi lahan pertanian warga dan ikut melakukan petik tembakau bersama para petani Desa Cengkir.

Harga Tembakau Mulai Bergerak Naik

Di tengah aktivitas panen, Bupati Bojonegoro menyampaikan bahwa harga tembakau saat ini mulai menunjukkan peningkatan. Kondisi tersebut diharapkan dapat memberikan keuntungan lebih baik bagi petani setelah melalui proses budidaya yang cukup panjang.

Namun, pemerintah daerah menilai kestabilan harga dan kepastian penyerapan tetap menjadi persoalan penting yang perlu dijaga.

Karena itu, Bupati Bojonegoro berencana membangun komunikasi dengan sejumlah perusahaan rokok untuk mendorong penyerapan hasil panen tembakau petani lokal.

“Untuk harga sudah mulai naik dan saya akan berkomunikasi dengan Sampoerna dan pabrik lainnya agar membuka penyerapan tembakau agar harga tembakau stabil dan cenderung naik,” ujarnya.

Upaya tersebut diharapkan dapat menciptakan pasar yang lebih baik bagi petani, sekaligus mengurangi kekhawatiran terhadap hasil panen yang tidak terserap secara optimal.

Tak Hanya Tembakau, Melon Jadi Alternatif

Selain melihat langsung aktivitas petani tembakau, Bupati dan Wakil Bupati juga melakukan penanaman benih melon.

Langkah tersebut menjadi bagian dari dorongan pemerintah daerah terhadap diversifikasi komoditas pertanian. Petani diharapkan tidak hanya bergantung pada satu jenis tanaman, tetapi mampu mengembangkan komoditas lain yang memiliki prospek ekonomi.

Budidaya melon dinilai dapat menjadi salah satu alternatif pengembangan usaha pertanian apabila disesuaikan dengan kondisi lahan, kemampuan petani serta peluang pasar.

Diversifikasi tersebut diharapkan dapat membuka sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat sekaligus meningkatkan produktivitas sektor pertanian di tingkat desa.

Aspirasi Warga Jadi Bagian dari Medhayoh

Agenda Medhayoh kemudian dilanjutkan dengan dialog bersama masyarakat Desa Cengkir. Diskusi berlangsung di kediaman Kepala Desa Cengkir.

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah daerah mendengarkan berbagai aspirasi dan masukan warga terkait pembangunan desa maupun kebutuhan masyarakat.

Forum tersebut menjadi ruang komunikasi langsung antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Berbagai persoalan yang disampaikan warga dapat menjadi bahan pemerintah dalam menentukan kebijakan dan program pembangunan yang lebih sesuai dengan kondisi di lapangan.

Melalui agenda Medhayoh, Pemkab Bojonegoro berupaya mendekatkan pelayanan dan kebijakan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat. Kunjungan ke desa juga menjadi kesempatan untuk melihat langsung potensi ekonomi sekaligus persoalan yang dihadapi warga.

Dari lahan tembakau hingga penanaman benih melon, pemerintah daerah mendorong agar sektor pertanian tidak hanya bertahan sebagai aktivitas produksi, tetapi berkembang menjadi sumber ekonomi yang mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Bojonegoro.(red)

Program tersebut dirancang agar masyarakat penerima bantuan tidak hanya memperoleh sarana usaha, tetapi juga memiliki kemampuan mengelola peternakan ayam petelur secara mandiri sehingga mampu menjadi sumber pendapatan keluarga dalam jangka panjang.

Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) Kabupaten Bojonegoro, Catur Rahayu, menjelaskan bahwa kegiatan bimtek bertujuan membekali penerima manfaat dengan pengetahuan teknis dan keterampilan budidaya ayam petelur yang berkelanjutan.

Menurutnya, sejak diluncurkan pada 2025, Program Gayatri telah menjangkau sekitar 5.400 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sementara pada tahun 2026, program tersebut kembali diperluas dengan menyasar 4.400 KPM di berbagai wilayah Kabupaten Bojonegoro.

“Hasil penjualan telur diharapkan mampu menambah pendapatan keluarga sekaligus menjadi modal untuk mengembangkan usaha peternakan secara berkelanjutan,” ujar Catur.

Selain memperoleh pelatihan, peserta juga menerima bantuan berupa kandang, ayam petelur, pakan, serta vitamin. Selama bimtek, peserta dibekali berbagai materi mulai dari manajemen budidaya, kesehatan ternak, pengelolaan kandang dan limbah, kelembagaan kelompok peternak, hingga pencatatan produksi dan pengelolaan keuangan usaha.

Pada pelaksanaan tahap pertama, Bimtek Gayatri digelar di 11 lokasi dengan jumlah 766 calon KPM. Di Kecamatan Trucuk sendiri, kegiatan diikuti 80 peserta yang telah memenuhi persyaratan, di antaranya berasal dari masyarakat yang masuk Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) desil 1 hingga 5, berada pada usia produktif, memiliki minat beternak, serta telah menyiapkan lokasi kandang.

Sementara itu, Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah menegaskan bahwa Program Gayatri merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat ekonomi keluarga melalui pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal.

Ia menambahkan, upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat juga diiringi dengan penguatan layanan kesehatan. Di antaranya melalui pembiayaan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi masyarakat, pengembangan layanan hemodialisis di rumah sakit daerah, hingga pembukaan layanan kemoterapi di RSUD Sosodoro Djatikoesoemo yang dijadwalkan mulai beroperasi pada Agustus 2026.

“Melalui program pemberdayaan ekonomi dan peningkatan layanan kesehatan, kami ingin memastikan kesejahteraan masyarakat Bojonegoro terus meningkat secara berkelanjutan,” tegas Nurul Azizah.

Pemkab Bojonegoro berharap Program Gayatri mampu melahirkan peternak-peternak mandiri di tingkat desa. Dengan meningkatnya produktivitas usaha ayam petelur, masyarakat tidak hanya memperoleh tambahan penghasilan, tetapi juga memiliki peluang mengembangkan usaha yang dapat menopang perekonomian keluarga secara berkelanjutan.(*red)

Pembukaan pemusatan diklat berlangsung di Ruang Angling Dharma, Gedung Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Kamis (23/7/2026). Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Bojonegoro Amir Syahid, jajaran pembina, pelatih, serta seluruh calon Paskibraka.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Nurul Azizah mengajak seluruh peserta menjadikan masa pelatihan bukan sekadar persiapan teknis pengibaran bendera, tetapi juga sebagai proses membentuk karakter, kedisiplinan, tanggung jawab, dan jiwa kepemimpinan.

Menurutnya, kesempatan menjadi calon Paskibraka merupakan sebuah kehormatan yang harus dijaga dengan semangat belajar, kerja keras, dan komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi daerah maupun bangsa.

“Keberhasilan tidak datang secara instan. Semua membutuhkan proses, kedisiplinan, kerja keras, dan doa. Masa sekolah yang sedang kalian jalani merupakan bekal penting untuk menentukan masa depan. Teruslah belajar dengan sungguh-sungguh dan jangan pernah berhenti berusaha,” pesan Nurul Azizah.

Ia juga mengingatkan para peserta agar memaknai setiap arahan maupun evaluasi dari pelatih sebagai bagian dari proses pembentukan karakter.

Menurutnya, sikap disiplin, kemampuan menerima kritik, dan kemauan untuk terus memperbaiki diri merupakan bekal penting yang akan bermanfaat tidak hanya selama mengikuti diklat, tetapi juga dalam kehidupan di masa depan.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati turut memperkenalkan berbagai program beasiswa yang disiapkan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagai bentuk investasi dalam pengembangan sumber daya manusia.

Program tersebut meliputi Beasiswa Desa bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu, Beasiswa Prestasi, Beasiswa Gus dan Ning untuk kalangan santri, hingga bantuan penyelesaian tugas akhir bagi mahasiswa.

“Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus berkomitmen membuka akses pendidikan yang lebih luas melalui berbagai program beasiswa. Kami berharap semakin banyak generasi muda Bojonegoro yang mampu melanjutkan pendidikan tinggi dan menjadi sumber daya manusia yang unggul,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bakesbangpol Kabupaten Bojonegoro, Amir Syahid, menjelaskan bahwa 74 calon Paskibraka yang mengikuti pemusatan diklat merupakan hasil seleksi yang berlangsung secara ketat dan berjenjang.

Dari total 551 pelajar SMA/SMK sederajat yang mendaftar, para peserta harus melewati berbagai tahapan seleksi, mulai dari pemeriksaan administrasi, Tes Wawasan Kebangsaan dan Pancasila, Tes Intelegensi Umum, pemeriksaan kesehatan, parade, Peraturan Baris Berbaris (PBB), kesamaptaan jasmani, hingga penilaian kepribadian dan rekam jejak media sosial.

“Seluruh tahapan seleksi dilaksanakan secara objektif untuk mendapatkan putra-putri terbaik yang nantinya akan mengemban tugas sebagai Paskibraka Kabupaten Bojonegoro Tahun 2026,” jelas Amir.

Ia menambahkan, prestasi Paskibraka Kabupaten Bojonegoro terus menunjukkan perkembangan positif. Pada tahun ini, Reihan Nifan Arkana dari SMA Negeri Taruna Bojonegoro berhasil terpilih menjadi anggota Paskibraka tingkat nasional. Selain itu, dua peserta lainnya, Sandya dan Satriya, juga sukses lolos sebagai anggota Paskibraka tingkat Provinsi Jawa Timur.

Prestasi tersebut, menurut Amir, menjadi motivasi bagi seluruh peserta agar mengikuti setiap tahapan pendidikan dan pelatihan dengan penuh tanggung jawab serta menjaga nama baik Kabupaten Bojonegoro.

Selama masa pemusatan diklat, para calon Paskibraka akan mendapatkan pembinaan yang mencakup pelatihan fisik, keterampilan Peraturan Baris Berbaris (PBB), wawasan kebangsaan, pembentukan karakter, hingga penguatan mental dan kedisiplinan.

Melalui proses tersebut, diharapkan seluruh peserta mampu melaksanakan tugas pengibaran Sang Saka Merah Putih pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh kehormatan, profesionalisme, dan rasa cinta tanah air. (red)

Prinsip tersebut menjadi pijakan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro di bawah kepemimpinan Bupati Setyo Wahono dan Wakil Bupati Nurul Azizah sejak resmi dilantik pada 20 Februari 2025. Dengan mengusung visi “Bojonegoro Bahagia, Makmur, dan Membanggakan”, pemerintah daerah menempatkan pembangunan tidak hanya pada aspek infrastruktur, tetapi juga peningkatan kualitas manusia, penguatan ekonomi rakyat, ketahanan pangan, pelayanan publik, dan pemerataan pembangunan hingga ke desa.

arah pembangunan Kabupaten Bojonegoro dirumuskan melalui lima sasaran utama, yakni menekan angka kemiskinan, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), memperkuat ekonomi dan ketahanan pangan, memperluas lapangan kerja, serta meningkatkan konektivitas antarwilayah. Lima prioritas tersebut menjadi acuan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun program kerja.

Infrastruktur Sebagai Penggerak Pertumbuhan

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memandang infrastruktur sebagai fondasi utama pembangunan ekonomi. Jalan, jembatan, pasar, irigasi hingga fasilitas publik diposisikan sebagai sarana untuk mempercepat aktivitas masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing daerah.

Komitmen itu diwujudkan melalui penetapan delapan Proyek Strategis Daerah Tahun 2026 dengan total anggaran sekitar Rp175,3 miliar, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/101/KEP/412.013/2026.

Proyek terbesar adalah revitalisasi Pasar Kota Bojonegoro senilai sekitar Rp80 miliar yang diproyeksikan menjadi pusat perdagangan modern bagi pedagang tradisional. Selain itu, pemerintah juga melaksanakan pelebaran Jalan Purwosari–Glagah, rekonstruksi Jalan Ngambon–Bobol, pembangunan Jembatan Mojorejo–Tapelan, rehabilitasi Masjid Jami’ Darussalam, hingga pembangunan pelindung tebing sungai di Kecamatan Kedewan dan Kasiman.

Seluruh proyek tersebut diprioritaskan untuk memperlancar distribusi hasil pertanian, memangkas biaya logistik, memperluas akses pelayanan publik, serta membuka peluang investasi baru di berbagai wilayah.

Pemerataan Pembangunan Dimulai dari Desa

Komitmen pembangunan tidak hanya terpusat di kawasan perkotaan. Melalui Program Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD), Pemkab Bojonegoro mendorong percepatan pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan masing-masing desa.

Dana BKKD dimanfaatkan untuk pembangunan jalan lingkungan, jembatan, drainase, tembok penahan tanah hingga berbagai fasilitas publik lainnya.

Di Kecamatan Kedungadem, misalnya, sebanyak 22 dari 23 desa berhasil menuntaskan Program BKKD Tahun Anggaran 2025 dengan pembangunan jalan lebih dari 20 kilometer, saluran drainase, dan infrastruktur penunjang lainnya.

Bagi masyarakat, pembangunan tersebut bukan sekadar menghadirkan jalan baru, tetapi juga mempercepat distribusi hasil panen, mempermudah akses pendidikan dan layanan kesehatan, serta menggerakkan roda perekonomian desa.

Ketahanan Pangan Berbasis Keluarga

Selain infrastruktur, ketahanan pangan menjadi prioritas penting pemerintahan Setyo Wahono–Nurul Azizah.

Melalui pendekatan berbasis keluarga, pemerintah mengembangkan sejumlah program produktif agar masyarakat mampu memenuhi kebutuhan pangan sekaligus memperoleh tambahan penghasilan.

Program Gerakan Ayam Petelur Mandiri (GAYATRI) menjadi salah satu program unggulan. Sepanjang 2025, program ini telah menjangkau lebih dari 8.600 keluarga penerima manfaat melalui APBD, APBD Perubahan, APBDes, serta dukungan CSR. Tahun 2026 cakupan program kembali diperluas menjadi 4.400 keluarga penerima manfaat.

Selain GAYATRI, Pemkab juga mengembangkan Program Kolam Lele Keluarga (KOLEGA) yang memanfaatkan pekarangan rumah menjadi kolam budidaya ikan lele. Pada 2025 program tersebut menjangkau 414 keluarga, sedangkan pada 2026 diperluas menjadi 335 penerima manfaat.

Di sektor peternakan, pemerintah meluncurkan Program Domba Kesejahteraan yang memberikan bantuan sepasang domba beserta pakan kepada keluarga penerima manfaat. Setelah menjangkau 1.200 keluarga pada 2025, program tersebut ditingkatkan menjadi 3.325 keluarga pada 2026.

Melalui tiga program tersebut, bantuan pemerintah tidak lagi bersifat konsumtif, tetapi diarahkan menjadi modal usaha produktif yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan.

Pendidikan Menjadi Investasi Jangka Panjang

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro meyakini pembangunan manusia merupakan investasi paling penting bagi masa depan daerah.

Karena itu, sektor pendidikan memperoleh perhatian besar melalui Program Beasiswa Bojonegoro dengan alokasi anggaran sekitar Rp117 miliar pada Tahun Anggaran 2025. Program tersebut memberikan kesempatan kepada ribuan mahasiswa melanjutkan pendidikan mulai jenjang diploma, sarjana hingga profesi.

Tidak hanya itu, Pemkab Bojonegoro juga menjalin kerja sama dengan Universitas Brawijaya untuk menghadirkan Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) di Bojonegoro.

Pada tahap awal akan dibuka tiga program studi, yakni Fakultas Hukum, Fakultas Psikologi, dan Fakultas Ilmu Komputer, dengan Gedung Pusdiklat di Desa Ngumpakdalem sebagai lokasi awal perkuliahan.

Dalam jangka panjang, pemerintah menargetkan pengembangan program studi di bidang kedokteran, pertanian, dan peternakan agar mampu mendukung kebutuhan pembangunan daerah.

Pelayanan Publik Terus Meningkat

Berbagai program pembangunan juga diiringi peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kabupaten Bojonegoro berhasil meraih Predikat A (Pelayanan Prima) dalam penilaian Indeks Pelayanan Publik serta masuk enam besar kabupaten terbaik nasional berdasarkan penilaian Kementerian PAN-RB.

Di sektor kesehatan, Bojonegoro juga menerima UHC Award 2026 setelah cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional mencapai lebih dari 99 persen penduduk.

Sejumlah penghargaan di bidang pelayanan publik, keterbukaan informasi, tata kelola pemerintahan, hingga pengelolaan BUMD turut menjadi indikator bahwa berbagai kebijakan pembangunan mulai menunjukkan hasil positif.

Fondasi Menuju Bojonegoro Masa Depan

Meski berbagai capaian telah diraih, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menyadari tantangan pembangunan masih cukup besar. Penurunan angka kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, pemerataan pembangunan antarwilayah, hingga peningkatan kualitas pendidikan tetap menjadi pekerjaan yang harus diselesaikan secara bertahap.

Karena itu, tahun pertama kepemimpinan Setyo Wahono dan Nurul Azizah diposisikan sebagai fase membangun fondasi pembangunan jangka panjang.

Infrastruktur disiapkan untuk memperkuat konektivitas wilayah. Program ketahanan pangan diarahkan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Investasi besar di sektor pendidikan diproyeksikan melahirkan sumber daya manusia unggul yang mampu menjadi motor pembangunan Bojonegoro pada masa mendatang.

Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari nilai anggaran ataupun jumlah proyek yang selesai dibangun. Ukuran sesungguhnya adalah sejauh mana masyarakat dapat merasakan manfaatnya, mulai dari jalan yang mempermudah aktivitas ekonomi, pasar yang lebih layak, bantuan produktif yang meningkatkan pendapatan keluarga, hingga kesempatan pendidikan yang membuka masa depan generasi muda.

Melalui langkah-langkah tersebut, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berupaya mewujudkan visi “Bojonegoro Bahagia, Makmur, dan Membanggakan” secara bertahap. Perjalanan pembangunan memang masih panjang, namun arah kebijakan yang dibangun selama tahun pertama pemerintahan menunjukkan fondasi menuju Bojonegoro yang lebih maju, berdaya saing, dan sejahtera mulai terbentuk. (Red)

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, yang memberikan motivasi kepada masyarakat agar memanfaatkan peluang usaha budidaya ikan lele sebagai salah satu sektor ekonomi yang memiliki prospek cerah dan berpotensi meningkatkan pendapatan keluarga.

Dalam sambutannya, Nurul Azizah menegaskan bahwa Program KOLEGA merupakan salah satu bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan potensi lokal yang mudah dijalankan di lingkungan rumah tangga.

Menurutnya, program ini tidak hanya sebatas memberikan bantuan sarana budidaya, tetapi juga membekali masyarakat dengan pengetahuan dan keterampilan agar mampu mengelola usaha secara produktif dan berkelanjutan.

“Program KOLEGA bukan hanya memberikan kolam atau benih ikan kepada masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus membuka peluang usaha yang mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga,” ujar Nurul Azizah.

Ia menjelaskan, budidaya lele memiliki sejumlah keunggulan, mulai dari kebutuhan lahan yang relatif kecil, proses pemeliharaan yang mudah dipelajari, hingga tingginya permintaan pasar terhadap komoditas tersebut.

Karena itu, pemerintah berharap masyarakat dapat menjadikan budidaya lele sebagai salah satu sumber pendapatan tambahan yang mampu menopang ekonomi keluarga.

Nurul Azizah juga mengingatkan bahwa keberhasilan Program KOLEGA tidak hanya bergantung pada bantuan yang diberikan pemerintah, tetapi sangat ditentukan oleh kesungguhan para penerima manfaat dalam mengelola usaha secara disiplin dan berkelanjutan.

Menurutnya, semangat gotong royong, kemauan belajar, serta kemampuan membangun kerja sama antaranggota kelompok menjadi modal penting agar program tersebut dapat berkembang dan memberikan manfaat jangka panjang.

“Kunci keberhasilan program ini ada pada komitmen masyarakat sendiri. Jika dikelola dengan sungguh-sungguh, saya yakin budidaya lele dapat menjadi usaha produktif yang terus berkembang dan memberikan manfaat ekonomi bagi keluarga,” katanya.

Melalui pelaksanaan bimbingan teknis tersebut, para calon penerima manfaat memperoleh pembekalan mengenai teknik budidaya lele yang baik, mulai dari persiapan kolam, pemilihan benih berkualitas, manajemen pakan, pemeliharaan, hingga strategi pemasaran hasil panen.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berharap Program KOLEGA tidak hanya mampu meningkatkan produksi perikanan budidaya di tingkat desa, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan daerah, menciptakan peluang usaha baru, serta mendorong lahirnya keluarga-keluarga mandiri yang memiliki sumber penghasilan berkelanjutan melalui sektor perikanan budidaya.(red)

Mengusung tema “Mewujudkan Pelayanan Informasi Publik Aktif, Responsif, Masif, dan Inovatif”, kegiatan ini menjadi forum untuk memperkuat strategi komunikasi pemerintah di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang cepat, akurat, dan mudah diakses.

Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, menegaskan bahwa pemerintah harus mampu hadir di ruang digital sebagai sumber informasi yang terpercaya sekaligus responsif terhadap berbagai pertanyaan maupun aspirasi masyarakat.

Menurutnya, media sosial pemerintah bukan lagi sekadar sarana publikasi, tetapi telah berkembang menjadi kanal pelayanan publik yang membutuhkan pengelolaan secara profesional.

“Masyarakat membutuhkan informasi yang benar, cepat, dan akurat. Karena itu pemerintah harus mampu memberikan respons yang baik melalui seluruh kanal komunikasi digital yang dimiliki,” ujar Nurul Azizah.

Ia juga mengingatkan pentingnya peningkatan kapasitas pengelola media digital di setiap OPD agar mampu menjawab tantangan komunikasi publik yang semakin dinamis.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro, Setiyo Budi Wibowo, menjelaskan bahwa website dan media sosial OPD memiliki peran strategis sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat.

Melalui pengelolaan yang aktif dan terkoordinasi, informasi mengenai program pembangunan maupun pelayanan publik diharapkan dapat tersampaikan secara lebih luas dan tepat sasaran.

Dalam kesempatan yang sama, Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro, Machmuddin, menyampaikan bahwa seluruh OPD telah memiliki website resmi dan akun media sosial yang terintegrasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Ia mendorong setiap perangkat daerah untuk menjaga konsistensi publikasi konten, dengan jadwal unggahan yang terencana serta respons yang cepat terhadap berbagai masukan masyarakat.

Menurutnya, setiap informasi yang disampaikan masyarakat melalui media sosial perlu ditindaklanjuti melalui tiga tahapan, yakni memberikan informasi yang dibutuhkan, merespons dengan tindakan nyata, serta menjadikan aspirasi masyarakat sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro, Edi Susanto, menekankan bahwa publikasi kegiatan OPD merupakan bagian dari akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat.

Ia meminta seluruh perangkat daerah mengoptimalkan pengelolaan media digital melalui penyusunan jadwal konten, peningkatan kualitas materi publikasi, koordinasi antar-OPD, hingga peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang mengelola website maupun media sosial.

Pemkab Bojonegoro menargetkan seluruh website resmi OPD tetap aktif dan mudah diakses masyarakat, dengan publikasi informasi minimal dua kali setiap pekan. Melalui langkah tersebut, pemerintah berharap komunikasi publik menjadi semakin terbuka, partisipatif, serta mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah.(Mu)

Program yang digelar Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Bojonegoro tersebut berlangsung di Balai Desa Clebung, Kecamatan Bubulan, Kamis (18/6/2026), dan dipadukan dengan kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) serta layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG).

Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, menegaskan bahwa pembangunan sektor pertanian dan kesehatan menjadi fokus utama pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Menurutnya, keberhasilan menjaga ketahanan pangan tidak hanya diukur dari tingginya produksi pertanian, tetapi juga dari kemampuan memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap pangan yang cukup dan bergizi.

Ia menjelaskan, berbagai intervensi telah dilakukan pemerintah untuk mendukung petani, mulai dari penyediaan sarana produksi pertanian, penguatan irigasi, hingga menjaga stabilitas harga hasil panen.

Upaya tersebut, lanjut Nurul, turut berkontribusi terhadap peningkatan produksi padi Bojonegoro yang kini mencapai sekitar 864 ribu ton per tahun. Capaian itu menempatkan Bojonegoro sebagai daerah penghasil padi terbesar kedua di Jawa Timur, naik dari posisi ketiga pada tahun sebelumnya.

“Peningkatan produksi harus berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, program ketahanan pangan juga diarahkan untuk menjangkau kelompok rentan agar kebutuhan gizi mereka tetap terpenuhi,” ujarnya.

Di Kecamatan Bubulan, sebanyak 43 balita tercatat sebagai penerima manfaat program tersebut. Mereka menjadi bagian dari total 267 balita yang tersebar di 24 desa pada sembilan kecamatan di Kabupaten Bojonegoro.

Kepala DKPP Kabupaten Bojonegoro, Zaenal Fanani, menjelaskan bahwa sasaran program ditentukan berdasarkan hasil pemetaan ketahanan dan kerentanan pangan serta sistem kewaspadaan pangan dan gizi yang telah dilakukan pemerintah daerah.

Melalui program ini, setiap balita penerima manfaat mendapatkan bantuan berupa 20 kilogram beras dan dua paket olahan ikan sebagai tambahan asupan protein untuk mendukung pemenuhan gizi keluarga.

Menurut Zaenal, pendekatan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan pangan, tetapi juga membangun sinergi lintas sektor agar dampaknya lebih luas bagi masyarakat.

Karena itu, pelaksanaan program turut melibatkan Perum Bulog, Dinas Peternakan dan Perikanan, pelaku UMKM lokal, serta fasilitas layanan kesehatan. Kehadiran Gerakan Pangan Murah diharapkan membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, sementara layanan cek kesehatan gratis menjadi langkah preventif dalam menjaga kondisi kesehatan warga.

Pemkab Bojonegoro berharap kolaborasi tersebut dapat memperkuat ketahanan pangan keluarga, menekan risiko masalah gizi pada balita, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui keterlibatan pelaku UMKM.

Melalui pendekatan terpadu antara sektor pangan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi, pemerintah daerah optimistis upaya membangun masyarakat yang sehat, mandiri, dan sejahtera dapat terus diperkuat secara berkelanjutan.(Mu)

Kunjungan tersebut menjadi bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam merespons persoalan yang selama beberapa waktu terakhir dikeluhkan masyarakat sekitar. Tidak hanya mengganggu kenyamanan lingkungan, aroma menyengat yang muncul dari kawasan RPH juga disebut mulai berdampak terhadap aktivitas ekonomi warga.

Sejumlah pelaku usaha yang berada di sekitar lokasi mengaku mengalami penurunan jumlah pelanggan akibat kondisi tersebut. Aroma yang terbawa hingga ke area warung dan tempat usaha membuat sebagian pengunjung merasa tidak nyaman saat beraktivitas.

Salah seorang pemilik warung bahkan mengungkapkan bahwa kondisi tersebut pernah menyebabkan pelanggan merasa mual hingga muntah saat berada di sekitar lokasi usahanya.

Keluhan itu disampaikan langsung kepada Wakil Bupati saat melakukan dialog dengan warga dan pelaku usaha setempat. Pemerintah daerah pun langsung mencatat berbagai masukan yang disampaikan masyarakat sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut.

Nurul Azizah menjelaskan bahwa kedatangannya ke Desa Banjarsari merupakan tindak lanjut atas arahan Bupati Bojonegoro untuk memastikan setiap keluhan masyarakat dapat ditangani secara cepat dan tepat.

Menurutnya, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk hadir ketika persoalan lingkungan mulai berdampak terhadap kualitas hidup warga maupun keberlangsungan usaha masyarakat.

“Keluhan masyarakat harus menjadi perhatian bersama. Karena itu kami ingin melihat langsung kondisi di lapangan agar solusi yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Dari hasil peninjauan tersebut, pemerintah daerah menyiapkan sejumlah langkah perbaikan yang difokuskan pada sistem pengelolaan limbah di kawasan RPH. Melalui Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Pemkab Bojonegoro akan melakukan pembenahan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang selama ini menjadi bagian penting dalam pengelolaan limbah operasional rumah potong hewan.

Perbaikan tidak hanya menyasar sistem pengolahan, tetapi juga penguatan fungsi resapan limbah agar aliran yang selama ini menimbulkan gangguan dapat dikendalikan secara lebih optimal.

Pemerintah berharap penyempurnaan sistem tersebut mampu mengurangi bahkan menghilangkan dampak lingkungan yang selama ini dirasakan warga sekitar.

Nurul Azizah menegaskan bahwa upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan layak bagi masyarakat.

Menurutnya, keberadaan fasilitas publik seperti RPH harus tetap memberikan manfaat tanpa mengorbankan kenyamanan maupun kesehatan warga yang tinggal di sekitarnya.

“Prinsipnya, pembangunan dan pelayanan publik harus berjalan beriringan dengan perlindungan lingkungan. Karena lingkungan yang sehat dan nyaman adalah hak seluruh masyarakat,” tegasnya.

Selain memastikan perbaikan teknis segera dilakukan, pemerintah daerah juga mengajak masyarakat untuk ikut mengawal proses pembenahan agar hasilnya dapat dirasakan secara maksimal.

Di akhir kunjungannya, Wakil Bupati menyampaikan apresiasi kepada warga yang telah menyampaikan aspirasi secara terbuka dan konstruktif. Menurutnya, partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dalam membantu pemerintah mengidentifikasi persoalan sekaligus mempercepat penyelesaian berbagai permasalahan yang terjadi di lapangan.

Dengan langkah perbaikan yang mulai disiapkan, warga berharap persoalan bau limbah yang selama ini menjadi keluhan dapat segera teratasi sehingga aktivitas ekonomi kembali berjalan normal dan lingkungan sekitar RPH Banjarsari menjadi lebih nyaman bagi masyarakat.(red)

Kegiatan tersebut dihadiri langsung Nurul Azizah bersama jajaran Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro, perwakilan Bea Cukai, Disperinaker, serta unsur terkait lainnya. Program bantuan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjaga daya beli dan membantu kebutuhan dasar para buruh pabrik rokok di tengah dinamika ekonomi nasional.

Dalam sambutannya, Nurul Azizah menjelaskan bahwa nominal bantuan tahun ini mengalami penyesuaian karena adanya penurunan dana transfer DBHCHT dari pemerintah pusat. Di sisi lain, jumlah penerima bantuan justru mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya.

“Tahun lalu dana transfer pusat masih sekitar Rp4,1 triliun, sekarang turun menjadi sekitar Rp3,2 triliun. Sementara jumlah penerima bantuan di Bojonegoro meningkat,” jelasnya.

Ia memaparkan, pada tahun sebelumnya alokasi BLT DBHCHT mencapai Rp34 miliar untuk sekitar 12 ribu pekerja. Sedangkan tahun 2026, jumlah penerima meningkat menjadi 15.925 orang dengan anggaran yang tersedia sekitar Rp16 miliar. Karena itu, nominal bantuan disesuaikan menjadi Rp875 ribu per penerima agar penyaluran tetap merata dan transparan.

Meski nilai bantuan mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, Pemkab Bojonegoro memastikan program tersebut tetap menjadi bentuk keberpihakan pemerintah terhadap para pekerja sektor tembakau. Kepala Dinas Sosial Bojonegoro, Agus Susetyo Hardiyanto, menyebut penyaluran BLT dilakukan berdasarkan keputusan resmi bupati dan dilaksanakan dalam dua tahap lokasi penyaluran.

Sementara itu, Ketua SPSI Kabupaten Bojonegoro, Anis Yuliati, menyampaikan apresiasi atas cepatnya proses pencairan bantuan di Bojonegoro. Menurutnya, Bojonegoro menjadi daerah pertama di Jawa Timur yang berhasil merealisasikan pencairan BLT DBHCHT tahun ini. Pemerintah daerah berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan para penerima untuk membantu memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.(red)