Halobojonegoro.id, BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan informasi publik melalui pemanfaatan website dan media sosial di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Langkah tersebut menjadi fokus dalam Rapat Koordinasi Optimalisasi Website dan Media Sosial Perangkat Daerah yang digelar di Ruang Angling Dharma, Gedung Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Senin (29/6/2026).
Mengusung tema “Mewujudkan Pelayanan Informasi Publik Aktif, Responsif, Masif, dan Inovatif”, kegiatan ini menjadi forum untuk memperkuat strategi komunikasi pemerintah di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang cepat, akurat, dan mudah diakses.
Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, menegaskan bahwa pemerintah harus mampu hadir di ruang digital sebagai sumber informasi yang terpercaya sekaligus responsif terhadap berbagai pertanyaan maupun aspirasi masyarakat.
Menurutnya, media sosial pemerintah bukan lagi sekadar sarana publikasi, tetapi telah berkembang menjadi kanal pelayanan publik yang membutuhkan pengelolaan secara profesional.
“Masyarakat membutuhkan informasi yang benar, cepat, dan akurat. Karena itu pemerintah harus mampu memberikan respons yang baik melalui seluruh kanal komunikasi digital yang dimiliki,” ujar Nurul Azizah.
Ia juga mengingatkan pentingnya peningkatan kapasitas pengelola media digital di setiap OPD agar mampu menjawab tantangan komunikasi publik yang semakin dinamis.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro, Setiyo Budi Wibowo, menjelaskan bahwa website dan media sosial OPD memiliki peran strategis sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat.
Melalui pengelolaan yang aktif dan terkoordinasi, informasi mengenai program pembangunan maupun pelayanan publik diharapkan dapat tersampaikan secara lebih luas dan tepat sasaran.
Dalam kesempatan yang sama, Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro, Machmuddin, menyampaikan bahwa seluruh OPD telah memiliki website resmi dan akun media sosial yang terintegrasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika.
Ia mendorong setiap perangkat daerah untuk menjaga konsistensi publikasi konten, dengan jadwal unggahan yang terencana serta respons yang cepat terhadap berbagai masukan masyarakat.
Menurutnya, setiap informasi yang disampaikan masyarakat melalui media sosial perlu ditindaklanjuti melalui tiga tahapan, yakni memberikan informasi yang dibutuhkan, merespons dengan tindakan nyata, serta menjadikan aspirasi masyarakat sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro, Edi Susanto, menekankan bahwa publikasi kegiatan OPD merupakan bagian dari akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat.
Ia meminta seluruh perangkat daerah mengoptimalkan pengelolaan media digital melalui penyusunan jadwal konten, peningkatan kualitas materi publikasi, koordinasi antar-OPD, hingga peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang mengelola website maupun media sosial.
Pemkab Bojonegoro menargetkan seluruh website resmi OPD tetap aktif dan mudah diakses masyarakat, dengan publikasi informasi minimal dua kali setiap pekan. Melalui langkah tersebut, pemerintah berharap komunikasi publik menjadi semakin terbuka, partisipatif, serta mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah.(Mu)
Komentar